DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur bahwa APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.547.403.391.396,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6206);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rangcangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rangcangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33.Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
34.Peraturan Menteri Keuangan nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
35.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
37.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
38.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.547.403.391.396,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp1.475.118.627.786,00
b.Belanja Daerah Rp1.525.903.391.396,00 Surplus/(Defisit) (Rp50.784.763.610,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp72.284.763.610,00
2. 2.Pengeluaran Rp21.500.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp50.784.763.610,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.475.118.627.786,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar serratus delapan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.PAD; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp455.654.716.705 (empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp235.434.213.413,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp48.691.877.937,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.066.249.069,00 (enam miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp165.462.376.286,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.019.463.911.081,00 (satu triliun sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer antar daerah.
(2)Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp933.636.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp85.827.161.081,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.525.903.391.396,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal; dan
c.Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.453.433.764.314,96 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp748.603.253.063,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebesar Rp630.173.351.251,96 (enam ratus tiga puluh miliar serratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp411.450.000,00 (empat ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp72.445.710.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp53.636.844.279,04 (lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal tanah;
2. b.Belanja Modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja Modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja Modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp623.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp35.287.299.100,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
(4)Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.236.598.031,04 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah empat sen).
(5)Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.892.989.548,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
(6)Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.596.957.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp18.832.782.802,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp50.784.763.610,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp72.284.763.610,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
2. b.Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.
(2)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp52.284.763.610,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah).
(3)Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…