DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, tata cara penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, tat cara penyusunan propemperda di lingkungan DPRD, Propemperda, penetapan propemperda, daftar kumulatif terbuka, pengajuan rancangan perda di luar propemperda.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ~ Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA TOMOHON dan W ALIKOTATOMOHON MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan rl Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Tomohon.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama W alikota.
7.Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tomohon.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
12.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
14.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. ~
15.Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA dan PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris daerah untuk disarnpaikan kepada Kepala daerah sebagai pedoman dalarn penyusunan APBD.
16.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 1 7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian Iairrnya t~rha.da.p dipertanggungjawabkan secara yang dapat ilmiah mengenai suatu masalah tertentu pengaturan masalah tersebut dalarn suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Propemperda meliputi:

a.penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b.penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

BAB III

TATACARAPENYUSUNANPROPEMPERDADI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH

Pasal 3

(1)Walikota menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pimpinan Perangkat Daerah menyiapkan usulan judul Rancangan Perda yang akan dimasukan dalam bl Propemperda berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Pengusulan judul Rancangan Perda yang akan dimasukan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

( 1) Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Bagian Hukum melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkurigan Pemerintah Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penetapan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2)Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.
(4)Selain diikuti oleh pimpman Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(5)Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ a tau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) materi muatan; atau 3) kebutuhan.
(6)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) U diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan tambahan penjelasan dan/atau memberikan arahan terhadap basil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota dapat menugaskan Bagian Hukum untuk mengoordinasikan kembali konsepsi rancangan Propemperda dengan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa/ pengusul.

Pasal 6

( 1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2)Penetapan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD.
(3)Walikota menyampaikan basil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujub) hari setelah ditetapkan.

BAB IV

TATACARAPENYUSUNANPROPEMPERDADI LINGKUNGANDPRD

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Usulan daftar Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD.
(3)Usulan daftar Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana Ql dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
(4)Bapemperda dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat meminta masukan dari perguruan tinggi, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat.
(5)Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melaksanakan rapat Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD paling lambat 15 (lima belas) sebelum penetapan Propemperda dilingkungan DPRD.
(6)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Propemperda bersama Pemerintah Daerah.
(7)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain dilaporkan kepada pimpinan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat
(6), juga disampaikan kepada anggota yang mengusulkan.

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(2)Penetapan Propemperda di lingkungan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, diatur dalam Peraturan DPRD.ll, BABV PROPEMPERDA

Pasal 9

(1)Penyusunan Propernperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pernerintah Daerah.
(2)Penyusunan Propernperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRDmelalui Bapernperda.
(3)Pernbahasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelurn pengajuan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

(1)Propemperda sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) rnemuat daftar Rancangan Perda sesuai dengan matriks Propemperda.
(2)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemuat rencana pernbentukan Perda yang disusun berdasarkan skala prioritas, materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
(3)Materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), merupakan keterangan rnengenai konsepsi Rancangan Perda yang terdiri dari:
1. a.nama Rancangan Perda;
2. b.dasar hukurn pernbentukan Rancangan Perda;
3. c.latar belakang;
4. d.sasaran/tujuan yang akan diwujudkan;
5. e.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
6. f.jangkauan dan arah pengaturan; dan
7. g.keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/ a tau lnstansi lainnya. D.(
(4)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 11

(1)Propemperda disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda.
(2)Penetapan skala prioritas pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi Daerah pembantuan; dan dan tu gas
4. d.aspirasi masyarakat Daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…