DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Yang Meliputi Penyertaan Modal, Bentuk Penyertaan Modal, Modal Dasar, Besarnya Penyertaan Modal, Pembagian Laba Bersih Hasil Usaha, Fasilitasi Dan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Pertanggungjawaban, Sumber Dana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dalam memenuhi cakupan air minum serta untuk melaksanakan analisis investasi daerah, diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BAHARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali . . .
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal yang selanjutnya disebut dengan Perumda Tirta Bahari adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam pelayanan air.
5.Air Minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi air minum rumah tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan.
6.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan pPeraturan Daerah.

Pasal 2

Asas dalam Penyertaan Modal ini meliputi:

a.transparansi;
b.fungsional;
c.kepastian hukum;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.kepastian nilai; dan
g.kehati-hatian.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan usaha yang dikelola oleh Perumda Tirta Bahari.
(2)Penyertaan Modal ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi cakupan air minum;
2. b.meningkatkan kemampuan dan kemandirian Perumda Tirta Bahari; dan
3. c.meningkatkan pendapatan asli daerah. BAB . . .

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal dilakukan untuk:
1. a.pendirian Perumda Tirta Bahari; dan
2. b.penambahan modal Perumda Tirta Bahari.
(2)Penyertaan Modal untuk penambahan modal Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirta Bahari.
(4)Rencana bisnis Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Direksi Perumda Tirta Bahari.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV

MODAL DASAR

Pasal 6

Jumlah modal dasar Perumda Tirta Bahari ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). BAB . . .

BAB V

BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Jumlah seluruh Penyertaan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp.42.289.333.327,00 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
(2)Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hibah Pemerintah Pusat;
2. b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
3. c.hibah oleh pihak ketiga.
(3)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Perumda Tirta Bahari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp167.697.244.479,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(4)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya atau Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD setiap tahun.
(2)Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.
(3)Tata cara pencairan Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. BAB . . .

BAB VI

PEMBAGIAN LABA BERSIH HASIL USAHA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak mendapat pembagian laba bersih hasil usaha atas Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari.
(2)Pembagian laba bersih hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

(1)Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
(2)Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
2. b.mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi; dan
3. c.mengusulkan perubahan perjanjian investasi.
(3)Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…