Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 63
Ringkasan
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
menetapkan Peraturan Daerah tentang - Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Menglngat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ' ' PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA vmus
3447);
-· ;. ··. ;..~./.·_.,·_:;:_,·-...:. ~. ~ :.... ' ' - - . f /~'; • .. ,'f r. ·-.. ; ..~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: ,, .. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEN~ENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. BAB'! KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
•
- ... , ..._ ... 1.. •. · ·~··-. : : ,;·
10.Kesehatan adalah kondisi dimana seseorangjiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untu k hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
12.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena keeadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang Kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedo~an dala.m penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
;,
,I
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
BABII TANGGUNG JAWAB, WEWENAL'lG, HAK~ DAN KEWAJIBAN
Untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVJD-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
. Pasal 6 Dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang: .
r.
Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ilrut serta dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID- 19.
Dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID- 19, setiap orang wajib: . _
" , c. menjaga jarak fisik dengan orang lain;
11
pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan, usaha dan/ atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara:
dl1 m~wajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/pengguna fasilitas untuk menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu, kecuali sedang makan dan/ atau min um;
I, v
Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:
....------------------·····-· ...... • • • ' 'r : ·~ -~.: .: '. .t.~ . .! •••. · ·•
BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal ·11
e.:1 ikut serta mencegah penyebaran berita bohong · dalam ' pencegahan dan pengendalian COVJD-19;
BAB III
Dalam tbendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah:
efektif dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan/ atau
BAB IV PENGAWASAN Bagian Kesatu Umu.m
Membuka PDF…