DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat

(4)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025 - 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025 – 2029.
8.Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode Tahun 2023-2026

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108ᵒ08’83” – 108ᵒ24’02” Bujur Timur dan 7ᵒ10’ – 7ᵒ 26’32” Lintang. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota provinsi Jawa Barat yaitu ± 105 Km dan dari Kota Jakarta ± 225 Km.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, Daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 3.1.1. Dasar Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah tersebut dirumuskan dalam misi Presiden Republik Indonesia atau Asta Cita yang dilaksanakan secara transformatif di berbagai bidang.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.kedudukan;
b.sistematika, isi, dan uraian;
c.tata cara perubahan RPJMD; dan
d.pengendalian dan evaluasi.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan yang memuat Visi, Misi dan program Daerah.

BAB V

PENUTUP RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tasikamlaya Tahun 2025-2045. Dengan demikian RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025- 2029 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 5

(1)Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan daerah ini; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd VIMAN ALFARIZI RAMADHAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 20 agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd ASEP GOPARULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT (4/138/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi Daerah. Tahun 2024 Kota Tasikmalaya telah mengadakan pemilihan kepala daerah dan telah terpilih Wali Kota baru. oleh karena itu penyusunan RPJMD 2025-2029 bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Wali Kota Tasikmalaya terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan program perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat

(3)dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…