DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perusahaan, asas, maksud dan tujuan, fungsi, tugas dan kegiatan usaha, modal, saham, organ, kepegawaian, tata kelola perusahaan, tahun buku dan penggunaan laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi perbankan di daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa . . . SALINAN
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bahari Kota Tegal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang . . .
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan . . .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAHARI KOTA TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah . . .
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar Kota Tegal adalah BUMD Kota Tegal dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bahari Kota Tegal yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahari Kota Tegal milik Pemerintah Kota Tegal.
8.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bahari Kota Tegal (Perseroda).
9.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tegal.
10.Saham adalah dokumen berharga sebagai bukti kepemilikan terhadap perusahaan.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
13.Rapat . . .
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bahari Kota Tegal (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14.Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
15.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini PD BPR Bank Pasar Kota Tegal yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda).
(2)Proses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB . . .

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) berkedudukan di Kota Tegal.

Pasal 4

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 5

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 7

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 8

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.melaksanakan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB VI

FUNGSI, TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 9

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi dibidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) mempunyai tugas, antara lain:

a.menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
b.membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
c.memberikan . . .
c.memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
d.menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2026