DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penghasilann Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan terkait pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD apabila pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan sementara atau berhalangan sementara dalam jangka waktu tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 WALIKOTA Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATOMOHON dan WALIKOTATOMOHON MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Tomohon.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD.
8.Fraksi adalah Fraksi pada DPRD.
9.Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan pembentukkannya.
10.Sekretariat DPRD adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11.Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan Daerah untuk menyediakan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD).
14.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
15.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
16.Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
17.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
18.Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat Daerah.
19.Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan AnggotaDPRD,terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan DPRD;
7. g.tunjangan komunikasi intensif;
8. h.tunjangan reses; dan
9. i.tunjangan alat kelengkapan lain.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD.
(3)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota;
2. b.Wakil Ketua DPRD sebesar 80°/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD;dan
3. c.AnggotaDPRDsebesar 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

( 1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.

(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10°/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangku tan.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang rep resen tasi yang bersangku tan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, dan/atau badan kehormatan.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Khusus.
(3)Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untukjabatan:
1. a.Ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen);
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5°/o (lima persen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4°/o (empat persen); dan
4. d.Anggota,sebesar 3% (tiga persen), dari tunjanganjabatan Ketua DPRD.
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain kepada pimpinan dan anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama Panitia Khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.

(2)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan AnggotaDPRD.

Pasal 9

(1)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Pemberian tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka efektifitas dalam menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan disesuaikan dengan pengelompokan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (Iima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 11

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…