DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Strategi Dan Kebijakan Bab III Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Dan Eliminasi TBC Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab V Koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC Bab VI Peran Serta Masyarakat Bab VII Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tuberkulosis merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, yang sampai saat ini masih menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi kesehatan masyarakat maupun sosial, ekonomi, dan budaya di Daerah sehingga, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan hingga tercapai eliminasi tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam Penanggulangan Tuberkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang . . . SALINAN[.._______]
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota . . .
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9.Fasiltas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
11.Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan TBC dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.strategi dan kebijakan;
c.pelaksanaan strategi penanggulangan dan eliminasi tuberkulosis di daerah;
d.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e.koordinasi percepatan penanggulangan tuberkulosis;
f.peran serta masyarakat;
g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h.pendanaan

Pasal 3

Maksud pengaturan Penanggulangan TBC dalam Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat terdiri atas promosi kesehatan, surveilans TBC, pengendalian faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.

Pasal 4

Penanggulangan TBC bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari penularan TBC
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit TBC; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi Penanggulangan dan Eliminasi TBC di daerah terdiri atas:

a.penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam program TBC;
b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
c.Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC serta pengendalian infeksi;
d.Pemanfaatan hasil riset dan tehnologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC;
e.peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC; dan
f.Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

Pasal 6

Kebijakan Penanggulangan TBC di daerah terdiri atas:

a.Penanggulangan TBC dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).
b.Penanggulangan TBC dilaksanakan dengan menggunakan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
c.Penemuan dan pengobatan untuk Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi Puskesmas, Klinik dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, non pemerintah dan Swasta.
d.Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat melalui Forum Koordinasi TBC.
e.Penguatan . . . -
e.Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan program Penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional. dan
f.Pelaksanaan program penanggulangan TBC dengan menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI PENANGGULANGAN DAN ELIMINASI TBC

Pasal 7

Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam program TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

a.target Eliminasi TBC di daerah mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
b.penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
c.pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/atau
d.penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

Pasal 8

(1)Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
1. a.penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;
2. b.optimalisasi . . .
3. b.optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta;
4. c.pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
5. d.pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;
6. e.pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah secara berjenjang; dan
7. f.penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.
(2)Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan fasilitas untuk program layanan kuratif dan rehabilitatif medis dan sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi kriteria.
(4)Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.tidak memiliki tempat tinggal tetap;
2. b.tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan tindakan pencegahan transmisi tidak bisa diselenggarakan;
3. c.tidak memiliki keluarga dan memerlukan pendampingan khusus;
4. d.memerlukan pemantauan khusus karena terjadinya efek samping atau adanya penyakit penyerta;
5. e.memiliki riwayat mangkir atau putus berobat secara berulang; dan/atau
6. f.kondisi kronis yang gagal diobati dengan pengobatan paling terkini yang tersedia. Umum Pasal 9 . . .

Pasal 9

Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC serta pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

a.promosi kesehatan;
b.surveilan TBC;
c.pengendalian faktor risiko;
d.penemuan dan pengobatan;
e.pemberian kekebalan; dan
f.pemberian obat pencegahan

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…