DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tomohon

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\L, ANGGARAN PENDAPATAN PELAKSANAAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN WALIKOTA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATOMOHON dan WALI KOTATOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Tomohon.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kata Tomohon.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon.
4.Wali Kota adalah Wa1i Kota Tomohon.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Tomohon yang bertanggungjawab kepada Wali Kota dan membantu Wali Kata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Palisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7.Daerah otoriom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh \l,. DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya clisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan clitetapkan dengan peraturan daerah.
12.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANAPBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan. \l,

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.pendapatan
b.belanja dan transfer
c.surplus/ defisit
d.pembiayaan 1) penerimaan 2) pengeluaran 3} pembiayaan Netto Rp. 667.630.201.368,00 Rp. 657.722.536.985,00 Rp. 9.907.664.383,00 Rp. 3.017.237.896,40 Rp. 0,00 Rp. 3.017.237.896,40

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (27.206.951.384,00} dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 694.837.152.752,00 2) realisasi 3} selisih kurang Rp. 667.630.201.368,00 Rp. (27 .206.951.384,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (40.113.654.770,00) dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran belanja setelah perubahan Rp. 697.274.807.182,00 2) realisasi 3) selisih kurang Rp. 657.161.152.412,00 Rp. (40.113.654. 770,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sejumlah Rp. (18.198.893,00) dengan rincian sebagai berikut.: 1) anggaran belanja setelah perubahan 2) realisasi 3) selisih kurang Rp. Rp. 579.583.466,00 561.384.573,00 Rp. (18.198.893,00)
d.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 12.924.902.279,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) surplus/defisit setelah perubahan 2) realisasi 3) selisih lebih Rp. (3.017.237.896,00) Rp. 9.907.664.383,00 Rp. 12.924.902.279,00
e.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 0,40 dengan rincian se bagai berikut : 1) anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.017 .237 .896,00 2) realisasi Rp. 3.017.237.896,40 3) selisih le bih Rp. 0,40_\l
f.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 2) realisasi Rp. 0200 3) selisih Rp. 0,00
g.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,40 dengan rincian se bagai berikut : 1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 3.017.237.896,00 2) realisasi Rp. 3.0l 7.237.896AO 3) selisih lebih Rp. 0,40

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan
c.sub total ( a - b )
d.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA)
e.sub total ( c + d )
f.koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya
g.lain - lain
h.saldo anggaran lebih akhir ( c + e + g ) Rp. 3.017.237.896,40 Rp. 3.017 .237.896AO Rp. 0,00 Rp. 12.924.902.279240 Rp. 12.924.902.279,40 Rp .. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 12.924. 902.279 ,40

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas Rp. l.656.677.247.890,22 Rp. 19.155.538.748,59 Rp. 1.637.521.709.141,63

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.jumlah pendapatan
b.jumlah beban Rp. 684.973.511.168,00 Rp. 639.753.063.818200lt, J
c.surplus/defisit dari operasi ( a - b}
d.jumlah surplus/ defisit dari kegiatan non operasional
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa ( c + d)
f.pas luar biasa
g.surplus/ defisit LO Rp. 45.220.44 7 .350,00 Rp. (2.486.612. 704, 16) Rp. 42.733.834.645,84 RQ. 0100 Rp. 42.733.834.645,84

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.saldo akhir kas di BUD Rp. 12.651.618.815,40
b.kas di Bendahara Penerimaan
c.kas di Bendahara Pengeluaran
d.kas di Bendahara FKTP
e.kasdi Bendahara Dana BOS
f.kas lainnya di Bendahara (Selain BUD)
g.saldo akhir kas Rp. 16.066.174,00 Rp. 0,00 Rp. 134.654.830,00 Rp. 201.198.797,00 Rp. 9.693.018,00 Rp. 13.013.231.634,40

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.ekuitas awal Rp. l.611.247.739.159,88 Rp. 42.733.834.645,84b. surplus/defisit -LO
c.dampak kumulatif perubahan ke bijakan/ kesalahan mendasar 1) koreksi nilai persediaan 2) selisih revaluasi aset tetap 3) koreksi ekuitas lainnya
d.ekuitas akhir Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. (16.459.864.664,09} Rp. 1.637.521.709.14 l ,63

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : ti-

a.Lampiran I 1) Lampiran I.1 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; 2) Lampiran I.2 3) Lampiran I.3 4) Lampiran 1.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
l.Lampiran IX Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.~ J. Lampiran X
k.Lampiran Xl
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…