DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup tuntutan ganti kerugian daerah, informasi kerugian daerah, tuntutan ganti kerugian, tuntutan ganti kerugian terhadap bendahara, kadaluarsa tuntutan ganti kerugian daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kata Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273)~
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten.tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia omor 4355):
0.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J av ·ab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7.Undang-Undang Nomor J 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, WALIKOTATOMOHON, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan I • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 201"+ tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ] 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5934):
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
13.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara-Republik Indonesia Tahun 2015 omor 2036):
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DE VAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON I O Menetapkan dan WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: PERATURAN DAER.AH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tomohon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 'alikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas sekretariat Daerah. sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, su rat berharga, dan barang. yang nyata dan pasti jumlahn: ·a sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
9.Tuntutan Gariti Kerugian terhadap Bendahara adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara. jika dalam kepengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Pegawai Nasional ' . Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repu blik Indonesia yang bekerja/ diserahi tu gas selain tugas bendahara.
11.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pernerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
12.Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas narna Daerah. menerima, menyimpan. dan membayar / menyerahkan uang a tau surat berharga a tau barang rnilik Daerah.
13.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah.
14.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menim bulkan Kerugian Daerah.
15.Pengampu adalah orang atau badan yang mernpun: ai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalarn segala hal cakap untuk bertindak dalarn hukum.
16.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17.Ahli Wans adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan ked udukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
18.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPJ,.N adalah tim yang diangkat oleh Walikota untuk menangani penyelesaian I' erugian Daera.h terhada.p Bendahara.
20.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim ~ ang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
21.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah . .ang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat pen) elesaian Kerugian Daerah.
22.Ex Officio yang selanjutnya disebut karena Jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan.
23.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Jang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabn}'a dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
24.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan K euangan Daerah dalam hal SI'TJM tidak mungkin diperoleh.
25.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuata.n hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
26.Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh walikota tentang pembebanan penggantian sernentara atas Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
27.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian 1 esempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
28.Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mernpunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap bendahara.
29.Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melav ·an hukum baik sengaja maupun lalai.

a.Tuntutan Ganti Kerugian; dan
b.Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara. BABnI INFORMASI KERUGlAN DAERAH Pasal 3 Informasi mengenai adanya Kerugian Daerah dapat diketahui dari:
a.h a sil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah;
b.aparat pengawasan internal pernerintah;
c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d.laporan tertulis yang bersangkutan:
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab:
f.informasi dari media massa dan/ atau media elektronik:
g.perhitungan ex officio; dan/ atau
h.pelapor secara tertu lis.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 4

{l} Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:

a.uang, surat berharga, dan/atau barang rnilik Daerah yang berada dalam penguasaanny a dari kemungkinan terjadinya l erugian Daerah; dan/ atau
b.uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 5

{ 1) Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah dapat rnenunjuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara untuk melakukan tu gas verifikasi terhadap inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan basil verifikasi sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1) dan avat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan se bagai beriku t:
1. a.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah: 1 . melaporkan kepada Walikota: dan
  1. 2.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah:
2. b.Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dilakukan u ntuk indikasi Kerugian oleh Kepala Perangkat Daerah y ang Daerah van a. b membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah:
3. c.untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh \ /alikota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3l disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh inforrnasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

( 1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilaksanakan oleh PPKD.

(2)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara ex-officio oleh Walikota.
(3)Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah . rang mernbidangi pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
(4)Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum kewenangan untuk rnenyelesaikan Kerugian dilakukan PPKD. Daerah, Daerah
(1)Dalam rangl a penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, PPKD membentuk TPKD.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh} hari kerja setelah dibentuk.
(3)Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun krono1ogis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah:
3. c.menghitungjumlah Kerugian Daerah:
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah: dan
5. e.me aporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.

Pasal 8

Bukti sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3) huruf b diperoleh melalui:

a.pengumpulan dokurnen pendukung; dan/atau
b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi rnelalui "a vancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibatj mengetab ui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 9

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 ayat (3) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 10

(1)Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPVD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
(2)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lamba 14 (ernpat belas] hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
(3)Dalam hal TPI'D menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada avat (2}. TP1-·o mernperbaiki hasi! pemeriksaan.
(4)Dalam hal TPKD menolak tanggapan dimaksud pada ayat {2), TPI'D tanggapan atau klarifikasi tersebut pemeriksaan. sebagaimana rnelampirkan dalam hasil r
(5)Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
(6)TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3), avat (4), dan ayat {5) kepada PPKD.

Pasal 11

(1)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) menyatakan bahwa:
1. a.kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukurn atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
2. b.kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (2} Laporan basil pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
3. a.pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
4. b.jumlah Kerugian Daerah.
(3)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang.

Pasal 12

PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (3) dan ayat (4) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (6). sebagai berikut:

a.menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b.tidak menyetujui laporan basil pemeriksaan.

Pasal 13

( 1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat { 1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

(2)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud da1am Pasal 10 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), segera menyarnpaikan laporan kepada PPKD.

Pasal 14

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dapat dilaksanakan melalui:

a.penerbitan SKTJM;
b.penerbitan SKP2KS; atau Majelis.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…