DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur : Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2021 - 2041, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tegal Tahun 2021 - 2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013;
4.Undang-Undang . . . SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan . . .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
14.Peraturan . . .
4.Pemerintah . . .
14.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);
15.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALI KOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TEGAL TAHUN 2021 – 2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tegal
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tegal
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
9.Sentra Industri Kecil Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
10.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
11.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan di Daerah.
12.Rencana . . . BAB . . .
13.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri Nasional
14.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017- 2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
15.Rencana Pembangunan Industri Kota Tegal Tahun 2021 - 2041 yang selanjutnya disebut RPIK 2021 - 2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Tegal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong industri Daerah menjadi industri unggulan;
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan. BAB . . .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2021 - 2041;
d.pelaksanaan; dan
e.pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan Industri
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. f.Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
7. g.Penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
8. h.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri..

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

a.infrastruktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang. BAB . . .

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
1. a.industri makanan;
2. b.industri tekstil;
3. c.industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional;
4. d.industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
5. e.industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL);
6. f.industri alat angkutan lainnya;
7. g.industri pengolahan lainnya.
(2)Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.Tahap I periode 2021 – 2026;
b.Tahap II periode 2027 - 2038; dan
c.Tahap III periode 2032 - 2041;

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b.pengembangan . . .

BAB VI

RPIK 2021 - 2041

Pasal 10

(1)RPIK 2021-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
3. c.visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan industri; dan
5. e.penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan
(3)Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumber daya industri daerah;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan industri daerah;
2. b.tujuan pembangunan industri daerah; dan
3. c.sasaran pembangunan industri daerah;
(5)Strategi dan program pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
1. a.strategi pembangunan industri daerah; dan
2. b.program pembangunan industri daerah.
(6)Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah; Pasal . . .
2. b.pengembangan perwilayahan industri daerah;
3. c.pembangunan sumber daya industri daerah;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri daerah; dan
5. e.pemberdayaan industri;

Pasal 11

(1)RPIK 2021 - 2041 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
(2)RPIK 2021 - 2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…