DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat mengenai Rencana Pembangunan sebagai bentuk pelaksanaan visi misi dari program yang dikemukakan oleh Walikota terpilih Tahun 2013. Pun, didalamnya menjadi acuan serta struktur juga evaluasi yang akan dilakukan jika, terjadi sebuah permasalahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang . . . . . SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15.Peraturan Pemerintah . . . . .
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Premerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
25.Peraturan Daerah . . . . .
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
28.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL Dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masyarakat Kota Tegal telah memilih Hj. Siti Masitha Soeparno dan Drs. HM. Nursholeh, M.MPd sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal untuk periode tahun 2014-2019, yang telah dilantik pada tanggal 23 Maret 2014. Dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Tegal periode 2014-2019, maka melekat kewajiban menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang akan menjadi dasar dalam mencapai visi dan misi Kota Tegal tahun 2014-2019, dan sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

5.Satuan . . . . . .
1.Daerah adalah Daerah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tegal.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tegal.
6.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Tegal.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014- 2019 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima tahun) dari Tahun 2010 - 2014.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 - 2025.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013-2018.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada khir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografis dan Demografi 2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km2. Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Tegal di sebelah timur; Kabupaten Tegal di sebelah selatan; dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1 Sumber: RTRW Kota Tegal 2011-2031 Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tegal Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan; Kecamatan Tegal Barat; Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km2), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km2). Perincian nama kecamatan, kelurahan dan luas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 16 Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tegal berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan (km2) Kecamatan Tegal Selatan : 6,43 Kecamatan Tegal Timur : 6,36

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2014-2019.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. APBD menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. APBD menjadi kerangka kebijakan publik untuk mewujudkan rencana dan program-program yang telah ditetapkan. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, pengalokasian APBD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
4. d.BAB IV Analisis Isu – Isu Strategis;
5. e.BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
6. f.BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
7. g.BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
8. h.BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan;
9. i.BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
10. j.BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
11. k.BAB XI Penutup.

Pasal 7

. . . . .

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Pemasalahan Pembangunan Masing-Masing Urusan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraiakan sebagai berikut.

Pasal 8

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Tegal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Perda dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Tegal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Tegal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014