DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, Tujuan dan Sasaran 2. Kebijakan Dasar Penanaman Modal 3. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal 4. Penyelenggaraan Penanaman Modal 5. Intensif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal 6. Kemitraan 7. ketenagakerjaan 8. Peran Serta Masyarakat 9. Penyelesaian Sengketa 10. Sanksi Adminitrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang . . . SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan . . .
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
22.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
25.Peraturan . . .
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
26.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu, selanjutnya disebut SKPD Pengampu adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
5.Modal . . .
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
8.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
10.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
14.Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15.Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
16.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non-perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan.
17.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan di Bidang Penanaman Modal berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non- perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18.Usaha . . . . . .
18.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.non-diskriminasi;
e.kemitraan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan;
i.berkelanjutan; dan
j.keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

a.menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.membantu pembiayaan daerah;
c.menciptakan lapangan kerja ;
d.menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah;
e.mendorong pengembangan UMKM;
f.mengolah potensi ekonomi daerah; dan
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal meliputi:

a.terciptanya iklim usaha yang kondusif ;
b.meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
c.meningkatnya jumlah penanam modal;
d.meningkatnya realisasi penanaman modal;
e.meningkatnya lapangan kerja baru; dan
f.terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal demi penguatan daya saing dalam perekonomian daerah, nasional, dan global;
2. b.meningkatkan dan mempercepat realisasi penanaman modal; dan
3. c.mendorong penanaman modal pada UMKM;
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan dan memberi perlindungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan PTSP untuk percepatan penanaman modal.
(2)PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lainnya yang mendukung percepatan penanaman modal.
(3)Untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala SKPD Pengampu.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi:

a.perencanaan penanaman modal;
b.kerjasama penanaman modal;
c.promosi penanaman modal;
d.pelayanan penanaman modal;
e.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
f.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
g.penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Pasal 8

(1)Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
(2)Dalam perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.

Pasal 9

(1)Kerja sama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pengampu meliputi :
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan . . .
4. c.pelayanan penanaman modal;
5. d.pengembangan penanaman modal;
6. e.pengendalian penanaman modal; dan
7. f.kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 10

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan:
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan pembinaaan promosi penanaman modal;
2. b.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
3. c.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal.
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dan lembaga swasta.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…