DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan . . . SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
5.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7.Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana nonalam paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b.mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan krisis Pangan; dan
c.menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

(1)Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.produksi bahan Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya Pangan Daerah.
(3)Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
1. a.pola konsumsi;
2. b.kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
3. c.perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
4. d.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; dan
5. e.kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

a.pengadaan;
b.pengelolaan . . .
b.pengelolaan; dan
c.penyaluran.

Pasal 6

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
(2)Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(3)Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
(4)Dalam hal Gubernur Sulawesi Utara tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(2)Dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan.

Pasal 8

Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras, kualitas beras yang disediakan harus sesuai dengan standar kualitas beras yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara transparan dan akuntabel.
(2)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu Pangan di Daerah.
(3)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan Pangan.
(4)Penyedia bertanggung jawab menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikemas dengan baik dan disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang dapat dimobilisasi setiap waktu di seluruh wilayah Daerah.
(6)Dalam hal pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau belum dapat melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara mandiri, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
(2)Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
b.memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
c.memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan . . . SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
5.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7.Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana nonalam paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b.mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan krisis Pangan; dan
c.menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

(1)Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.produksi bahan Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya Pangan Daerah.
(3)Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
1. a.pola konsumsi;
2. b.kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
3. c.perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
4. d.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; dan
5. e.kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

a.pengadaan;
b.pengelolaan . . .
b.pengelolaan; dan
c.penyaluran.

Pasal 6

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
(2)Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(3)Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
(4)Dalam hal Gubernur Sulawesi Utara tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(2)Dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan.

Pasal 8

Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras, kualitas beras yang disediakan harus sesuai dengan standar kualitas beras yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara transparan dan akuntabel.
(2)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu Pangan di Daerah.
(3)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan Pangan.
(4)Penyedia bertanggung jawab menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikemas dengan baik dan disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang dapat dimobilisasi setiap waktu di seluruh wilayah Daerah.
(6)Dalam hal pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau belum dapat melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara mandiri, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
(2)Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a.memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
b.memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
c.memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan.