DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025 - 2045.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, Daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.Kedudukan;
b.Sistematika, isi dan uraian;
c.Tata Cara Perubahan RPJPD;
d.Pengendalian dan evaluasi; dan
e.Ketentuan peralihan.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Visi, Misi dan program Wali Kota.

BAB V

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

(1)Sistematika penulisan RPJPD adalah sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.bab IV visi dan misi Daerah;
5. e.bab V arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.bab VI penutup.
(2)Isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasimalaya Tahun 2008 Nomor 89) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 November 2024 Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd ASEP SUKMANA Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 November 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd ASEP GOPARULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Janga Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2025-2045, yaitu “Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapauan tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…