DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus selaras dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
c.bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, baik secara fisik maupun psikis dan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
7.Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi produksi, peredaran, penjualan, penyimpanan, penyajian dan konsumsi minuman beralkohol sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing.
8.Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mencampur, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol.
9.Impor minuman beralkohol adalah kegiatan memasukan minuman beralkohol kedalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.
10.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11.Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
12.Penyimpanan minuman beralkohol adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minuman beralkohol;
13.Penyajian minuman beralkohol adalah menyediakan dan menghidangkan minuman beralkohol, baik untuk tujuan diperjualbelikan maupun tidak untuk diperjualbelikan.
14.Konsumsi minuman beralkohol adalah kegiatan menggunakan minuman beralkohol yang diperoleh, baik dengan cara membeli, menukar dan/atau secara cuma- cuma untuk diminum.
15.Penyelenggara kegiatan adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyimpanan dan/atau penyajian minuman beralkohol.
16.Izin teknis adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai persyaratan untuk penerbitan izin atau dokumen lain yang sejenis yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.mengedepankan upaya untuk menghindari terjadinya kerusakan ahlaq di Kota Tasikmalaya; dan
2. b.sebagai pedoman pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang mencakup kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian dan konsumsi yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan;
e.sanksi administratif;
f.penyidikan;
g.ketentuan pidana; dan
h.ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

a.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat;
b.keadilan, yang mengandung pengertian bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c.keseimbangan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual;
d.keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat; dan
e.kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan serta menjamin kepastian hukum.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman beralkohol dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyimpanan dan/atau penyajian, baik untuk kepentingan komersial atau tidak komersial, dan/atau konsumsi minuman beralkohol.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1)Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
(3)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan minuman beralkohol.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.
(3)Dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah berwenang menolak atau tidak memberikan :
1. a.surat keterangan penjual dan surat keterangan pengecer minuman beralkohol yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
2. b.rekomendasi dan/atau izin teknis sesuai kewenangannya dan menjadi persyaratan untuk penerbitan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap Orang dilarang :

a.menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;
b.menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau
c.mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai dampak negatif minuman beralkohol;
2. b.pendidikan masyarakat terhadap dampak minuman beralkohol khususnya di lingkungan keluarga;
3. c.melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila mengetahui setiap adanya kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol; dan
4. d.penanganan dampak minuman beralkohol melalui rehabilitasi bagi korban minuman beralkohol.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus selaras dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
c.bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, baik secara fisik maupun psikis dan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
7.Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi produksi, peredaran, penjualan, penyimpanan, penyajian dan konsumsi minuman beralkohol sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing.
8.Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mencampur, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol.
9.Impor minuman beralkohol adalah kegiatan memasukan minuman beralkohol kedalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.
10.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11.Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
12.Penyimpanan minuman beralkohol adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minuman beralkohol;
13.Penyajian minuman beralkohol adalah menyediakan dan menghidangkan minuman beralkohol, baik untuk tujuan diperjualbelikan maupun tidak untuk diperjualbelikan.
14.Konsumsi minuman beralkohol adalah kegiatan menggunakan minuman beralkohol yang diperoleh, baik dengan cara membeli, menukar dan/atau secara cuma- cuma untuk diminum.
15.Penyelenggara kegiatan adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyimpanan dan/atau penyajian minuman beralkohol.
16.Izin teknis adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai persyaratan untuk penerbitan izin atau dokumen lain yang sejenis yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.mengedepankan upaya untuk menghindari terjadinya kerusakan ahlaq di Kota Tasikmalaya; dan
2. b.sebagai pedoman pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang mencakup kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian dan konsumsi yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan;
e.sanksi administratif;
f.penyidikan;
g.ketentuan pidana; dan
h.ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

a.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat;
b.keadilan, yang mengandung pengertian bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c.keseimbangan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual;
d.keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat; dan
e.kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan serta menjamin kepastian hukum.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman beralkohol dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyimpanan dan/atau penyajian, baik untuk kepentingan komersial atau tidak komersial, dan/atau konsumsi minuman beralkohol.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1)Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
(3)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan minuman beralkohol.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.
(3)Dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah berwenang menolak atau tidak memberikan :
1. a.surat keterangan penjual dan surat keterangan pengecer minuman beralkohol yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
2. b.rekomendasi dan/atau izin teknis sesuai kewenangannya dan menjadi persyaratan untuk penerbitan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap Orang dilarang :

a.menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;
b.menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau
c.mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai dampak negatif minuman beralkohol;
2. b.pendidikan masyarakat terhadap dampak minuman beralkohol khususnya di lingkungan keluarga;
3. c.melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila mengetahui setiap adanya kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol; dan
4. d.penanganan dampak minuman beralkohol melalui rehabilitasi bagi korban minuman beralkohol.