DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Hak Dan Kewajiban, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum, Kelembagaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Larangan, Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum tersebut;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dan untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang . . . SALINAN
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah . . .
1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
10.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin.
11.Kelompok Rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
17.Hari adalah hari kerja. Pasal . . .

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
d.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pelaksanaan bantuan hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
d.standar bantuan hukum;
e.kelembagaan penyelenggaraan bantuan hukum;
f.larangan;
g.pengawasan;
h.pendanaan;
i.sanksi administratif;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Penerima . . .
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Masyarakat Miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
2. b.Kelompok Rentan yang meliputi:
  1. 1.anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
  2. 2.perempuan korban dan perempuan rentan;
  3. 3.korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  4. 4.penyandang disabilitas;
  5. 5.pelaku usaha mikro dan usaha kecil;
  6. 6.lanjut usia terlantar;
  7. 7.korban bencana alam;
  8. 8.korban bencana sosial;
  9. 9.korban perdagangan orang;
  10. 10.keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
  11. 11.orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(4)Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(5)Analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Analisis yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Litigasi, meliputi:
  1. 1.perkara perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  2. 2.perkara . . .
  3. 2.perkara pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  4. 3.perkara tata usaha negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
2. b.Nonlitigasi, meliputi:
  1. 1.penyuluhan hukum;
  2. 2.investigasi perkara;
  3. 3.penelitian hukum;
  4. 4.mediasi;
  5. 5.negosiasi;
  6. 6.pemberdayaan masyarakat;
  7. 7.pendampingan di luar pengadilan; dan
  8. 8.drafting dokumen hukum.
(3)Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(4)Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat. Pasal . . .

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Wali Kota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…