DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Peran Pemerintah Daerah, Penguatan Moderasi Beragama, Pendirian Rumah Ibadah, Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerukunan umat beragama perlu dipelihara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, toleransi beragama dan beribadat serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu pengaturan secara sistematis, terpadu, terarah dan berkesinambungan;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Perangkat . . .
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Umat beragama adalah pemeluk agama yang diakui oleh Pemerintah.
6.Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
7.Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
8.Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.
9.Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
10.Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
11.Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas.

Pasal 3

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama diselenggarakan dengan tujuan:

a.mewujudkan pemenuhan hak umat beragama;
b.mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan beragama;
c.mencegah terjadinya intoleransi dan konflik dalam kehidupan beragama;
d.memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan beragama; dan
e.mewujudkan koordinasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban umat beragama;
b.peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
c.penguatan Moderasi Beragama;
d.penyelenggaraan rumah ibadat; dan
e.peran serta masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal . . .

Pasal 6

Setiap umat beragama berhak:

a.mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan spiritualnya; dan
c.menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan, dan kepatutan.

Pasal 7

Setiap umat beragama wajib:

a.memelihara kerukunan umat beragama;
b.meningkatkan pemahaman ajaran agamanya; dan
c.mencegah terjadinya tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya terhadap umat beragama lain.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Wali Kota.
(2)Pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 9

(1)Tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
1. a.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama;
2. b.mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
3. c.menumbuhkembangkan . . .
4. c.menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
5. d.membina dan mengoordinasikan camat dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
6. e.menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Wali Kota.
(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan dilimpahkan kepada lurah melalui camat

Pasal 10

Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

a.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
b.menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
c.membina dan mengoordinasikan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(1)Tugas dan kewajiban lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
1. a.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan; dan
2. b.menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…