DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada Tahun 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. memberikan kesempatan kembali kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dalam bentuk penyertaan modal;
c.bahwa untuk menganggarkan kembali penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. pada Tahun Anggaran 2018, maka terlebih dahulu perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 170), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum penganggaran investasi Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada APBD.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
1. a.meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada bank bjb;
2. b.meningkatkan pendapatan Daerah Kota; dan
3. c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota menetapkan tambahan Penyertaan Modal kepada bank bjb paling tinggi sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diprioritaskan untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada bank bjb saat ini.
(2)Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
(3)Dalam hal bank bjb tidak menyampaikan penagihan atau permohonan realisasi pada tahun anggaran 2018, maka penyertaan modal dimaksud dapat dianggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018 WALI KOTA TASIKMALAYA, H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : (8/140/ 2018)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada Tahun 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. memberikan kesempatan kembali kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dalam bentuk penyertaan modal;
c.bahwa untuk menganggarkan kembali penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. pada Tahun Anggaran 2018, maka terlebih dahulu perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 170), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum penganggaran investasi Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada APBD.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
1. a.meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada bank bjb;
2. b.meningkatkan pendapatan Daerah Kota; dan
3. c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota menetapkan tambahan Penyertaan Modal kepada bank bjb paling tinggi sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diprioritaskan untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada bank bjb saat ini.
(2)Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
(3)Dalam hal bank bjb tidak menyampaikan penagihan atau permohonan realisasi pada tahun anggaran 2018, maka penyertaan modal dimaksud dapat dianggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018 WALI KOTA TASIKMALAYA, H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : (8/140/ 2018)