DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan , Ruang Lingkup, Asas, Kedudukan, Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Anak Dan Pengampuan, Kelembagaan, Koordinasi , Kerjasama, Sistem Informai , Pendanaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketahanan Keluarga merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9.Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10.Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
11.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12.Motivator Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin;
2. b.menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga; dan
3. c.mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan dunia usaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.kedudukan;
c.perencanaan;
d.pelaksanaan;
e.wali anak dan pengampuan;
f.kelembagaan;
g.koordinasi;
h.kerjasama;
i.sistem informasi; dan
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas :

a.norma agama, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporisonal bagi setiap pihak;
c.kemanusiaan, yang mengandung pengertian bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional;
d.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
e.perlindungan, yang mengandung pengertian bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan Keluarga;
f.partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera;
g.legalitas, yang mengandung pengertian bahwa Ketahanan Keluarga dilaksanaan berdasarkan status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.nondiskriminatif, yang mengandung pengertian bahwa dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga tidak membedakan atas dasar suku, agama, ras, antargolongan dan jenis kelamin, serta harus menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah Kota, dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga;
b.masyarakat dan dunia usaha, untuk berperanserta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga; dan
c.Keluarga, dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Keluarga yang meliputi:
1. a.Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 25 (dua puluh lima) tahun; dan
2. b.Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
(2)Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk :
1. a.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.Ketahanan fisik Keluarga;
3. c.Ketahanan ekonomi Keluarga;
4. d.Ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
5. e.Ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 8

Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Wali Kota menetapkan perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
(3)Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah tahunan.

Pasal 10

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014