DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Gangguan Bab III Subjek Dan Objek Izin Bab IV Kewenangan Pemberian Izin Bab V Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin Bab VI Penyelenggaraan Perizinan Bab VII Masa Berlaku Izin Bab VIII Peran Masyarakat Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Bab X Ketentuan Retribusi Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian dan perlindungan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-UndangNomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6.Undang-Undang . . . SALINAN [~________,]
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan . . .
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL Memutuskan . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus- menerus.
7.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha,maupun yangtidakmelakukan usahayangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, danbentuk badan lainnya usahatetap, danbentuk badan lainnya.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11.Pemohon . . .
11.Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari:
1. a.sosial kemasyarakatan; dan
2. b.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(3)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ancaman terhadap :
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 3

(1)Subjek Izin adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
2. b.kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin;
3. c.tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
4. d.Usaha Mikro dan Kecil dengan kriteria tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Objek Izin adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai objek Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

(1)Pemberian Izin merupakan kewenangan Walikota.
(2)Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
(2)Pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah/surat sewa dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
2. b.Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi;
3. c.Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya; dan
4. d.Akta Pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
(3)Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 7

(1)Izin diberikan atas nama Pemohon.
(2)Izin memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Izin.
(3)Pemberian . . .
(3)Pemberian Izin harus sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin, wajib :

a.menyusun standar operasional prosedur;
b.memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
c.membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
d.melakukan pemeriksaan administrasi dan penilaian teknis di lapangan;
e.memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
f.memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
g.melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…