DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan penerapan sistem elektronik terhadap pajak daerah, ruang lingkup sistem elektronik dalam pemungutan pajak, sistem elektronik pembayaran dan penyetoran pajak, sistem elektronik pelaporan transaksi, sistem elektronik SPTPD, sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak, sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan pajak, pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, pembiayaan, dst.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak daerah merupakan salah satu instrumen pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa pemungutan pajak daerah saat ini, masih dilakukan secara konvensional sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat, sebagai perwujudan dari penyelenggaraan pemerin tahan berbasis elektronik;
c.bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum untuk melaksanakan penerimaan pajak daerah secara elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentangSistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi.(lf '""' PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHUN 2018 Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasSj Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Walikota adalah Walikota Tomohon.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perizinan.
6.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan Daerah. ~ •
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakanoleh hotel.
10.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran .
12.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 1 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok~ usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
21.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
22.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
23.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan Pajak.
24.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25.Pihak Ketiga adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi / jasa lainnya.
26.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyrmpan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau informasi elektronik.
27.Informasi Elektronik adalah satu a tau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, menampilkan, menyebarkan gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik ( electronic maib, telegram, teleks, telecopy a tau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28.Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui --------------------------------- -- -- - • Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objekpajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
30.SPTPDElektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk Dokumen Elektronik.
31.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32.Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
33.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
35.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. M., ..

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Maksud penerapan sistem elektronik terhadap pajak daerah dilaksanakan untuk:

a.kepentingan umum;
b.ketertiban dan kepastian hukum;
c.proporsionalitas;
d.profesionalitas;
e.keterbukaan;dan
f.akuntabilitas.

(2)Tujuan penerapan sistem onlineterhadap pajak daerah meliputi:
1. a.mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
2. b.meminimalisir kehilanganpotensi pajak daerah sehinggapenerimaan daerahdari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
3. c.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatanasli daerah; dan
4. d.memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

Pasal 3

(1)Pengaturan sistem pemungutan Pajak secara elektronik dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di bidang perpajakan Daerah.
(2)Tujuan penerapan Sistem Elektronik dalam Pemungutan Pajak adalah:
1. a.transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke Kas Daerah;
2. b.transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
3. c.transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah; l\t.
4. d.percepatan penyampaian data dan informasi Pajak; dan
5. e.terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah dengan Pajak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Elektronik dalam Pemungutan Pajak meliputi:

a.pembayaran dan penyetoran Pajak;
b.pelaporan transaksi;
c.pelaporan SPTPD;
d.informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak; dan
e.perizinan terintegrasi dengan Pajak.

BAB IV

SISTEM ELEKTRONIKPEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 5

( 1) Sistem Elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.

(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan nota kesepahaman.
(3)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.su bjek kerja sama;
2. b.objek kerja sama;
3. c.ruang lingkup kerja sama;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu kerja sama;
6. f.keadaan memaksa; I! ------------- -- -
7. g.penyelesaian perselisihan; dan
8. h.pengakhiran kerja sama.
(4)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik.

(2)Jenis Pajak yang menggunakan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pajak Hotel;
2. b.Pajak Restoran;
3. c.Pajak Hiburan;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.Pajak Penerangan Jalan;
6. f.Pajak Mineral Bukan LogamDan Batuan;
7. g.Pajak Parkir;
8. h.Pajak Air Tanah;
  1. 1.Pajak Sarang Burung Walet; J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; dan
9. k.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

( 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak ke rekening Kas Daerah melalui Bank Persepsi.

(2)Pembayaran dan penyetoran Pajak ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi. Je ----------- - -

Pasal 8

( 1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

(2)Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/ a tau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 9

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama beriku tnya. I,

Pasal 10

(1)Untuk menjamin validitas penerimaan Daerah, Badan dan Bank Persepsi melakukan Rekonsiliasi terhadap setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem Elektronik.
(2)Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
(3)Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi. BABV SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN TRANSAKSI

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…