DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Dan Prinsip Bab III Perumahan Dan Permukiman Bab IV Prasarana, Sarana Dan Utilitas Bab V Penyediaan Dan Pengaturan Lahan Untuk Prasarana, Sarana Dan Utilitas Bab VI Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Bab VII Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Bab VIII Jangka Waktu Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Bab IX Tim Verifikasi Bab X Pengelolaan Dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Bab XI Wewenang Bab XII Pembinaan Dan Pengawasan Bab XIII Peran Serta Masyarakat Bab XIV Pembiayaan Bab XV Sanksi Denda Dan Administrasi Bab XVI Ketentuan Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Peralihan Bab XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lingkungan perumahan maupun permukiman yang baik harus dilengkapi dengan penyediaan prasarana,sarana dan utilitas sesuai kebutuhan lingkungannya untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka pengelolaan prasarana ,sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berkelanjutan perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan prasarana ,sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; 4.Undang-Undang . . . . . SALINAN [ l
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 15.Undang-Undang…
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4532);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23.Peraturan Pemerintah…
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 9); 32.Peraturan Daerah…
32.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
33.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
34.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tim . . . . .
5.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9.Perumahan tidak bersusun adalah kelompok rumah berlantai 1 (satu) atau lebih yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
10.Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
11.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
13.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
14.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15.Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.
16.Masyarakat adalah penghuni perumahan dan pemukiman yang tergabung dalam Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), atau perhimpunan penghuni untuk rumah susun.
17.Rencana tapak (site plan) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunanperumahan dan permukiman yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
18.Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalambentuk area/kawasanmaupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
19.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/ataumengelompokyang penggunaannyalebih bersifat terbuka, tempattumbuhtanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20.Lahan adalah luas areal yang dapatdimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
21.Izin . . . . .
21.IzinMendirikan Bangunanyang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
23.Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
24.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
25.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas.
26.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
27.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
28.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
29.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan, jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
30.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin berkelanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan; dan
e.keberlanjutan.

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

a.perumahan tidak bersusun; dan
b.rumah susun.

Pasal 5

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB IV

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 6

1.Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
d.tempat pengelolaan sampah.
1. 2.Ketentuan tentang kriteria prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

. . . . .

Pasal 7

1.Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.sarana pendidikan;
d.sarana kesehatan;
e.sarana peribadatan;
f.sarana rekreasi dan olah raga;
g.sarana pemakaman;
h.sarana pertamanan dan RTH; dan
i.sarana parkir.
1. 2.Ketentuan tentang kriteria sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

1.Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.jaringan air bersih;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telepon;
d.jaringan gas;
e.jaringan transportasi;
f.pemadam kebakaran; dan
g.sarana Penerangan Jalan Umum.
1. 2.Ketentuan tentang kriteria utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENGATURAN LAHAN UNTUK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 9

(1)Setiap Pengembang wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas.
(2)Penyediaan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, diwajibkan menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan.
2. b.untuk . . . . .
3. b.untuk pembangunan rumah susun, diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, RTH, sarana kesehatan, sarana peribadatan, utilitas umum, dan PJU paling sedikit 60 % (Enam puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
4. c.untuk pembangunan rumah toko atau rumah kantor yang diperjual belikan, diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, utilitas umum, RTH, dan PJU dan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 60 % (Enam puluh perseratus) pada jalan arteri primer, 70% (Tujuh puluh perseratus) pada jalan kolektor primer dan 80% (Delapan puluh perseratus) pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.
5. d.untuk pembangunan fasilitas komersial perdagangan dapat menyediakan jembatan penyeberangan orang, lahan parkir, taman, RTH, PJU, dan utilitas umum dan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 60 % (Enam puluh perseratus) pada jalan arteri primer, 70% (Tujuh puluh perseratus) pada jalan kolektor primer dan 80% (Delapan puluh perseratus) pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.
(3)Penyediaan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas tertuang dalam rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…