DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, pengelolaan pasar merupakan kewenangan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
c.bahwa dalam perkembangannya, Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dinyatakan tidak sehat dan tidak dapat dipertahankan, sehingga untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengambil alih pengelolaan pasar dan membubarkan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
d.bahwa setelahnya pengelolaan pasar menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka pungutan yang dilaksanakan atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya menggunakan pola retribusi;
e.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan pasar yang diberikan termasuk kedalam kelompok retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
f.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pedoman teknis berkenaan dengan administrasi pengujian kendaraan bermotor, maka ketentuan mengenai jenis pelayanan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu diubah;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 191);
13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 191), diubah sebagai berikut:
1.Diantara huruf e dan huruf f Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah adalah :

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.dihapus;
d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e1. Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; i1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1. 2.Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenam A dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C, sehingga Bagian Keenam A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19B

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa toko, kios/ jongko, los, pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, yang bukan merupakan badan jalan/lahan parkir.

Pasal 19C

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar milik Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

3.Diantara Pasal 35B dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35C , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35C

(1)Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan diukur berdasarkan:
1. a.tipe pasar;
2. b.kelas pasar; dan/atau
3. c.luas tempat berjualan.
(2)Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Diantara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VA, sehingga berbunyi sebagai berikut : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LAMPIRAN VA PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM NO TIPE PASAR KELAS PASAR TARIF (per hari) 1 2 3 4
1.TIPE A :

a.Pasar Cikurubuk a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b.. Pasar Pancasila
1. 1.Kelas I (menghadap jalan) Rp. 300,00/m²
2. 2.Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 250,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp.1.500,00/m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp.1.000,00/m²
3. 2.TIPE B : a.a a. Pasar Padayungan a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b.
c.b. Pasar Cibeuti 1. Kelas I (menghadap jalan) Rp. 200,00/m²
d.c. Pasar Cibeureum 2. Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 175,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp. 1.300,00 /m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp. 500,00/m²
3. 3.TIPE C :
a.Pasar Gegernoong a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b. Pasar Nyemplong
c.Pasar Purbaratu 1. Kelas I (menghadap jalan) Rp. 175,00/m²
1. 2.Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 150,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp. 1.100,00/m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp. 300,00/m²
3. 4.TIPE D :
a.Pasar Gegernoong a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b. Pasar Nyemplong
1. 5.Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
c.Pasar Purbaratu 1. Kelas I (menghadap jalan) Rp. 150,00/m²
1. 2.Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 125,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp. 1.000,00/m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp. 250,00/m² NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET. 1 2 3 4 Kendaraan bermotor : 1) Penetapan Uji Pertama 150.000,00/ kendaraan 2) Biaya Uji Barkala
a.Administrasi 10.000,00 / kendaraan
b.Kartu Uji 30.000,00 / kartu
c.Sertifikat Tanda Uji 15.000,00
d.Stiker Tanda Uji 15.000,00
e.Jasa : - JBB s/d 5.000 Kg 50.000,00 / kendaraan - JBB 5.001 s/d 8.000 Kg 55,000,00 / kendaraan - JBB 8.001 s/d 15.000 Kg 60.000,00 / kendaraan - JBB Lebih dari 15.000 Kg 65.000,00 / kendaraan - Kereta gandengan / tempelan 65.000,00 / kendaraan 3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang 100.000,00 4) Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang :
a.Sepeda Motor 25.000,00 /kendaraan
b.Mobil Penumpang/Bus/Barang 35.000,00 /kendaraan LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 2019 WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : ( 9 / 325/ 2019)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, pengelolaan pasar merupakan kewenangan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
c.bahwa dalam perkembangannya, Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dinyatakan tidak sehat dan tidak dapat dipertahankan, sehingga untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengambil alih pengelolaan pasar dan membubarkan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
d.bahwa setelahnya pengelolaan pasar menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka pungutan yang dilaksanakan atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya menggunakan pola retribusi;
e.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan pasar yang diberikan termasuk kedalam kelompok retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
f.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pedoman teknis berkenaan dengan administrasi pengujian kendaraan bermotor, maka ketentuan mengenai jenis pelayanan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu diubah;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 191);
13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 191), diubah sebagai berikut:
1.Diantara huruf e dan huruf f Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah adalah :

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.dihapus;
d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e1. Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; i1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1. 2.Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenam A dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C, sehingga Bagian Keenam A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19B

Pasal 19C

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar milik Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

3.Diantara Pasal 35B dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35C , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35C

(1)Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan diukur berdasarkan:
1. a.tipe pasar;
2. b.kelas pasar; dan/atau
3. c.luas tempat berjualan.
(2)Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Diantara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VA, sehingga berbunyi sebagai berikut : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LAMPIRAN VA PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM NO TIPE PASAR KELAS PASAR TARIF (per hari) 1 2 3 4
1.TIPE A :

a.Pasar Cikurubuk a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b.. Pasar Pancasila
1. 1.Kelas I (menghadap jalan) Rp. 300,00/m²
2. 2.Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 250,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp.1.500,00/m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp.1.000,00/m²
3. 2.TIPE B : a.a a. Pasar Padayungan a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b.
c.b. Pasar Cibeuti 1. Kelas I (menghadap jalan) Rp. 200,00/m²
d.c. Pasar Cibeureum 2. Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 175,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp. 1.300,00 /m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp. 500,00/m²
3. 3.TIPE C :
a.Pasar Gegernoong a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b. Pasar Nyemplong
c.Pasar Purbaratu 1. Kelas I (menghadap jalan) Rp. 175,00/m²
1. 2.Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 150,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp. 1.100,00/m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp. 300,00/m²
3. 4.TIPE D :
a.Pasar Gegernoong a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko :b. Pasar Nyemplong
1. 5.Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
c.Pasar Purbaratu 1. Kelas I (menghadap jalan) Rp. 150,00/m²
1. 2.Kelas II (tidak menghadap jalan/ menghadap gang/ lorong) Rp. 125,00/m²
b.Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko :
1. 1.Kelas A (tempat strategis) Rp. 1.000,00/m²
2. 2.Kelas B (tempat biasa) Rp. 250,00/m² NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET. 1 2 3 4 Kendaraan bermotor : 1) Penetapan Uji Pertama 150.000,00/ kendaraan 2) Biaya Uji Barkala
a.Administrasi 10.000,00 / kendaraan
b.Kartu Uji 30.000,00 / kartu
c.Sertifikat Tanda Uji 15.000,00
d.Stiker Tanda Uji 15.000,00
e.Jasa : - JBB s/d 5.000 Kg 50.000,00 / kendaraan - JBB 5.001 s/d 8.000 Kg 55,000,00 / kendaraan - JBB 8.001 s/d 15.000 Kg 60.000,00 / kendaraan - JBB Lebih dari 15.000 Kg 65.000,00 / kendaraan - Kereta gandengan / tempelan 65.000,00 / kendaraan 3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang 100.000,00 4) Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang :
a.Sepeda Motor 25.000,00 /kendaraan
b.Mobil Penumpang/Bus/Barang 35.000,00 /kendaraan LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 2019 WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : ( 9 / 325/ 2019)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 19C

Pasal 35C

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 19C

Pasal 35C

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009