DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas Dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Kriteria Cagar Budaya Bab V Tugas Dan Wewenang Bab VI Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Bab VII Tenaga Ahli Pelestarian Bab VIII Peningkatan Kesadaran Dan Peran Serta Masyarakat Bab IX Registrasi Cagar Budaya Bab X Tim Ahli Cagar Budaya Bab XI Kompensasi Dan Insentif Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyaitugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budayaberupa benda, bangunan, struktur, situs, dankawasan;
c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudda lam huruf a, dan huruf bperlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerahtentang Pelestarian Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa TengahDjawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang . . . . . . SALINAN [ l
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penelitian dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13.Undang-Undang . . . . .
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
20.Peraturan . . . . .
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10;
22.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4)
23.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
24.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah . . . . .
1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Walikota adalah Walikota Tegal.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
13.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budayadengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk melestarikancagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18.Dikuasai . . . . .
18.Dikuasai oleh negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya.
19.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
20.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
22.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang memiliki kompetensi keahlian khusus dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
23.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budayakepada pemerintah kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.
24.Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kota berdasar rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
25.Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
26.Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
27.Cagar Budaya Nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri sebagai prioritas nasional.
28.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.
29.Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
30.Penyelamatan adalah upaya untuk menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31.Pengamanan adalah upaya untuk menjaga dan mencegah cagar budayadari ancaman dan/atau gangguan.
32.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33.Pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
34.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
36.Penelitian . . . . .
36.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38.Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39.Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya.
41.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.kenusantaraan;
d.keadilan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

a.melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
b.mempertahankan kearifan lokal;
c.meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
d.memperkuat kepribadian bangsa;
e.meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
f.mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

BAB IV

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya,Bangunan Cagar Budaya,atau Struktur Cagar Budayaapabila memenuhikriteria:

a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b.mewakili masa gaya/periodisasi paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

a.mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 7

Satuan Ruang Geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b.berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pelestarian bangunan cagar budaya.
(2)Tugas pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi, serta mengevaluasi pelestariancagar budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
2. b.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
3. c.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya;
4. d.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;
5. e.menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
6. f.menyelenggarakan promosi cagar budaya;
7. g.memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya;
8. h.menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; dan
9. i.mengalokasikan dana untuk kepentingan pelestarian cagar budaya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang untuk:

a.menetapkan etika pelestarian cagar budaya;
b.mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor;
c.menghimpun data cagar budaya;
d.menetapkan peringkat cagar budaya;
e.menetapkan dan mencabut status cagar budaya;
f.membuat peraturan pelestarian cagar budaya;
g.menyelenggarakan kerja sama pengelolaan Cagar Budaya;
h.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
i.mengelola kawasan Cagar Budaya;
j.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
k.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
l.memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;
m.melakukan pengelompokan cagar budaya berdasar kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Daerah;
n.menetapkan batas situs dan kawasan;
o.menghentikan . . . . .
o.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya;
p.menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian cagar budaya Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
(2)Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
(3)Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
(4)Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…