DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal yang meliputi: Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan COVID-19; Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat; Tanggung Jawa, Wewenang, Hak dan Kewajiban; Sosialisasi, Edukasi dan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
c.bahwa Corona Virus Disease 2019 telah menjadi pandemik global dan menjangkiti wilayah Kota Tegal, sehingga perlu memberikan landasan dalam upaya penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang berkelanjutan di Kota Tegal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tegal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang . . .
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TEGAL. BAB . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2
7.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
8.physical distancing adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
9.surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. 10.Perilaku . . .
10.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakkan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan Covid- 19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.Melaksanakan pencegahan penularan Covid-19 untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah;
b.meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
c.memperkuat upaya penanganan akibat Covid-19; dan
d.meningkatkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol pencegahan Covid-19.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19;
b.Manajemen Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Penanganan Kesehatan; c.Kerjasama . . .
c.Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat
d.Tanggung Jawab, Wewenang, Hak dan Kewajiban;
e.Sosialisasi, Edukasi dan Penegakan Pendisiplinan Protokol.

BAB II

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENGGULANGAN COVID-19

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19
(2)Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Covid-19 di daerah meliputi :
1. a.penggunaan masker;
2. b.kebersihan tangan;
3. c.pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
4. d.menghindari kerumunan;
5. e.penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat;
6. f.pengendalian moda transportasi;

Pasal 6

(1)Setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker.
(2)Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masker yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 7

(1)Setiap pelaku usaha/pengelola yang melakukan kegiatannya wajib untuk: a.membuat . . .
1. a.membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
2. b.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempatnya; dan/ atau
3. c.tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan apabila tidak menggunakan masker.
(2)Bagi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Swasta di Daerah wajib untuk:
1. a.membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker; dan/atau
2. b.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat kerjanya.
3. c.tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kerja apabila tidak menggunakan masker.
(3)Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung,

Pasal 8

(1)Setiap orang wajib menjaga kebersihan tangannya.
(2)Kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs).
(3)Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol.
(4)Pencuci . . .
(4)Pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) dan penggunaannya sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1)Setiap orang wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) di luar rumah.
(2)Pembatasan interaksi fisik (physical distancing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengutamakan aktivitas di rumah;
2. b.mengurangi aktivitas di luar rumah;
3. c.mengurangi kontak fisik dengan orang lain di luar rumah; dan
4. d.membatasi perjalanan ke luar Daerah
(3)setiap orang yang diharuskan beraktivitas di luar rumah karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan:
1. a.wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
2. b.jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
3. c.membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) sebelum dan setelah beraktivitas di luar rumah;
4. d.menghindari bersentuhan fisik dengan orang lain secara langsung; dan
5. e.menghindari kerumunan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing) di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: a.perkantoran . . .
1. a.perkantoran/tempat bekerja;
2. b.sekolah;
3. c.tempat ibadah;
4. d.kendaraan umum dan kendaraan pribadi;
5. e.stasiun dan terminal penumpang;
6. f.toko, toko modern, dan pasar tradisional;
7. g.warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
8. h.apotek dan toko obat;
9. i.tempat hiburan dan wisata;
10. j.tempat hajatan dan
11. k.tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
(2)Pengusaha atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing).

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…