DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tomohon

regulasi_utama

Ringkasan

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus positif corona virus disease 2019 yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan upaya penanganan yang tepat;
c.bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta. akibat yang ditimbulkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang - Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Menglngat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ' ' PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA vmus

2.Undang-Undang Nomor . 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ·1 ', Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 20'.20 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Perraggulangan · Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); -· ;. ··. ;..~./.·_.,·_:;:_,·-...:. ~. ~ :.... ' ' - - . f /~'; • .. ,'f r. ·-.. ; ..~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: ,, .. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEN~ENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. BAB'! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon. ·
2.Walikota adalah Walikota Tomohon . •
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di Daerah.
5.Corona Vims Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID- 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari o}ganisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
6.Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upaya yang clilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan .menanggulangi dampak buruk aldbat COVID-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/ atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial .dan ekonomi akibat COVID-19. - ... , ..._ ... 1.. •. · ·~··-. : : ,;·
7.Satuan Tugas Penanganan COVID-19 adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi . kebijakan strategis yang berkaitan dengan penang~an COVID-19.
8.Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa atau banyak negara di dunia.
9.Wabah adalah kejadian berjangkitnya .suatu penyakit menular dalam masyara.kat yang jumlah penderitanya menirtgkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan. 10.Kesehatan adalah kondisi dimana seseorangjiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untu k hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11.Protokol Kesehatan adalah tata cara penangganan Kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi COVIIJ-19. 12.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena keeadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang Kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedo~an dala.m penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan bagi masyarakat. dari penyebaran COVID-19. ;,
b.meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggungjawab / pemilik dan/ atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
c.memberikan efek jerah bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. ,I

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban;
b.peran serta masyarakat;
c.pengawasan;
d.koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
e.pengamanan;
f.pendanaan;
g.scsialisaai;
h.larangan; dan i, sanksi. BABII TANGGUNG JAWAB, WEWENAL'lG, HAK~ DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVJD-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.melindungi Kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
b.melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
c.melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyara.kat;
d.fhemberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran Wabah COVID-19 kepada masyarakat;
e.rnelakukan disinfeksi terhadap tempat dan.f atau sarana yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
f.melaksanakan pembentukan Satuan Togas Penanganan COVID-19 di tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan;
g.melak.ukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai · media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVJD- 19; dan
h.melakukan upaya lain. yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . . Pasal 6 Dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang: .
a.melak.sanak.an upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
b.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
c.meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. r.

Pasal 7

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ilrut serta dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID- 19.

Pasal 8

Dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID- 19, setiap orang wajib: . _

a.menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/ atau minum;
b.membersihkan tangan secara teratur; " , c. menjaga jarak fisik dengan orang lain;
d.tidak berjabat tangan saat bersalaman;
e.menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
f.memiliki izin dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dalam hal melaksanakan kegiatan yang berpotensi menghadirkan paling rendah 50 (lima puluh) orang pada waktu yang bersamaan;
g.mengikuti pemeriksaan Kesehatan menurut cara yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ditemukan gejala terinfeksi COVID-.l9 dan./atau berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkorifirmasi positif COVID-19;
h.mengikuti perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
1. 1.orang yang terkonfi.rmasi positif COVID-19 yang disertai gejala; atau
2. 2.orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak disertai gejala tetapi berdasarkan keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat wajib dirawat di fasilitas pelayanan Kesehatan;
3. 1.melaksanakan karantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang bagi orang yang:
4. 1.berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/ atau 21• terkonfirmasi positif COVID-19 tetapi tidak disertai gejala. 11

Pasal 9

(1)Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas urnum wajib memfasilitasi ~ . . , ··•·.: ..;.,;;': . ,: }'. ! . :t. ·.. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan, usaha dan/ atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara:
1. a.melakukan . pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
2. b.menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
3. c.melakukan pengecekan suhu badan bagi setiap orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha atau menggunakan fasilitas yang dikelola; dl1 m~wajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/pengguna fasilitas untuk menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu, kecuali sedang makan dan/ atau min um;
4. e.memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
5. f.melakukan pembatasan jarak fisik paling rendah 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
6. g.mencegah kerumunan orang;
7. h.menyediakan akses masuk dan keluar yang berbeda;
8. i.membatasi jumlah pengunjung paling tinggi 50o/o (lima puluh persen) dari kapasitas tempat;
9. j.menghindari penyediaan makanan secara prasmanan, untuk penanggung jawab kegiatan yang diikuti lebih dari 50 (lima puluh) orang; dan
10. k.membatasi usia pengunjung sesuai penetapan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), setiap penanggung jawab kegiatan duka wajib melaksanakan proses pemakaman paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak jenazah berada di tempat pela.ksanaan kegiatan.
(3)Proses pernakaman jenazah yang membutuhkan jangka waktu lebih lama dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan I Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. I, v

Pasal 10

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industry;
b.sekolah/industri pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modem, dan pasar tradisional;
g.. apotek dan toko obat; ....------------------·····-· ...... • • • ' 'r : ·~ -~.: .: '. .t.~ . .! •••. · ·•
h.warung rnakan, rumah makan, cafe dan restoran;
i.pedagang kaki lima/lapakjajanan;
j.perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata;
l.fasilitas pelayanan Kesehatan;
m.area publik, tempat lainya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan .
n.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Wabah di lingkungan tempat tinggal;
2. b.meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Wabah;
3. c.mempromosikan PHBS;
4. d.mencegah stigma: dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19; e.:1 ikut serta mencegah penyebaran berita bohong · dalam ' pencegahan dan pengendalian COVJD-19;
5. f.memfasilitasi penyelenggaraan pemakaman jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19;
6. g.mendorong warga yang berpotensi menyebarkan Wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke faeilitaspelayanan Kesehatan;dan/atau
7. h.mengawasi dan menghimbau penerapan Protokol Kesehatan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal ·11

Pasal 12

Dalam tbendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah:

a.menyam.paikan informasi tentang penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
b.memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara ' .. efektif dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan/ atau
c.memfaailitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan .pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…