DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 304

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan meneapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 34

(1)RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(2)Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Pasal 35

Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi:

a.penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
b.orientasi mengenai RPJMD;
c.penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
d.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
e.penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 36

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Pasal 37

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mencakup:

a.analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b.perumusan gambaran keuangan Daerah;
c.perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
d.penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
e.perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 38

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi Daerah;
c.gambaran keuangan Daerah; dan
d.permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 39

(1)Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah.
(3)Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

(1)Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Wali Kota sampai dengan dilantiknya Wali Kota terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Wali Kota terpilih.
(2)Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.gambaran keuangan Daerah;
4. d.permasalahan dan isu strategis Daerah;
5. e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
7. g.kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
8. h.kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
9. i.penutup.
(3)Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan sebagai ketua tim.

Pasal 41

(1)Penyusunan rancangan awal RPJMD, dimulai sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilantik.
(2)Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
(3)Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
1. a.penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
2. b.penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. c.perumusan tujuan dan sasaran;
4. d.perumusan strategi dan arah kebijakan;
5. e.perumusan program Pembangunan Daerah;
6. f.perumusan program Perangkat Daerah; dan
7. g.KLHS.
(4)Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
(5)Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.gambaran keuangan Daerah;
4. d.permasalahan dan isu strategis Daerah;
5. e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
7. g.kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
8. h.kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
9. i.penutup.

Pasal 42

(1)Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
(2)Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
(3)Forum konsultasi publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
(4)Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
(5)Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
(6)Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 43

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) kepada Wali Kota untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
(2)Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
(3)Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.
(4)Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
(5)Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Wali Kota dan ketua DPRD.
(6)Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Wali Kota dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 44

(1)Wali Kota mengajukan dan mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(6)kepada gubernur.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Wali Kota /Wakil Wali Kota dilantik.
(3)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
(4)Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan.

Isi peraturan

Teks304PDFHirarki

Memuat teks peraturan…