Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2017
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
Peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKota Tomohon Tahun Anggaran 2016;
4286);
5233);
5679); Jt
4502);
4614);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
BAB II
1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDBerupa Laporan Keuangan Memuat:
2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 1V ......
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. l 7.465.978.965,00) dengan rincian sebagai beriku t : Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 673,633,027.327,00 Realisasi Rp. 656.167.048.362,00 Selisih kurang 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Dengan rincian sebagai beriku t : Anggaran Belanja Setelah Perubahan Realisasi Rp. (17.465.978.965,00) sejumlah (Rp. 96.204.016.454,00). Selisih kurang Rp. 717.163.269.909,00 Rp. 620.959.253.455,00 Rp. (96.204.016.454,00) 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 78.738.037.489,00 dengan rincian sebagai beriku t : Surplus/defisit setelah perubahan Realisasi Rp. Rp. (43.530.242.582,00) 35.207.794.907,00 Selisih Lebih Rp. 78.738.037.489,00 4) Tidak terdapat selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Realisasi Selisih Lebih Rp. Rp. 46.614.971.618,00 46.543.715.316,00 Rp. ( 71.256.302,00) 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp. (120.317.235,00) dengan rincian sebagai berikut:
6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp. 49.060.933,00 dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 43.530.242.582,00 Realisasi =R=p-'-. __ 4-'-'3'-'-.5"'--7"'--'9~·~30.c;...3=....c·-=-5~15~,~0-=-0 netto sejumlah Selisih Kurang Rp 49.060.933,00
Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: Jumlah Aset Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Rp. l.581.654.640.748,99 Rp. 8.524. 962. 792,69 Rp. l.573.129.677.956,30
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran men uru t urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 Rincian lapoaran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; ~ Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan; Lampiran I.5
laporan operasional; LPE; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m Lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
daftar dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang; daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Membuka PDF…