DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah, Penyebarluasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota .
10.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12.Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah Kota.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
2. b.menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
3. c.membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
4. d.meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
b.penyebarluasan; dan
c.pembiayaan.

BAB IV

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan :

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
c.perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.

Pasal 8

(1)Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota melaksanakan penelaahan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
(2)Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas.
(3)Untuk membantu melaksanakan penelaahan, dapat dibentuk Tim Penelaah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4)Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan/ atau
4. d.unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda dan/atau anggota DPRD.
(3)Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan DPRD.

Pasal 11

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Pembahasan Rancangan Propemperda oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(3)Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama untuk ditetapkan dalam Propemperda, maka yang ditetapkan dalam Propemperda adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…