DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 1 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 20 September 2 0 2 1 ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 7 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4028); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 2 1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALi KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya;

2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggar pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yan menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
4.W ali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APB adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peratur Daerah;
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penamb nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
8.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
9.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh oran pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untu keperluan Daerah bagi. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daera sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusu disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentinga orang pribadi atau Badan; 5 1 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daer yang dipisahkan;
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diaku sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggar berkenaan;
13.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-h Pemerintah Daerah yang memberi manfaatjangka pendek;
14.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap da aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
15.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untu keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; I
16.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ ata pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkena maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisi lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) period anggaran;

Pasal 2

APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rpl.691.178.535.510,00 (Sat Triliun Enam Rats Sembilan Puluh Satu Milar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Rats Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. b. Pendapatan Daerah Belanja Daerah Rpl.574.857.196.059,00 Rp 1.653 .678. 535.510,00 Defisit/Surplus (Rp78.82 l .339 .451,00) Rpl 16.321.339.451,00 Rp37 .500 .000 .000,00 Rp78.821.339 .4 5 1 , 00

c.Pembiayaan Daerah 1 . Penerimaan
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rpl. 574.857.196.059,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Bmpat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh 6 Tujuh uta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp320.233.626.747,00(Tiga Ratus Dua Puluh Millar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ju.ta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Pluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

a.Pajak daerah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp153.175.711.947,00(Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Pluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Bmpat Pu.luh Tujuh Rupiah].
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan se besar Rp 1 7 . 3 7 1 . 712.000,00 (Tujuh Be las Miliar Tiga Ratus Tjuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Rib Rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.405.414.000,00(Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Rib Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rpl43.280.788.800,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl .165.869.669.312,00(Sat Triliun Seratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Pluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah],yang terdiri atas
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp1.051.960.060.521,00(Sat Triliun Lima Puluh Sat Miliar Semb~lan Ratus Enam Pu.luh Juta Enam Puluh R~bu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
(3)Pendapatan transfer an tar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.909.608.791,00(Seratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Rib Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sat Rupiah). 7

Pasal 6

( 1 ) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp88.753.900.000,00(Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah} yang bersumber dari pendapatan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.653.678.535.510,00(Sat Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga;

Pasal 8

( 1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.467.373.437.006,00(Sat Tr~liun Empat Ratus Enam Pu.luh Tujh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rib Enam Rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja bunga;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah; dan
f.Belanja bantuan sosial;

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp814.711.744.290,00(Delapan Ratus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Pu.luh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puuluh Rupiah)
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp552.406.829.079,00(Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Rats Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
(4)Belanja bunga dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000. 000. 000. 000 ,00(Satu Miliar Rupiah)
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp97.715.863.637,00(Sembilan puluh Tjuh Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Rats Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rpl .289.000.000,00(Sat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 9

( 1 ) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp158.492.075.844,00(Seratus Lima Pu.luh Delapan M~liar Sembilan ratu.s Empat Puluh Du.a Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah),yang terdiri atas : 8

a.Belanja modal tanah.
b.Belanja modal peralatan dan mesin.
c.Belanja modal bangunan dan gedung.
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya;

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.466.796.354,00(Lima Miliar Empat ratus Enam Puluh Enam Juta Tuju.h Rats Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga ratus Lima Puluh Empat Rupiah). {3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp33.722.677.482,00(Tiga Pulhuh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Pluh Tuju.h Rib Empat Ratus Delapan Puuluh Dua Rupiah)
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp27.240.564.712,00(Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp91.984.341.296,00(Sembilan Puluh Sat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Rats Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp527.696.000,00(Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rib Rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp27.363.022.660,00(Dua Puluh Tjuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) Pasal 1 1 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp78.821.339.451,00(Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratu.s Dua Puluh Satu Juta Tiga Rats Tiga Puluh Sembilan Rib Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…