Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2021
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. BABI KETENTUANUMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
BAB II PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANAPBD
BAB II
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat:
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
1) penerimaan 2) pengeluaran 3} pembiayaan Netto Rp. 667.630.201.368,00 Rp. 657.722.536.985,00 Rp. 9.907.664.383,00 Rp. 3.017.237.896,40 Rp. 0,00 Rp. 3.017.237.896,40
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
1) anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 694.837.152.752,00 2) realisasi 3} selisih kurang Rp. 667.630.201.368,00 Rp. (27 .206.951.384,00)
1) anggaran belanja setelah perubahan Rp. 697.274.807.182,00 2) realisasi 3) selisih kurang Rp. 657.161.152.412,00 Rp. (40.113.654. 770,00)
1) anggaran belanja setelah perubahan 2) realisasi 3) selisih kurang Rp. Rp. 579.583.466,00 561.384.573,00 Rp. (18.198.893,00)
1) surplus/defisit setelah perubahan 2) realisasi 3) selisih lebih Rp. (3.017.237.896,00) Rp. 9.907.664.383,00 Rp. 12.924.902.279,00
1) anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.017 .237 .896,00 2) realisasi Rp. 3.017.237.896,40 3) selisih le bih Rp. 0,40_\l
1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 2) realisasi Rp. 0200 3) selisih Rp. 0,00
1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 3.017.237.896,00 2) realisasi Rp. 3.0l 7.237.896AO 3) selisih lebih Rp. 0,40
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :
1) koreksi nilai persediaan 2) selisih revaluasi aset tetap 3) koreksi ekuitas lainnya
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : ti-
1) Lampiran I.1 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; 2) Lampiran I.2 3) Lampiran I.3 4) Lampiran 1.4
Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.~ J. Lampiran X
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…