DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 November 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 3 huruf b, BAB V, perubahan Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28, penyisipan Pasal 30A, penghapusan Pasal 31, penambahan Pasal 49 ayat (3), perubahan Lampiran II dan Lampiran III.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan . . .
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 260);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah . . .
3.Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tegal.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Pemilik . . .
10.Pemilik Izin adalah perorangan atau badan yang telah diberi izin untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
11.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14.Bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
15.Penghentian pekerjaan adalah suatu tindakan penghentian pekerjaan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang dimiliki.
16.Pemutihan . . .
16.Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan/atau Rencana Teknik Ruang Kawasan.
17.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
18.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
19.Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai ruang tertinggi.
20.Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
21.Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
22.Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 7 (tujuh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
23.Trayek . . .
23.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik terjadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
24.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
25.Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
26.Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter.
27.Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain yang terikat dalam trayek.
28.Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan, lintasan dan waktu tetap.
29.Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
30.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
31.Izin . . .
31.Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
32.Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
33.Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
34.Usaha Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (pembenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya dengan tujuan komersil.
35.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
36.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran di bawah 5 GT (lima Gross Tonnage).
37.Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
38.Bukti Pencatatan Kapal adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (Iima) Gross Tonage (GT) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
39.Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan selanjutnya disingkat TPUPI adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki pembudidaya ikan kecil.
40.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
41.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
43.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
44.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46.Surat . . .
46.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
48.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
49.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
50.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
52.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.Ketentuan . . .
2.Ketentuan Pasal 3 huruf b Dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.dihapus;
c.Retribusi Izin Trayek; dan
d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. 3.Ketentuan BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN dihapus.
2. 4.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi dan Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

5.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha.

6.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi:

Pasal 28

(1)Struktur tarif retribusi SIUP, STDKPI, dan TPUPI sektor usaha perikanan didasarkan pada rumusan Tarif SIUP dan TPUPI sektor pembudidaya ikan air payau: 1) Tarif SIUP Pembudidaya ikan air payau lebih dari 5 hektar wajib mengurus SIUP dengan tarif sebagai berikut: Tarif = Luas Lahan ≥ 5Ha 5 Ha X tarif /5 Ha 2) Tarif . . . 2) Tarif TPUPI Pembudidaya ikan air payau kurang dari atau sama dengan 5 (lima) hektar wajib daftar tanpa dikenakan tarif.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

7.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Masa Retribusi Ijin Usaha Perikanan adalah satu tahun.

8.Ketentuan Pasal 31 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 49 berbunyi:

Pasal 49

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan Retribusi sesuai RKPD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (2) dan (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

10.Ketentuan Lampiran II Tarif Retribusi Izin Trayek diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
11.Ketentuan . . . Diundangkan di Tegal pada tanggal 10 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd JOHARDI LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 8-257/2020
11.Ketentuan Lampiran III Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal pada tanggal 10 November 2020 WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIO PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur didalamya Retribusi Izin Gangguan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu dilakukan pencabutan tentang pengaturan Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat dalam perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait izin trayek maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. I. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 . . . Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Pelaksanaan penyetoran denda ke kas daerah dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 52 TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK NO JENIS SATUAN PEMAKAIAN TARIF (Rp) KETERANGAN
1.Angkutan Orang Dalam Trayek : Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun- Izin Trayek Angkutan Perkotaan Kendaraan 275.000
2.Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek : Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun- Izin Operasi Taksi Kendaraan 275.000
3.Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan : Berlaku untuk jangka waktu 1 tahun- Angkutan Perkotaan Kendaraan 0
4.Kartu Pengawasan : Berlaku untuk jangka waktu 1 tahun - Taksi Kendaraan 0
5.Izin Insidentil : Berlaku untuk 1 Kali pulang pergi, paling lama 7 hari - Angkutan Perkotaan Kendaraan 0 WALIKOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIO PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN NO JENIS SATUAN PEMAKAIAN/ TEKNOLOGI TARIF (Rp) KETERANGAN USAHA PEMBUDIDAYA IKAN pembudidaya/pembenihan ikan air payau 1) Usaha Budidaya Ikan Air Payau Luas Lahan Budidaya ≤5 Ha Sederhana 0,- TPUPI wajib daftar dan berlaku selama usahanya berlangsung kecuali ada perubahan. 2) Usaha Budidaya Ikan Air Payau Luas Lahan Budidaya >5 Ha SIUP berlaku selama usahanya berlangsung, kecuali ada perubahan1. Tambak Ikan (termasuk rumput laut) Sederhana 100.000/5 Ha
2.Tambak Udang Sederhana Intensif 150.000/5 Ha 300.000/5 Ha
3.Tambak Campuran Sederhana 125.000/5 Ha WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIO PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…