DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Fasilitasi Bab III Rencana Aksi Daerah Bab IV Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Bab V Antisipasi Dini Bab VI Penanganan Bab VII Partisipasi Masyarakat Bab VIII Tim Terpadu Bab IX Pendanaan Bab X Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab XI Pembinaan dan Pengawasan Bab XII Penghargaan Bab XIII Kerja Sama Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c.bahwa salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah dengan membentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prelrursor Narkotika; WALi KOTATEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TENTANG FASILITASIPENCEGAHANDAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAANDAN PEREDARANGELAP NARKOTIKADAN PREKURSOR NARKOTIKA NOMOR 5 TAHUN 2022 PERATURANDAERAH KOTATEGAL WALI KOTATEGAL PROVINS!JAWA TENGAH SA LINAN

5.Fasilitasi ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPENYALAHGUNAANDAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKADAN PREKURSOR NARKOTIKA; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATEGAL Dengan WALi KOTATEGAL MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17.Satuan ...
5.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
6.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
9.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, tanpa hak atau melawan hukum.
11.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
13.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
14.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan.
15.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16.Aparatur Sipil Negara selanjutnya yang disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.

b.pengayoman ... Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berasaskan:
a.keadilan;

Pasal 2

sebagai bahaya imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian penggerak penye barluasan informasi ten tang penyalahgunaan narkotika.

17.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, rumah penginapan dan rumah kos.
19.Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
20.Tempat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21.Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GNPNadalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
22.Kelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya disingkat Kelurahan Bersinar adalah kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan secara mas if.
23.Relawan Anti Narkotika adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan

(3)Pelaksanaan ...
(1)Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

a.pelaksanaan fasilitasi;
b.rencana aksi daerah:
c.fasilitasi pencegahan dan pemberantasan;
d.antisipasi dini;
e.penanganan;
f.partisipasi masyarakat;
g.tim terpadu;
h.pendanaan;
i.monitoring, evaluasi, dan pelaporan; J. pembinaan dan pengawasan;
k.penghargaan;
1. 1.kerjasama;

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 3

b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.perlindungan;
f.keamanan;
g.nilai-nilai ilmiah; dan
h.kepastian hukum.

(1)Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
(2)Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB IV

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 6

a.sosialisasi dan edukasi;
b.pelaksanaan deteksi dini;
c.pemberdayaan masyarakat;
d.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
e.peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
f.peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
g.penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III

RENCANAAKSIDAERAH Bentuk pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan:

Pasal 5

(3)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
(4)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
(3)Perangkat ...
(1)Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
(2)Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. b.perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. c.pengembangan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. d.pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
5. e.fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
6. f.Pembentukan satuan tugas dan relawan; dan
7. g.Pembentukan Kelurahan Bersinar.

Pasal 7

a.media ...

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
(3)Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

BAB IV

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 10

(2)Perencanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah lainnya, dan/ atau pihak lain yang terkait.

Pasal 9

(3)Perangkat Daerah dalarn melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perangkat daerah lainnya, dan/ a tau pihak lain yang terkait.
1. b.lokakarya;
2. c.workshop;
3. d.kegiatan keagamaan;
4. e.penyuluhan;
5. f.pagelaran, festival seni dan budaya;
6. g.outbond seperti jam bore, perkemahan, dan napak tilas;
7. h.perlombaan seperti lomba pidato, olahraga, dan seni budaya;
  1. 1.pemberdayaan masyarakat; J. pelatihan masyarakat;
8. k.karya tulis ilmiah;
  1. 1.diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
9. m.media massa dan media sosial; dan/ atau
10. n.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
11. a.seminar;
(1)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi penyelenggara pemerintahan daerah, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat.
(3)Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…