DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 12, angka 13, angka 19 Pasal 1, penghapusan Pasal 1 angka 36 dan angka 37, penambahan angka 57, angka 58, angka 59 dan angka 60 pada Pasal 1, penyisipan Bab VIIA, penyisipan Pasal 43B sampai dengan Pasal 43J, penghapusan Bab IX.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan pelayanan Adminsitrasi Kependudukan yang berkualitas, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif yang mendukung terwujudnya pelayanan paripurna yang lebih mudah, cepat dan tanpa biaya, perlu didukung regulasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan . . .
1.Ketentuan angka 12, angka 13, angka 19 Pasal 1 diubah, ketentuan Pasal 1 angka 36 dan angka 37 dihapus serta Pasal 1 ditambah 4 angka yaitu angka 57, angka 58, angka 59 dan angka 60, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kota Tegal.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
7.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 11.Penyelenggara . . .
11.Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12.Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13.Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala perangkat Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat atau surat keterangan kependudukan.
17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Pendatang/Tamu adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang berasal dari luar wilayah Daerah, berdiam/menginap di rumah Penduduk untuk suatu kunjungan, bekerja dan lain sebagainya. . . sebagainya sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Daerah.
19.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
20.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25.Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c.kepala . . .
c.kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 26.Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
2. 27.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
3. 28.Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
4. 29.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah Penduduk yang diperuntukkan bagi Penduduk yang akan pindah ke luar negeri.
5. 30.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari luar negeri yang diperuntukkan bagi Penduduk yang baru pulang dari luar negeri.
6. 31.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
7. 32.Surat Keterangan Penduduk Non Permanen adalah Surat Keterangan Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimiliknya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
8. 33.Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 34.Pejabat . . .
9. 34.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. 35.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
11. 36.Dihapus.
12. 37.Dihapus.
13. 38.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
14. 39.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri.
15. 40.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
16. 41.Kutipan akta pencatatan sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari register pencatatan dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status.
17. 42.Kutipan kedua, ketiga dan seterusnya akta pencatatan sipil adalah kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti kutipan akta yang rusak, hilang, dan . . . dan atau dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
18. 43.Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. 44.Petugas Registrasi adalah pegawai negeri yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
20. 45.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
21. 46.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
22. 47.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
23. 48.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang di berikan.
24. 49.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
25. 50.Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 51.Kelurahan . . .
26. 51.Kelurahan adalah perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
27. 52.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
28. 53.Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir atau bagian akta yang memungkinkan serta pada bagian register oleh pejabat pencatatan sipil.
29. 54.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. 55.Penyidikan Tindak Pidana adalah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. 56.Pelayanan legalisir dokumen Kependudukan adalah Pengesahan fotocopy dokumen kependudukan yang sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang.
32. 57.Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan . . . memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
33. 58.Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dan mobile dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
34. 59.Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
35. 60.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.
36. 2.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 BAB yaitu BAB VIIA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING, dan diantara Pasal 43A dan Pasal 44 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yaitu Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, Pasal 43H, Pasal 43I, Pasal 43H, dan Pasal 43J sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA . . . BAB VIIA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 43B

(1)Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.

Pasal 43C

(1)Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B, meliputi:
1. a.penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
2. b.pelayanan kepada penduduk secara daring;
3. c.alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
4. d.pendokumentasian Dokumen Elektronik;
5. e.pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
6. f.monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
7. g.penyelenggara sertifikasi elektronik;
8. h.pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
9. i.pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
(2)Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 43D

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dalam pasal 43B dan Pasal 43C diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 43E

(1)Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B, terdiri dari:
1. a.Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
2. b.Pelayanan . . .
3. b.Pelayanan Pencatatan Sipil.
(2)Hasil Pelayanan Adminduk Daring berupa dokumen kependudukan. Pasal 43F
(1)Selain Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43E dilakukan pelayanan daring terhadap Tata Naskah Dinas Elektronik di Instansi pelaksana
(2)Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
1. a.pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
2. b.pelayanan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
3. c.pelayanan pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan.
(3)Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani secara elektronik. Pasal 43G Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F ayat (3), dilaksanakan melalui Aplikasi Tata Naskah Dinas Elekronik. Pasal 43H
(1)Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43E dan Pasal 43F, menggunakan formulir elektronik.
(2)Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43I . . . Diundangkan di Tegal pada tanggal 30 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd JOHARDI LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 2-61/2021 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 10-342/2020

Pasal 431

(1)Formulir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43H ayat (1), disediakan melalui aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring.
(2)Aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui “aplikasi web” maupun mobile.
(3)Untuk meningkatkan akses penduduk kepada Pelayanan Adminduk Daring, pemerintah daerah dapat membangun unit pelayanan mandiri dalam bentuk kios, anjungan atau bentuk lainnya. Pasal 43J Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan adminduk daring dan formulir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43H dan Pasal 43I diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3.Pasal Ketentuan BAB IX dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal pada tanggal 30 April 2021 WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIO PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM Bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Tegal telah melakukan penataan administrasi kependudukan sehingga diperoleh data kependudukan yang akurat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354), maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, harus menyesuaikan dan mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Peraturan perundang- undangan tersebut, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disempurnakan kembali. Dengan . . . Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 43C

Cukup jelas.

Pasal 43D

Cukup jelas.

Pasal 43E

Cukup jelas. Pasal 43F Cukup jelas. Pasal 43G Cukup jelas. Pasal 43H Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…