Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2023
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6856);
1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.
… SALINAN
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
SAPD disusun berdasarkan SAP, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
SAPD bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur Akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … No. Pengolah Paraf
Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 17 Mei 2023 WALI KOTA TOMOHON, ttd. CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK Diundangkan di Tomohon pada tanggal 17 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, ttd. EDWIN RORING BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, B. R. MAMBU, S.H., M.H. NIP. 19880626 201001 1 002 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TOMOHON NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BAB I GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 185 disebutkan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS). SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Tahapan penyusunan SAPD dimulai dari memahami proses bisnis pada SKPD dan SKPKD khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan Daerah. Berdasarkan siklus tersebut Penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur- prosedur apa saja yang harus dibuat dan nomenklatur yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal. Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan ditentukan jurnal standar yaitu debet dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat. Jurnal standar yang dibuat mengacu pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi. SAPD dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD sebagai entitas akuntansi, dalam hal ini oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan SKPKD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 disebutkan bahwa PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, antara lain mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan fungsi akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPD. Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan tersebut dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan. Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya diposting ke buku besar sesuai dengan rekening berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon meliputi: BAB I Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tomohon BAB II Sistem Akuntansi Pendapatan Pajak Daerah BAB III Sistem Akuntansi Pendapatan Retribusi Daerah BAB IV Sistem Akuntansi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BAB V Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah BAB VI Sistem Akuntansi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
BAB II SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon meliputi:
Adapun Sistem Akuntansi Pendapatan Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut: A. Definisi
Pajak Hotel diklasifikasikan sebagai berikut: a) Pajak Hotel; b) Pajak Motel; c) Pajak Losmen; d) Pajak Gubuk Pariwisata; e) Pajak Wisma Pariwisata; f) Pajak Pesanggrahan; g) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya; h) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
Pajak Restoran diklasifikasikan sebagai berikut: a) Pajak Restoran dan Sejenisnya; b) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; c) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; d) Pajak Kantin dan Sejenisnya; e) Pajak Warung dan Sejenisnya; f) Pajak Bar dan Sejenisnya; g) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
Pajak Hiburan diklasifikasikan sebagai berikut: a) Pajak Tontonan Film; b) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana; c) Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya; d) Pajak Pameran; e) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya; f) Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap; g) Pajak Permainan Biliar dan Bowling; h) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan; i) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); j) Pajak Pertandingan Olahraga.
Pajak Reklame diklasifikasikan sebagai berikut: a) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; b) Pajak Reklame Kain; c) Pajak Reklame Melekat/Stiker; d) Pajak Reklame Selebaran; e) Pajak Reklame Udara; f) Pajak Reklame Apung; g) Pajak Reklame Suara; h) Pajak Reklame Film/Slide; i) Pajak Reklame Peragaan.
Pajak Penerangan Jalan diklasifikasikan sebagai berikut: a) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; b) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
B. Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan dan pencatatan Pendapatan Pajak Daerah adalah:
a) Mencatat transaksi/kejadian Pendapatan berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, LO dan Neraca; b) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya; c) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaannya melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.
C. Dokumen dan Catatan Dokumen dan catatan yang digunakan sebagai dasar pemungutan dan pencatatan Pendapatan Pajak Daerah yaitu:
D. Pencatatan di SKPD Contoh pencatatan yang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait dengan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan Piutang Pendapatan Pajak xxx Pendapatan Pajak - LO xxx
Apabila Pendapatan Pajak dilakukan dengan Tanpa Penetapan, maka pencatatan pada SKPD sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Pajak-LRA xxx Pendapatan Pajak-LO xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Pajak-LRA xxx Piutang Pendapatan Pajak xxx E. Pencatatan di SKPKD
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx BAB III SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Tertentu, Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon antara lain meliputi:
Retribusi jasa usaha antara lain:
Retribusi perizinan antara lain:
Adapun Sistem Akuntansi untuk Pendapatan Retribusi Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut: A. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Menandatangani/mensahkan dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
d) Pihak Ketiga. Pihak Ketiga disini adalah wajib retribusi, dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah. e) Petugas Pemungut. Penagihan pendapatan Daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.
a) Peraturan yang memuat pedoman tarif retribusi Daerah yang digunakan; b) Register Surat Ketetapan Retribusi; c) Surat Ketetapan Retribusi; d) Tanda Bukti Penerimaan Retribusi; e) Surat Tanda Setoran Retribusi; f) Register Surat Tanda Setoran Pendapatan Retribusi; g) Buku Penerimaan Harian Pendapatan Retribusi; h) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; i) Jurnal LRA; j) Jurnal LO; k) Buku Pembantu Penerimaan per Sub Rincian Obyek Pendapatan Retribusi; l) Buku Pembantu per Sub Rincian Obyek Piutang Retribusi; m) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penerimaan (Bulanan).
a) Saat penetapan, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b) Saat penerimaan pembayaran atau apabila dibayar ke Rekening Bendahara Penerimaan SKPD. c) Saat penyetoran pendapatan Retribusi ke Rekening Kas Daerah. d) Tanpa penetapan, pendapatan retribusi diakui pada saat pendapatan direalisasi yaitu pada saat terjadinya aliran masuk sumber daya ekonomi. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Piutang Retribusi xxx Pendapatan Retribusi-LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Retribusi- LRA xxx Piutang Retribusi xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Retribusi- LRA xxx Pendapatan Retribusi- LO xxx
a) Saat penetapan Tidak ada pencatatan. b) Saat penerimaan pembayaran Tidak ada pencatatan. c) Saat penyetoran pendapatan Retribusi Daerah ke rekening Kas Daerah. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx BAB IV SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diklasifikasikan menjadi:
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal baik pada BUMD atau Perusahaan Swasta. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, penilaian investasi permanen dilakukan dengan tiga (3) metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas dan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan. Penggunaan metode-metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
A. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN.
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD: a) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan); b) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); c) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
a) Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Bendahara Penerimaan; d) PPKD.
a) Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD/Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas; b) Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; c) Akte Pendirian BUMD yang Berbentuk Perseroan Terbatas; d) DPA Pembiayaan Pengeluaran-Penyertaan Modal; e) Laporan Keuangan BUMD atau Perusahaan yang menjadi tempat Penyertaan Modal Daerah; f) Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didalamnya mencakup pengumuman dividen yang akan dibagikan; g) Bukti Transfer Pembayaran Bagian Laba atau Nota Kredit; h) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan; i) Jurnal LRA; j) Jurnal LO; k) Buku Pembantu Penerimaan per Subrincian Objek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD; l) Buku Pembantu per Subrincian Objek Investasi Permanen; m) Buku Pembantu per Subrincian Objek Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; n) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penerimaan (Bulanan).
Pada saat penyusunan laporan keuangan pada akhir periode maka berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan pada periode yang sama dihitung besarnya bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan presentase kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan yang terkait dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diketahui besaran nilai deviden yang akan dibagi kepada pemilik modal, contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx
d) Koreksi pencatatan apabila nilai yang diakui sebagai Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada akhir periode pelaporan berbeda dengan nilai realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang disetorkan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Jika Setoran lebih besar dari pengakuan penambahan Penyertaan Modal Jika Setoran lebih besar dari pengakuan penambahan Penyertaan Modal Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ekuitas xxx xxx Jika Setoran lebih kecil dari pengakuan penambahan Penyertaan Modal Jika Setoran lebih kecil dari pengakuan penambahan Penyertaan Modal Tidak ada pencatatan Ekuitas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx xxx BAB V SISTEM AKUNTANSI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli Daerah di luar hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu meliputi:
Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan Penetapan dan Sistem Akuntansi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tanpa Penetapan dengan penjelasan sebagai berikut: A. SISTEM AKUNTANSI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; d) Unit Pelayanan/Penanggungjawab Teknis Kegiatan; e) Petugas Pemungut.
a) Peraturan yang memuat pedoman tarif yang digunakan sebagai dasar pemungutan; b) Surat Ketetapan Pendapatan Daerah; c) Register Surat Ketetapan Pendapatan Daerah; d) Tanda Bukti Pembayaran; e) Register Tanda Bukti Pembayaran; f) Surat Tanda Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; g) Register Surat Tanda Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; h) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; i) Jurnal LRA; j) Jurnal LO; k) Buku Pembantu Penerimaan per Subrincian Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; l) Buku Pembantu per Subrincian Obyek Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; m) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penerimaan (Bulanan).
a) Saat penetapan, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b) Saat penerimaan pembayaran atau apabila dibayar ke Rekening Bendahara Penerimaan SKPD. c) Saat penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Daerah. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah xxx Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LRA xxx Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx d) Tanpa penetapan, pendapatan diakui pada saat pendapatan direalisasi yaitu pada saat terjadinya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
Pendapatan Transfer diakui saat pendapatan transfer direalisasikan atau diterima di rekening kas Daerah. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah diakui pada saat direalisasikan atau diterima di rekening kas Daerah. A. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN TRANSFER
a) Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Bendahara Penerimaan; d) Bendahara Umum Daerah.
a) Peraturan Presiden terkait dengan alokasi pendapatan transfer; b) Rekening Koran Giro Kas Daerah; c) Nota Kredit atau Bukti Transfer; d) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan; e) Jurnal LRA; f) Jurnal LO; g) Buku Pembantu Penerimaan per Subrincian Objek Pendapatan Transfer; h) Buku Pembantu Kas di Kas Daerah; i) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penerimaan (Bulanan).
B. SISTEM AKUNTANSI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
a) Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Bendahara Penerimaan.
a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah; b) Berita Acara Serah Terima; c) Rekening Koran Giro Kas Daerah; d) Nota Kredit atau Bukti Transfer; e) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan; f) Jurnal LRA; g) Jurnal LO; h) Buku Pembantu Penerimaan per Subrincian Objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; i) Buku Pembantu Kas di Kas Daerah; j) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penerimaan (Bulanan).
Maka contoh pencatatan Pendapatan HIbah di SKPD sebagai berikut: a) Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Transfer-LRA xxx Pendapatan Transfer-LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Hibah-LRA xxx Pendapatan Hibah -LO xxx b) Saat penyetoran Pendapatan Hibah dalam bentuk uang ke rekening Kas Daerah c) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang Pendapatan Hibah dalam bentuk barang diakui sebesar nilai perolehan (netto) pada saat barang diterima dengan contoh pencatatan sebagai berikut:
a) Penerimaan setoran dari Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian DebetKredit Pencatatan saat ditandatangani NPHD dan BAST Pencatatan saat ditandatangani NPHD dan BAST Tidak ada pencatatan Barang/bahan xxx Pendapatan Hibah-LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx b) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima oleh SKPKD dalam bentuk uang c) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang Pendapatan Hibah dalam bentuk barang diakui sebesar nilai perolehan (netto) pada saat barang diterima dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Hibah-LRA xxx Pendapatan Hibah -LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan saat ditandatangani NPHD dan BAST Pencatatan saat ditandatangani NPHD dan BAST Tidak ada pencatatan Barang/bahan xxx Pendapatan Hibah-LO xxx BAB VII SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN PEGAWAI Belanja/Beban Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja pegawai diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:
A. Definisi
Belanja/Beban Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan ASN diklasifikasikan sebagai berikut: a) Belanja/Beban Gaji Pokok ASN; b) Belanja/Beban Tunjangan Keluarga ASN; c) Belanja/Beban Tunjangan Jabatan ASN; d) Belanja/Beban Tunjangan Fungsional ASN; e) Belanja/Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN; f) Belanja/Beban Tunjangan Beras ASN; g) Belanja/Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; h) Belanja/Beban Pembulatan Gaji ASN; i) Belanja/Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN; j) Belanja/Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; k) Belanja/Beban Iuran Jaminan Kematian ASN; l) Belanja/Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
Belanja/Beban Tambahan Penghasilan ASN diklasifikasikan sebagai berikut: a) Belanja/Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN; b) Belanja/Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN; c) Belanja/Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; d) Belanja/Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; e) Belanja/Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN diklasifikasikan sebagai berikut: a) Belanja/Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; b) Belanja/Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah; c) Belanja/Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; d) Belanja/Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD; e) Belanja/Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; f) Belanja/Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; g) Belanja/Beban Honorarium; h) Belanja/Beban Jasa Pengelolaan BMD.
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan DPRD diklasifikasikan sebagai berikut: a) Belanja/Beban Uang Representasi DPRD; b) Belanja/Beban Tunjangan Keluarga DPRD; c) Belanja/Beban Tunjangan Beras DPRD; d) Belanja/Beban Uang Paket DPRD; e) Belanja/Beban Tunjangan Jabatan DPRD; f) Belanja/Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD; g) Belanja/Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD; h) Belanja/Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD; i) Belanja/Beban Tunjangan Reses DPRD; j) Belanja/Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; k) Belanja/Beban Pembulatan Gaji DPRD; l) Belanja/Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; m) Belanja/Beban Tunjangan Transportasi DPRD; n) Belanja/Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD.
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH diklasifikasikan sebagai berikut: a) Belanja/Beban Gaji Pokok KDH/WKDH; b) Belanja/Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH; c) Belanja/Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH; d) Belanja/Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH; e) Belanja/Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; f) Belanja/Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH; g) Belanja/Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH; h) Belanja/Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; i) Belanja/Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; j) Belanja/Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; k) Belanja/Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
Belanja/Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH diklasifikasikan sebagai berikut: a) Belanja/Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD; b) Belanja/Beban Dana Operasional KDH/WKDH. B. Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak terkait dengan Sistem Akuntansi Gaji dan Tunjangan ASN yaitu:
PA/KPA mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.
PPK mempunyai tugas: a) menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti; b) menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal; c) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat; d) melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; e) membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.
PPKD selaku BUD mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran
Bendahara Pengeluaran/ Pengeluaran Pembantu dalam kegiatan ini mempunyai tugas: a) menerima bukti tagihan dari pembayaran/dokumen sumber lainnya; b) membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi; c) melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP; d) melakukan proses penatausahaan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya; e) menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD.
C. Dokumen dan Catatan Dokumen dan Catatan yang terkait dengan Sistem Akuntansi Gaji dan Tunjangan ASN yaitu:
D. Pencatatan di SKPD Pengakuan Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan ASN di SKPD dilakukan pada saat SP2D LS diterbitkan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Pencairan SP2D LS Saat Pencairan SP2D LS Belanja Pegawai xxx Beban Pegawai xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Saat Pengembalian Saat Pengembalian
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Pencairan SP2D LS Saat Pencairan SP2D LS Tidak ada Pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Saat Pengembalian Saat Pengembalian Tidak ada Pencatatan Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx BAB VIII SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN BARANG DAN JASA Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa diklasifikasikan sebagai berikut:
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. A. SISTEM AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN/ATAU JASA
a) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan; c) Bendahara Umum Daerah; d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; e) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); f) Pengurus Barang Milik Daerah; g) Penyedia Barang/Jasa.
a) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; b) Peraturan Wali Kota tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah; c) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja; d) Anggaran Kas; e) Surat Penyediaan Dana (SPD); f) SPP UP/GU/TU/LS; g) SPM UP/GU/TU/LS; h) SP2D UP/GU/TU/LS; i) Bukti Pengeluaran Kas dengan bukti transaksi pendukung; j) Berita Acara Serah Terima; k) Surat Setoran Pajak; l) Buku Kas Umum; m) Jurnal LRA; n) Jurnal LO/Neraca; o) Buku Besar Subrincian Obyek Belanja Barang; p) Buku Besar Subrincian Obyek Persediaan.
a) Pengakuan Belanja Barang yang dibayar dengan mekanisme SP2D LS pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Barang … xxx Beban Barang … xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx b) Pengakuan Belanja Barang yang dibayar dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU saat pertanggungjawaban pengeluaran belanja diverifikasi dan disahkan oleh PPK dengan contoh pencatatan sebagai berikut: c) Pencatatan persediaan sebagai berikut:
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Saat Pembayaran dengan UP/GU/TU Belanja Barang … xxx Beban Barang … xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Persediaan Barang … xxx Beban Barang … xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx BAB IX SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN SUBSIDI A. Definisi Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini digunakan untuk penyaluran subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jadi, Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi diklasifikasikan sebagai berikut:
B. Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dengan Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Subsidi adalah sebagai berikut:
C. Dokumen dan Catatan Dokumen dan catatan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Subsidi yaitu:
D. Pencatatan di SKPD Belanja dan Beban Subsidi diakui pada saat realisasi SP2D dengan contoh pencatatan sebagai berikut: E. Pencatatan di SKPKD SKPKD melakukan pencatatan atas pencairan Belanja Subsidi kepada Penerima Subsidi yang dilakukan dengan mekanisme SP2D serta pengembalian Sisa Belanja Subsidi dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
A. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Hibah
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah diklasifikasikan menjadi: a) Belanja/ Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat; b) Belanja/ Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; c) Belanja / Beban Hibah kepada BUMN; d) Belanja Hibah kepada BUMD; e) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; f) Belanja/ Beban Hibah Dana BOS; g) Belanja/ Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
a) Bendahara Umum Daerah; b) Kepala SKPD; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; d) Bendahara Pengeluaran SKPD; e) Pengurus Barang; f) Penerima Hibah.
a) Peraturan tentang Tata Cara Hibah; b) Usulan Hibah; c) Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah; d) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; e) Anggaran Kas; f) Surat Penyediaan Dana (SPD); g) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); h) Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang; i) Laporan BMD; j) SPP/SPM/SP2D LS; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO/Neraca; m) Buku Besar Sub Rincian Obyek pada Belanja Hibah.
a) Hibah dalam bentuk Uang b) Hibah dalam bentuk Barang yaitu Hibah Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Persediaan, meliputi: 1) BMD yang telah tercatat dalam Laporan BMD Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat ditandatangani NPHD Saat ditandatangani NPHD Tidak ada Pencatatan Beban Hibah Uang xxx Utang Belanja Hibah Uang xxx Saat Pencairan SP2D LS Saat Pencairan SP2D LS Belanja Hibah Uang xxx Utang Belanja Hibah Uang xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Apabila ada Pengembalian Belanja Hibah Apabila ada Pengembalian Belanja Hibah Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Belanja Hibah Uang xxx Beban Hibah Uang xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat ditandatangani NPHD dan BAST di tanggal yang sama Saat ditandatangani NPHD dan BAST di tanggal yang sama Tidak ada Pencatatan Beban Hibah Barang xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx Aset Tetap xxx 2) Belanja/Beban Hibah dalam bentuk barang apabila pengadaan barang pada tahun berjalan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Saat ditandatangani NPHD dan BAST di tanggal yang tidak sama Saat ditandatangani NPHD dan BAST di tanggal yang tidak sama Saat ditandatangani NPHD Saat ditandatangani NPHD Tidak ada Pencatatan Tidak ada Pencatatan Saat ditandatangani BAST Saat ditandatangani BAST Tidak ada Pencatatan Beban Hibah Barang xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx Aset Tetap xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST dari Penyedia Barang kepada SKPD Saat BAST dari Penyedia Barang kepada SKPD Tidak ada Pencatatan Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan xxx Utang Belanja Hibah Barang xxx Saat Pencariaran SP2D LS Saat Pencariaran SP2D LS Belanja Hibah Barang xxx Utang Belanja Hibah Barang xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Saat Barang Diserahkan kepada Pihak Ketiga Saat Barang Diserahkan kepada Pihak Ketiga Tidak ada Pencatatan Beban Hibah Barang xxx Persediaan Untuk Dijual/Disera hkan xxx c) Hibah dalam bentuk Jasa
B. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Bantuan Sosial
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat ditandatangani NPHD Saat ditandatangani NPHD Tidak ada Pencatatan Beban Hibah Jasa xxx Utang Belanja Hibah Jasa xxx Saat Pencariaran SP2D LS Saat Pencariaran SP2D LS Belanja Hibah Jasa xxx Utang Belanja Hibah Jasa xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Belanja Bantuan Sosial diklasifikasikan menjadi: a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; c) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; d) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Nonpemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
a) Bendahara Umum Daerah; b) Kepala SKPD; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; d) Bendahara Pengeluaran SKPD; e) Pengurus Barang; f) Penerima Bantuan Sosial.
a) Peraturan tentang Tata Cara Bantuan Sosial; b) Usulan Bantuan Sosial; c) Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Sosial; d) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; e) Anggaran Kas; f) Surat Penyediaan Dana (SPD); g) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); h) Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang; i) Laporan BMD; j) SPP/SPM/SP2D LS; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO/Neraca; m) Buku Besar Subrincian Objek pada Belanja Bantuan Sosial.
Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Bantuan Sosial dalam bentuk barang diakui pada saat diterima dari penyedia barang dan langsung dibayarkan serta langsung diserahkan kepada penerima. Contoh pencatatan transaksi Belanja dan Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal diklasifikasikan sebagai berikut:
Sistem Akuntansi Belanja Modal untuk masing-masing jenis belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut: A. SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL TANAH
Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui BPN RI. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah Daerah bersumber dari APBD meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
a) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai instansi yang memerlukan tanah; b) Bendahara Umum Daerah; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); d) Pejabat Pembuat Komitmen; e) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); f) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; g) Tim Persiapan Pengadaan Tanah; h) Tim Kajian Keberatan (apabila ada keberatan dari pihak yang berhak atas tanah); i) Badan Pertanahan Nasional (BPN); j) Pelaksana Pengadaan Tanah; k) Konsultan Jasa Penilai atau Penilai Publik; l) Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; m) Pengurus Barang Milik Daerah.
a) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; b) Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan; c) Data awal Pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah; d) Data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; e) Rencana Kerja Pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu meliputi rencana pendanaan, waktu dan penjadwalan pelaksanaan, kebutuhan tenaga pelaksana, kebutuhan bahan dan peralatan pelaksana, inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan, dan system monitoring pelaksanaan; f) Peta bidang tanah; g) Daftar nominatif sebagai dasar pemberian nilai ganti kerugian; h) Hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik; i) Berita acara penitipan ganti kerugian; j) Berita acara pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah; k) Surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain; l) Dokumen Data Pengadaan Tanah; m) Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah; n) Sertifikat; o) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; p) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja; q) Anggaran Kas; r) Surat Penyediaan Dana (SPD); s) SPP/SPM/SP2D; t) Bukti Pengeluaran Kas dengan bukti transaksi pendukung; u) Buku Kas Umum; v) Jurnal LRA; w) Jurnal LO/Neraca; x) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Modal Pengadaan Tanah; y) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap Tanah; z) Buku Besar Subrincian Objek Utang Belanja Modal Tanah; aa) Buku Besar Subrincian Objek Beban Pegawai; bb) Buku Besar Subrincian Objek Beban Barang dan Jasa.
a) Pengakuan Biaya Pengadaan Tanah Biaya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah yang dibayar dengan mekanisme SP2D LS diakui saat SP2D LS diterbitkan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: b) Biaya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU diakui saat pertanggungjawaban pengeluaran belanja diverifikasi dan disahkan oleh PPK dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Modal Tanah xxx Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/NERACA Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Modal Tanah xxx Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
Biaya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah B. SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
a) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Pejabat Pembuat Komitmen; d) Bendahara Umum Daerah; e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; f) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; g) Badan Layanan Pengadaan; h) Pejabat Pengadaan; i) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; j) Pengurus Barang Milik Daerah.
a) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; b) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja; c) Anggaran Kas; d) Surat Penyediaan Dana (SPD); e) SPP/SPM/SP2D; f) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak; g) Surat Permohonan Uang Muka; h) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; i) Bukti Pengeluaran Kas dengan bukti transaksi pendukung; j) Buku Kas Umum; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO/Neraca; m) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin; n) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap Peralatan dan Mesin; o) Buku Besar Subrincian Objek Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin; p) Buku Besar Subrincian Objek Uang Muka. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx
a) Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan pembayaran SP2D UP/GU/TU. Pengakuan Peralatan dan Mesin yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran SP2D UP/GU/TU dilakukan saat pertanggungjawaban pengeluaran belanja diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan. Contoh pencatatan sebagai berikut: b) Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan pembayaran SP2D LS. c) Pengakuan Pemberian Uang Muka. Dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak dapat diberikan fasilitas pemberian uang muka kepada Penyedia Barang dan Jasa. Apabila pemberian uang muka tersebut direalisasikan maka pengakuan uang muka dilakukan pada saat diterbitkannya SP2D LS pemberian uang muka dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Uang Muka xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx d) Pengakuan Pembayaran Termin yang didahului dengan pemberian uang muka. Pada saat pembayaran termin, dilakukan saat Penyedia Barang dan Jasa telah memberikan barang atau jasa yang diperjanjikan sebesar persentase fisik tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST). Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa dikurangi dengan pengembalian uang muka sebesar persentase yang tertuang dalam perjanjian dan diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS pembayaran termin dengan contoh pencatatan sebagai berikut: e) Pengakuan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan saat Pekerjaan selesai dilaksanakan Apabila dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tidak diatur tentang pemberian uang muka maka pembayaran dilakukan pada saat hasil pengadaan selesai 100% yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dan selanjutnya dilakukan pembayaran dengan SP2D LS oleh SKPD/Unit Kerja dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS (Selisih Nilai SP2D-Uang Muka) Saat Pembayaran dengan SP2D LS (Selisih Nilai SP2D-Uang Muka) Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Uang Muka xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx
a) Pengakuan Pemberian Uang Muka. Dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak dapat diberikan fasilitas pemberian uang muka kepada Penyedia Barang dan Jasa. Apabila pemberian uang muka tersebut direalisasikan maka pengakuan uang muka dilakukan pada saat diterbitkannya SP2D LS pemberian uang muka dengan pencatatan sebagai berikut: b) Pengakuan Pembayaran Termin yang didahului dengan pemberian uang muka Pada saat pembayaran termin, dilakukan saat Penyedia Barang dan Jasa telah memberikan barang atau jasa yang diperjanjikan sebesar persentase fisik tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST). Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa dikurangi dengan pengembalian uang muka sebesar persentase yang tertuang dalam perjanjian dan diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS pembayaran termin dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx c) Pengakuan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Dilakukan Saat Pekerjaan Selesai Dilaksanakan Apabila dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tidak diatur tentang pemberian uang muka maka pembayaran dilakukan pada saat hasil pengadaan selesai 100% yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dan selanjutnya dilakukan pembayaran dengan SP2D LS oleh SKPD/Unit Kerja dengan pencatatan sebagai berikut: C. SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
a) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Pejabat Pembuat Komitmen; d) Bendahara Umum Daerah; e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; f) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; g) Badan Layanan Pengadaan; h) Pejabat Pengadaan; i) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; j) Pengurus Barang Milik Daerah.
a) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; b) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja; c) Anggaran Kas; d) Surat Penyediaan Dana (SPD); Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx e) SPP/SPM/SP2D; f) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak; g) Surat Permohonan Uang Muka; h) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; i) Bukti Pengeluaran Kas dengan bukti transaksi pendukung; j) Buku Kas Umum; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO/Neraca; m) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan; n) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap Gedung dan Bangunan; o) Buku Besar Subrincian Objek Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan; p) Buku Besar Subrincian Objek Uang Muka.
a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang. Belanja Modal Gedung dan Bangunan penganggarannya meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang dalam tahun anggaran yang sama maka pada saat transaksi direalisasikan dicatat sebagai berikut: 1) Pengakuan Biaya Perencanaan. Biaya Perencanaan dibayarkan kepada Konsultan Perencanaan atas penyusunan DED yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi. Biaya Perencanaan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx 2) Pengakuan Biaya Konstruksi. Biaya Konstruksi dibayarkan kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Bangunan dan Gedung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Pembayaran Biaya Konstruksi dapat diberikan uang muka kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Bangunan. Pengembalian Uang Muka dilakukan pada saat pembayaran termin sesuai dengan BAST Penyelesaian Pekerjaan sebesar persentase tertentu dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Uang Muka Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Uang Muka xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx BAST Termin BAST Termin Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS-Uang Muka) Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS-Uang Muka) Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Uang Muka xxx BAST 100% BAST 100% Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Pembayaran 100% dengan SP2D LS Pembayaran 100% dengan SP2D LS Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx 3) Pengakuan Biaya Pengawasan. Biaya Pengawasan dibayarkan kepada Konsultan Pengawas atas Jasa Pengawasan yang diberikan selama proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Biaya Pengawasan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx 4) Pengakuan Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibayarkan kepada Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SKPD. Nilai nominal honorarium diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Pembayaran Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU diakui saat transaksi dipertanggungjawabkan, diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan UP/GU/TU Pembayaran dengan UP/GU/TU Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 5) Pengakuan Biaya Penunjang. Biaya Penunjang merupakan pembayaran biaya rapat, ATK, penggandaan, perjalanan dinas, pengumuman lelang dan biaya pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan. Nilai nominal biaya penunjang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa dan dirinci dalam DPA Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersangkutan. Pembayaran Biaya Penunjang yang dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU diakui saat transaksi dipertanggungjawabkan, diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: 6) Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan setelah pekerjaan pembangunan selesai dilaksanakan. Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung pada saat pelaksanaan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan pada saat Belanja Modal Bangunan dan Gedung yang telah dinyatakan selesai dengan persentase penyelesaian fisik sebesar 100% maka akan dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan mengurangi akumulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari pembayaran biaya perencanaan, biaya konstruksi, biaya pengawasan, honorarium pejabat/panitia dan biaya penunjang dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan UP/GU/TU Pembayaran dengan UP/GU/TU Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Gedung dan Bangunan xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx 7) Pencatatan di SKPKD SKPKD melakukan pencatatan atas pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dilakukan dengan mekanisme SP2D LS dengan pencatatan sebagai berikut: a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang - Pengakuan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan contoh pencatatan sebagai berikut: - Pengakuan Biaya Konstruksi Pembayaran Biaya Konstruksi dapat diberikan uang muka kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Bangunan. Pengembalian Uang Muka dilakukan pada saat pembayaran termin sesuai dengan BAST Penyelesaian Pekerjaan sebesar persentase tertentu dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Uang Muka Pembayaran Uang Muka Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx BAST Termin BAST Termin Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan - Pengakuan Biaya Pengawasan Biaya Pengawasan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan contoh pencatatan sebagai berikut: D. SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI
a) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Pejabat Pembuat Komitmen; Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS- Uang Muka) Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS- Uang Muka) RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx BAST 100% BAST 100% Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Pembayaran 100% dengan SP2D LS Pembayaran 100% dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx d) Bendahara Umum Daerah; e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; f) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; g) Badan Layanan Pengadaan; h) Pejabat Pengadaan; i) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; j) Pengurus Barang Milik Daerah.
a) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; b) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja; c) Anggaran Kas; d) Surat Penyediaan Dana (SPD); e) SPP/SPM/SP2D; f) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak; g) Surat Permohonan Uang Muka; h) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; i) Bukti Pengeluaran Kas dengan bukti transaksi pendukung; j) Buku Kas Umum; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO/Neraca; m) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; n) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi; o) Buku Besar Subrincian Objek Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; p) Buku Besar Subrincian Objek Uang Muka.
a) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan penganggarannya meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang dalam tahun anggaran yang sama maka pada saat transaksi direalisasikan dicatat sebagai berikut: 1) Pengakuan Biaya Perencanaan. Biaya Perencanaan dibayarkan kepada Konsultan Perencanaan atas penyusunan DED yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi. Biaya Perencanaan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST 2) Pengakuan Biaya Konstruksi. Biaya Konstruksi dibayarkan kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Pembayaran Biaya Konstruksi dapat diberikan uang muka kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pengembalian Uang Muka dilakukan pada saat pembayaran termin sesuai dengan BAST Penyelesaian Pekerjaan sebesar persentase tertentu dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Uang Muka Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Uang Muka xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx BAST Termin BAST Termin Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx 3) Pengakuan Biaya Pengawasan. Biaya Pengawasan dibayarkan kepada Konsultan Pengawas atas Jasa Pengawasan yang diberikan selama proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Biaya Pengawasan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS-Uang Muka) Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS-Uang Muka) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Uang Muka xxx BAST 100% BAST 100% Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Pembayaran 100% dengan SP2D LS Pembayaran 100% dengan SP2D LS Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx 4) Pengakuan Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibayarkan kepada Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SKPD. Nilai nominal honorarium diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Pembayaran Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU diakui saat transaksi dipertanggungjawabkan, diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: 5) Pengakuan Biaya Penunjang. Biaya Penunjang merupakan pembayaran biaya rapat, ATK, penggandaan, perjalanan dinas, pengumuman lelang dan biaya pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Nilai nominal biaya penunjang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa dan dirinci dalam DPA Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bersangkutan. Pembayaran Biaya Penunjang yang dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU diakui saat transaksi dipertanggungjawabkan, diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan UP/GU/TU Pembayaran dengan UP/GU/TU Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 6) Pengakuan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah pekerjaan pembangunan selesai dilaksanakan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada saat pelaksanaan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan pada saat Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang telah dinyatakan selesai dengan persentase penyelesaian fisik sebesar 100% maka akan dicatat menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan mengurangi akumulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari pembayaran biaya perencanaan, biaya konstruksi, biaya pengawasan, honorarium pejabat/panitia dan biaya penunjang dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx
a) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang 1) Pengakuan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan UP/GU/TU Pembayaran dengan UP/GU/TU Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 2) Pengakuan Biaya Konstruksi Pembayaran Biaya Konstruksi dapat diberikan uang muka kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan. Pengembalian Uang Muka dilakukan pada saat pembayaran termin sesuai dengan BAST Penyelesaian Pekerjaan sebesar persentase tertentu dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Uang Muka Pembayaran Uang Muka Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx BAST Termin BAST Termin Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS-Uang Muka) Pembayaran Termin SP2D LS (Selisih SP2D LS-Uang Muka) RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx BAST 100% BAST 100% Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Pembayaran 100% dengan SP2D LS Pembayaran 100% dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx 3) Pengakuan Biaya Pengawasan Biaya Pengawasan dibayarkan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas dan pembayaran dilakukan dengan mekasime SP2D LS dengan pencatatan sebagai berikut: E. SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
a) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); c) Pejabat Pembuat Komitmen; d) Bendahara Umum Daerah; e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; f) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; g) Badan Layanan Pengadaan; h) Pejabat Pengadaan; i) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; j) Pengurus Barang Milik Daerah.
a) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; b) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja; c) Anggaran Kas; d) Surat Penyediaan Dana (SPD); e) SPP/SPM/SP2D; Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx f) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak; g) Surat Permohonan Uang Muka; h) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; i) Bukti Pengeluaran Kas dengan bukti transaksi pendukung; j) Buku Kas Umum; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO/Neraca; m) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; n) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap Lainnya; o) Buku Besar Subrincian Objek Utang Belanja Aset Tetap Lainnya; p) Buku Besar Subrincian Objek Uang Muka.
a) Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan pembayaran SP2D UP/GU/TU. Pengakuan Aset Tetap Lainnya yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran SP2D UP/GU/TU dilakukan saat pertanggungjawaban pengeluaran belanja diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan contoh pencatatan sebagai berikut: b) Pengakuan Pemberian Uang Muka. Dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak dapat diberikan fasilitas pemberian uang muka kepada Penyedia Barang dan Jasa. Apabila pemberian uang muka tersebut direalisasikan maka pengakuan uang muka dilakukan pada saat diterbitkannya SP2D LS pemberian uang muka dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Aset Tetap Lainnya xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Uang Muka xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx c) Pengakuan Pembayaran Termin yang didahului dengan pemberian uang muka. Pada saat pembayaran termin, dilakukan saat Penyedia Barang dan Jasa telah memberikan barang atau jasa yang diperjanjikan sebesar persentase fisik tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST). Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa dikurangi dengan pengembalian uang muka sebesar persentase yang tertuang dalam perjanjian dan diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS pembayaran termin dengan contoh pencatatan sebagai berikut: d) Pengakuan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Yang Dilakukan Saat Pekerjaan Selesai Dilaksanakan. Apabila dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tidak diatur tentang pemberian uang muka maka pembayaran dilakukan pada saat hasil pengadaan selesai 100% yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dan selanjutnya dilakukan pembayaran dengan SP2D LS oleh SKPD/Unit Kerja dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Aset Tetap Lainnya xxx Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS (Selisih Nilai SP2D-Uang Muka) Saat Pembayaran dengan SP2D LS (Selisih Nilai SP2D-Uang Muka) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Uang Muka xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan Aset Tetap Lainnya xxx Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx
a) Pengakuan Pemberian Uang Muka. Dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau kontrak dapat diberikan fasilitas pemberian uang muka kepada Penyedia Barang dan Jasa. Apabila pemberian uang muka tersebut direalisasikan maka pengakuan uang muka dilakukan pada saat diterbitkannya SP2D LS pemberian uang muka dengan pencatatan sebagai berikut: b) Pengakuan Pembayaran Termin yang didahului dengan pemberian uang muka. Pada saat pembayaran termin, dilakukan saat Penyedia Barang dan Jasa telah memberikan barang atau jasa yang diperjanjikan sebesar persentase fisik tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST). Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa dikurangi dengan pengembalian uang muka sebesar persentase yang tertuang dalam perjanjian dan diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS pembayaran termin dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx c) Pengakuan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Yang Dilakukan Saat Pekerjaan Selesai Dilaksanakan Apabila dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tidak diatur tentang pemberian uang muka maka pembayaran dilakukan pada saat hasil pengadaan selesai 100% yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dan selanjutnya dilakukan pembayaran dengan SP2D LS oleh SKPD/Unit Kerja dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx BAB XII SISTEM AKUNTANSI BELANJA TIDAK TERDUGA Sistem Akuntansi Belanja/Beban Tidak Terduga dapat diuraikan sebagai berikut: A. Definisi Belanja/Beban Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/Daerah. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:
Keperluan mendesak meliputi:
B. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak terkait dengan Sistem Akuntansi BTT yaitu:
C. Dokumen dan Catatan Dokumen dan Catatan yang terkait dengan Sistem Akuntansi BTT yaitu:
D. Pencatatan di SKPD SKPD Teknis yang bertanggungjawab atas penggunaan BTT mencatat dalam BKU tersendiri/terpisah dari penatausahaan Belanja SKPD tersebut sebagai Pengguna Anggaran. Proses pencairan penggunaan dan pengembalian sisa BTT dilakukan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
A. Definisi Belanja Transfer berbeda dengan Belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke nonentitas pemerintahan. Sedangkan Transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama- sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Kota serta mencakup pula Pemerintah Desa. Belanja Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota; c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; d) Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota. B. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Transfer yaitu:
C. Dokumen dan Catatan Dokumen dan Catatan yang terkait dengan Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Transfer yaitu:
D. Pencatatan di SKPD Transaksi Belanja dan Beban Transfer merupakan transaksi pada SKPKD sehingga di SKPD tidak terdapat pencatatan. E. Pencatatan di SKPKD Belanja dan Beban Transfer diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah berdasarkan SP2D LS sesuai dengan surat permohonan pencairan dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah desa dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Belanja Transfer xxx Beban Transfer xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx BAB XIV SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN Sistem Akuntansi Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut: A. Definisi Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:
a) SiLPA Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Pelampauan Penerimaan PAD; 2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; 3) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; 4) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan; 5) Penghematan Belanja; 6) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan; 7) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; 8) Sisa Belanja Lainnya. b) Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan berasal dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Jumlah pencairan dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mencakup antara lain Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerja samakan dengan Pihak Ketiga. d) Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat; 2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain; 3) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB); 4) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); 5) Pinjaman Daerah dari Masyarakat. e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat; 2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain; 3) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB); 4) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); 5) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat; 6) Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya.
C. Dokumen dan Catatan Dokumen dan catatan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembiayaan adalah sebagai berikut:
D. Pencatatan di SKPD Tidak ada pencatatan di SKPD karena merupakan transaksi pada SKPKD. E. Pencatatan di SKPKD
a) SiLPA Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Selisih Lebih Anggaran tahun lalu dilakukan pada saat Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya disahkan dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Tidak ada Pencatatan Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA xxx b) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dengan pencatatan sebagai berikut: c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Pencairan Dana Cadangan xxx Dana Cadangan xxx d) Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Daerah diakui pada saat pinjaman diterima di Rekening Kas Daerah dengan pencatatan sebagai berikut: e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diakui pada saat pelunasan piutang diterima di Rekening Kas Daerah dengan pencatatan sebagai berikut: f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Daerah dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD xxx Investasi kepada BUMD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Pinjaman Daerah xxx Utang Pinjaman Daerah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah xxx Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang xxx
a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah diakui saat diterbitkannya SP2D LS Pembayaran Pokok Pinjaman dengan pencatatan sebagai berikut: b) Penyertaan Modal Daerah Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah diakui pada saat penerbitan SP2D LS dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal Daerah pada BUMD xxx Penyertaan Modal kepada BUMD xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx c) Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembentukan Dana Cadangan xxx Dana Cadangan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek xxx Dana Bergulir melalui BLUD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Pinjaman Daerah xxx Pinjaman Daerah- Jangka Pendek xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx d) Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS Pemberian Pinjaman Daerah dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pemberian Pinjaman Daerah xxx Pemberian Pinjaman Daerah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui pada saat SP2D LS dicairkan dari Rekening Kas Daerah dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pinjaman melalui BLUD Jangka Pendek xxx Dana Bergulir melalui BLUD xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx BAB XV SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas meliputi:
Kas terdiri dari:
A. SISTEM AKUNTANSI KAS DI KAS DAERAH
a) Kepala SKPKD; b) Bendahara Umum Daerah (BUD); c) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD; d) Bendahara Penerimaan SKPKD; e) Bendahara Pengeluaran SKPKD; f) Bendahara Penerimaan SKPD; g) Bendahara Pengeluaran SKPD.
a) Surat Keputusan tentang penunjukkan bank penyimpan uang Daerah; b) Rekening Koran Kas Daerah; c) Rekening Koran Bendahara Penerimaan; d) Rekening Koran Bendahara Pengeluaran; e) Sertifikat Deposito; f) Daftar Potongan Pajak; g) Daftar PFK; h) Tanda Bukti Pembayaran (TBP); i) Surat Tanda Setoran; j) Nota Kredit; k) SP2D LS/UP/GU/TU; l) Surat Setoran Pajak; m) Surat Setoran Bukan Pajak; n) Surat Perintah Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh BUD.
a) Penerimaan pendapatan Daerah yang langsung diterima di Rekening Kas Daerah: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx b) Pelimpahan penerimaan pendapatan SKPD pada Rekening Kas di Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Kas di Kas Daerah xxx xxx RK SKPD xxx c) Pengeluaran Belanja SKPKD meliputi Belanja Pengeluaran Pembiayaan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal Daerah pada BUMD xxx Penyertaan Modal Daerah pada BUMD xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx d) Pencairan SP2D UP/GU/TU/LS untuk pemberian uang persediaan dan pembayaran belanja dengan pembayaran langsung kepada SKPD dengan contoh pencatatan sebagai berikut: B. SISTEM AKUNTANSI KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
a) Bendahara Umum Daerah (BUD); b) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan; d) Bendahara Penerimaan; e) Petugas Pemungut Pendapatan.
a) Surat Keputusan tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan; b) Rekening Koran Bendahara Penerimaan; c) Tanda Bukti Pembayaran (TBP); d) Surat Tanda Setoran; e) Jurnal LRA; f) Jurnal LO; g) Buku Besar Subrincian Objek Kas di Bendahara Penerimaan; Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx h) Buku Besar Subrincian Objek pada Pendapatan LRA; i) Buku Besar Subrincian Objek pada Pendapatan LO; j) Laporan Fungsional Penerimaan.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pendapatan tanpa penetapan Pendapatan tanpa penetapan Penerimaan pendapatan Penerimaan pendapatan Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jasa Giro pada Kas di Bendahara xxx Jasa Giro pada Kas di Bendahara xxx Penyetoran pendapatan Penyetoran pendapatan Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan dengan penetapan Pendapatan dengan penetapan Saat penetapan Saat penetapan Tidak ada pencatatan Piutang Pendapatan xxx Pendapatan LO xxx Saat pembayaran Saat pembayaran Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan LRA xxx Piutang Pendapatan xxx Saat penyetoran Saat penyetoran Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx C. SISTEM AKUNTANSI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari pencairan SP2D UP/GU/TU dan penerimaan potongan pajak sedangkan pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran belanja dan penyetoran pajak ke kantor kas negara.
a) Bendahara Umum Daerah (BUD); b) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; d) Bendahara Pengeluaran SKPD.
a) Keputusan Wali Kota tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran; b) Rekening Koran Bendahara Pengeluaran; c) SPP/SPM/SP2D UP/GU/TU; d) Bukti Pengeluaran Kas dengan Dokumen Pendukungnya; e) Surat Setoran Pajak; f) Jurnal LRA; g) Jurnal LO; h) Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran; i) Buku Besar Belanja Pegawai; j) Buku Besar Belanja Barang dan Jasa; k) Buku Besar Belanja Modal; l) Buku Besar Beban Pegawai; m) Buku Besar Beban Barang dan Jasa; n) Buku Besar Persediaan; o) Buku Besar Aset Tetap; p) Buku Besar Aset Lainnya; q) Laporan Fungsional Pengeluaran.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat pencairan SP2D UP/GU/TU Saat pencairan SP2D UP/GU/TU Tidak ada pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran xxx RK PPKD xxx Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Beban Barang xxx Utang Belanja Barang xxx Saat Pembayaran Saat Pembayaran Tidak ada pencatatan Utang Belanja Barang xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Saat pertanggungjawaban belanja disahkan Saat pertanggungjawaban belanja disahkan Tidak ada pencatatan Utang Belanja Barang xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Saat pengembalian Sisa UP/GU/TU Saat pengembalian Sisa UP/GU/TU Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Saat Penerimaan Potongan Pajak Saat Penerimaan Potongan Pajak Tidak ada pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Utang PPh 22 xxx Utang PPN Pusat xxx Saat Penyetoran Pajak ke Kas Negara Saat Penyetoran Pajak ke Kas Negara Tidak ada pencatatan Utang PPh 22 xxx Utang PPN Pusat xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 5 . Pencatatan di SKPKD SKPKD mencatat transaksi terkait Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD yaitu pada saat pencairan SP2D LS/UP/GU/TU dan pada saat pengembalian sisa SP2D UP/GU/TU dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencairan SP2D LS Pencairan SP2D LS Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Pencairan SP2D UP/GU/TU Pencairan SP2D UP/GU/TU Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Pengembalian Sisa SP2D UP/GU/TU Pengembalian Sisa SP2D UP/GU/TU Tidak ada pencatatan Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx D. SISTEM AKUNTANSI KAS DI BLUD
a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD; b) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD; c) Bendahara Pengeluaran BLUD; d) Bendahara Penerimaan BLUD.
a) Surat Keputusan tentang Penetapan SKPD/Unit Kerja sebagai BLUD; b) Keputusan Wali Kota tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; c) Rekening Koran BLUD; d) Dokumen yang Dipersamakan dengan SPP/SPM/SP2D untuk Proses Pengeluaran Belanja BLUD; e) Bukti Pengeluaran Kas dengan Dokumen Pendukungnya; f) Tanda Bukti Pembayaran; g) Dokumen yang Dipersamakan dengan STS untuk Penyetoran Pendapatan ke Rekening BLUD; h) Surat Setoran Pajak; i) Jurnal LRA; j) Jurnal LO; k) Buku Besar Sub Rincian Obyek Kas di BLUD; l) Buku Besar Sub Rincian Obyek Kas di Bendahara Penerimaan; m) Buku Besar Sub Rincian Obyek Kas di Bendahara Pengeluaran; n) Buku Besar Subrincian Objek Piutang Pendapatan BLUD; o) Buku Besar Subrincian Objek Pendapatan BLUD-LRA; p) Buku Besar Subrincian Objek Pendapatan dari BLUD-LO; q) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Barang dan Jasa; r) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Modal; s) Buku Besar Subrincian Objek Beban Pegawai; t) Buku Besar Subrincian Objek Beban Barang dan Jasa; u) Buku Besar Subrincian Objek Persediaan; v) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap; w) Buku Besar Subrincian Objek Aset Lainnya; x) Laporan Penerimaan Pendapatan BLUD; y) Laporan Pengeluaran Belanja BLUD.
a) Penerimaan Pendapatan BLUD Tanpa Uang Muka Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat penetapan pendapatan Saat penetapan pendapatan Tidak ada pencatatan Piutang Pendapatan BLUD xxx Pendapatan BLUD xxx Saat pembayaran Saat BAST Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan BLUD xxx Piutang Pendapatan BLUD xxx Saat Penyetoran ke Rekening Kas di BLUD Saat Penyetoran ke Rekening Kas di BLUD Tidak ada pencatatan Kas di BLUD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx b) Penerimaan Pendapatan BLUD Dengan Uang Muka (Titipan) Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat pembayaran uang muka Saat pembayaran uang muka Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan BLUD xxx Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III xxx Saat penetapan (Biaya pelayanan lebih besar daripada uang muka) Saat penetapan (Biaya pelayanan lebih besar daripada uang muka) Tidak ada pencatatan Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III xxx Piutang Pendapatan BLUD xxx Pendapatan BLUD xxx Saat pembayaran kekurangan biaya pelayanan Saat pembayaran kekurangan biaya pelayanan Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan BLUD xxx Piutang Pendapatan BLUD xxx Saat penyetoran pendapatan ke rekening kas di BLUD Saat penyetoran pendapatan ke rekening kas di BLUD Tidak ada pencatatan Kas di BLUD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx c) Pembayaran Belanja Langsung dari Rekening Kas di BLUD Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat pendatanganan BAST Saat pendatanganan BAST Tidak ada pencatatan Beban xxx Utang Belanja xxx Saat pembayaran Saat pembayaran Belanja xxx Utang Belanja xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di BLUD xxx d) Pembayaran Belanja Melalui Bendahara Pengeluaran BLUD Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencairan Uang Persediaan Pencairan Uang Persediaan Tidak ada pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Kas di BLUD xxx Pertanggung jawaban Belanja Pertanggung jawaban Belanja Belanja xxx Beban Barang xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pengembalian sisa uang persediaan Pengembalian sisa uang persediaan Tidak ada pencatatan Kas di BLUD xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx e) Pencatatan di SKPKD SKPKD tidak mencatat transaksi pendapatan BLUD dan belanja BLUD yang sumber pembiayaannya dari pendapatan BLUD. E. SISTEM AKUNTANSI KAS DANA BOS
a) Menteri Keuangan melalui Kepala KPPN setempat; b) PPKD selaku BUD; c) Kepala SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah); d) PPK SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah); e) Bendahara Pengeluaran SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah); f) Kepala Satdikmen/Satdiksus Negeri; g) Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Negeri; h) Pengurus Barang pada Satdikmen/Satdiksus Negeri.
a) Juknis Pengelolaan Dana BOS; b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOS (RKAS Dana BOS); c) DPA SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah); d) Notifikasi Penyaluran Dana BOS; e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Setiap Semester; f) Laporan Rekapitulasi Pembelian Barang Milik Daerah Semesteran; g) Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T); h) Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B); i) Surat Pengesahan Belanja (SPB); j) Jurnal LRA dan LO; k) Buku Besar Subrincian Objek Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS; l) Buku Besar Subrincian Objek pada Belanja Dana BOS; m) Buku Besar Subrincian Objek pada Beban Dana BOS.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Penerimaan Dana BOS di Rekening Bendahara Dana BOS Saat Penerimaan Dana BOS di Rekening Bendahara Dana BOS Tidak ada pencatatan Kas Dana BOS xxx RK PPKD xxx Saat Penerbitan SPB Saat Penerbitan SPB Belanja Barang dan Jasa xxx Beban Barang dan Jasa xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas Dana BOS xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penerbitan SP2T Dana BOS Penerbitan SP2T Dana BOS Estimasi Perubahan SAL xxx RK SKPD xxx DAK Nonfisik-BOS Reguler xxx DAK Nonfisik-Bos Reguler xxx F. SISTEM AKUNTANSI KAS LAINNYA
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis di Rekening Saat Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis di Rekening Tidak ada pencatatan Kas Lainnya xxx Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis xxx Saat Penerbitan SPB Saat Penerbitan SPB Belanja Barang dan Jasa xxx Beban Barang dan Jasa xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas Dana BOS xxx
G. SISTEM AKUNTANSI SETARA KAS
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penempatan Deposito Penempatan Deposito Tidak ada pencatatan Setara Kas xxx Kas di Kas Daerah xxx Pencairan Deposito Pencairan Deposito Tidak ada pencatatan Kas di Kas Daerah xxx Setara Kas xxx BAB XVI SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG Sistem Akuntansi Piutang dan Penyisihan Piutang dapat diuraikan sebagai berikut: A. Definisi
Piutang diklasifikasikan menjadi:
Piutang Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah Daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1) Piutang Bagi Hasil; 2) Piutang Bantuan Keuangan; 3) Piutang Pendapatan Hibah; 4) Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis; 5) Piutang Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana; 6) Piutang Pendapatan Hibah Dana BOS; 7) Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah;
Piutang Lainnya dapat berupa: 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang; 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang; 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 5) Uang Muka (Pengadaan Barang/Jasa).
Penyisihan Piutang digunakan untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih sehingga nilai bersih piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Penghapusan dapat dengan cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari Neraca. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. B. Pihak-Pihak Terkait
C. Dokumen dan Catatan
D. Pencatatan di SKPD
Pencatatan Piutang Daerah adalah sebagai berikut: a) Saat Penetapan b) Saat Pembayaran Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan Piutang Pendapatan Pajak xxx Pendapatan Pajak-LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Pajak-LRA xxx Piutang Pendapatan Pajak xxx c) Saat Penyetoran ke Kas Daerah
Beban Penyisihan Piutang diakui pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan bukti memorial sebagai dasar pencatatan. Pencatatan pengakuan Beban Penyisihan Piutang dengan contoh pencatatan sebagai berikut:
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan Beban Penyisihan Piutang xxx Penyisihan Piutang xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca
Beban Penyisihan Piutang diakui pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan bukti memorial sebagai dasar pencatatan. Pencatatan pengakuan Beban Penyisihan Piutang dengan pencatatan sebagai berikut:
BAB XVII Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan Beban Penyisihan Piutang xxx Penyisihan Piutang xxx SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN Sistem Akuntansi Persediaan dapat diuraikan sebagai berikut: A. Definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan atau disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan/KB, bahan medis, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan. Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Bahan; b) Suku Cadang; c) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor; d) Obat-obatan Lainnya; e) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan; f) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga; g) Natura dan Pakan; h) Persediaan Penelitian; i) Persediaan dalam Proses.
a) Komponen; b) Pipa.
B. Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak terkait dengan Sistem Akuntansi Persediaan yaitu:
C. Dokumen dan Catatan Dokumen dan Catatan yang terkait dengan Sistem Akuntansi Persediaan yaitu:
D. Pencatatan di SKPD Akun Persediaan dipengaruhi oleh transaksi penambahan persediaan dan pengeluaran persediaan. Penambahan persediaan berasal dari hasil pengadaan barang/jasa dan penerimaan hibah sedangkan pengeluaran persediaan meliputi pemakaian, pemberian hibah, pemusnahan, dan lain-lain. Transaksi penambahan dan pengeluaran persediaan dicatat sebagai berikut:
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada Pencatatan Beban Persediaan xxx Utang Belanja Barang Persediaan xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran SP2D LS Belanja Barang Persediaan xxx Utang Belanja Barang Persediaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Saat Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Saat Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Belanja Barang Persediaan xxx Utang Belanja Barang Persediaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Saat Pengakuan Persediaan Di Saat Pengakuan Persediaan
Penambahan persediaan yang berasal dari penerimaan hibah dari Pihak Ketiga diakui pada saat ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima oleh kedua belah pihak dengan contoh pencatatan sebagai berikut:
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Bukti Memorial Reklasifikasi Bukti Memorial Reklasifikasi Tidak ada Pencatatan Persediaan xxx Beban Jasa/Pemeliharaan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Mutasi Saat BAST Mutasi Tidak ada Pencatatan Persediaan xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pengakuan selisih kurang karena aktivitas normal (rusak dan usang) Pengakuan selisih kurang karena aktivitas normal (rusak dan usang) Tidak ada Pencatatan Beban Persediaan xxx Persediaan xxx Pengakuan selisih kurang karena kelalaian Pengakuan selisih kurang karena kelalaian Tidak ada Pencatatan Piutang TGR xxx Persediaan xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada Pencatatan Beban Obat- obatan xxx Persediaan- Obat xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
BAB XVIII Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Menerima Persediaan dari SKPD Menerima Persediaan dari SKPD Tidak ada Pencatatan Persediaan xxx RK SKPD xxx Menerima Persediaan dari SKPD Menerima Persediaan dari SKPD Tidak ada Pencatatan RK SKPD xxx Persediaan xxx SISTEM AKUNTANSI INVESTASI DAN DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Permanen. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
Sistem Akuntansi Investasi Nonpermanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dijelaskan sebagai berikut: A. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN
a) Kepala SKPKD/BUD; b) PPK PPKD; c) Bendahara Pengeluaran SKPKD; d) Pengelola Akuntansi; e) BUMD Penerima Investasi; f) Penerbit Obligasi; g) Pemerintah Pusat sebagai Pemilik Proyek Pembangunan; h) Pemerintah Daerah Lainnya sebagai Pemilik Proyek Pembangunan; i) Koperasi sebagai Penerima Dana Bergulir; j) Masyarakat sebagai Penerima Dana Bergulir; k) BLUD sebagai Penyalur Dana Bergulir.
a) Peraturan tentang Pengelolaan Dana Bergulir; b) Peraturan Kepala SKPD Teknis tentang Pengelolaan Dana Bergulir untuk SKPD yang bersangkutan; c) DPA SKPKD; d) Surat Perjanjian Investasi; e) Surat Perjanjian Penyaluran Dana Bergulir; f) Bukti Pengeluaran Kas; g) Surat Tanda Setoran Pengembalian Pokok Dana Bergulir; h) Surat Tanda Setoran Penerimaan Pendapatan dari Dana Bergulir; i) Rekening Koran Kas Daerah; j) Jurnal LRA; k) Jurnal LO; l) Buku Besar Subrincian Objek pada Investasi Jangka Panjang Nonpermanen; m) Buku Besar Subrincian Objek pada Pendapatan Bunga; n) Buku Besar Subrincian Objek pada Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
a) Pencatatan saat Investasi Nonpermanen Direalisasikan (Selain Obligasi). Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Investasi Nonpermanen direalisasikan Saat Investasi Nonpermanen direalisasikan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir xxx Dana Bergulir xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx b) Pencatatan saat Penerimaan Hasil Investasi Nonpermanen. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Penerimaan Hasil Investasi Nonpermanen direalisasikan Saat Penerimaan Hasil Investasi Nonpermanen direalisaikan Estimasi Perubahan xxx Kas di Kas xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca SAL Daerah Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Hasil Pengelolaan Dana Bergulir xxx Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO xxx c) Pencatatan saat Penjualan/Pengembalian Investasi Nonpermanen. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat penjualan/ pengembalian Investasi Nonpermanen direalisasikan Saat penjualan/ pengembalian Investasi Nonpermanen direalisasikan Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Penerimaan Kembali Dana Bergulir xxx Dana Bergulir kepada Masyarakat xxx d) Pencatatan Investasi Nonpermanen Dalam Bentuk Pembelian Obligasi Jangka Panjang. Investasi Nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya. Penilaian Investasi Nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan. 1) Pencatatan Investasi Nonpermanen Dalam Bentuk Pembelian Obligasi Jangka Panjang Dengan Nilai Perolehan di Bawah Nilai Nominal Obligasi. Nilai perolehan obligasi jangka panjang dengan nilai di bawah nilai nominal obligasi akan menimbulkan diskonto sebesar selisih antara nilai nominal dan nilai perolehan. Diskonto tersebut diamortisasi selama umur obligasi menambah nilai pendapatan bunga obligasi yang diterima. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembelian Obligasi diakui pada saat diterbitkan SP2D LS Pembelian Obligasi diakui pada saat diterbitkan SP2D LS Pembayaran Obligasi Daerah xxx Investasi dalam Obligasi xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah xxx Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Tidak ada pencatatan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pencatatan realisasi pendapatan bunga Pencatatan realisasi pendapatan bunga Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan xxx Piutang Pendapatan Bunga atas xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uang Pemerintah Daerah Penempatan Uang Pemerintah Daerah Pengakuan amortisasi diskonto Pengakuan amortisasi diskonto Tidak ada pencatatan Investasi dalam Obligasi xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Tidak ada pencatatan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pengakuan amortisasi diskonto Pengakuan amortisasi diskonto Tidak ada pencatatan Investasi dalam Obligasi xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx 2) Pencatatan Investasi Nonpermanen Dalam Bentuk Pembelian Obligasi Jangka Panjang Dengan Nilai Perolehan di Atas Nilai Nominal Obligasi. Nilai perolehan obligasi jangka panjang dengan nilai di atas nilai nominal obligasi akan menimbulkan premium sebesar selisih antara nilai nominal dan nilai perolehan. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembelian Obligasi diakui pada saat diterbitkan SP2D LS Pembelian Obligasi diakui pada saat diterbitkan SP2D LS Pembayaran Obligasi Daerah xxx Investasi dalam Obligasi xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Tidak ada pencatatan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pencatatan realisasi pendapatan bunga Pencatatan realisasi pendapatan bunga Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pengakuan amortisasi diskonto Pengakuan amortisasi diskonto Tidak ada pencatatan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Pemerintah Daerah Investasi dalam Obligasi xxx Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Pencatatan Pendapatan Bunga Obligasi Tidak ada pencatatan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Pengakuan amortisasi diskonto Pengakuan amortisasi diskonto Tidak ada pencatatan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah xxx Investasi dalam Obligasi xxx B. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN PENYERTAAN MODAL
a) Kepala SKPKD/BUD; b) PPK PPKD; c) Bendahara Pengeluaran SKPKD; d) BUMD Penerima Penyertaan Modal.
a) Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Berkenaan; b) DPA SKPKD; c) Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal; d) Bukti Pengeluaran Kas; e) Surat Tanda Setoran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; f) Rekening Koran Kas Daerah; g) Jurnal LRA; h) Jurnal LO; i) Buku Besar Subrincian Objek pada Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal; j) Buku Besar Subrincian Objek pada Lain-lain PAD Yang Sah- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA; k) Buku Besar Subrincian Objek pada Lain-lain PAD Yang Sah- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO.
a) Penambahan Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal. Penambahan Akun Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal berasal dari Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Transaksi penambahan Investasi Permanen-Penyertaan Modal contoh pencatatan sebagai berikut: 1) Penyertaan Modal Dalam Bentuk uang Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penambahan Investasi Permanen Penambahan Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada BUMD xxx Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx 2) Penyertaan Modal Dalam Bentuk BMD (Aset Tetap dan Persediaan) Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Aset Tetap-Tanah Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Aset Tetap-Tanah Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx Tanah Persil Lainnya xxx Surplus Pelepasan Penyertaan Modal xxx Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Aset Tetap-Selain Tanah, dengan Nilai Appraisal lebih kecil dari Nilai Buku Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Aset Tetap-Selain Tanah, dengan Nilai Appraisal lebih kecil dari Nilai Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor xxx Defisit Pelepasan Penyertaan Modal xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Bangunan Gedung Kantor xxx Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Aset Tetap-Selain Tanah, dengan Nilai Appraisal lebih besar dari Nilai Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Aset Tetap-Selain Tanah, dengan Nilai Appraisal lebih besar dari Nilai Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah xxx Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor xxx Bangunan Gedung Kantor xxx Surplus Pelepasan Penyertaan Modal xxx Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Persediaan Apabila Penambahan Investasi Permanen dalam bentuk Persediaan Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx Suku Cadang Alat Angkutan xxx b) Penerimaan Hasil Investasi Permanen-Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Dengan Metode Ekuitas. Penerimaan Hasil Investasi Permanen-Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dengan metode ekuitas dicatat sebagai berikut: 1) Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah Daerah sesuai dengan presentasi kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit. 2) Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham ditentukan jumlah laba yang akan dibagi dicatat mengurangi investasi. 3) Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di sisi kredit. 4) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas Daerah. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Akhir Periode Tahun Pelaporan dengan kondisi BUMD Laba Akhir Periode Tahun Pelaporan dengan kondisi BUMD Laba Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) xxx Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Saat Pengumuman Pembagian Laba dalam RUPS Saat Pengumuman Pembagian Laba dalam RUPS Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah xxx Saat pembayaran bagian laba Saat pembayaran bagian laba Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Akhir Periode Tahun Pelaporan dengan kondisi BUMD Akhir Periode Tahun Pelaporan dengan kondisi BUMD Tidak ada pencatatan Defisit Pelepasan Penyertaan Modal xxx Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah xxx c) Penerimaan Hasil Investasi Permanen-Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Dengan Metode Biaya. Hasil Investasi Permanen-Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang penilaiannya menggunakan metode biaya, maka Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pada saat penerimaan Hasil Investasi Pada saat penerimaan Hasil Investasi Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD xxx C. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
a) Kepala SKPKD/BUD; b) PPK PPKD; c) Bendahara Pengeluaran SKPKD; d) Pemerintah Daerah Lainnya Penerima Pinjaman; e) BUMD Penerima Pinjaman; f) Koperasi Penerima Pinjaman; g) Masyarakat Penerima Pinjaman.
a) Peraturan Perundang-undangan tentang Pinjaman Daerah; b) DPA SKPKD; c) Perjanjian Pinjaman Daerah; d) Bukti Pengeluaran Kas; e) Rekening Koran Kas Daerah; f) Jurnal LRA; g) Jurnal LO; h) Buku Besar Subrincian Objek pada Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pada saat pemberian pinjaman Daerah Pada saat pemberian pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah xxx Investasi- Pemberian Pinjaman Daerah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pada saat penerimaan pengembalian Pinjaman Pada saat penerimaan pengembalian Pinjaman Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pemberian Pinjaman Daerah xxx Investasi Pemberian Pinjaman Daerah xxx D. Sistem Akuntansi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Investasi Nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
a) PPK PPKD; b) Bendahara Pengeluaran SKPKD.
a) Peraturan tentang Pengelolaan Dana Bergulir; b) Peraturan Kepala SKPD Teknis tentang Pengelolaan Dana Bergulir untuk SKPD yang bersangkutan; c) Jurnal Memorial LO; d) Buku Besar Subrincian Objek Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat xxx Dana Bergulir kepada Masyarakat xxx BAB XIX SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk dalam aset tetap pemerintah Daerah adalah:
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
Secara umum Aset Tetap dihasilkan dari transaksi Belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dengan mengacu pada definisi belanja modal tersebut maka kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
Khusus pengakuan Aset Tetap-Renovasi, biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai berikut:
Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap dalam pelaksanaanya, penatausahaannya ditetapkan sebagai berikut:
Ruang lingkup Sistem Akuntansi Aset Tetap meliputi:
Penjelasan untuk masing sistem akuntansi tersebut adalah sebagai berikut: A. SISTEM AKUNTANSI PENGADAAN ASET TETAP
a) Belanja Modal Tanah; b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; c) Badan Layanan Pengadaan; d) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pengadaan; e) Pejabat Penatausahaan Keuangan; f) Bagian/Subbagian Perlengkapan atau Umum; g) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; h) Bendahara Pengeluaran; i) Pengurus Barang; j) Penyedia Barang dan Jasa.
a) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa; b) Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah; d) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa; e) DPA atau DPPA SKPD; f) Anggaran Kas; g) Surat Penyediaan Dana; h) Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa; i) SPP/SPM/SP2D LS; j) SPP/SPM/SP2D UP untuk Pembayaran Biaya Modal dengan Mekanisme Uang Persediaan; k) Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka; l) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; m) Bukti Pengeluaran Kas dan Dokumen Pendukungnya; n) Laporan Hasil Pengadaan; o) Jurnal LRA; p) Jurnal LO; q) Buku Besar Aset Tetap; r) Buku Besar Belanja Modal.
a) Pengadaan Tanah: 1) Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Jasa xxx Beban Jasa xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Belanja Jasa xxx Beban Jasa xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 2) Tahap Persiapan Pengadaan Tanah Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Barang xxx Beban Barang xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Belanja Barang xxx Beban Barang xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 3) Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Berita Acara Serah Terima Sertifikat dan BA Pembayaran Berita Acara Serah Terima Sertifikat dan BA Pembayaran Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Pembayaran dengan SP2D LS didukung Berita Acara Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah dan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Pembayaran dengan SP2D LS didukung Berita Acara Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah dan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Belanja Modal Tanah xxx Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU didukung Berita Acara Pelepasan Hak Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU didukung Berita Acara Pelepasan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Obyek Pengadaan Tanah dan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Hak Obyek Pengadaan Tanah dan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Belanja Modal Tanah xxx Utang Belanja Modal Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 4) Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Pengadaan tanah secara bertahap, penyerahan hasil pengadaan tanah dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Pemerintah Daerah. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Tanah xxx Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU Belanja Modal Tanah xxx Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan kepada Pemda dengan Berita Acara Penyerahan Tidak ada pencatatan b) Pengadaan Peralatan dan Mesin: 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan Pemberian Uang Muka Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan SP2D LS Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Uang Muka xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx 2) Pengakuan Pembayaran Termin yang Didahului dengan Pemberian Uang Muka Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS (Selisih Nilai SP2D-Uang Muka) Saat Pembayaran dengan SP2D LS (Selisih Nilai SP2D- Uang Muka) Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Uang Muka xxx RK PPKD xxx 3) Pengakuan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang Dilakukan saat Pekerjaan selesai Dilaksanakan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat BAST Saat BAST Tidak ada pencatatan Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Saat Pembayaran dengan SP2D LS Saat Pembayaran dengan SP2D LS Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx 4) Pengakuan Honor Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan UP/GU/TU Pembayaran dengan UP/GU/TU Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 5) Pengakuan Biaya Penunjang dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran dengan UP/GU/TU Pembayaran dengan UP/GU/TU Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx Peralatan dan Mesin xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx c) Pengadaan Gedung dan Bangunan: Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang. Belanja Modal Gedung dan Bangunan penganggarannya meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang dalam tahun anggaran yang sama maka pada saat transaksi direalisasikan dicatat sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
d) Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan penganggarannya meliputi Biaya Perencanaan, Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang dalam tahun anggaran yang sama maka pada saat transaksi direalisasikan dicatat sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
e) Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya dianggarkan melalui Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
f) Pengadaan Yang Berasal Dari Penerimaan Hibah Pihak Ketiga Penerimaan hibah dari pihak ketiga diakui saat terjadinya serah terima barang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah dan didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx Pendapatan Hibah xxx
B. SISTEM AKUNTANSI PENGGUNAAN ASET TETAP (PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN)
Status penggunaan aset tetap oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditetapkan oleh Wali Kota. Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a) Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan. b) Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang dan mengajukan usul Penggunaan kepada Wali Kota untuk ditetapkan status penggunaannya. Penetapan status penggunaan dilakukan atas penggunaan aset tetap yang berasal dari hasil pengadaan pengguna/kuasa pengguna barang dan aset tetap yang berasal dari penyerahan Pembantu Pengelola BMD. Selain itu, untuk aset tetap yang sudah tidak digunakan untuk operasional pengguna/kuasa pengguna barang dapat diserahkan kembali kepada Pembantu Pengelola BMD.
a) Pengelola BMD; b) Pejabat Penatausahaan Barang; c) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; d) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; e) Bagian/Subbagian Perlengkapan atau Umum; f) Pengurus Barang.
Apabila pencatatan BMD tidak sesuai dengan data pada Penetapan Status Penggunaan maka dibuat koreksi pencatatan dengan contoh sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Menerima asset tetap kepada pengelola BMD Menerima aset tetap kepada pengelola BMD Tidak ada pencatatan Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx RK PPKD xxx Menyerahkan aset tetap kepada pengelola BMD Menyerahkan aset tetap kepada pengelola BMD Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Menerima aset tetap dari Pengguna/Kuasa Pengguna BMD Menerima aset tetap dari Pengguna/Kuasa Pengguna BMD Tidak ada pencatatan Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Aset Tetap Lainnya xxx RK SKPD xxx Menyerahkan aset tetap dari Pengguna/Kuasa Pengguna BMD Menyerahkan aset tetap dari Pengguna/Kuasa Pengguna BMD Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx C. SISTEM AKUNTANSI PEMANFAATAN ASET TETAP
a) Sewa Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. b) Kerja Sama Pemanfaatan Digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya. c) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. d) Kerja sama Penyediaan Infrastruktur Digunakan untuk mencatat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihak-pihak terkait dengan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Aset Tetap dalam bentuk sewa yaitu: 1) Wali Kota; 2) Pengelola BMD; 3) Pejabat Penatausahaaan Barang; 4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; 6) Pihak Penyewa; 7) Bendahara Penerimaan; 8) Pengurus Barang. Pihak-pihak terkait dengan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Aset Tetap dalam bentuk kerja sama pemanfaatan yaitu: a) Wali Kota; b) Pengelola; c) Pembantu Pengelola; d) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; e) Mitra Kerja sama Pemanfaatan; f) Bendahara Penerimaan; g) Pengurus Barang; Pihak-pihak terkait dengan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Aset Tetap dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yaitu: 1) Wali Kota; 2) Pengelola BMD; 3) Pejabat Penatausahaan Barang Daerah; 4) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; 5) Pejabat Penatausahaan Barang pada Pengguna; 6) Mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; 7) Bendahara Penerimaan; 8) Pengurus Barang. Pihak-pihak terkait dengan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Aset Tetap dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur yaitu: a) Wali Kota; b) Pengelola BMD; c) Pejabat Penatausahaan Barang Daerah; d) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; e) Pejabat Penatausahaan Barang pada Pengguna; f) Badan Usaha sebagai Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; g) Pengurus Barang; h) Fungsi Akuntansi.
a) Surat Permohonan Sewa Aset Tetap ditujukan kepada Pengguna Barang; b) Dokumen Penelitian Aset Tetap yang akan disewakan; c) Penilaian Aset Tetap yang akan disewakan dan Berita Acara Negosiasi Harga Sewa minimal sebesar nilai appraisal; d) Surat Usulan/Ijin Pemanfaatan Aset Tetap dari Pengguna Barang kepada Wali Kota melalui Pengelola BMD; e) Surat Persetujuan Pengelola BMD untuk pemanfaatan aset tetap dalam bentuk sewa; f) Surat Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Sewa; g) Tanda Bukti Pembayaran Sewa; h) Surat Tanda Setoran Pembayaran Sewa; i) Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani kedua belah pihak; j) Buku Kas Umum; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO; m) Buku Besar Pendapatan Retribusi Daerah-LRA; n) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LRA; o) Buku Besar Pendapatan Diterima Dimuka; p) Buku Besar Kas di Bendaharaan Penerimaan; q) Buku Besar Pendapatan Retribusi Daerah-LO; r) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LO. Dokumen dan Catatan yang terkait dengan Sistem Akuntansi Penggunaan Aset Tetap dalam bentuk kerja sama pemanfaatan yaitu: a) Surat Permohonan pemanfaatan aset tetap pada Pengguna Barang dalam bentuk kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola Barang; b) Hasil Penelitian atas BMD yang diusulkan sebagai obyek KSP yang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan BMD; c) Surat Persetujuan Pengelola atas KSP; d) Proses Pemilihan Mitra KSP; e) Surat Penetapan Mitra KSP; f) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap Tahun Pertama; g) Surat Perjanjian KSP; h) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap periode selanjutnya; i) Tanda Bukti Pembayaran Pembagian Keuntungan Hasil KSP; j) Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit Kontribusi Tetap; k) Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit Pembagian Keuntungan Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD; l) Jurnal LRA; m) Jurnal LO; n) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LRA; o) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LO; p) Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan; q) Buku Besar Aset Tetap; r) Buku Besar Aset Lainnya. Dokumen dan Catatan yang terkait dengan Sistem Akuntansi Penggunaan Aset Tetap dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yaitu: a) Surat Permohonan dari Pengguna Barang tentang kebutuhan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; b) Surat permohonan pemanfaatan aset tetap dalam bentuk bangun guna serah dari Pengelola kepada Wali Kota; c) Dokumen Penelitian BMD yang menjadi obyek BGS/BSG; d) Pembentukan Tim dan Penilaian BMD yang menjadi obyek BGS/BSG; e) Pemilihan Mitra BGS/BSG; f) SK Wali Kota penetapan Mitra BGS/BSG dan besaran konstribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG; g) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap Tahun Pertama; h) Surat Perjanjian BGS/BSG; i) Berita Acara Serah Terima Aset Tanah dari Pengguna Barang kepada Wali Kota; j) Tanda Bukti Pembayaran Kontribusi Tetap periode selanjutnya; k) Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit Kontribusi Tetap; l) Berita Acara Serah Terima Aset BGS/BSG dari Mitra Bangun Guna Serah kepada Wali Kota (Waktu BAST berbeda antara BGS dan BSG); m) Jurnal LRA; n) Jurnal LO; o) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LRA; p) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LO; q) Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan; r) Buku Besar Aset Tetap; s) Buku Besar Aset Lainnya. Dokumen dan Catatan yang terkait dengan Sistem Akuntansi Penggunaan Aset Tetap dalam kerja sama penyediaan infrastruktur yaitu: a) Surat Permohonan dari Pengguna Barang tentang kebutuhan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; b) Surat permohonan pemanfaatan aset tetap dalam bentuk KSPI dari Pengelola kepada Wali Kota; c) Dokumen Penelitian BMD yang menjadi obyek KSPI; d) Pembentukan Tim dan Penilaian BMD yang menjadi obyek KSPI; e) Pemilihan Mitra KSPI; f) SK Wali Kota penetapan Mitra KSPI dan besaran konstribusi tahunan dan persentase hasil KSPI; g) Surat Perjanjian KSPI; h) Tanda Bukti Pembayaran Pembagian Kelebihan Keuntungan; i) Surat Tanda Setoran Pembayaran Pembagian Kelebihan Keuntungan; j) Berita Acara Serah Terima Aset berupa Infrastruktur dari Mitra KSPI kepada Wali Kota; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO; m) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LRA; n) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LO; o) Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan; p) Buku Besar Aset Tetap; q) Buku Besar Aset Lainnya.
a) Pemanfaatan Aset Tetap-Sewa Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
b) Pemanfaatan Aset Tetap-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Aset tetap pada PenggunaBarang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Tanah xxx
a) Pemanfaatan Aset Tetap-Sewa Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
b) Pemanfaatan Aset Tetap-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk selanjutnya untuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk selanjutnya untuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Tidak ada pencatatan Tanah… xxx RK SKPD xxx D. SISTEM AKUNTANSI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP
Pengamanan tersebut antara lain meliputi: a) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. b) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. c) BMD selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang. Wali Kota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan tersebut berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada APBD. Dalam hal BMD dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja sama Penyediaan Infrastruktur. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD. Pengeluaran pemeliharaan untuk aset tetap dapat dikapitalisasi menambah nilai aset tetap apabila memenuhi kriteria yaitu menghasilkan aset tetap dengan nilai sesuai batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan, meningkatkan kapasitas dan memperpanjang umur.
a) Pengelola BMD; b) Pejabat Penatausahaan BMD; c) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; d) Pejabat Penatausahaan Keuangan; e) Pejabat Penatausahaan Barang pada Pengguna; f) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; g) Bendahara Pengeluaran; h) Pengurus Barang.
a) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang; b) Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa; c) DPA dan DPPA SKPD; d) Anggaran Kas; e) Surat Penyediaan Dana; f) SPP/SPM/SP2D; g) Bukti Pengeluaran Kas dan Dokumen Pendukungnya; h) Sertifikat Tanah; i) Polis Asuransi; j) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; k) Ijin Mendirikan Bangunan; l) Jurnal LRA; m) Jurnal LO; n) Buku Besar Aset Tetap; o) Buku Besar Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan; p) Buku Besar Belanja Barang dan Jasa-Premi Asuransi; q) Buku Besar Belanja Modal-Tanah.
a) Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kegiatan pensertifikatan tanah hasil pengadaan baru pada SKPD menjadi satu kegiatan dengan pengadaan tanah, sedangkan kegiatan sertifikasi atas tanah-tanah yang sudah tercatat dalam daftar inventaris SKPD dianggarkan pada BPKA selaku Pejabat Penatausahaan BMD melalui Belanja Barang dan Jasa. Pencatatan biaya sertifikasi pada SKPD adalah sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Persertifikatan tanah bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah pada SKPD Persertifikatan tanah bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah pada SKPD Mekanisme SP2D LS Mekanisme SP2D LS Belanja Modal Tanah xxx Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK SKPD xxx Mekanisme uang persediaan Mekanisme uang persediaan Belanja Modal Tanah xxx Tanah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx b) Kegiatan Perawatan Kendaraan Bermotor Kegiatan perawatan kendaraan bermotor meliputi transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan rutin, penggantian suku cadang, pemeliharaan kendaraan berat (overhaul), pengecatan kendaraan dan lain- lain. Pengakuan transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pemeliharaan yang bersifat rutin dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi kendaraan diakui sebagai Beban Barang dan Jasa-Pemeliharaan sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan berat (overhaul) yang sifatnya menambah umur kendaraan maka harus dikapitalisasi menambah nilai aset kendaraan. 2) Kegiatan pengecatan kendaraan diakui sebagai Beban Barang dan Jasa-Pemeliharaan. 3) Pembelian suku cadang kendaraan bermotor diakui sebagai persediaan dan pada saat pemakaian diakui sebagai Beban Barang dan Jasa- Persediaan Suku Cadang. Transaksi-transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan mekanisme uang persediaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan mekanisme uang persediaan Belanja Pemeliharaan xxx Beban Pemeliharaan- LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pembayaran Pemeliharaan Rutin Kendaraan Bermotor dengan mekanisme uang persediaan Pembayaran Pemeliharaan Rutin Kendaraan Bermotor dengan mekanisme uang persediaan Belanja Pemeliharaan xxx Beban Pemeliharaan- LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pembayaran suku cadang kendaraan bermotor dengan mekanisme uang persediaan Pembayaran suku cadang kendaraan bermotor dengan mekanisme uang persediaan Belanja Barang xxx Barang Pakai Habis xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Beban Barang- LO xxx Barang Pakai Habis xxx c) Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan meliputi transaksi pemeliharaan rutin, pengecatan dan pemeliharaan berat. Pemeliharaan rutin dan pengecatan diakui sebagai Beban Barang dan Jasa- Pemeliharaan, sedangkan untuk pemeliharaan berat diidentifikasikan apakah pemeliharaan berat tersebut sifatnya hanya mempertahankan fungsi, menambah kapasitas atau memperpanjang umur aset. Apabila pemeliharaan berat hanya bersifat mempertahankan fungsi maka diakui sebagai Beban Barang dan Jasa, tetapi apabila sifatnya menambah kapasitas atau memperpanjang umur aset maka dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan dengan mekanisme uang persediaan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan dengan mekanisme uang persediaan Belanja Pemeliharaan xxx Beban Pemeliharaan-LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan dengan mekanisme SP2D LS Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan dengan mekanisme SP2D LS Belanja Pemeliharaan xxx Beban Pemeliharaan-LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pembayaran Biaya Pemeliharaan Berat Gedung dan Bangunan dengan mekanisme SP2D LS dan memenuhi batas minimal kapitalisasi Pembayaran Biaya Pemeliharaan Berat Gedung dan Bangunan dengan mekanisme SP2D LS dan memenuhi batas minimal kapitalisasi Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Belanja Pemeliharaan xxx Gedung dan Bangunan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx d) Kegiatan Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Kegiatan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan meliputi transaksi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berat. Pemeliharaan rutin diakui sebagai Beban Barang dan Jasa- Pemeliharaan, sedangkan untuk pemeliharaan berat diidentifikasikan apakah pemeliharaan berat tersebut sifatnya hanya mempertahankan fungsi, menambah kapasitas atau memperpanjang umur aset. Apabila pemeliharaan berat hanya bersifat mempertahankan fungsi maka diakui sebagai Beban Barang dan Jasa, tetapi apabila sifatnya menambah kapasitas atau memperpanjang umur aset maka dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan, Irigasi, Jaringan dengan mekanisme uang persediaan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan, Irigasi, Jaringan dengan mekanisme uang persediaan Belanja Pemeliharaan xxx Beban Pemeliharaan- LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan, Irigasi, Jaringan dengan mekanisme SP2D LS Pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan, Irigasi, Jaringan dengan mekanisme SP2D LS Belanja Pemeliharaan xxx Beban Pemeliharaan- LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pembayaran Biaya Pemeliharaan Berat Jalan, Irigasi, Jaringan dengan mekanisme SP2D LS Pembayaran Biaya Pemeliharaan Berat Jalan, Irigasi, Jaringan dengan mekanisme SP2D LS Belanja Modal Jalan xxx Jalan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx
a) Kegiatan Sertifikasi Tanah Jurnal LRA Jurnal LO/NERACA Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Persertifikatan tanah bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah pada SKPD Persertifikatan tanah bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah pada SKPD RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Kegiatan sertifikasi tanah yang ada dalam DIB Pengelola dengan mekanisme SP2D LS Kegiatan sertifikasi tanah yang ada dalam DIB Pengelola dengan mekanisme SP2D LS Saat Realisasi Belanja Saat Realisasi Belanja Belanja Jasa xxx Beban Jasa-LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO/NERACA Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Reklasifikasi Beban Jasa ke Aset Tanah Reklasifikasi Beban Jasa ke Aset Tanah Tidak ada pencatatan Tanah xxx Beban Jasa-LO xxx Kegiatan sertifikasi tanah yang ada dalam DIB SKPD dengan mekanisme LS Kegiatan sertifikasi tanah yang ada dalam DIB SKPD dengan mekanisme LS Saat Realisasi Belanja Saat Realisasi Belanja Belanja Jas xxx Beban Jasa-LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Reklasifikasi Beban Jasa ke Aset Tetap Dalam Renovasi Reklasifikasi Beban Jasa ke Aset Tetap Dalam Renovasi Tidak ada pencatatan Aset Tetap Lainnya xxx Beban Jasa-LO xxx Penyerahan ATR ke SKPD Pengguna Tanah RK SKPD xxx Aset Tetap Lainnya xxx b) Kegiatan Pembayaran Premi Asuransi Transaksi pembayaran premi asuransi dengan masa pertanggungan lebih dari satu periode pelaporan diakui sebagai Beban Barang dan Jasa-Premi Asuransi. Selanjutnya pada akhir periode pelaporan Beban Barang dan Jasa-Premi Asuransi dikoreksi dengan Beban Dibayar Dimuka dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembayaran Premi Asuransi dengan mekanisme uang persediaan Pembayaran Premi Asuransi dengan mekanisme uang persediaan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Belanja Jasa xxx Beban Jasa -LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pembayaran Premi Asuransi dengan mekanisme SP2D LS Pembayaran Premi Asuransi dengan mekanisme SP2D LS Belanja Jasa xxx Beban Jasa-LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pengakuan Beban Barang dan Jasa Premi Asuransi Pengakuan Beban Barang dan Jasa Premi Asuransi Tidak ada pencatatan Beban Dibayar Dimuka xxx Beban Jasa-LO xxx E. SISTEM AKUNTANSI PENILAIAN ASET TETAP
Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Wali Kota. Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Wali Kota dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Wali Kota. Dalam hal Penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran. Hasil Penilaian BMD ditetapkan Wali Kota. Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah. Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
a) Wali Kota; b) Pengelola BMD; c) Pejabat Penatausahaan BMD; d) Pengguna/Kuasa Pengguna BMD; e) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; f) PPK; g) Penilai Pemerintah; h) Penilai Publik; i) Tim Penilai yang ditetapkan oleh Wali Kota; j) Pengurus Barang.
a) Berita Acara Hasil Penilaian BMD mendasarkan pada hasil Appraisal; b) Berita Acara Hasil Penilaian BMD yang tertuang dalam SK Wali Kota tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan; c) Berita Acara Penilaian BMD pada SKPD/Unit Kerja.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Hasil penilaian lebih tinggi daripada nilai aset tetap Hasil penilaian lebih tinggi daripada nilai aset tetap Tidak ada pencatatan Tanah xxx Ekuitas xxx Hasil penilaian lebih rendah daripada nilai aset tetap Hasil penilaian lebih rendah daripada nilai aset tetap Ekuitas xxx Tanah xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Hasil penilaian lebih tinggi daripada nilai aset tetap Hasil penilaian lebih tinggi daripada nilai aset tetap Tidak ada pencatatan Tanah xxx Ekuitas xxx Hasil penilaian lebih rendah daripada nilai aset tetap Hasil penilaian lebih rendah daripada nilai aset tetap Ekuitas xxx Tanah xxx F. SISTEM AKUNTANSI PEMINDAHTANGANAN ASET TETAP
Pemindahtanganan BMD dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu: a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri; d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau e) Dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pemindahtanganan BMD tersebut dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap meliputi: a) Penjualan Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/ Daerah apabila dijual, dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu yaitu BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota. b) Tukar Menukar Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang. Tukar menukar dapat dilakukan terhadap aset berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola BMD/Pengguna Barang dan selain tanah dan/atau bangunan. c) Hibah Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Hibah dilakukan bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a) Wali Kota; b) Pengelola BMD; c) Pejabat Penatausahaan BMD; d) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; e) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; f) DPRD; g) Pihak Pembeli; h) Pengurus Barang; i) Bendahara Penerimaan. Pihak-pihak terkait Tukar Menukar yaitu: a) Wali Kota; b) Pengelola BMD; c) Pejabat Penatausahaan BMD; d) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; e) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; f) DPRD; g) Pemerintah Pusat; h) Pemerintah Daerah Lainnya; i) Badan Usaha; j) Pengurus Barang; k) Bendahara Penerimaan. Pihak-pihak terkait Hibah yaitu: a) DPRD; b) Wali Kota; c) Pengelola BMD; d) Pejabat Penatausahaan BMD; e) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; f) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; g) Tim Internal SKPD; h) Penerima Hibah; i) Pengurus Barang; Pihak-pihak terkait dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu: a) DPRD; b) Wali Kota; c) Pengelola BMD; d) Pejabat Penatausahaan BMD; e) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; f) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; g) BUMD atau Badan Usaha Lainnya; h) Pengguna Barang; i) Pengurus Barang.
a) Surat usulan Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Wali Kota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b) Surat usulan Penjualan BMD tanah dan/atau bangunan dari Pengelola BMD kepada Wali Kota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c) Berita Acara Hasil Pengecekan/Penelitian BMD Yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan-Penjualan; d) Surat Persetujuan DPRD untuk BMD yang disyaratkan; e) Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran BMD Yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan-Penjualan; f) Surat Persetujuan Wali Kota untuk Penjualan BMD; g) Berita Acara Hasil Lelang Penjualan BMD; h) Surat Penetapan Pemenang; i) Tanda Bukti Pembayaran Penjualan BMD; j) Surat Tanda Setoran Hasil Penjualan BMD; k) Jurnal LRA; l) Jurnal LO; m) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LRA; n) Buku Besar Lain-lain PAD Yang Sah-LO; o) Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan; p) Buku Besar Aset Tetap; q) Buku Besar Aset Lain-lain; r) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap; s) Buku Besar Surplus Penjualan Aset Nonlancar; t) Buku Besar Defisit Penjualan Aset Nonlancar. Dokumen dan catatan terkait dengan Tukar Menukar yaitu: a) Surat usulan tukar menukar BMD dari Pengguna Barang kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data; b) Surat Persetujuan Wali Kota tukar menukar aset tetap yang ada pada Pengguna Barang; c) Surat usulan tukar menukar BMD dari Pengelola BMD kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data; d) Surat Persetujuan Wali Kota untuk tukar menukar BMD yang ada pada Pengelola BMD; e) Surat Persetujuan DPRD; f) Berita Acara Penilaian Aset Tetap yang akan dipertukarkan; g) Berita Acara Serah Terima Aset Pertukaran; h) Tanda Bukti Pembayaran selisih aset tetap yang dipertukarkan; i) Surat Tanda Setoran selisih aset tetap yang dipertukarkan; j) Jurnal LRA; k) Jurnal LO; l) Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan; m) Buku Besar Aset Tetap; n) Buku Besar Aset Lain-lain; o) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap; p) Buku Besar Surplus Pertukaran Aset Nonlancar. Dokumen dan Catatan terkait dalam Hibah yaitu: a) Surat usulan hibah tanah dan/atau bangunan pada Pengelola BMD dari Pengelola BMD kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data; b) Surat usulan hibah selain tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD disertai pertimbangan dan kelengkapan data; c) Berita Acara Pengecekan/Penelitian; d) Surat Persetujuan DPRD untuk hibah tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00; e) Surat Persetujuan Wali Kota untuk hibah tanah dan/atau bangunan pada Pengelola BMD; f) Surat Persetujuan hibah selain tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; g) NPHD; h) Berita Acara Serah Terima Hibah; i) Jurnal LO; j) Buku Besar Aset Tetap; k) Buku Besar Aset Ekuitas; l) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Dokumen dan catatan terkait dalam Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu: a) Permohonan Pengelola kepada Wali Kota tentang Persetujuan Penyertaan Modal; b) Persetujuan DPRD; c) Keputusan Wali Kota tentang BMD Yang Akan Menjadi Penyertaan Modal; d) Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; e) Berita Acara Serah Terima BMD dari Pengelola kepada Badan Usaha; f) SK Penghapusan; g) Buku Besar Aset Tetap; h) Buku Besar Aset Lain-lain; i) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap; j) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain; k) Buku Besar Ekuitas; l) Buku Besar Investasi Permanen.
a) Penjualan BMD yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan dalam bentuk penjualan dengan proses Aset Tetap yang dijual dihentikan dari penggunaan aktifnya menjadi Aset Lain-Lain. Selanjutnya diproses untuk dihapuskan dan dipindahtangankan dengan contoh jurnal sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Usulan Pemindahtanganan dengan mereklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain Usulan Pemindahtanganan dengan mereklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Gedung dan Bangunan xxx Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Aset Lain-Lain xxx b) Tukar Menukar Pencatatan di SKPD terkait dengan Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap- Tukar Menukar adalah penghentian Aset Tetap dari penggunaan operasional menjadi Aset Lain-Lain dan penyerahan BMD kepada Pengelola setelah usulan tukar menukar disetujui. Selanjutnya BMD tersebut dicatat pada Pengelola BMD dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian Penggunaan Aset Tetap Penghentian Penggunaan Aset Tetap Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Gedung dan Bangunan xxx Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Aset Lain-Lain xxx c) Hibah Pencatatan di SKPD terkait dengan Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap-Hibah yaitu saat penghentian Aset Tetap dari penggunaan aktif dan penyerahan tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola BMD dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian Penggunaan Aset Tetap Penghentian Penggunaan Aset Tetap Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Aset Lain-Lain xxx d) Penyertaan Modal Pencatatan di SKPD terkait Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan pada saat usulan Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengguna Barang disetujui maka selanjutnya BMD tersebut diserahkan kepada Pengelola BMD dan proses serah terima penyertaan modal Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada BUMD atau badan usaha lainnya dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian Penggunaan Aset Tetap Penghentian Penggunaan Aset Tetap Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pengelola BMD Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Aset Lain-Lain xxx
a) Penjualan Pencatatan di Pengelola BMD terkait dengan Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap-Penjualan yaitu pada saat penerimaan penyerahan BMD dari Pengguna Barang dan proses penjualan. Aset Tetap yang diterima dari Pengguna Barang dicatat sebagai Aset Lain-lain mengingat sudah dihentikan dari penggunaan aktif dan peruntukkannya adalah untuk dijual. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx RK SKPD xxx Penerimaan Uang Jaminan Lelang Penerimaan Uang Jaminan Lelang Tidak ada pencatatan Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx Pengembalian Uang Jaminan Lelang kepada peserta yang gagal lelang Pengembalian Uang Jaminan Lelang kepada peserta yang gagal lelang Tidak ada pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pelaksanaan lelang selesai dilaksanakan dengan ditandai Berita Acara Hasil Lelang Pelaksanaan lelang selesai dilaksanakan dengan ditandai Berita Acara Hasil Lelang Hasil lelang di atas nilai buku Hasil lelang di atas nilai buku Tidak ada pencatatan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Aset Lain-Lain xxx Hasil lelang di bawah nilai buku Hasil lelang di bawah nilai buku Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Aset Lain-Lain xxx Pengakuan Pendapatan- LRA Pengakuan Pendapatan- LRA Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Lain-lain PAD Yang Sah xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx b) Tukar Menukar Pencatatan di Pengelola BMD terkait dengan Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap-Tukar Menukar yaitu pada saat penerimaan penyerahan BMD dari Pengguna Barang dan proses tukar menukar. Aset Tetap yang diterima dari Pengguna Barang dicatat sebagai Aset Lain-lain mengingat sudah dihentikan dari penggunaan aktif dan peruntukkannya adalah untuk pertukaran aset. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx RK SKPD xxx Tahap Penilaian dari nilai perolehan menjadi nilai pasar Tahap Penilaian dari nilai perolehan menjadi nilai pasar Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan, tapi sebagai dasar untuk negosiasi Tidak ada pencatatan, tapi sebagai dasar untuk negosiasi Nilai aset yang dilepaskan lebih rendah daripada aset yang diterima Nilai aset yang dilepaskan lebih rendah daripada aset yang diterima Tidak ada pencatatan Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Aset Lain-Lain xxx Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Nilai aset yang dilepaskan lebih tinggi daripada asset yang diterima Nilai aset yang dilepaskan lebih tinggi daripada asset yang diterima Estimasi Perubahan SAL xxx Tanah xxx Lain-lain PAD Yang Sah xxx Gedung dan Bangunan xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Aset Lain-Lain xxx c) Hibah Pencatatan di Pengelola BMD terkait dengan Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap-Hibah yaitu saat penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Wali Kota dan proses pelaksanaan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx RK SKPD xxx Proses hibah berupa tanah dan bangunan Proses hibah berupa tanah dan bangunan Tidak ada pencatatan Beban Hibah xxx Aset Lain-Lain xxx d) Penyertaan Modal Pencatatan di Pengelola BMD terkait dengan Sistem Akuntansi Pemindahtanganan Aset Tetap-Penyertaan Modal Daerah yaitu saat penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Wali Kota dan proses pelaksanaan penyertaan modal berupa tanah dan/atau bangunan dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang kepada Pembantu Pengelola BMD Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx RK SKPD xxx Penilaian aset sebagai dasar nilai penyertaan modal Penilaian aset sebagai dasar nilai penyertaan modal Tidak ada pencatatan Tidak ada pencatatan Penyerahan aset untuk penyertaan modal Penyerahan aset untuk penyertaan modal Tidak ada pencatatan Penyertaan Modal xxx Aset Lain-Lain xxx Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO xxx G. SISTEM AKUNTANSI PEMUSNAHAN ASET TETAP
Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Pelaksanaan Pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Wali Kota. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
a) Surat Persetujuan Wali Kota; b) Berita Acara Serah Pemusnahan Aset Tetap; c) Jurnal LO; d) Buku Besar Aset Tetap; e) Buku Besar Aset Lain-lain; f) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap; g) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain; h) Buku Besar Ekuitas.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Bahan Perpustakaan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Saat pemusnahan Saat pemusnahan Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Aset Lain-Lain xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Bahan Perpustakaan xxx Saat pemusnahan Saat pemusnahan Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Aset Lain-Lain xxx H. SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP
Penghapusan meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna serta penghapusan dari Daftar BMD. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang karena: a) Pengalihan Status Penggunaan; b) Pemindahtanganan; c) Pemusnahan. Wali Kota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang. Pelaksanaan Penghapusan BMD dilaporkan kepada Wali Kota.
a) Wali Kota; b) Pengelola BMD; c) Pejabat Penatausahaan BMD; d) Pengguna/Kuasa Pengguna BMD; e) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; f) Pengurus Barang.
a) Surat Usulan Penghapusan dari Pengguna/Kuasa Pengguna BMD kepada Pengelola BMD; b) Surat Keputusan Penghapusan BMD dari Daftar Pengguna/Kuasa Pengguna BMD; c) Jurnal LO; d) Buku Besar Aset Tetap; e) Buku Besar Aset Lain-lain; f) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap; g) Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain; h) Buku Besar Ekuitas.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Kantor xxx Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Aset Tetap Lainnya xxx Saat pemusnahan Saat pemusnahan Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Aset Lain-Lain xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Penghentian aktif dari penggunaan operasional SKPD karena rusak berat atau usang Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Kantor xxx Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Aset Tetap Lainnya xxx Saat pemusnahan Saat pemusnahan Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Aset Lain-Lain xxx BAB XX SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terdiri dari:
A. SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan aset tetap disajikan sebagai Akumulasi Penyusutan di Neraca dan Beban Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang nilai aset tetap di Neraca. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan Alat musik Modern.
a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; b) Pejabat Penatausahaan Barang; c) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; d) Pejabat Penatausahaan Keuangan; e) Pengurus Barang.
a) Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah; b) Laporan Penyusutan BMD; c) Bukti memorial yang memuat informasi nilai penyusutan yang harus dicatat; d) Jurnal Penyesuaian LO; e) Buku Besar Subrincian Objek Akumulasi Penyusutan; f) Buku Besar Subrincian Objek Beban Penyusutan.
a) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Pada Saat Tahun Pertama. Pencatatan penyusutan aset tetap pada saat tahun pertama diberlakukan ketentuan penyusutan aset tetap, contoh pencatatan penyusutan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx b) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Pada Tahun Berjalan. Pencatatan penyusutan aset tetap pada tahun berjalan dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan dan diakui sebagai Beban Penyusutan yang menambah Akumulasi Penyusutan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Beban Penyusutan Gedung dan Kantor xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx c) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Yang Direklasifikasikan Ke Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga. Aset Tetap yang digunakan untuk Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna tetap disusutkan dengan perlakuan seperti penyusutan aset tetap dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Gedung dan Bangunan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Penyusutan tahun berjalan Penyusutan tahun berjalan Tidak ada pencatatan Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx
a) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Pada Saat Tahun Pertama diberlakukan Ketentuan Penyusutan Aset Tetap Pemberlakuan kebijakan penyusutan pertama kali, pencatatan penyusutan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx b) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Pada Tahun Berjalan Pencatatan penyusutan aset tetap pada tahun berjalan dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan dan diakui sebagai Beban Penyusutan yang menambah Akumulasi Penyusutan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Beban Penyusutan Gedung dan Kantor xxx Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya xxx c) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Yang Direklasifikasikan ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tetap yang digunakan untuk Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna, tetap disusutkan dengan perlakuan seperti penyusutan aset tetap dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Penyusutan tahun berjalan Penyusutan tahun berjalan Tidak ada pencatatan Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx B. SISTEM AKUNTANSI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise (hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Nilai sisa dari Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil. b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah Aset Tak Berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset Tak Berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai Aset Tak Berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti Aset Tak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset Tak Berwujud sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun Aset Tak Berwujud. Beban amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun Aset Tak Berwujud dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud.
a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; b) Pejabat Penatausahaan Barang; c) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; d) Pejabat Penatausahaan Keuangan; e) Pengurus Barang.
a) Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi; b) Laporan Aset Tak Berwujud; c) Bukti Memorial yang Memuat Informasi Nilai Penyusutan yang Harus Dicatat.
a) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud Pada Saat Tahun Pertama. Pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud pada saat tahun pertama diberlakukan ketentuan amortisasi Aset Tak Berwujud, contoh pencatatan amortisasi sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx b) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud Pada Tahun Berjalan. Pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun berjalan dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan dan diakui sebagai Beban Amortisasi yang menambah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx
a) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud Pada Saat Tahun Pertama. Pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud pada saat tahun pertama diberlakukan ketentuan amortisasi Aset Tak Berwujud. Pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud pada saat tahun pertama sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx b) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud Pada Tahun Berjalan. Pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun berjalan dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan dan diakui sebagai Beban Amortisasi yang menambah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx BAB XXI SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN A. Definisi Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran (PSAP 01 Paragraf 8). Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan Daerah yang didalamnya mencakup:
Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan Daerah. B. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi Dana Cadangan yaitu:
C. Dokumen dan Catatan Terkait Dokumen dan Catatan Terkait dalam Sistem Akuntansi Dana Cadangan yaitu:
D. Pencatatan di SKPD Tidak ada pencatatan di SKPD terkait dengan Sistem Akuntansi Dana Cadangan Dana Cadangan karena merupakan transaksi di SKPKD. E. Pencatatan di SKPKD Pencatatan di SKPKD terkait Sistem Akuntansi Dana Cadangan adalah pada saat Pembentukan Dana Cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dan pada saat pencairan Dana Cadangan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan xxx Dana Cadangan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pencairan Dana Cadangan xxx Dana Cadangan xxx Apabila Penerimaan Jasa Giro Menambah Saldo Dana Cadangan Apabila Penerimaan Jasa Giro Menambah Saldo Dana Cadangan Tidak ada pencatatan xxx Dana Cadangan xxx Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO xxx Apabila Penerimaan Jasa Giro Disetorkan Rekening Kas Daerah yang menambah Pendapatan Jasa Giro Apabila Penerimaan Jasa Giro Disetorkan Rekening Kas Daerah yang menambah Pendapatan Jasa Giro Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan xxx Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO xxx BAB XXII SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA Aset Lainnya merupakan aset pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan (Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah). Aset lainnya diklasifikasikan menjadi:
Sistem Akuntansi Aset Lainnya meliputi:
Masing-masing sistem akuntansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: A. SISTEM AKUNTANSI TAGIHAN JANGKA PANJANG-PENJUALAN ANGSURAN
Tagihan Jangka Panjang Penjualan Angsuran diklasifikasikan sebagai berikut:
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penandatangan Berita Acara Penjualan Angsuran Penandatangan Berita Acara Penjualan Angsuran B. SISTEM AKUNTANSI TAGIHAN JANGKA PANJANG- TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Sistem Akuntansi Tagihan Jangka Panjang-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian Daerah yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah.
a) Wali Kota; b) Kepala SKPKD; c) Pengelola Barang; d) Pejabat Penatausahaan Barang; e) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah; f) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah; g) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; h) Pengurus Barang.
a) Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); b) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); c) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan Tagihan Penjualan Angsuran xxx Aset Lain-lain xxx Reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo tahun berikutnya Reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo tahun berikutnya Tidak ada pencatatan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang xxx Tagihan Penjualan Angsuran xxx Saat Pembayaran Saat Pembayaran Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang xxx d) Jurnal LRA; e) Jurnal LO; f) Buku Besar Subrincian Objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; g) Buku Besar Subrincian Objek Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; h) Buku Besar Subrincian Objek Lain-lain PAD Yang Sah-LO.
a) Yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bendahara Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pada saat diketahui adanya kekurangan kas Pada saat diketahui adanya kekurangan kas Tidak ada pencatatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pada saat ditandatangani SKTJM/SKP2K Pada saat ditandatangani SKTJM/SKP2K Tidak ada pencatatan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah xxx Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO xxx Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang jatuh tempo tahun berikutnya Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang jatuh tempo tahun berikutnya Tidak ada pencatatan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah xxx Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah xxx Saat pembayaran Saat pembayaran Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah xxx Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah xxx b) Yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pada saat diketahui adanya kehilangan misal aset tetap berdasarkan surat kehilangan Pada saat diketahui adanya kehilangan misal aset tetap berdasarkan surat kehilangan Tidak ada pencatatan Aset Lain-lain xxx Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Peralatan dan Mesin xxx Pada saat pengalihan Aset Lain-Lain kepada SKPKD Pada saat pengalihan Aset Lain-Lain kepada SKPKD Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Aset Lain-lain xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pada saat menerima pengalihan Aset Lain-Lain dari SKPD Pada saat menerima pengalihan Aset Lain-Lain dari SKPD Tidak ada pencatatan Aset Lain-lain xxx RK SKPD xxx Pada saat keputusan TGR, ditandatangani SKTJM/SKP2K dan penghapusan Aset Pada saat keputusan TGR, ditandatangani SKTJM/SKP2K dan penghapusan Aset Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Tidak ada pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah xxx Aset Lain-lain xxx Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang jatuh tempo tahun berikutnya Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang jatuh tempo tahun berikutnya Tidak ada pencatatan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah xxx Tuntutan Ganti Kerugian Daerah xxx Saat pembayaran Saat pembayaran Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah xxx Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah xxx C. SISTEM AKUNTANSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA-SEWA
a) Wali Kota; b) Pengelola Barang; c) Pejabat Penatausahaan Barang/Kepala SKPKD; d) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; e) PPK SKPKD; f) PPK SKPD; g) Pihak Penyewa; h) Pengurus Barang.
a) Surat Usulan Pemanfaatan Aset Tetap pada Pengguna Barang untuk disewakan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang; b) Surat Persetujuan Pengelola Barang untuk pemanfaatan aset tetap dalam bentuk sewa; c) Jurnal LRA; d) Jurnal LO; e) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap; f) Buku Besar Subrincian Objek Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Sewa; g) Buku Besar Subrincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap; h) Buku Besar Subrincian Objek Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Aset tetap pada pengguna barang diserahkan kepada pengelola BMD untuk selanjutnya disewakan Aset tetap pada pengguna barang diserahkan kepada pengelola BMD untuk selanjutnya disewakan Tidak ada pencatatan Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan xxx RK SKPD xxx Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Pihak Ketiga-Sewa Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Kemitraan Pihak Ketiga-Sewa Tidak ada pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan xxx Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx Saat pembayaran sewa 2 hari sebelum perjanjian Saat pembayaran sewa 2 hari sebelum perjanjian Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx Pengakuan Pendapatan pada akhir periode pelaporan Pengakuan Pendapatan pada akhir periode pelaporan Tidak ada pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka xxx D. SISTEM AKUNTANSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA KERJA SAMA PEMANFAATAN
Sistem Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerja Sama Pemanfaatan digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
a) Wali Kota; b) Pengelola Barang; c) Pejabat Penatausahaan Barang/Kepala SKPKD; d) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; e) PPK SKPKD; f) PPK SKPD; g) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan; h) Pengurus Barang.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Penghentian Transaksi Sewa Penghentian Transaksi Sewa Tidak ada pencatatan Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk selanjutnya dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk selanjutnya dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan Tidak ada pencatatan Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx RK SKPD xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Kemitraan Pihak Ketiga Kerja Sama Pemanfaatan Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan Tidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Saat pembayaran kontribusi tetap Saat pembayaran kontribusi tetap Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx E. SISTEM AKUNTANSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA-BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA (BGS/BSG)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun Serah Guna (BSG) adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Saat pembayaran pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan Saat pembayaran pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx Penggunaan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Kerja Sama Pemanfaatan untuk operasional SKPD Penggunaan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Kerja Sama Pemanfaatan untuk operasional SKPD Tidak ada pencatatan Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx
a) Wali Kota; b) Pengelola Barang; c) Pejabat Penatausahaan Barang/Kepala SKPKD; d) Mitra Bangun Guna Serah; e) Pengurus Barang.
a) Surat Permohonan dari Pengguna Barang tentang kebutuhan agunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; b) Surat permohonan pemanfaatan aset tetap dalam bentuk bangun guna serah dari Pengelola kepada Wali Kota; c) Pemilihan Mitra BGS/BSG; d) SK Wali Kota penetapan Mitra BGS/BSG dan besaran konstribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG; e) Surat Perjanjian Bangun Guna Serah; f) Berita Acara Serah Terima Aset Bangun Guna Serah dari Mitra Bangun Guna Serah kepada Wali Kota; g) Jurnal LRA; h) Jurnal LO; i) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tetap; j) Buku Besar Subrincian Objek Kemitraan Pihak Ketiga-BGS; k) Buku Besar Subrincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap; l) Buku Besar Subrincian Objek Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga-BGS.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya untuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya untuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Tanah xxx
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk selanjutnya untuk Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna Aset tetap pada Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola BMD untuk selanjutnya untuk Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna Tidak ada pencatatan Tanah xxx RK SKPD xxx Reklasifikasi ke Kemitraan PIhak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Reklasifikasi ke Kemitraan PIhak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Tidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Tanah xxx Pembayaran Kontribusi Pembayaran Kontribusi Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx BAST Setelah Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berakhir BAST Setelah Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berakhir Tanah xxx Gedung dan Bangunan xxx Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx F. SISTEM AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
a) Goodwill Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. b) Lisensi dan Frenchise Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. c) Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan. d) Hak Paten Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. e) Software Digunakan untuk mencatat software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. f) Kajian Digunakan untuk mencatat suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB. g) Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya Digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. h) Aset Berwujud Dalam Pengerjaan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan yaitu pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset- work inprogress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. i) Aset Tidak Berwujud Lainnya Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan ATB yang dapat diklasifikasikan ke dalam ATB nomor 1 sampai dengan 9.
a) Pengelola Barang; b) Pejabat Penatausahaan Barang; c) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; d) Bendahara Pengeluaran; e) Pengurus Barang.
a) Bukti Perolehan Goodwill; b) Sertifikat Lisensi; c) Perjanjian Franchise; d) Sertifikat Hak Cipta; e) Sertifikat Paten; f) BAST Software; g) BAST DED; h) BAST Kajian; i) Jurnal LRA; j) Jurnal LO; k) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Modal Aset Lainnya; l) Buku Besar Subrincian Objek Belanja Barang dan Jasa-Jasa Konsultansi; m) Buku Besar Subrincian Objek Aset Tak Berwujud; n) Buku Besar Subrincian Objek Amortisasi.
a) Pencatatan Penambahan Aset Tak Berwujud Penambahan Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Perolehan Goodwill Perolehan Goodwill Tidak ada pencatatan Goodwill xxx RK PPKD xxx Perolehan Lisensi dan Franchaise/Hak Cipta/Paten Perolehan Lisensi dan Franchaise/Hak Cipta/Paten Belanja Modal xxx Aset Tidak Berwujud xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Perolehan Software/ Kajian/ATB Dalam Pengerjaan melalui Belanja Barang dan Jasa-Jasa Konsultan Perolehan Software/ Kajian/ATB Dalam Pengerjaan melalui Belanja Barang dan Jasa-Jasa Konsultan Belanja Jasa xxx Aset Tidak Berwujud xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Penerimaan ATB dari Hibah Penerimaan ATB dari Hibah Tidak ada pencatatan Aset Tidak Berwujud xxx Pendapatan Hibah xxx b) Pencatatan Pengurangan Aset Tak Berwujud Pengurangan ATB dapat dirinci dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian penggunaan ATB Penghentian penggunaan ATB Tidak ada pencatatan Aset Lain-lain xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Aset Tidak Berwujud xxx Penghapusan ATB Penghapusan ATB Tidak ada pencatatan Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Aset Lain-lain xxx Pemberian Hibah Pemberian Hibah Tidak ada pencatatan Beban Hibah Barang xxx Aset Lain-lain xxx Penyerahan ke Pengelola Barang Penyerahan ke Pengelola Barang Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Aset Tidak Berwujud xxx
a) Pencatatan Penambahan Aset Tak Berwujud. Penambahan Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penerimaan ATB dari Hibah Penerimaan ATB dari Hibah Tidak ada pencatatan Aset Tidak Berwujud xxx Pendapatan Hibah xxx Penerimaan dari Pengguna Barang Penerimaan dari Pengguna Barang Aset Tidak Berwujud xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx RK SKPD xxx b) Pencatatan pengurangan Aset Tak Berwujud. Pengurangan ATB di SKPKD dilakukan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian penggunaan ATB Penghentian penggunaan ATB Tidak ada pencatatan Aset Lain-lain xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Aset Tidak Berwujud xxx Penghapusan ATB Penghapusan ATB Tidak ada pencatatan Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Aset Lain-lain xxx Pemberian Hibah Pemberian Hibah Tidak ada pencatatan Beban Hibah Barang xxx Aset Lain-lain xxx Penyerahan ke SKPD Lain Penyerahan ke SKPD Lain Tidak ada pencatatan RK SKPD xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Aset Tidak Berwujud xxx G. SISTEM AKUNTANSI ASET LAIN-LAIN
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. H al ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Aset Rusak Berat/Usang Digunakan untuk mencatat aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang; b) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.
a) Pengelola Barang; b) Pejabat Penatausahaan Barang/Kepala SKPKD; c) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang; d) Pejabat Penatausahaan Keuangan; e) Pengurus Barang.
a) Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Aset Tetap oleh Pembantu Pengelola BMD; b) Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Aset Tetap oleh Pengguna Barang; c) Surat Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; d) Surat Keputusan Wali Kota tentang penghapusan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat; e) Berita Acara Pemusnahan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat; f) Berita Acara Serah Terima Aset Tetap untuk Penjualan/Tukar Menukar/ Hibah/Penyertaan Modal; g) Surat Keputusan Pengelola BMD tentang penghapusan persediaan dalam kondisi kedaluwarsa, usang atau rusak berat; h) Berita Acara Pemusnahan Persediaan dalam kondisi kedaluwarsa, usang atau rusak berat; i) Surat Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Penagihan atas Piutang Daerah dalam kondisi macet; j) Surat Keputusan Pengelola BMD tentang penghapusan Aset Tak Berwujud yang sudah tidak ada manfaatnya lagi; k) Berita Acara Serah Terima ATB yang dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Daerah.
Penambahan Aset Lain-lain antara lain berasal dari: a) Pencatatan penambahan Aset Lain-lain pada SKPD dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat dan akan dimusnahkan atau dihapuskan Penghentian Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat dan akan dimusnahkan atau dihapuskan Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Penghentian persediaan karena daluwarsa, usang atau rusak berat dan diusulkan untuk dimusnahkan atau dihapuskan Penghentian persediaan karena daluwarsa, usang atau rusak berat dan diusulkan untuk dimusnahkan atau dihapuskan Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Barang Pakai Habis. xxx Penghentian Aset Tak Berwujud dalam yang sudah tidak ada manfaatnya lagi dan diusulkan untuk dihapuskan Penghentian Aset Tak Berwujud dalam yang sudah tidak ada manfaatnya lagi dan diusulkan untuk dihapuskan Tidak ada pencatatan Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Aset Tidak Berwujud xxx Penghentian Aset Tak Berwujud yang akan dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Daerah (Diserahkan kepada Pengelola Barang) Penghentian Aset Tak Berwujud yang akan dipindahtanganka n dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Daerah (Diserahkan kepada Pengelola Barang) Tidak ada pencatatan RK PPKD xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx Aset Tidak Berwujud xxx b) Contoh pencatatan pengurangan Aset Lain-lain pada SKPD dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Surat Keputusan Wali Kota tentang penghapusan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat Surat Keputusan Wali Kota tentang penghapusan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat Tidak ada pencatatan Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Aset Lain-Lain xxx Berita Acara Pemusnahan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat Berita Acara Pemusnahan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat Tidak ada pencatatan Ekuitas xxx Aset Lain-Lain xxx
a) Penyerahan Aset Tetap dari Pengguna Barang berupa Tanah dan/atau bangunan yang akan dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal. b) Penghentian aset tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang berupa Tanah dan/atau bangunan yang akan dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal. 1) Pencatatan Penambahan Aset Lain-lain pada SKPKD dilakukan sebagai berikut: 2) Pengurangan Aset Lain-lain pada Pejabat Penatausahaan Barang dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian DebetKredit Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Penjualan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Penjualan Tidak ada pencatatan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan xxx Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO xxx Aset Lain-lain xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penghentian Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Daerah Penghentian Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipindahtangan kan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Daerah Tidak ada pencatatan Aset Lain-lain xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Gedung dan Bangunan xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Tukar Menukar Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Tukar Menukar Tidak ada pencatatan Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Aset Lain-lain xxx Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Hibah Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Hibah Tidak ada pencatatan Beban Hibah xxx Aset Lain-lain xxx Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Penyertaan Modal Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang ada pada Pejabat Penatausahaan Barang untuk Penyertaan Modal Penyertaan Modal xxx Aset Lain-lain xxx Surat Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Aset Tetap yang ada pada Pembantu Pengelola Barang Surat Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Aset Tetap yang ada pada Pembantu Pengelola Barang Ekuitas xxx Aset Lain-lain xxx Berita Acara Pemusnahan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat yang ada pada Pembantu Pengelola BMD Berita Acara Pemusnahan Aset Tetap dalam kondisi usang atau rusak berat yang ada pada Pembantu Pengelola BMD Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Ekuitas xxx Aset Lain-lain xxx H. SISTEM AKUNTANSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
a) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; b) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa; c) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan; d) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); e) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
a) Pejabat Penatausahaan Barang; b) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan; d) Pengurus Barang.;
a) Daftar BMD dalam bentuk Kemitraan Dengan Pihak Ketiga; b) Bukti Memorial yang memuat informasi nilai penyusutan yang harus dicatat; c) Jurnal LO; d) Buku Besar Subr incian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga; e) Buku Besar Subrincian Objek Beban Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga; f) Laporan Operasional.
a) Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa Pada Tahun Pertama. Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada saat tahun pertama diberlakukan ketentuan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yaitu: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx b) Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa Pada Tahun Berjalan. Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada tahun berjalan dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan dan diakui sebagai Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa yang menambah Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx
a) Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saat Tahun Pertama, diberlakukan ketentuan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yaitu: b) Pencatatan Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerja sama Pemanfaatan pada Tahun Berjalan. Pencatatan Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerja sama Pemanfaatan pada tahun berjalan dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan dan diakui sebagai Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerja sama Pemanfaatan yang menambah Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Tidak ada pencatatan Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx BAB XXIII SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Daerah. Kewajiban pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang- undangan. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: A. Kewajiban Jangka Pendek
B. Kewajiban Jangka Panjang
Sistem Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dapat diuraikan sebagai berikut: A. Sistem Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Utang Taspen; 2) Utang Iuran Jaminan Kesehatan; 3) Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja; 4) Utang Iuran Jaminan Kematian; 5) Utang PPh Pusat; a) Utang PPh 21; b) Utang PPh 22; c) Utang PPh 23; d) Utang PPh 25; 6) Utang PPN Pusat; 7) Utang Taperum; 8) Utang Iuran Wajib Pegawai. b) Utang Bunga. Utang Bunga adalah utang yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa Utang kepada Pemerintah, Utang kepada LKB, Utang kepada LKBB dan Utang kepada Masyarakat. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat- surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur. c) Utang Pinjaman Jangka Pendek. Utang Pinjaman Jangka Pendek adalah penerimaan hutang dari pihak lain antara lain Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Utang Pinjaman melalui BLUD yang waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Utang Pinjaman Jangka Pendek diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah; 2) Utang Pinjaman dari Lembaga Keuagan Bank (LKB); 3) Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); 4) Utang Pinjaman melalui BLUD. d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Pusat; 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB); 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat; 5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD. e) Pendapatan Diterima Dimuka. Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah Daerah. Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka antara lain berasal dari penerimaan retribusi Daerah atas layanan barang dan jasa yang belum dilakukan dan pembayaran sewa aset Daerah yang diterima di muka sebelum layanan jasa diberikan. Klasifikasi Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut: 1) Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III; 2) Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari Pihak III; 3) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah; 4) Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya. f) Utang Belanja. Utang Belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya. Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Utang Belanja diklasifikasikan menjadi: 1) Utang Belanja Pegawai; 2) Utang Belanja Barang dan Jasa; 3) Utang Belanja Bunga; 4) Utang Belanja Subsidi; 5) Utang Belanja Hibah; 6) Utang Belanja Modal Tanah; 7) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 8) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 9) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 10) Utang Belanja Aset Tetap Lainnya; 11) Utang Belanja Tidak Terduga; 12) Utang Belanja Bagi Hasil; 13) Utang Belanja Bantuan Keuangan; 14) Utang Belanja Bantuan Sosial; 15) Utang Belanja Lain-lain. g) Utang Jangka Pendek lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain adalah utang yang tidak bisa dikategorikan dalam klasifikasi Utang Jangka Pendek yang telah disebutkan di atas. Klasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah: 1) Utang Kelebihan Pembayaran PAD; 2) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer; 3) Utang Kelebihan Pembayaran Hibah.
a) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah; b) Kepala SKPD; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; d) Bendahara Pengeluaran; e) Bendahara Penerimaan; f) Pihak Ketiga.
a) Bukti Pengeluaran Kas dan dokumen pendukungnya; b) Surat Setoran Pajak (SSP;) c) Surat Setoran Bukan Pajak; d) Surat Perjanjian Pinjaman; e) DPA; f) SPP/SPM/SP2D LS; g) Bukti Pengeluaran Kas dan dokumen pendukung; h) Bukti Memorial; i) Buku Kas Umum; j) Jurnal LRA; k) Jurnal LO; l) Buku Besar Subrincian Objek; m) Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pajak; n) Buku Penerimaan dan Pengeluaran Bukan Pajak.
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). SKPD melakukan pencatatan Utang PFK yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran antara lain PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN selanjutnya mencatat penyetorannya ke Kas Negara. Pencatatan yang dilakukan oleh SKPD adalah sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Pemungutan Saat Pemungutan Tidak ada Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Utang PFK xxx Saat Penyetoran Saat Penyetoran Tidak ada Pencatatan Utang PFK xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx b) Utang Bunga. SKPD tidak melakukan pencatatan Utang Bunga karena merupakan transaksi SKPKD. c) Utang Pinjaman Jangka Pendek. SKPD tidak melakukan pencatatan Utang Pinjaman Jangka Pendek karena merupakan transaksi SKPKD. d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. SKPD tidak melakukan pencatatan Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang karena merupakan transaksi SKPKD. e) Pendapatan Diterima Dimuka. Pencatatan terkait dengan Pendapatan Diterima Dimuka pada SKPD dilakukan atas penerimaan kas terkait dengan pendapatan yang dilakukan sebelum pemberian layanan atas barang dan jasa dilakukan oleh SKPD antara lain dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penerimaan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah Penerimaan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Hasil Penjualan Alat Angkutan- LRA xxx Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah xxx Saat Penetapan Pemenang Lelang Saat Penetapan Pemenang Lelang Tidak ada Pencatatan Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan xxx Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO xxx Pembayaran Kekurangan Lelang Pembayaran Kekurangan Lelang Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Hasil Penjualan Alat Angkutan- LRA xxx Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah xxx Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan xxx f) Utang Belanja. Pencatatan terkait Utang Belanja pada SKPD dilakukan pada saat SKPD mempunyai kewajiban yang belum dapat diselesaikan sampai akhir periode pelaporan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
g) Utang Jangka Pendek lainnya. SKPD mencatat pengakuan Sub Rincian Obyek Utang Jangka Pendek Lainnya yang dimiliki oleh SKPD. Pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dilakukan pada tahun berjalan dicatat mengurangi pendapatan terkait, sedangkan pengembalian kelebihan pembayaran setelah tahun anggaran berakhir dibayarkan melalui Belanja Tidak Terduga dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). SKPKD selaku BUD melakukan pencatatan Utang PFK saat menerima potongan Utang PFK atas belanja yang dibayar dengan mekanisme SP2D LS. Utang PFK yang dipungut oleh BUD antara lain yaitu PPh 21 (Gaji), PPh 22, PPh 23, Iuran BPJS Kesehatan, Taperum dan Iuran Wajib Pensiun dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Pemungutan Saat Pemungutan Tidak ada Pencatatan Kas di Kas Daerah xxx Utang PFK xxx b) Utang Bunga. SKPKD melakukan pencatatan penambahan Utang Bunga pada saat pembayaran bunga jatuh tempo, namun belum dibayar oleh Pemerintah Daerah, dan mencatat pengurangan Utang Bunga saat pembayaran dilakukan dengan mekanisme SP2D LS dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Saat Jatuh Tempo Saat Jatuh Tempo Tidak ada Pencatatan Beban Bunga xxx Utang Bunga xxx Saat Pembayaran Saat Pembayaran Belanja Bunga Utang Bunga xxx Estimasi Perubahan SAL Kas di Kas Daerah xxx c) Utang Pinjaman Jangka Pendek. SKPKD melakukan pencatatan Utang Pinjaman Jangka Pendek ketika merealisasikan Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan perjanjian Pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan pada saat pinjaman jatuh tempo dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penerimaan Pinjaman Penerimaan Pinjaman Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Utang Pinjaman Daerah-Jangka Pendek xxx Pembayaran saat jatuh tempo Pembayaran saat jatuh tempo Pengeluaran Pembiayaan Utang Pinjaman Daerah-Jangka Pendek xxx Estimasi Perubahan SAL Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Saat Penyetoran Saat Penyetoran Tidak ada Pencatatan Utang PFK xxx Kas di Kas Daerah xxx d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. SKPKD melakukan pencatatan penambahan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang pada saat akhir periode pelaporan dengan menggunakan dokumen Bukti Memorial yang dibuat mengacu pada Perjanjian Pinjaman Utang Jangka Panjang dan skedul pembayaran dengan dengan pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Akhir Periode Pelaporan Akhir Periode Pelaporan Tidak ada Pencatatan Utang Jangka Panjang xxx Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx Saat Pembayaran Pokok Utang Saat Pembayaran Pokok Utang Pengeluaran Pembiayaan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx Estimasi Perubahan SAL Kas di Kas Daerah xxx e) Pendapatan Diterima Dimuka. SKPKD mencatat transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sesuai dengan transaksi yang ada pada SKPKD f) Utang Belanja. Pencatatan terkait Utang Belanja pada SKPKD dilakukan saat SKPKD mempunyai kewajiban yang belum dapat diselesaikan sampai akhir periode pelaporan dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pengakuan Kekurangan Belanja Pengakuan Kekurangan Belanja Tidak ada Pencatatan Beban Belanja xxx Utang Belanja xxx g) Utang Jangka Pendek Lainnya. SKPKD mencatat Utang Kelebihan Pembayaran atas transaksi Pendapatan di SKPKD dan pembayaran atas pengembalian setelah tahun anggaran berakhir melalui Belanja Tak Terduga dengan contoh pencatatan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
a) Utang kepada Pemerintah Pusat. Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang berasal dari Pemerintah Pusat dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri; 2) Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri; 3) Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan. b) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB). Kewajiban Jangka Panjang Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank merupakan utang jangka panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan Bank dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN; 2) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD; 3) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta. c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan utang jangka panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN; 2) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD; 3) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta; d) Utang kepada Masyarakat. Pinjaman Daerah dari Masyarakat adalah pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal yaitu Obligasi Daerah.
a) DPRD; b) Wali Kota; c) Pemberi Pinjaman; d) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
a) Dokumen-dokumen dalam usulan Pinjaman Daerah; b) Persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang; c) Perjanjian Pinjaman; d) STS atau Nota Kredit Penerimaan Pinjaman; e) Rekening Koran Kas Daerah; f) Buku Kas Umum; g) Jurnal LRA; h) Jurnal LO/Neraca; i) Buku Besar Subrincian Objek.
Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penerimaan Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat Penerimaan Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kasda xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Utang Jangka Panjang xxx Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar Pinjaman Daerah Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar Pinjaman Daerah Tidak ada Pencatatan Utang Jangka Panjang xxx Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx Saat Pembayaran Pokok Pinjaman Saat Pembayaran Pokok Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx Estimasi Perubahan SAL Kas di Kas Daerah xxx BAB XXIV SISTEM AKUNTANSI EKUITAS Sistem Akuntansi Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut: A. Sistem Akuntansi Ekuitas
a) Ekuitas: 1) Ekuitas; 2) Surplus/Defisit-LO. b) Ekuitas SAL: 1) Estimasi Pendapatan; 2) Estimasi Penerimaan Pembiayaan; 3) Apropriasi Belanja; 4) Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan; 5) Estimasi Perubahan SAL. c) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan: RK PPKD.
a) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah; b) Kepala SKPD; c) Pejabat Penatausahaan Keuangan.
Contoh pencatatan adalah sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
Contoh pencatatan adalah sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis: a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. B. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan adalah sebagai berikut:
C. Dokumen dan Catatan Terkait Dokumen dan catatan terkait dalam Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan yaitu:
D. Pencatatan di SKPD Pencatatan yang dilakukan oleh SKPD terkait dengan Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan adalah pencatatan koreksi yang terjadi pada SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. Ilustrasi: Pengembalian Pendapatan yang diterima pada tahun yang bersangkutan karena terjadi kesalahan penghitungan oleh SKPD. Pencatatan koreksi dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penerimaan Pendapatan Pembentukan Dana Cadangan Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Penyetoran ke Rekening Kas Daerah RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pengembalian Kelebihan Pembayaran di Tahun Berjalan Pengembalian Kelebihan Pembayaran di Tahun Berjalan Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx b) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya Laporan Keuangan Belum Diterbitkan. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Ilustrasi: Terjadi pengembalian belanja tahun lalu. Pencatatan atas koreksi dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan semula Pencatatan semula Belanja LRA xxx Beban LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Koreksi atas Kelebihan pembayaran Belanja Koreksi atas Kelebihan pembayaran Belanja Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Belanja LRA xxx Beban LO xxx c) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya Laporan Keuangan Telah Diterbitkan. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain- lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Ilustrasi: Terjadi pengembalian belanja tahun lalu. Pencatatan koreksi dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan semula Pencatatan semula Belanja LRA xxx Beban LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Koreksi atas Kelebihan pembayaran Belanja Koreksi atas Kelebihan pembayaran Belanja Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pendapatan LRA xxx Ekuitas xxx Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Pencatatan atas koreksi dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Awal Pencatatan Awal Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Penyetoran ke Rekening Kas Daerah RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pengembalian Kelebihan Pembayaran Setelah Laporan Keuangan Terbit Pengembalian Kelebihan Pembayaran Setelah Laporan Keuangan Terbit Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pendapatan dari pengembalian xxx Pendapatan dari Pengembalian xxx
Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Semula Pencatatan Semula Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx Pencatatan Koreksi Pencatatan Koreksi Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx RK PPKD xxx Pencatatan atas kelebihan pencatatan belanja dengan menggunakan UP/GU. Pencatatan atas koreksi dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Semula Pencatatan Semula Belanja LRA xxx Persediaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pencatatan Koreksi Pencatatan Koreksi Belanja LRA xxx Persediaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Belanja LRA xxx Persediaan xxx E. Pencatatan di SKPKD
a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Penerimaan Pendapatan Penerimaan Pendapatan Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx Pengembalian Kelebihan Pembayaran di Tahun Berjalan Pengembalian Kelebihan Pembayaran di Tahun Berjalan Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Laporan keuangan belum diterbitkan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Semula Pencatatan Semula Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Koreksi atas kelebihan pembayaran belanja Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx c) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Laporan keuangan telah diterbitkan Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Semula Pencatatan Semula Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Koreksi atas kelebihan pembayaran belanja Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Awal Pencatatan Awal Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD Tidak melakukan pencatatan karena merupakan transaksi SKPD Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Penyetoran ke Rekening Kas Daerah Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx Pengembalian Kelebihan Pembayaran Setelah Laporan Keuangan Terbit Pengembalian Kelebihan Pembayaran Setelah Laporan Keuangan Terbit Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx
Pencatatan atas koreksi tersebut dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Semula Pencatatan Semula Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx Pencatatan Koreksi Pencatatan Koreksi Pendapatan LRA xxx Pendapatan LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pencatatan atas koreksi kelebihan pencatatan dilakukan sebagai berikut: Jurnal LRA Jurnal LO/Neraca Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit Pencatatan Semula Pencatatan Semula Belanja LRA xxx Beban LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Pencatatan Koreksi Pencatatan Koreksi Belanja LRA xxx Beban LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Kas di Kas Daerah xxx Belanja LRA xxx Beban LO xxx BAB XXVI SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN A. UMUM Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni;
B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI Kertas kerja (worksheet) konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. Kode Akun Nama Akun Neraca Saldo SKPD A Neraca Saldo SKPD B Neraca Saldo SKPD dst Neraca Saldo PPKD Jurnal Eliminasi Neraca Saldo PEMDA D K D K D K D K D K D K Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3 bagian yaitu:
SKPKD (sebagai Konsolidator) SKPD (sebagai Entitas Akuntansi) SKPKD (dalam fungsi sebagai Entitas Akuntansi) LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
a) Worksheet LRA Gabungan Kode Akun Nama Akun SKPD A SKPD B SKPKD (GABUNGAN) PEMDA A R A R A R A R 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx 4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx 4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4.2 PENDAPATAN TRANSFER xxx xxx xxx xxx 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat xxx xxx xxx xxx 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah xxx xxx xxx xxx 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH xxx xxx xxx xxx 4.3.1 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx 4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan xxx xxx xxx xxx xxx xxx JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5 BELANJA 5.1. BELANJA OPERASI xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.1.1 Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.1.3 Belanja Bunga xxx xxx xxx xxx 5.1.5 Belanja Hibah xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.2. BELANJA MODAL xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.2.1 Belanja Modal Tanah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA xxx xxx xxx xxx 5.3.1 Belanja Tidak Terduga xxx xxx xxx xxx 5.4. Belanja Transfer xxx xxx xxx xxx 5.4.1 Belanja Bagi Hasil xxx xxx xxx xxx 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan xxx xxx xxx xxx JUMLAH BELANJA xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Surplus/Defisit xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN xxx xxx xxx xxx 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya xxx xxx xxx xxx Kode Akun Nama Akun SKPD A SKPD B SKPKD (GABUNGAN) PEMDA A R A R A R A R 6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah xxx xxx xxx xxx 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN xxx xxx xxx xxx 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah xxx xxx xxx xxx 6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo xxx xxx xxx xxx JUMLAH PEMBIAYAAN xxx xxx xxx xxx Pembiayaan Netto xxx xxx xxx xxx Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA) xxx xxx xxx xxx Ket. A = Anggaran R = Realisasi b) Worksheet LO Gabungan Kode Akun Nama Akun SKPD A SKPD B SKPKD (GABUNGAN) PEMDA KEGIATAN OPERASIONAL 7 PENDAPATAN DAERAH-LO 7.1. Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx 7.1.1 Pendapatan Pajak Daerah- LO xxx xxx 7.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO xxx xxx 7.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO xxx xxx 7.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO xxx xxx xxx 7.2 Pendapatan Transfer xxx xxx 7.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat xxx xxx 7.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah xxx xxx 7.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah xxx xxx 7.3.1 Pendapatan Hibah-LO xxx xxx 7.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-LO xxx xxx JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 8 BEBAN DAERAH 8.1 Beban Operasi xxx xxx xxx xxx 8.1.1 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx 8.1.2 Beban Barang dan Jasa xxx xxx xxx xxx 8.1.3 Beban Bunga xxx xxx 8.1.5 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx 8.1.6 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx 8.1.7 Beban Penyisihan Piutang xxx xxx xxx xxx 8.1.8 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx 8.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi xxx xxx xxx 8.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx 8.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx Kode Akun Nama Akun SKPD A SKPD B SKPKD (GABUNGAN) PEMDA 8.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi xxx xxx xxx 8.2.6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud xxx xxx xxx 8.3 Beban Transfer xxx xxx 8.3.1 Beban Bagi Hasil xxx xxx 8.3.2 Beban Bantuan Keuangan xxx xxx JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx Surplus/Defisit Operasi xxx xxx xxx xxx KEGIATAN NONOPERASIONAL 7.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pel epasan Aset Non Lancar- LO xxx xxx 8.5.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pel epasan Aset Non Lancar- LO xxx xxx Surplus/Defisit Kegiatan Nonoperasional xxx xxx xxx xxx Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa xxx xxx xxx xxx POS LUAR BIASA 8.4 Beban Tak Terduga xxx xxx 8.4.1 Beban Tak Terduga xxx xxx SURPLUS/DEFISIT-LO xxx xxx xxx xxx c) Worksheet Neraca Gabungan Kode Akun Nama Akun SKPD A SKPD B SKPKD ELIMINASI (GABUNGAN) PEMDAD K 1 ASET 1.1 Aset Lancar xxx xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx Kas di BLUD xxx xxx Kas Dana Kapitasi pada FKTP xxx xxx Kas Dana BOS xxx xxx Kas Lainnya xxx xxx Piutang Pendapatan Daerah xxx xxx Piutang Lain-lain xxx xxx xxx xxx Penyisihan Piutang (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) Persediaan xxx xxx xxx Aset Untuk Dikonsolidasikan-RK PPKD xxx xxx xxx 1.2 Investasi Jangka Panjang xxx xxx Investasi Non Permanen xxx xxx (Dana Bergulir (xxx) (xxx) Kode Akun Nama Akun SKPD A SKPD B SKPKD ELIMINASI (GABUNGAN) PEMDAD K Diragukan Tertagih) Investasi Permanen xxx xxx 1.3 Aset Tetap Tanah xxx xxx xxx Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx xxx xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (xxx) (xxx) (xxx) 1.4 Dana Cadangan xxx xxx 1.5 Aset Lainnya xxx xxx xxx JUMLAH ASET xxx xxx xxx xxx 2 KEWAJIBAN 2.1 Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx 2.2 Kewajiban Jangka Panjang xxx JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx xxx xxx 3 EKUITAS 3.1 Ekuitas xxx xxx xxx 3.2 Ekuitas SAL 3.3 Ekuitas Dikonsolidasikan – RK PPKD xxx xxx xxx JUMLAH EKUITAS xxx xxx xxx xxx JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xxx xxx xxx d) Jurnal Eliminasi Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- SKPD yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun reciprocal tersebut, baik di SKPD maupun di PPKD. Sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca PPKD tetap hidup. Untuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan menjurnal RK-PPKD di Debet dan RK-SKPD di Kredit. Uraian Debit Kredit Ekuitas Dikonsolidasikan - RK PPKD xxx Aset Dikonsolidasikan – RK SKPD xxx e) Jurnal Penutupan Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan SKPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan/ mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup. C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
Penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun- akun kode rekening 4 (Pendapatan–LRA), 5 (Belanja dan Transfer), dan 6 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan.
Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah:
Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 7 (Pendapatan-LO) dan 8 (Beban).
Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah. PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 No. URAIAN 20X1 20X0 1 Ekuitas Awal xxx xxx 2 Surplus Defisit - LO xxx xxx 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar xxx xxx 4 Koreksi Nilai Persediaan xxx xxx 5 Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx 6 Koreksi Ekuitas Lainnya xxx xxx 7 Ekuitas Akhir xxx xxx
1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 2) Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya; 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan: BAB I Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 1.3 Sistematika penulisan laporan keuangan Pemerintah Daerah BAB II Kondisi Umum, Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Kondisi umum 2.2 Ekonomi makro 2.3 Kebijakan keuangan 2.4 Indikator pencapaian target kinerja APBD BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah Daerah 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan BAB IV Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan Daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah 5.1 Rincian dari penjelasan pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.2 Rincian dari penjelasan Pos Laporan Perubahan SAL 5.3 Rincian dari penjelasan Pos Neraca 5.3.1 Aset 5.3.2 Kewajiban 5.3.3 Ekuitas 5.4 Rincian dari penjelasan Pos Laporan Operasional 5.4.1 Pendapatan-LO 5.4.2 Beban 5.4.3 Kegiatan Non Operasional 5.4.4 Pos Luar Biasa 5.5 Rincian dari penjelasan Pos Laporan Arus Kas 5.5.1 Arus kas dari Operasi 5.5.2 Arus kas dari Investasi Aset Nonkeuangan 5.5.3 Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.6 Rincian dari penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah. BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemerintah Daerah BAB VII Penutup WALI KOTA TOMOHON, ttd. CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, B. R. MAMBU, S.H., M.H. NIP. 19880626 201001 1 002
Membuka PDF…