DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas-Asas Penyertaan Modal, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan, Bentuk Dan Sumber Dana, Modal Dasar, Besaran, Hak Dan Kewajiban, Deviden, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar; Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang . . .
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
15.Peraturan . . .
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembarann Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah . . .
1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indoneisa sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Tegal.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang berkedudukan di wilayah Kota Tegal.
10.Rapat . . .
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD. BPR Bank Pasar.
11.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosentase modal disetor.
12.Resipis adalah bukti setoran yang belum mencapai nilai 1 (satu) lembar saham dan dicatat sebagai modal dasar.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.asas fungsional;
b.asas kepastian hukum;
c.asas efisiensi;
d.asas akuntabilitas; dan
e.asas kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar adalah untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan prosentase saham daerah, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Pasar adalah:

1.memperkuat permodalan PD. BPR Bank Pasar sesuai yang ditetapkan RUPS;
2.meningkatkan daya saing PD. BPR Bank Pasar dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
3.meningkatkan kemampuan bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah;
4.mendukung . . .
4.mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk bank;
5.memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Pasar melalui penempatan modal pada PD. BPR Bank Pasar.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk uang dan/atau barang.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 6

(1)Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar adalah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebesar 100 % (seratus persen).

BAB VI

BESARAN

Pasal 7

Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Pasar sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Jumlah kewajiban modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 7.250.000.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dipenuhi hingga tahun 2020. Pasal . . .

Pasal 9

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah pada PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dipenuhi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PD. BPR Bank Pasar.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mempunyai hak:
1. a.menerima bukti setor modal dan/atau resipis.
2. b.menerima pembagian deviden yang dihitung berdasarkan jumlah besaran modal yang disertakan pada PD. BPR Bank Pasar
(2)PD. BPR Bank Pasar wajib menyampaikan laporan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunan laporan keuangan.
(3)Pada saat pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah, Direksi PD. BPR Bank Pasar wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…