DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tujuan dibentuk peraturan daerah, ruang lingkup pengendalian dan penanggulangan rabies, kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan rabies, otoritas veteriner, pengamatan dan pengidentifikasian rabies, pencegahan rabies, pengamanan rabies, pemberantasan rabies, penanganan rabies pada manusia, peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan rabies, serta penganggaran kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa masyarakat di Kota Tomohon banyak memelihara hewan penular rabies, yang dapat menulari virus rabies kepada manusia;
b.bahwa rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas, dan dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus Rabies;
c.bahwa untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies dari hewan penular rabies, perlu diatur mengenai pengendalian dan penanggulangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kotajlf >' WALIKOTA SULAWESI TOMOHON PROVINSI Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5543);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
11.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pengendalian Zoonosis; ,l ------------~ - -- ~
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATOMOHON dan WALIKOTATOMOHON Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPENGENDALIANDAN PENANGGULANGANRABIES.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Tomohon.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tomohon.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
6.Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Zyssa.
7.Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disingkat HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing dan kera.
8.Pengendalian dan penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada manusia.
9.Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan Flourescent Antibody Technique (FAT).Ji ,------------ ~----
10.Daerah Bebas Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Bebas adalah wilayah dan kawasan yang tidak pemah ditemukan adanya virus Rabies atau bebas historis atau wilayah yang semula terdapat kasus atau virus Rabies dan setelah dilakukan pengamatan temyata tidak ditemukan lagi kasus atau virus Rabies ..
11.Daerah Tertular Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Tertular adalah wilayah dan kawasan yang ditemukan kasus Rabies pada populasi HPRbaik secara klinis maupun laboratoris.
12.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
13.Vaksin Anti Rabies adalah vaksin anti penyakit rabies.
14.Serum Anti Rabies adalah cairan tubuh yang mengandung sistem kekebalan dari penyakit rabies untuk menangkal penyakit rabies.
15.Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
16.Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran Rabies. 1 7. AgenRabies adalah virus rabies sebagai penyebab rabies
18.Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.
19.Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.
20.Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, surveilans, pemeriksaan dan pengujian.
21.Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografisdan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
22.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes)dan lingkungan.
23.Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
24.Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
25.Titer antibodi adalah jumlah anti bodi setelah vaksinasi.
26.Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan /atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang besifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional dilapangan. f
27.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalarn melaksanakan penyelenggaraan kesehatan hewan.
28.Depopulasi adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jurnlah Hewan dalarn rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.
29.Tim Pengendali Rabies yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan penertiban, penangkapan dan Depopulasi HPR.
30.Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai HPR berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
31.Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup; penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan ..

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies bertujuan:

a.menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia,
b.membebaskan daerah dari ancaman Rabies dan menuju Kota Tomohon bebas Rabies.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies, meliputi kegiatan:

a.pengarnatan dan pengidentifikasian Rabies;
b.pencegahan Rabies;
c.pengarnanan Rabies;
d.pemberantasan Rabies;
e.penanganan Rabies pada manusia; dan
f.peran serta masyarakat. J!

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies:

a.melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan rabies di Daerah;
b.melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies di Daerah;
c.melakukan pengawasan pemasukan HPR ke Daerah dan pengeluaran HPR dari Daerah;
d.melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
e.menetapkan Otoritas Veteriner. BABV OTORITASVETERINER

Pasal 5

(1)Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan Rabies, ditetapkan Otoritas Veteriner.
(2)Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtetapkan oleh Walikota.
(3)Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat yang diangkat oleh Walikota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang, tugas, dan fungsi Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGAMATANDANPENGIDENTIFIKASIANRABIES

Pasal 6

Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:

a.surveilans;
b.penyidikan; dan
c.pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 7

(1)Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/ a tau spesimen Rabies. Jl
(2)Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.data agen Rabies dan titer antibodi setelah vaksinasi Rabies;
2. b.data HPR; dan
3. c.dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 8

(1)Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
(2)Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber, dan agen Rabies.
(3)Kegiatan Penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan jika:
1. a.hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan/atau
2. b.adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Pasal 9

( 1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.

(2)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap sampel dan/ atau spesimen rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
(4)Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies.
(5)Otoritas Veteriner melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Otoritas Veteriner.
(2)Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota. fi

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…