DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini ditur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9.Peraturan . . .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
13.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembarann Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tegal.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
7.Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
9.Sekretaris DPRD adalah jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian.
10.Kedudukan . . .
10.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapat penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bagian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
12.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.
13.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan atau acara resmi.
16.Rapat Paripurna DPRD adalah Rapat Anggota DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan atau menetapkan Keputusan DPRD.
17.Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
18.Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19.Pejabat . . .
19.Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan atau Lembaga Pemerintah non Kementerian di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
(2)Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Provinsi, Daerah dan, Kabupaten/Kota lain;
2. b.acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
3. c.acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya; dan
c.Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/ Badan dan atau Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

a.Ketua . . .
a.Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b.Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
c.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan bagi Anggota DPRD;
e.Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan duduk sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

a.Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/ janji dan melantik Walikota serta Wakil Walikota;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c.Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD;
d.Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
e.Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
f.Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan duduk sesuai dengan kondisi ruang rapat;
g.Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
h.Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik, duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagai berikut:

a.Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
b.Anggota . . .
b.Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/ janji duduk ditempat yang disediakan;
c.Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
d.Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e.Sekretaris DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;
f.Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
g.Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

a.Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
b.Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan ketua Pengadilan Negeri;
c.Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah di sediakan;

Pasal 8

Tata Tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu sebagai berikut:

a.Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
b.Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang disediakan;
c.Setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;
d.Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
e.Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
f.Pers/kru TV/Radio di sediakan tempat tersendiri.

Pasal 9

(1)Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(2)Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2)Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal . . .

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…