DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Bab III Kewajiban Pemerintah Daerah Bab IV Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Bab V Tertib Bangunan Bab VI Tertib Sungai, Saluran dan Pantai Bab VII Tertib Tempat Usaha Bab VIII Tertib Sosial Bab IX Tertib Tempat Hibutan dan Keramaian Bab X Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Sanksi Administratif Bab XIII Ketentuan Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Kota Tegal yang penyelenggaraannya melibatkan peran serta masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan serta mempertimbangkan budaya masyarakat Kota Tegal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10.Peraturan . . .
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Ketertiban . . .
6.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya tenteram, tertib dan teratur.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas di permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Angkutan umum adalah pemanfaatan angkutan darat, baik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan memindahkan orang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10.Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung perkantoran, dan tempat-tempat umum.
11.Hiburan umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
12.Daerah sempadan sungai/saluran adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran dan dibatasi kanan kirinya oleh garis sempadan.
13.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
14.Jalur . . .
14.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, atau atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17.Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah orang yang melakukan aktivitas meminta-minta, mengamen, aktivitas lain yang melanggar/mengganggu ketertiban, ketenteraman dan melanggar hukum, Termasuk kelompok tuna sosial adalah pengemis/gelandangan, pengamen, tuna susila, anak terlantar, anak jalanan yang melakukan aktivitas di tempat-tempat umum dan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, pendebuan, sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun atau asap akibat pembakaran segala macam bahan kimia dan material lain yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan umum dan lingkungan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
19.Penyidikan . . .
19.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi :

a.tertib jalan dan angkutan jalan;
b.tertib bangunan;
c.tertib sungai, saluran dan pantai;
d.tertib tempat usaha;
e.tertib sosial;
f.tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
g.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah:

a.memberikan dasar serta pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b.mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat;
c.menumbuhkembangkan . . .
c.menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman dan tenteram;

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b.menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan lingkungan;
c.melakukan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, kondusifitas lingkungan dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB IV

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas di ruang lalu lintas jalan bagi pengguna jalan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di ruang lalu lintas jalan sesuai kewenangannya.
(3)Pemerintah Daerah mempertahankan kondisi kemantapan jalan sesuai kewenangannya.
(4)Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak/delman, jalan bebas kendaraan bermotor, jalur bebas parkir dan larangan bus/truk besar masuk ruas jalan tertentu.
(5)Pemerintah . . .
(5)Pemerintah Daerah dapat menetapkan tertib kawasan bebas kendaraan bermotor pada waktu tertentu sesuai dengan tujuan upaya kelestarian lingkungan.
(6)Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan orang, sesuai fungsi masing- masing.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/Zebra Cross yang telah disediakan.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(2)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(3)Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Selain dengan izin pejabat yang berwenang setiap orang atau badan dilarang :

a.menutup jalan umum;
b.membuat . . .
b.membuat atau memasang portal;
c.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
d.membuat atau memasang tanggul jalan;
e.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalulintas;
f.menutup terobosan atau putaran jalan atau pulau jalan;
g.membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu- rambu lalulintas, pulau jalan dan sejenisnya;
h.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman atau median jalan;
i.menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
j.membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
k.mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di bahu jalan secara terus menerus;
l.melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum;
m.menempatkan benda atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan lingkungan permukiman penduduk;
n.memasang reklame, umbul-umbul, banner dan sejenisnya di median jalan, bahu jalan dan trotoar;
o.memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, serta estetika atau keindahan jalan dan lingkungannya;
p.menumpuk bahan bangunan atau benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.

BAB V

TERTIB BANGUNAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib bangunan;
(2)Penyelenggaraan tertib bangunan dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian;
(3)Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Untuk mewujudkan program tertib bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setiap orang/badan berkewajiban :

a.menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan;
b.membuat sumur resapan, bio-pori untuk mengembalikan air tanah pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/ gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
c.menyediakan tempat sampah baik perumahan dan tempat- tempat umum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
d.memelihara trotoar, selokan/drainase, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
e.memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengecat pagar benteng, bangunan bagian luar secara berkala;
f.menyediakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam site plan, membuat sarana mandi, cuci, kakus dan membangunkan instalasi pengolah limbah komunal bagi pengembang perumahan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…