DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Kawasan Peternakan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, RPH, Otoritas Veteriner, Pelayanan Kesehatan Hewan, Pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan Dan Usaha Di Bidang Kesehatan Hewan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10.Undang-Undang . . .
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
15.Peraturan . . .
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
22.Peraturan . . .
22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
24.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8);
27.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
29.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 20);
30.Peraturan . . .
30.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Tegal.
5.Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
6.Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Pengawas Mutu Pakan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu pakan.
7.Pemotongan . . .
7.Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging Hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
8.Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan Hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan Hewan dan syariah agama Islam.
9.Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
10.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, Benih, Bibit, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin peternakan, budidaya ternak, panen pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
11.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
14.Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
15.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
17.Kesehatan . . .
17.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal Hewan.
18.Peternak adalah perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
19.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
21.Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
22.Usaha di bidang kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan Hewan.
23.Pelaku Usaha peternakan adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
24.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
25.Laboratorium . . .
25.Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
26.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
27.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
28.Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29.Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
30.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
31.Dokter Hewan berwenang adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
32.Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
33.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
34.Penyakit . . .
34.Penyakit Hewan menular adalah penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsungatau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air,udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
35.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
36.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
37.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
38.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilakualami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
39.Tenaga kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan Hewan bersertifikat.
40.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagikonsumen masyarakat umum.
41.Inseminasi . . .
41.Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
42.Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
43.Inseminator adalah petugas yang dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan di bidang inseminasi buatan serta memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi.
44.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakansecara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibandan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang- undangan.
45.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atauPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
46.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
47.Penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terangTindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal . . .

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan berasaskan:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian;
f.kemitraan; dan
g.keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dimaksudkan untuk:

a.memberikan kepastian hukum;
b.memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;
c.mewujudkan kesehatan Hewan;
d.melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya;dan
e.mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan bertujuan untuk:

a.mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
c.mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
d.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan Hewan;
e.melestarikan . . .
e.melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
f.meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan.
(2)Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3)Kawasan peruntukan peternakan meliputi :
1. a.peternakan besar dan kecil; dan
2. b.peternakan unggas.

BAB IV

PETERNAKAN

Pasal 6

(1)Produksi benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan, dan/atau peternak.
(2)Benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 7

(1)Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah harus memproduksi benih dan/atau bibit.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam memproduksi benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
(2)Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Apabila di suatu wilayah belum ada Pengawas Bibit Ternak, Walikota menunjuk pejabat di lingkungan Dinas yang bertanggung jawab di bidang peternakan sebagai pelaksana pengawasan bibit ternak.

Pasal 9

(1)Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan kemudian dilakukan penggemukan untuk dijadikan Ternak Potong.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar Hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya.
(3)Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang. Pasal . . .

Pasal 10

Identifikasi Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

a.ternak ruminansia betina produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk ternak ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk ternak ruminansia kecil;
b.tidak cacat fisik;
c.fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
d.memenuhi persyaratan kesehatan Hewan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…