DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bab III Pengendalian Dan Evaluasi Bab IV Perubahan RPJMD Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang . . . SALINAN[__]
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10.Peraturan . . .
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16.Peraturan . . .
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 'I'ahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins! Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provins! Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
19.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
20.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL Dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan . . . Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9.Rencana . . .
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019sampai dengan Tahun 2024.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km2. Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Tegal di sebelah timur; Kabupaten Tegal di sebelah selatan; dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tegal Sumber: RTRW Kota Tegal 2011-2031 Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan; Kecamatan Tegal Barat; Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km2), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km2). Perincian nama kecamatan, kelurahan dan luas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
(2)Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis;
5. e.Bab V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
6. f.Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan J. Bab IX : Penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2024.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kondisi Perekonomian Global ecara umum, pertumbuhan ekonomi global mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018. Setelah secara konstan mengalami perlambatan pada periode 2014-2016, pertumbuhan ekonomi global sempat kembali berekspansi di 2017. Namun, tantangan dan ketidakpastian yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global kembali terhambat di 2018. Dalam periode 2014-2016, pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen. Perlambatan ekonomi global yang terjadi di 2014-2016 didorong oleh pelemahan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang, terutama Tiongkok sebagai dampak dari rebalancing perekonomiannya.

Pasal 7

(1)Wali Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ermasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021