DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban APBD 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 183);
14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 188); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan Pangan Pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11.Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya termasuk kelembagaan Petani yang meliputi kelompok tani, koperasi Petani dan asosiasi Petani yang mengusahakan Lahan untuk komoditas Pangan Pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.
14.Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kota.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Kota;
3. c.mempertahankan luasan Lahan Pertanian pangan baik Lahan beririgasi maupun tidak beririgasi;
4. d.meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat sekitar Lahan usaha tani;
5. e.mempertahankan keseimbangan ekosistem; dan
6. f.mempertahankan dan/atau meningkatkan produksi pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.asas;
b.perencanaan dan penetapan;
c.pengembangan;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.sistem informasi;
i.pendanaan;
j.peran serta masyarakat; dan
k.sanksi administratif.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

a.manfaat;
b.berkelanjutan dan konsistensi;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggungjawab Negara;
l.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi Pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
4. d.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. e.musyawarah Petani dan/atau Pemangku Kepentingan.
(3)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian pangan dilakukan terhadap Lahan Pertanian pangan yang sudah ada dengan memperhatikan:
1. a.kesesuaian Lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan Lahan;
4. d.potensi teknis Lahan; dan/atau
5. e.luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

(1)Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah Kota menyusun:
1. a.prediksi jumlah produksi; dan
2. b.luas baku Lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
(2)Penyusunan prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.
(3)Periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.perencanaan jangka panjang;
2. b.perencanaan jangka menengah; dan
3. c.perencanaan tahunan.

Pasal 7

(1)Dinas menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
(3)Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.inventarisasi;
2. b.identifikasi; dan
3. c.penelitian.

Pasal 8

(1)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(2)Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kota, rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 10

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
b.Lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 11

(1)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar ketentuan umum zonasi.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…