DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tomohon

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Tomohon.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Tomohon.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tomohon.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang
14.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber- sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
15.Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16.Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.merumuskan gambaran umum kondisi Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan;
b.menjadi pedoman bagi seluruh PD dalam menyusun RKPD, Renstra PD, dan Renja PD dalam periode 2021 - 2026;
c.merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
d.menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2021 - 2026, dengan berpedoman pada RPJPD tahun 2005 - 2025;
e.menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2026; dan
f.menetapkan indikator kinerja PD dan indikator kinerja Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah periode 2021 - 2026.

Pasal 4

RPJMD merupakan:

a.penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
b.dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah secara berkesinambungan; dan
c.sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini memberikan gambaran kondisi umum Kota Tomohon yang mencakup 4 (empat) aspek:

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD, meliputi:
1. a.Bab I : Pendahuluan.
2. b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. c.Bab III : Gambaran Keuangan Daerah.
4. d.Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.
5. e.Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
6. f.Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
7. g.Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
8. h.Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. i.Bab IX : Penutup.
(2)Ketentuan mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

Pasal 6

(1)Walikota melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal sedangkan analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu- isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Tomohon.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman Perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 3 September 2021 WALIKOTA TOMOHON, ttd. CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK Diundangkan di Tomohon pada tanggal 3 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, ttd. EDWIN RORING LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA: (4/W.II/2021) SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, B. R. MAMBU, S.H., M.H. NIP. 19880626 201001 1 002 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI………………………………………………………………… i DAFTAR TABEL…………………………………………………………… iii DAFTAR GRAFIK…………………………………………………………. vii DAFTAR GAMBAR………………………………………………………… x BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………… I - 1 1.1 Latar Belakang………………………………………….……….. I - 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan…………………………………… I - 4 1.3 Hubungan Antar Dokumen…………………………………… I - 7 1.4 Maksud dan Tujuan……………………………………………. I - 16 1.5 Sistematika Penulisan…………………………………………. I - 17 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH…………………… II - 1 2.1 Kondisi Umum Daerah………………………………………… II - 1 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat…………………………… II - 28 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN……………………………………….. III - 1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu………………………………… III - 2 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu……………. III - 27 3.3 Kerangka Pendanaan…………………………………………... III - 41 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH. IV - 1 4.1 Permasalahan Pembangunan………………………………… IV - 1 4.2 Isu Strategis……………………………………………………… IV - 13 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN……………………….. V - 1 5.1 Visi…………………………………………………………………. V - 1 5.2 Misi…………………………………………………………………. V - 4 5.3 Prioritas Pembangunan Daerah……………………………… V - 7 5.4 Tujuan dan Sasaran……………………………………………. V - 14 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH………………………………………………. VI - 1 6.1 Strategi Pembangunan Daerah………………………………. VI - 1 6.2 Arah Kebijakan………………………………………………….. VI - 6 6.3 Program Pembangunan Daerah……………………………… VI - 9 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH…………………………………… VII - 1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH…………………………………………………………………….. VIII - 1 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 ii 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)……………………………….. VIII - 1 8.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)………………………………… VIII - 5 BAB IX PENUTUP…………………………………………………………. IX - 1 9.1 Kaidah Pelaksanaan……………………………………………. IX - 1 9.2 Pedoman Transisi……………………………………………….. IX - 2 DAFTAR IS ………………………………………………. i DAFTAR TABEL ………………………………………………. ii RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 iii DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Keselarasan Visi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 ………………. I-9 Tabel 1.2 Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 ………………. I-10 Tabel 1.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 …………………………………………………….... I-11 Tabel 1.4 Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021- 2026 ………………………………………………………………... I-11 Tabel 1.5 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021- 2026 ………………………………………………………………… I-12 Tabel 1.6 Keselarasan Visi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005- 2025 dan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021- 2026………………………………………………………………….. I-13 Tabel 1.7 Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005- 2025 dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 …………………………………………………………………. I-13 Tabel 1.8 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 …………………………………… I-14 Tabel 1.9 Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2021-2041 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 …………………. I-15 Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tomohon Per Kecamatan ……………… II-1 Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Tahun 2020 ………………………………………… II-5 Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kota Tomohon ……………………….. II-6 Tabel 2.4 Luas Fungsi Kawasan Lindung ……………………………….. II-10 Tabel 2.5 Sumber Mata Air Yang Ada di Kota Tomohon …………….. II-11 Tabel 2.6 Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon ………. II-16 Tabel 2.7 Jumlah kelurahan yang mengalami Bencana Alam menurut Kecamatan di Kota Tomohon, 2014-2019 ……… II-16 Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2016-2020 …………….. II-17 Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ……………………………………………. II-18 Tabel 2.10 Perbandingan Jumlah Kelompok Lanjut Usia di Kota Tomohon Tahun 2020 ………………………………………….. II-19 Tabel 2.11 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Tomohon Tahun 2019 Menurut Kecamatan …………………………………………….. II-20 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan Tahun 2017-2019 ……………………………………………….. II-22 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik Tahun 2017-2019 …………………………………………………………. II-23 Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Beragama Islam Tahun 2017-2019 ... II-25 Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Beragama Budha Tahun 2017-2019 .. II-26 Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Beragama Hindu Tahun 2017-2019 .. II-26 Tabel 2.17 Skor Lengkap 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Indeks Kota Toleran 2020 ……………………………………… II-27 Tabel 2.18 Tabel Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis II-27 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 iv Kegiatan Utama di Kota Tomohon Tahun 2016-2020 ….. Tabel 2.19 PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) …………………………………………. II-28 Tabel 2.20 PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) ………………………………………….. II-29 Tabel 2.21 Persentase PDRB Kota Tomohon Berdasarkan Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2016-2020 ….. II-30 Tabel 2.22 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019 ……………………………………………….. II-32 Tabel 2.23 Indikator Pendukung IPM Kota Tomohon Tahun 2016- 2020 …………………………………………………………………. II-35 Tabel 2.24 Penduduk Miskin Kota Tomohon Tahun 2016-2020 ……. II-36 Tabel 2.25 PDRB Perkapita Kota Tomohon Tahun 2015–2019 ……… II-39 Tabel 2.26 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ……… II-42 Tabel 2.27 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon Tahun 2018 dan 2019 ………………………………………….. II-42 Tabel 2.28 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 …………………………………………………………. II-43 Tabel 2.29 Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Kota Tomohon Tahun 2016 – 2020 …… II-43 Tabel 2.30 Perkembangan Seni Budaya Kota Tomohon Tahun 2017- 2020 …………………………………………………………………. II-44 Tabel 2.31 Jumlah Gelanggang / Balai Olahraga Menurut Cabang Olahraga Kota Tomohon Tahun 2018–2019 ………………. II-45 Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD/MI, SMP/MTs Kota Tomohon Tahun 2016–2020 ……………………………. II-46 Tabel 2.33 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tomohon Tahun 2015-2018 …………………………………… II-46 Tabel 2.34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tomohon Tahun 2015-2018 …………………………………… II-47 Tabel 2.35 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Tomohon Tahun 2017-2020 (Km) ……………………………. II-51 Tabel 2.36 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Kota Tomohon Tahun 2018-2019 …………………………………………………………. II-52 Tabel 2.37 Persentase Rumah Tangga berdasarkan kepemilikan terhadap fasilitas BAB Kota Tomohon Tahun 2018-2019 II-53 Tabel 2.38 Status IPLT Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara II-54 Tabel 2.39 Luas Potensi Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Tomohon Tahun 2020 …………... II-55 Tabel 2.40 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Tomohon Tahun 2015-2019 …………………………………… II-57 Tabel 2.41 Capaian Tahun 2017 dan Target Pengelolaan Sampah Kota Tomohon Tahun 2020 ……………………………………. II-58 Tabel 2.42 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kota Tomohon Tahun 2016 s.d 2019 …………. II-58 Tabel 2.43 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Tomohon Tahun 2016 s.d 2020 ...................................... II-62 Tabel 2.44 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dirinci Menurut Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja Kota Tomohon Tahun 2016–2020 ………………………………….. II-63 Tabel 2.45 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Tomohon Tahun 2018-2020 ……………………………………………….. II-64 Tabel 2.46 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun II-64 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 v 2017 s/d 2020 ……………………………………………………. Tabel 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2017 s.d 2018 Kota Tomohon …………………………………………………………… II-67 Tabel 2.48 Cakupan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2018 ………………………………………….. II-67 Tabel 2.49 Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan di Kota Tomohon Tahun 2017-2020 ………………………… II-68 Tabel 2.50 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Di Kota Tomohon Tahun 2017-2020 …………………………………… II-69 Tabel 2.51 Jenis dan Jumlah Koperasi di tiap Kota Tomohon Tahun 2020 …………………………………………………………………. II-70 Tabel 2.52 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 s/d 2020 Kota Tomohon …………………………………………………….. II-70 Tabel 2.53 Jumlah Unit Usaha Yang Mengurus Perizinan ................ II-71 Tabel 2.54 Jumlah Perpustakaan Kota Tomohon Tahun 2015 s.d 2018 …………………………………………………………………. II-73 Tabel 2.55 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Kota Tomohon Tahun 2020 ………………………………………….. II-79 Tabel 2.56 Jumlah Produksi Padi dan Jagung di Kota Tomohon (ton) Tahun 2016-2018 …………………………………………. II-80 Tabel 2.57 Produksi Komoditas Hortikultura Kota Tomohon Tahun 2016–2019 …………………………………………………………. II-80 Tabel 2.58 Jumlah Kelompok Tani menurut Unit Usaha Tani Dan Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2017 – 2018 ……….. II-81 Tabel 2.59 Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 …… II-82 Tabel 2.60 Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenisnya di Kota Tomohon Tahun 2016 – 2018 ………………………………… II-83 Tabel 2.61 Jumlah Pedagang menurut Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2019 ……………………………………………………….. II-83 Tabel 2.62 Jenis Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2015–2017 ………………………………….. II-84 Tabel 2.63 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Tomohon Tahun 2017-2020 …………………………………………………………. II-85 Tabel 2.64 Jumlah Laporan Tindakan Pidana diterima dan diselesaikan di Polres Kota Tomohon Tahun 2015 -2017 II-89 Tabel 2.65 Lama Proses Perizinan Kota Tomohon Tahun 2020 ……... II-89 Tabel 2.66 Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kota Tomohon Tahun 2016-2018 …………………………………… II-90 Tabel 2.67 Evaluasi Capaian RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016- 2021 ............................................................................... II-94 Tabel 3.1 Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 ……………………………. III-8 Tabel 3.2 Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Tomohon ……………………………. III-14 Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Tomohon …………………………………………………….. III-17 Tabel 3.4 Target dan Reliasi Belanja Pegawai TA. 2016-2020 Kota Tomohon …………………………………………………………… III-18 Tabel 3.5 Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2016-2020 Kota Tomohon ………………………………… III-19 Tabel 3.6 Rata – Rata Pertumbuhan Neraca TA. 2016-2020 Kota Tomohon …………………………………………………………… III-21 Tabel 3.7 Analisis Rasio Keuangan Kota Tomohon …………………… III-24 Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja III-33 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 vi TA. 2016-2020 Kota Tomohon ………………………………… Tabel 3.9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020 Kota Tomohon ……………………………………... III-35 Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020 Kota Tomohon ……………………. III-36 Tabel 3.11 Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017-2020 ………………………………….. III-38 Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 – 2020 ……………………………….. III-38 Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2017- 2020 Kota Tomohon …………………………………………….. III-39 Tabel 3.14 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat TA. 2017- 2019 Kota Tomohon …………………………………………….. III-41 Tabel 3.15 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2017 – 2021 Kota Tomohon …………………………………………….. III-43 Tabel 3.16 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022- 2026 Kota Tomohon …………………………………………….. III-44 Tabel 3.17 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2022-2026 Kota Tomohon ……………………………………... III-47 Tabel 3.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kota Tomohon ………… III-49 Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tomohon ……………………………. III-49 Tabel 3.20 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama TA. 2022-2026 Kota Tomohon ………………………. III-51 Tabel 5.1 Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon …………………………………………………….. V-4 Tabel 5.2 Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 ……………….. V-6 Tabel 5.3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 V-7 Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tomohon …………………………………………………………… V-17 Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 ………………………………… VI-3 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tomohon ……………. VI-7 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Tomohon Tahun 2022-2026 ………………… VI-10 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 …………………………………… VII-2 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan …………………………………………. VII-5 Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kota Tomohon Tahun 2021- 2026 …………………………………………………………………. VIII-2 Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tomohon …………………………………………………………… VIII-6 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 vii DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Kepadatan Penduduk Kota Tomohon per Km2 Tahun 2020 .............................................................................. II-17 Grafik 2.2 Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Tomohon Tahun 2019 ............................................................................... II-27 Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2015- 2020 ............................................................................... II-31 Grafik 2.4 Laju Inflasi Tahun 2016 s.d 2020 ................................... II-32 Grafik 2.5 Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Di Kota Tomohon Tahun 2017-2020................................ II-33 Grafik 2.6 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2017 – 2020 ......................................... II-34 Grafik 2.7 Grafik Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Tomohon Tahun 2017 s/d 2020 .................................................... II-34 Grafik 2.8 Grafik Perkembangan IPM Kota Tomohon Tahun 2016- 2020 .............................................................................. II-35 Grafik 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2017-2020 ...................................................................... II-40 Grafik 2.10 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 – 2020 ................ II-48 Grafik 2.11 Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian bayi (AKB) Kota Tomohon Tahun 2018-2019 ................................... II-49 Grafik 2.12 Angka Usia Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2017- 2020 .............................................................................. II-50 Grafik 2.13 Persentase Stunting di Kota Tomohon Tahun 2016-2020 II-50 Grafik 2.14 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Kota Tomohon Tahun 2016-2019……. II-52 Grafik 2.15 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kota Tomohon Tahun 2016-2019 ......................... II-55 Grafik 2.16 Penduduk Yang Sudah dan Belum Memiliki e-KTP di Kota Tomohon Tahun 2020 ............................................ II-66 Grafik 2.17 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kota Tomohon (ton) Tahun 2015–2018 .................................................. II-75 Grafik 2.18 Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Perikanan (Ton) Kota Tomohon Tahun 2015-2018 .......... II-75 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 viii Grafik 2.19 Grafik Perkembangan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Ke Kota Tomohon selang tahun 2016 – 2020 II-77 Grafik 2.20 Jumlah Objek Wisata Unggulan Kota Tomohon Tahun 2016-2020 ...................................................................... II-78 Grafik 2.21 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kota Tomohon ..... II-79 Grafik 3.1 Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016- 2020 ............................................................................... III- 9 Grafik 3.2 Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 ...................................................................... III-10 Grafik 3.3 Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya Tahun 2016- 2020 .............................................................................. III-11 Grafik 3.4 Grafik Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 .............................. III-11 Grafik 3.5 Pajak Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 .. III-12 Grafik 3.6 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ................... III-15 Grafik 3.7 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016-2020 .................. III-16 Grafik 3.8 Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2020 ..................... III-17 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 x DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Skema Hubungan Perencanaan dan Penganggaran I-1 Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD ............................... I-3 Gambar 1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah ................................................... I-8 Gambar 1.4 Visi, Misi, Arahan dan Tujuan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ... I-9 Gambar 2.1 Peta Kota Tomohon ............................................... II-3 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan. Dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Tomohon masa bakti periode 2021-2024, Bapak Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Bapak Wenny Lumentut, S.E., maka melekat kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah yang aktual. Selain itu sebagai perwujudan amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026, RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-2 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditunjukkan gambar berikut: Gambar 1.1. Skema Hubungan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 mempertimbangkan juga beberapa hal penting terkait kondisi yang terjadi di tingkat Nasional maupun Internasional, diantaranya:

1.Perkembangan ekonomi global dan dampak pandemi covid–19 yang mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
2.Tatanan normal baru (new normal era) / kebiasaan hidup baru dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari pandemi covid-19.
3.Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs).
4.Kondisi politik di dalam dan luar negeri. Penyusunan dokumen RPJMD Kota Tomohon mencakup pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu: Rincian APBN APBN APBD Rlnclan APBN Renja KIL f-----.i RKAKIL PodomatlPedoman Renstra KIL f-----.i ~---- Pedomsn ~--~--~Dij8b8rkan~-~-~ RPJM Nasional RKP RPJP Nasional D,porhatikatlDlecu DlsorosihkonmolalulMusronbonr, DiacuRPJM Provinsi Pedoman Renja SKPD RKASKPD Renstra SKPD RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-3
1.Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2.Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3.Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4.Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Penyusunan RPJMD Kota Tomohon tahun 2021 – 2026 melalui berbagai tahapan analisis, teknokratik, penjaringan aspirasi masyarakat, forum konsultasi public, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pembahasan bersama DPRD Kota Tomohon, dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan sebagaimana disajikan gambar berikut: Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan RPJMD Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian dalam Tahap ke-IV RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) serta penyusunan dokumen tahunan pemerintah daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya. Pengolahan data& inrormasl AnallSI$ Cambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah Pembahasan dan pcrsctutuan hcrsama IIANPERDA RPJMD Evaluast RANPERDA RPJMD RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-4 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2016 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2.Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Desease Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-5
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323;
19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
20.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 172,
21.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-6 Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24.Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Nomor 288 Tahun 2020);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelearasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2020);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
32.Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2022;
33.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025; RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-7
34.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034; Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 1/2014);
35.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021;
36.Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 21);
37.Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021;
38.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39.Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016- 2031.
40.Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026, RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033. Oleh karena itu RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Agar RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap program-program prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-8 Gambar 1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

a.RPJMD Kota Tomohon dengan RPJM Nasional Tahun 2020 -2024 Penyusunan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Tomohon. Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi rujukan dalam mengidentifikasi isu strategis yang terkait Kota Tomohon. Pada Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020 tentang Narasi RPJMN Tahun 2020-2024 perlu ditelaah Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan sebagai acuan dalam merumuskan isu strategis Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Tantangan terbesar saat ini, adalah Corona Virus Desease 19, yang sejak Tahun 2020 telah mewabah diseluruh Dunia, bahkan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Covid-19 menjadi focus penanganan baik di Tingkat Nasional bahkan pada tatanan Pemerintah Daerah. -----------------------· 20TAHUN 5TAHUN ,TAHUN I PE DOMAN DIJABARKAN PE DOMAN RPJPN RKP RAPBN il !t ztC DIACU -· ~~I + i• REN5TRA a~ I PEDOMAN RENlA ffil If/I. ~~I If/I. 51 I I ...I ... I RPJPD PEDOMAN RPJMD DIJABARqN RKPD PEDOMAN: RAPBD l - PROV PROV I PROVI I ~, PEDOMAN I ti DIACU I I I ~. ·~ "I ++ ::;i ~· RENSTRA ! ;1 PEDOMA!::!t, RENJA s ffil SKPOPROV ~ ;• SKPDPROV 2;~ I O iSI I I I ... PEDOMAN I RKPD I RAPBDRPJPD RPJMD DIJABARKM'-1 PEDOMAN I K/K K/K I K/K I K/K I I I PEDOMAN I I DIACU I I * ++ RENSTRA PEDOMAN RENJA SKPOK/K I SKPOK/K I ----------· ----------- RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-9 Gambar 1.4. Visi, Misi, Arahan dan Tujuan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 VISI RPJMN TAHUN 2020 – 2024 Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Sumber: Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020 Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai guidance bagi perumusan arah Pembangunan Kota Tomohon yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tabel 1.1. Keselarasan Visi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 Visi RPJMN Visi RPJMD Kota Tomohon Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera. Tabel di atas menunjukkan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 selaras dengan visi RPJMN Tahun 2020-2024. MISI PRESIDEN ARAHAN PR ESI DEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN 1 I Peflllgkalzn KuaUtzs Minusla lfldoitesla 2 I Strulctu EkOtloml Jlfl9 Prud1kUf, Minlllrl du Beruya 5.llng J i Puban91nnyar11Meralzll2n 8erkaacllla1 4 I Menca1121 Llllgkungan H~1pyug 8erkelanj1lzn 5 I Kemajuan 81daya Jlfl9 Mencemiinku Keprliadiu Bangsa 6 I Peflegakan Sisteni H1k111yang Bellas Konpsi. 8er1112rtallat du Terpercaya 7 I PerUKunga b2gi Segenap Bugsa tan Me111Nikan R2sa A111an pada Sam~ Wa,ga 8 I Pengaolau Pemeriltahi!nyan1 Birnl Efelctif, dan Terperaya 9 I Siner9i Pemerifllz~ Oae12h dala11 Kern1ka Negara Kesatm 1 I Pembangunan SOM 2 I Pembanguna n lnfrastruktur J I Penyederhanaan Regulasi 4 I Penyederhanaan Birokrasi 5 I Transformasi Ekonomi ~ Memperkwt Ketahanan Ekonomi u ntuk PertlJmlil han yang Berkualitas dan Berkeadun • Mergentangkan Wilayah untuk Mergurangi Kesen;irgan lan Mer;imin Pemeralai!n o Meringkatkan Sumber ll2ya Marusia yang BerkwUtas dan ~ Beitaya Saing ~ Revolusi Mental da n ~ Pembangunan Kelllda'faan ~ .. Memperkwt lnfrast11ktur 1ntuk Merclukung Pengembangan Ekor.omi dan Pelayanan Das.ir ~ Mermangun Lingkungan Hidup, Meringkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan lktim i Memperkwt Stallil112s Polhukhank2m dan Transformasi Pelayar.?n Puhlik RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-10 Tabel 1.2. Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 Misi RPJMN Misi RPJMD Kota Tomohon MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia MISI 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing MISI 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan MISI 4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. MISI 5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius MISI 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya MISI 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga MISI 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya MISI 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangkan Negara Kesatuan Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas Tabel di atas menunjukkan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 selaras dengan misi RPJMN Tahun 2020-2024. Selain Misi RPJMD, Pemerintah juga membuat Prioritas Pembangunan Nasional melalui 7 Agenda Pembangunan. Adapun keterkaitan Misi RPJMD dengan Agenda Pembangunan ditunjukkan pada Tabel berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-11 Tabel 1.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Misi RPJMD Kota Tomohon PP 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PP 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PP 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PP 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius MISI2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia PP 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PP 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. PP 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas
b.RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 –
1. 2026.Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 1.4. Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 VISI RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA VISI RPJMD TOMOHON Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-12 Sebagaimana terlihat pada tabel di atas maka Visi RPJMD Kota Tomohon sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan kesejahteraan dan daya saing Provinsi Sulawesi Utara termasuk di dalamnya Kota Tomohon. Tabel 1.5. Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA MISI RPJMD TOMOHON MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius MISI 2: Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa MISI 3: Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas MISI 4: Pembangunan daerah yang berkelanjutan. MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. MISI 5: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah. Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas Sebagaimana terlihat pada tabel di atas maka Misi RPJMD Kota Tomohon sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Ada misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yang terangkum dalam beberapa misi RPJMD Kota Tomohon dan demikian sebaliknya.
c.RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kota Tomohon yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari perencanaan pembangunan tahun 2005-2025. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-13 Tabel 1.6. Keselarasan Visi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 dan Visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 VISI RPJPD TOMOHON VISI RPJMD TOMOHON Kota Tomohon yang Berbudaya, Maju, Adil dan Makmur menuju Kota Wisata Dunia Tomohon Maju, Berdaya Saing Dan Sejahtera Tabel 1.7. Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 MISI RPJPD TOMOHON MISI RPJMD TOMOHON MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila MISI 4: Mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keragaman MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius MISI 2: Mewujudkan daerah yang berdaya saing MISI 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan MISI 6: Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. MISI 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas MISI 7: Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota Destinasi Wisata Dunia MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 merupakan periode ke IV dari RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025. Berikut merupakan sasaran dan arah kebijakan dalam periode ke IV RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-14 Tabel 1.8. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Indikator Capaian Kinerja Pembangunan akhir periode RPJPD Misi 1: Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya yang bermoral, beretika, dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,1130 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100 Misi 2: Mewujudkan daerah yang berdaya saing Meningkatnya perekonomian daerah Pertumbuhan Ekonomi 6,9 – 9,1 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Indeks Pembangunan Manusia 75 – 77 Menurunnya tingkat kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 4,3 – 4,5 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,8 – 4,3 Terkendalinya pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 1,54 – 1,61 Mewujudkan Kota Tomohon yang bebas KKN Nilai SAKIP A Nilai Opini BPK WTP Misi 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum Mewujudkan pelayanan publik yang memperhatikan hak-hak asasi manusia Indeks Kepuasan Masyarakat Sangat Baik (A) Meningkatnya kesadaran politik dan hukum Tingkat Partisipasi dalam Pemilu 91 – 93 Misi 4: Mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keragaman Mewujudkan Kota Tomohon yang aman dan damai Angka kriminalitas yg tertangani 3,8 – 4 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100 Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Mendorong implementasi penataan ruang kota Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 8,8 Ketaatan terhadap RTRW 100 Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan Persentase rumah tinggal bersanitasi 98 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 0 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 88 Misi 6: Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-15 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Indikator Capaian Kinerja Pembangunan akhir periode RPJPD Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 0,20 Persentase jumlah sampah yang tertangani 80-90 Misi 7: Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota Destinasi Wisata Dunia Mewujudkan Kota Tomohon sebagai destinasi wisata dunia Kunjungan wisatawan nusantara 1.050.000 Kunjungan wisatawan mancanegara 80.000 Mengembangkan potensi objek wisata seperti wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan industri wisata Jumlah Obyek wisata unggulan 40
d.Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2021 – 2041 Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rancangan RTRW Kota Tomohon tahun 2021-2041, dengan kebijakan sebagai berikut:
a.Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon.
b.Pengembangan Tomohon sebagai Kota Pariwisata. secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural.
c.Pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan.
d.Pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon. Tabel 1.9. Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2021 – 2041 dan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 RTRW KOTA TOMOHON MISI RPJMD TOMOHON Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon Pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor Pengembangan Tomohon sebagai Kota Pariwisata secara progresif yang berorientasi pada MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-16 RTRW KOTA TOMOHON MISI RPJMD TOMOHON pengembangan Kota Hijau yang natural Pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius Misi 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
e.RKPD Tahunan Kota Tomohon RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang ada dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD. 1.4. Maksud dan Tujuan 1.4.1.Maksud RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan yang berisi penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan daerah Kota Tomohon yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif. 1.4.2.Tujuan
1. 1.Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025;
2. 2.Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
3. 3.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. 4.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan; RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-17
5. 5.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
6. 6.Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Walikota Tomohon dan Wakil Walikota Tomohon sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Tomohon periode 2021-2026. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

(1)Kinerja Keuangan Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta (3) Kerangka Pendanaan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 I-18 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tomohon untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Tomohon dalam jangka menengah.

1.Aspek geografi dan demografi
2.Aspek kesejahteraan masyarakat
3.Aspek pelayanan umum, dan
4.Aspek daya saing daerah 2.1. Kondisi Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tomohon memiliki luas wilayah sebesar 169,10 km² atau 16,910 Ha dan luas wilayah menurut kecamatan adalah: Tomohon Utara dengan luas 60,06 km²; Tomohon Selatan dengan luas 34,70km²; Tomohon Tengah dengan luas 16,51 km²; Tomohon Timur dengan luas 13,99 km²; dan Tomohon Barat dengan luas 43,84 km². Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tomohon Per Kecamatan No Kecamatan Luas Wilayah ( Persentase (%) 1 Tomohon Utara 60,06 35 2 Tomohon Selatan 34,70 21 3 Tomohon Barat 43,84 26 4 Tomohon Timur 13,99 8 5 Tomohon Tengah 16,51 10 Total 169,1 Km2 100 % Sumber Data : Data olahan sebagaimana Permendagri 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari lima Kecamatan dan 44 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Pemerintahan Kota Tomohon adalah sebagai berikut: a) Sebelah Utara: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa; b) Sebelah Timur: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa; c) Sebelah Selatan: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa; dan d) Sebelah Barat: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-2 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Kota Tomohon tumbuh dan berkembang pada jalur sirkulasi utama antara Kota Manado dengan daerah- daerah lainnya di Kabupaten Minahasa. Situasi ini menjadikan posisi Kota Tomohon sangat strategis dan penting terkait aksesibiltas sekaligus dalam menciptakan kelancaran akses sirkulasi dalam wilayah. Berdasarkan analisis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang batas Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Letak geografis Kota Tomohon berada pada 1°24‟18,479” Lintang Utara dan 124°43‟52,457” Bujur Timur, 1°14‟33,154” Lintang Utara 124°54‟34,191” Bujur Timur. Menuju ke Kota Tomohon dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi darat dari Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi dengan jarak tempuh sekitar 22 km atau ± 35 menit lamanya sedangkan waktu tempuh dari pelabuhan Bitung dengan dapat ditempuh dengan melalui jalur menuju Kota Tondano ataupun melintasi Manado dengan waktu ± 45-60 menit. Jarak Kota Tomohon dengan beberapa Kabupaten/Kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: a) Tomohon-Bitung berjarak ± 60 km; b) Tomohon- Manado berjarak ± 22 km; c) Tomohon-Tondano berjarak ± 15 km; d) Tomohon– Langowan berjarak ± 33 km; dan e) Tomohon–Bandara Sam Ratulangi berjarak ± 34 km. Wilayah Kota Tomohon memiliki karakteristik pegunungan dan membentang dari barat ke timur. Terdapat dua Gunung Berapi yang masih aktif mengapit Kota Tomohon, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Gunung tertinggi di Kota Tomohon adalah Gunung Lokon yang memiliki ketinggian 1.580 meter. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-3 Gambar 2.1. Peta Kota Tomohon Sumber: Peta Administrasi Kota Tomohon sebagaimana data olahan berdasarakan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon (Rekomendasi Peta RTRW oleh BIG, 23 Agustus 2019). 2.1.1.3. Topografi Kota Tomohon memiliki lereng perbukitan yang terjal hingga sangat terjal dengan kemiringan lereng bervariasi antara 30–45°. Kota Tomohon terletak pada elevasi antara 300 m dpl dan 1.372 m dpl. Titik terendah terletak di daerah sebelah utara Kelurahan Tinoor dan titik tertinggi terletak di puncak Gunung Lokon. Titik tertinggi lainnya terletak di Gunung Tampusu (1.206 m dpl), Kasuratan (1.059 m dpl), dan Masarang (1.262 m dpl). 2.1.1.4. Geologi Menurut Peta Geologi Lembar Manado Sulawesi Utara, skala 1 : 250.000 (Effendi 1976), daerah perencanaan termasuk dalam formasi geologi Batuan Gunung Api Muda (Qv). Formasi batuan gunung api muda memberikan bentukan kerucut volkan dengan beberapa kaldera membentuk lereng volkan yang berteras-teras, terutama pada volkan yang telah mangalami erupsi seperti Gunung Mahawu, Gunung Masarang, Gunung Tampusu dan Gunung Lengkoan. Pada tebing-tebing terjal sering muncul tuf Tondano karena lapisan bahan volkan muda tersebut terkikis. Pada grup ini dijumpai beberapa kaldera kecil dan sumber air panas (hot spring) dan uap belerang. Di daerah Lahendong-Kasuang dijumpai sisa dinding kaldera berbentuk sabit yang di dalamnya antara lain terdapat Kaldera Linau dan Pangolombian. .\ ! I A -~...---....._ ~ ~ -- ,.._.._ ..... I-;::_.., --- •::::::... -"...__.._,,. - ·--- .. -·.. ~ _ .---··---- _..,._ ~ .. ' -· v-, \ ·~ ..... RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-4 Litologi/bahan induk tanah Kota Tomohon pada umumnya abu dan tuf volkan andesit yang berasal dari beberapa kali erupsi Gunung Lokon, Gunung Masarang, Gunung Mahawu dan Kaldera Linau (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 1995). Bahan umumnya berdebu-berlempung, berwarna gelap di lapisan atas dan kekuningan di lapisan bawah, gembur. Bahan dari erupsi Gunung Lokon memperlihat susunan lapisan abu-pasir/cinder-abu- pasir/cinder-abu/tuf. Sedangkan bahan dari Mahawu dan Masarang lapisannya terdiri atas abu-pasir/cinder-abu/tuf. 2.1.1.5. Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologis di Kota Tomohon pada umumnya sangat baik, dimana ketersediaan air yang ada sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk dikonsumsi (air bersih untuk minum) maupun digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Demikian juga ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan produksi sangat memadai. Di Kota Tomohon mengalir beberapa sungai antara lain Sungai Ranowangko, Sungai Sapa, Sungai Ranoesem, dan Sungai Pasahapen yang bergabung dengan Sungai Malalayang. Kota Tomohon juga memiliki tiga danau besar yaitu Danau Linow, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu. Danau Linow menjadi tempat Pariwisata karena keindahannya serta memiliki biota air yang endemik. Danau Pangolombian pada bagian outletnya di buat bendungan dan dialirkan untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi (kebutuhan pertanian, peternakan dan perikanan), sebagai kebutuhan MCK masyarakat Pangolombian dan dari Danau Pangolombian diambil ikannya oleh penduduk Pangolombian. Juga untuk kebutuhan air PLN dalam hal ini PLTP Lahendong. Danau Linow memiliki pH (keasaman air) yang berbeda-beda. Hasil pengukuran di bagian barat mempunyai pH 2-3. Hal tersebut disebabkan oleh adanya solfatara yang terdapat di sekitar Danau Linow bagian barat dan utara, sedangkan di bagian timur mempunyai pH 6-7 karena adanya masukan air dari Sungai Pangolombian yang mempunyai pH 7,2 (Data Pertamina, Juli 2005). Selanjutnya di bagian selatan pH air danau berkisar 4-5. Hasil pengukuran PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Lahendong Tahun 2002 menunjukkan bahwa pH air Danau Linow dibagian selatan adalah 5,6. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya aliran air dari bagian utara Danau Linow. Pengukuran di lokasi pariwisata pada 3 (tiga) titik sampel yang berbeda diperoleh data pH berurutan yaitu 2,24; 2,53 dan 2,79. Rendahnya pH air tersebut, disebabkan oleh adanya solfatara di sekitarnya. Berdasarkan peta Hidrogeologi Indonesia lembar Kotabunan dan Manado skala 1 : 250.000 (Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan Tomohon 1994), kondisi air tanah dan produktifitas akuifer di Kota Tomohon adalah sebagai berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-5

a.Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir: - Akuifer setempat, akuifer produktif dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Debit pemunculan air tanah pada tempat tertentu dapat mencapai 100 l/det. Pada umumnya tersebar hampir di semua daerah di Tomohon. - Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, muka air tanah bebas beragam, lebih dari 5 m di bawah muka tanah, debit pemunculan air tanah dapat mencapai lebih dari 500 l/detik. Akuifer ini terdapat di sepanjang jalur jalan Tumatangtang – Kakaskasen.
b.Akuifer (bercelah atau sarang) produktif kecil dan daerah air tanah langka menempati daerah-daerah perbukitan/pegunungan Lokon, Mahawu, masarang dan Tampusu. Selain mata air dengan kondisi air yang dingin, di Kota Tomohon bemunculan beberapa mata air panas yang sebagian besar terdapat di daerah sekitar Lahendong, Pangolombian, Tondangow dan sekitar Kinilow. Mata air panas sangat potensial sebagai obyek wisata terutama di lahendong yang mengandung belerang. Teridentifikasi pula beberapa mata air berada pada pusat- pusat kegiatan permukiman dan pusat-pusat pengembangan jasa pariwisata. Dalam perkembangan Kota Tomohon kedepan bukan mustahil akan mengganggu atau malah merusak wilayah-wilayah resapan dan mata air. Kecenderungan saat ini memperlihatkan mulai terjadi penurunan debit air pada beberapa mata air yang ada. 2.1.1.6. Kondisi Klimatologi Pada tahun 2019, jumah curah hujan tertinggi di Kecamatan Tomohon Tengah terjadi pada bulan April dengan curah hujan sebesar 416 , demikian halnya di Kecamatan Tomohon Utara sebesar 451 . Sedangkan untuk jumlah hari hujan paling sedikit di Kecamatan Tomohon Tengah pada bulan September 2019 dan Kecamatan Tomohon Utara pada bulan Agustus 2019. Berikut merupakan perbandingan unsur iklim menurut bulan di Stasiun Klimatologi: Tabel 2.2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Tahun 2020 Bulan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan (hari) Januari 304,2 21 Februari 235,90 19 Maret 451,90 24 April 389,80 18 Mei 142,30 25 Juni 256,60 25 Juli 194,80 26 Agustus 102,40 17 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-6 September 322,90 25 Oktober 422,30 25 November 103,50 23 Desember 502,40 27 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2021) Melihat data perbandingan curah hujan dan hari hujan sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 di atas, maka dapat menjadi kewaspadaan dini bagi masyarakat Kota Tomohon terkait kondisi curah hujan tertinggi pada bulan Januari – April dan September – Desember. 2.1.1.7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Tomohon didominasi oleh kawasan budidaya dengan luas sekitar 116,21 Km² dan kawasan lindung sebesar dari luas total lahan/wilayah Kota Tomohon, sedangkan luas kawasan lindung 52.82 Km². Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kota Tomohon JENIS KAWASAN LUAS (Km²) % Lindung 52.82 31 Budidaya 116,21 69 Luas Total 169,03 100 Sumber: Peta Dasar Hasil Asisten BIG – 20 Februari 2019 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, Sulut
1. 1.Kawasan Budidaya Kawasan budidaya menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri atas: - Kawasan hutan produksi: - Kawasan pariwisata; - Kawasan perikanan - Kawasan permukiman, yang terdiri dari kawasan Kesehatan, kawasan olahraga, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan perumahan; - Kawasan pertahanan dan keamanan - Kawasan pertambangan dan energi (kawasan panas bumi, kawasan pembangkit tenaga listrik, kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan minyak bumi); - Kawasan pertanian (Kawasan hortikultura, perkebunan, peternakan, tanaman pangan) - Kawasan peruntukan industry (kawasan industry dan kawasan industry kecil dan menengah) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-7
2. 2.Kawasan Lindung. Kawasan lindung Kota Tomohon adalah Kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota. Kawasan lindung menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdiri atas:
3. 1.Kawasan konservasi: - cagar alam; Kawasan cagar alam Gunung Lokon ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 109/Kpts-II/2003 tanggal 23 Maret 2003 dengan luas 720 ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam karena memiliki ekosistem khas berupa hutan pegunungan dengan gunung berapi yang masih aktif dan mempunyai dua kepundan yang sangat menarik. Jenis-jenis flora di kawasan ini didominasi oleh Pandan (Pandanus sp.), Aren (Arenga pinnata), Beringin (Ficus benyamina), Cemara gunung, Pakis-pakisan, dan Alang-alang. Jenis satwa yang terdapat di kawasan ini antara lain Kera Hitam Sulawesi (Macaca nigra), Babi Hutan, Burung, Sesap Madu (Anthopyga siparaja), Raja Udang (Alcedo meinting), Pipit, Tekukur, dan Kus Kus (Phalangar celebensis).
4. 2.Kawasan lindung geologi: - sempadan mata air; Kawasan sempadan mata air adalah kawasan sekurang-kurangnya dengan diameter 200 meter di sekitar mata air. Terdapat beberapa lokasi mata air yang ada di kota Tomohon yang tersebar pada beberapa kelurahan. Beberapa mata air ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih di samping sebagai sumber air untuk sawah dan kolam ikan.
5. 3.Kawasan perlindungan setempat: - kawasan sekitar danau/waduk - sempadan sungai; Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Bahwa kawasan sekitar danau atau garis sempadan adalah ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Kota Tomohon terdapat terdapat tiga danau yang cukup besar, yakni Danau Linau, RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-8 Danau Pangolombian dan Danau Tampusu yang semuanya terletak di kecamatan Tomohon Selatan. Rencana Pengelolaan Kawasan Sekitar Danau adalah sebagai berikut:  Mencegah kegiatan budidaya di sekitar danau yang dapat mengganggu kuantitas air danau dan merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan.  Menanami kawasan sekitar danau dengan vegetasi permanen.  Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sekitar danau dengan mengarahkan penggunaan lahan yang memiliki penutupan lahan tinggi. Mengkaji kembali faktor kepemilikan lahan pada kawasan sempadan danau agar pemanfaatan dan pengelolaannya dapat diatur dan dikendalikan berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau bahwa sempadan sungai adalah Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Kota Tomohon terdapat beberapa sungai yang perlu ditetapkan kawasan sempadan sungainya, yaitu S. Ranowangko, S. Sapa, S, Ranoesem, dan S. Malalayang. Sebagian besar sungai-sungai yang ada mengalir melewati daerah pertanian dan permukiman sehingga kawasan di sekitar aliran sungai sudah dijadikan lahan budidaya. Meskipun demikian, pada ruas- ruas tertentu terutama pada lembah sungai yang curam sempadan sungai tertutup oleh belukar dan diarahkan untuk menjadi kawasan resapan air. Garis sempadan sungai ditetapkan 50 meter di kanan kiri sungai. Pengelolaan Kawasan Sempadan sungai sebagai berikut:  Mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat menganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta alirannya.  Kawasan pemukiman yang dilewati sungai harus memperhatikan batas sempadan sungai.  Melarang pembuangan sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, lumpur, puing bangunan, ranting pohon dan lain-lain ke sungai.  Mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumahtangga agar tidak langsung masuk ke sungai tapi ditampung terlebih dahulu dalam lubang resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak penampungan atau kolam resapan.  Tidak menggunakan sungai sebagai tempat MCK.  Menanami kawasan sempadan sungai dengan vegetasi permanen. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-9 Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai dengan mengarahkan kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi lindung.
6. 4.Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: - hutan lindung - resapan air; Tujuan penetapan Kawasan Hutan Lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990, Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. kriteria Hutan Lindung di Kota Tomohon kawasan lindung adalah:  Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan tinggi;  Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999 yang termuat dalam Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara Skala 1 : 250.000. Hutan Lindung terdapat di sekitar G. Mahawu, G. Masarang, dan G. Tampusu dengan luas 279,45 Ha atau 2,79 Km2. Saat ini, kawasan hutan lindung ini, sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebagian kawasan hutan telah menjadi lahan pertanian. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air bertujuan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kota Tomohon memiliki bentuk wilayah perbukitan sampai pegunungan, dengan demikian daerah-daerah bagian atas perbukitan dan pegunungan seperti kawasan gunung Lokon, Masarang, Mahawu dan Tampusu dapat berfungsi sebagai Kawasan Resapan Air. Banyak kawasan resapan air yang sudah dijadikan daerah pertanian. Pada daerah-daerah yang subur seperti di sekitar Rurukan dan Masarang, telah banyak dijadikan tegalan yang ditanami tanaman hortikultura. Selain itu juga di wilayah Kota Tomohon terdapat kolam/rawa di beberapa lokasi seperti di Sineleyan, Lahendong dan Matani yang dapat berfungsi sebagai penyuplai air tanah di Kota Tomohon. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-10
7. 5.Ruang terbuka hijau kota: - hutan kota - pemakaman, - taman kelurahan, - taman kota Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; menciptakan aspek ekologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 bahwa tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa ruang terbuka hijau Kota minimal 30 % yang terdiri dari 20 % RTH public dan 10 % RTH Privat. Di Kota Tomohon ruang terbuka hijau pada kawasan Hutan Kota, Pemakaman, Taman Kelurahan dan Taman Kota. Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Tabel 2.4 Luas Fungsi Kawasan Lindung PERUNTUKAN KAWASAN LUAS (Hektar) LUAS (Km2) Badan Air 87,66 0,87 Danau 71,21 0,71 Sungai 16,45 0,16 Kawasan Lindung 5198,81 51,95 Cagar Alam dan Cagar Alam Laut 775,56 7,76 Hutan Kota 3407,52 34,07 Hutan Lindung 279,62 2,8 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 57,95 0,58 Pemakaman 17,29 0,17 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-11 Resapan Air 364,43 3,64 Sempadan Mata Air 133,32 1,31 Sempadan Sungai 160,31 1,59 Taman Kelurahan 1,6 0,01 Taman Kota 1,21 0,02 Grand Total 5286,47 52,82 Tabel 2.5 Sumber Mata Air Yang Ada di Kota Tomohon No. Nama Mata Air Debit Ukur (l/det) Lokasi/ Kelurahan
8. 1.Mata Air I 5 Kakaskasen
9. 2.Mata Air II 5 Kakaskasen
10. 3.Sineleyan 125 Talete
11. 4.Pancuran 7 Kinilow
12. 5.Maya Porong 5 Kakaskasen
13. 6.Sasala 6 Kakaskasen II
14. 7.Kelong (2 mata air) 3 Kakaskasen II
15. 8.Kolombi 2 Kakaskasen III
16. 9.Pinaras 6 Pinaras
17. 10.Rurukan 1 Rurukan
18. 11.Totombe & Tatahaan (2 mata air) 1 WoloanI
19. 12.Mananumbeng (4 mata air) 1 WoloanII
20. 13.Pamiraan-Tampahan 1,25 WoloanIII
21. 14.Kemer 15 Tara-tara II
22. 15.Meras 10 Tara-tara II
23. 16.Ranowatu 4 Tara-tara II
24. 17.Amian 10 Kumelembuai
25. 18.Mahlimbukar 15 Kakaskasen II
26. 19.Muung 20 l/det Matani
27. 20.Kalimpesan 5 l/det Paslaten
28. 21.Pinati 3 l/det Talete Sumber: Rancangan RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040 (data sementara dalam pemutakhiran dengan hasil survei di 44 Kelurahan) Disamping penentuan kawasan peruntukan lindung dan budidaya, Kota Tomohon juga merupakan daerah dengan beberapa situs/benda yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang bernilai tinggi situs purbakala dan lokasi dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di Kota Tomohon terdapat beberapa peninggalan sejarah yang perlu dilindungi antara lain, bekas tempat tinggal A. R. Wallace/ ”Wallace House” dan tempat lahirnya L. N. Palar di Rurukan, rumah berarsitektur kolonial di Kaaten, waruga di Woloan dan steleng peninggalan Jepang di Tinoor. Aspek Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL) Tahapan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan terdiri dari klasifikasi karakteristik ekoregion (bentanglahan dan tipe vegetasi), serta karakteristik penutup lahan, perhitungan dan pembuatan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-12 peta kinerja jasa lingkungan melalui metode penjumlahan berbobot (Simple Additive Weighting), dengan penentun bobot dan skoring oleh kesepakatan para ahli dan perhitungan penentuan status daya dukung daya tampung indikatif untuk jasa penyediaan pangan dan air, dengan mempertemukan ketersediaan dan kebutuhan (Supply and Demand) menggunakan system grid. Penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif ekoregion Kota Tomohon secara oprasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung daya tampung dengan kinerja 3 (tiga) layanan jasa lingkungan yang terdiri dari 14 (empat belas) fungsi ekosistem yaitu jasa penyediaan (pangan,air, serat, bahan bakar dan materi lain), jasa pengaturan (iklim, pemeliharaan kualitas udara, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam banjir, longsor dan kebakaran, pengaturan air, pemurnian air, penyerbukan alami dan pengendalian hama), jasa pendukung (habitat dan keanekaragaman hayati serta pembentukan dan regenerasi tanah). Untuk bentang lahan, tipe vegetasi dan penutupan lahan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, Kota Tomohon hanya memiliki satu (1) jenis Ekoregion yaitu Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik. Berdasarkan data Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Kota Tomohon memiliki 6 (enam) jenis klasifikasi bentanglahan dengan kedalaman skala informasi 1 : 50.000, di dominasi oleh jenis Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar sebesar 55,78% dari total luas wilayah Kota Tomohon. Kota Tomohon memiliki 5 (lima) jenis klasifikasi vegetasi alami/asli dengan kedalaman skala informasi 1 : 50.000, didominasi jenis vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) sebesar 51% dan tipe vegetasi savanna pegunungan monsun sebesar 30% dari total luas Kota Tomohon. Kota Tomohon juga memiliki 12 (dua belas) tipe penutupan lahan, yang di dominasi oleh tipe penutupan lahan perkebuna/kebun sebesar 38% dan semak belukar sebesar 23% dari total luas Kota Tomohon. Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup terhadap jasa lingkungan tertentu depresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa lingkungan dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa lingkungan terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Hasil perhitungan indeks jasa lingkungan akan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang digunakan untuk setiap kinerja jasa lingkungan yang merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan menggambarkan kondisi suatu RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-13 wilayah secara menyeluruh. Hasil perhitungan menunjukan bahwa indeks kinerja jasa lingkungan atas 14 jenis jasa lingkungan berkisar antara 2.05 – 3.41 terdiri dari:
a.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan : 3,41
b.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air : 2,24
c.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya : 2,71
d.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara : 2.82
e.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengaturan Iklim : 3,06
f.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor : 2,81
g.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir : 2,59
h.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran : 2.19
i.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air : 2,35
j.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air : 2,33
k.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami : 2,05
l.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama : 2,46
m.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati : 2,58
n.Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah : 2,31 Penetapan status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kota Tomohon menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung pangan di Kota Tomohon, presentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 98,52% dari luas wilayah Kota Tomohon. Dengan Ketersediaan bahan pangan secara alamiah sebesar 503.275.776.924 kkal, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan pangannya secara alamiah oleh Kota Tomohon adalah 641.452 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 103.751 jiwa, daya dukung daya tampung pangan Kota Tomohon pada tahun 2018 Belum Terlampaui. Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air di kota Tomohon, presntase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 11.191.729.046 m3/tahun, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kota Tomohon adalah 13.866.150 jiwa populasi. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 103.751 jiwa, daya dukung daya tampung air bagi Pulau Sulawesi pada tahun 2018 Belum Terlampaui. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-14 Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:
a.Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi; Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di sekitar gunung api aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Kawasan rawan bencana gunung berapi (Kawasan Rawan Bencana II untuk Lokon) adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, dan lahar. Kawasan rawan bencana ini dibedakan menjadi dua, yaitu:  Kawasan rawan terhadap aliran masif berupa awan panas (piroklastik), dan aliran lahar, banjir lahar dingin.  Kawasan rawan terhadap material lontaran dan jatuhan seperti: lontaran batu pijar (volcanic bomb), dan hujan abu lebat. Beberapa daerah yang diperkirakan terancam awan panas dari Gunung Lokon adalah di sekitar kawah Tompaluan, lereng timur yaitu lembah Sungai Pasahapen ke arah Kelurahan Kinilow dan sebagian dari Kelurahan Kakaskasen I sedangkan Gunung Mahawu adalah di lereng barat mengikuti lembah Sungai Sinambey ke arah Kelurahan Kinilow dan Kakaskasen. Sungai-sungai yang berpotensi terhadap lahar dari Gunung Lokon adalah yang terdapat di lereng dan kaki Timur, Timur laut, Barat laut, dan kemungkinan kecil di lereng dan kaki Selatan. Sungai Pasahapen di lereng Timur yang bermuara di Sungai Malalayang yang mengalir ke arah utara (Manado) merupakan sungai paling potensial terhadap lahar/banjir. Daerah pemukiman yang rawan terhadap bahaya lahar dari kedua gunung berapi ini adalah adalah Kinilow yang terletak dekat sungai. Kawasan yang diperkirakan dapat terancam lontaran batu dan hujan abu lebat adalah kawasan di radius 3,5 km dari pusat erupsi. Pada radius tersebut terdapat banyak pemukiman seperti Rurukan, Temboan, Kumelembuai, Kinilow, Kakaskasen Dua, dan Wailan. Mitigasi/penanggulangan bencana gunung berapi bertujuan untuk memperkecil korban dan keresahan yang terjadi karena letusan gunung api tersebut. Pada umumnya usaha yang disarankan pada evakuasi dalam kegiatan letusan adalah menjauhi pusat-pusat erupsi.
b.Kawasan Rawan Gempa Bumi; Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan dengan kriteria: kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Tujuan perlindungan terhadap Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah untuk RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-15 melindungi manusia dan kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kota Tomohon tergolong daerah berpotensi tinggi/rawan gempa bumi.
c.Kawasan Rawan Tanah Longsor Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Di Kota Tomohon terdapat lahan-lahan yang berpotensi longsor karena daerah ini memiliki curah hujan rata-rata yang tinggi (di atas 2500 mm/tahun), kemiringan lereng yang curam (lebih dari 40%), dan kawasan rawan gempa.
d.Kawasan Rawan Banjir Pada umumnya melihat kondisi geologi dan geografis wilayah Kota Tomohon yang berbukit dengan banyak terdapat sungai besar hampir sangat tidak mungkin untuk terjadinya banjir, akan tetapi pada kondisi saat ini bajir seringkali terjadi dibeberapa wilaah Kota Tomohon yang disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase yang ada, serta terjadinya degradasi lingkungan yang dikarenakan sebagian kawasan perbukitan sebagai penyangga kota telah mengalami kerusakan atau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Kawasan rawan banjir di wilayah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:  Kawasan yang berada pada kawasan cekungan/ lembah bukit, seperti kawasan Matani Tiga, Matani Dua dan Walian.  Kawasan sekitar sempadan sungai, seperti sekitar sungai Sineleyan, sungai Ranowangko, dll. Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Berikut merupakan data jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Tomohon: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-16 Tabel 2.6. Jumlah Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon No . Jenis Bencana Jumlah Kejadian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. 1.Kebakaran 14 12 57 10 0 0
2. 2.Banjir 0 4 0 2 8 0
3. 3.Tanah Longsor 22 2 0 13 10 10
4. 4.Pohon tumbang 22 13 1 14 53 15
5. 5.Cuaca ekstrim / angin puting beliung 1 0 0 0 0 1
6. 6.Tanggap darurat gunung Lokon 26 5 1 0 0 0 Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2014 - 2019) Tabel berikut menunjukkan jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kota Tomohon: Tabel 2.7. Jumlah kelurahan yang mengalami bencana alam menurut Kecamatan di Kota Tomohon, 2014-2019 Kecamatan Banjir Gempa Bumi Tanah Longsor 2014 2018 2019 2014 2018 2019 2014 2018 2019 Tomohon Selatan 2 3 1 0 4 0 1 2 1 Tomohon Tengah 1 3 1 0 1 0 0 1 0 Tomohon Timur 0 0 0 0 1 0 0 1 10 Tomohon Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tomohon Utara 2 3 1 1 1 0 6 4 10 TOTAL 5 9 3 1 7 0 7 8 21 Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (2020) 2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI 2.1.2.1. Jumlah, Struktur Umur dan Persebaran Penduduk Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-17 berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah. Penduduk Kota Tomohon berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 sebanyak 91.553 jiwa. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 106.917 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2018 sebesar 15,02% dan 2017- 2018 sebesar 1,54%. Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Pertumbuhan Penduduk per tahun (%) (2017-2018) Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020* 2016-2018 2017- 2018 Tomohon Utara 29.922 30.607 31.072 28.668 28.644 19,94 1,52 Tomohon Selatan 23.014 23.326 23.687 24.310 24.802 12,46 1,55 Tomohon Tengah 23.251 23.779 24.139 18.759 18.772 19,76 1,53 Tomohon Timur 10.972 11.081 11.254 11.029 11.428 9,59 1,56 Tomohon Barat 14.822 14.918 15.154 16.916 16.941 7,02 1,58 Jumlah 101.981 103.711 105.306 106.917 100.587* 15,02 1,54 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021) *SP2020 Pada rentang tahun 2010-2018 laju petumbuhan penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tomohon Utara sebesar 19,94% dan Kecamatan Tomohon Tengah sebesar 19,76%. Grafik 2.1 Kepadatan Penduduk Kota Tomohon per km2 Tahun 2020 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021) 753 1995 522 416 677 0 500 1000 1500 2000 2500 Tomohon Selatan Tomohon Tengah Tomohon Timur Tomohon Barat Tomohon Utara I I I I RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-18 Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kota Tomohon sebesar 677 penduduk per km2 (data registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon), sedangkan hasil proyeksi BPS sebesar 726 penduduk per km2. Kepadatan penduduk Kota Tomohon tertinggi di Kecamatan Tomohon Tengah yakni sebesar 1.994 penduduk per km2 dan yang terendah di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 416 penduduk per km2. Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 0 – 4 4047 3888 7935 5 – 9 3728 3747 7475 10 – 14 3684 3384 7068 15 – 19 3942 3715 7657 20 - 24 4031 3779 7810 25 – 29 3752 3695 7447 30 – 34 3768 3677 7445 35 – 39 3565 3489 7054 40 – 44 3731 3461 7192 45 - 49 3782 3558 7340 50 – 54 3390 3215 6605 55 – 59 2851 2788 5639 60 – 64 2295 2287 4582 65 – 69 1829 1913 3742 70 – 74 1230 1450 2680 75+ 1190 1726 2916 TOTAL 50.815 49.772 100.587 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021) Melihat komposisi jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel 2.x, maka jumlah penduduk produktif di Kota Tomohon, yaitu penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun (versi BPS) sebanyak 68.711 jiwa (68,37%), sedangkan sisanya adalah usia tidak produktif, yaitu penduduk di bawah 15 tahun dan diatas 64 tahun (versi BPS) sebanyak 31.816 jiwa (31,63%). Dari komposisi penduduk yang ada juga dapat dilihat jumlah penduduk lanjut usia. Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-19 yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tahapan yaitu:
a.Usia pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun
b.Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun
c.Lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun
d.Usia sangat tua (very old) usia > 90 tahun Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015) lanjut usia dikelompokan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan). Menurut Kementerian Kesehatan RI klasifikasi lansia terdiri dari :
a.Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun
b.Lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih
c.Lansia risiko tinggi ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan
d.Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa
e.Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain Tabel 2.10. Perbandingan Jumlah Kelompok Lanjut Usia di Kota Tomohon Tahun 2020 Kategori Jenis Kelamin Persentase terhadap jumlah penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah Usia pertengahan (middle age) 10.023 9.561 19.584 19,47% Lanjut usia (elderly) 5.354 5.650 11.004 10,94% Lanjut usia tua (old) Usia sangat tua (very old) dengan resiko tinggi 1.190 1.726 2.916 2,90% Sumber: Data olahan, 2020 Di satu sisi, peningkatan angka harapan hidup membawa kebaikan bagi salah satu indikator kesehatan bangsa. Namun di sisi lain, hal tersebut mengarah pada transisi epidemiologi, ditandai dengan pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif yang berhubungan dengan proses penuaan. Berbagai penyakit tersebut antara lain diabetes melitus, hipertensi, demensia, pembesaran prostat jinak, katarak, dan beragam masalah kejiwaan pada lansia seperti depresi, ansietas, dan gangguan tidur. Kondisi tersebut akan berdampak pada peningkatan kesakitan dan kematian, penurunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-20 kualitas hidup, peningkatan biaya kesehatan, serta kemunculan beragam masalah sosial kemasyarakatan. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup lansia. Pada tahun 2004, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memperkirakan sekitar 18,7% lansia di Indonesia hidup dengan uang kurang dari US $ 1 (sekitar Rp. 9.100,00) dalam sehari. Data ini mengindikasikan bahwa sampai saat ini, kesejahteraan lansia di Indonesia masih belum tercapai secara optimal. Dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan peneliti untuk mendorong berbagai program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lansia di Indonesia, termasuk di Kota Tomohon. Kota Tomohon adalah kota Religius. Label kota religius sudah cukup lama melekat di kota ini. Bahkan sejarah penyebaran agama Kristen di Sulawesi Utara dan luar Sulawesi Utara banyak berasal dari kota Tomohon. Bahkan Para misionaris gereja pun menjadikan kota Tomohon sebagai kota misi. Dalam perkembangannya, Kota Tomohon menjadi kota yang pluralistik sehingga terbuka bagi para pendatang untuk tinggal dan bermukim di Kota Tomohon. Penduduk Kota Tomohon menurut Agama yang dianut terbanyak adalah Kristen Protestan sebanyak 72.923 jiwa, kemudian Katolik sebanyak 23.274 jiwa. Untuk penduduk yang menganut Agama Islam sebanyak 3.382 jiwa. Selengkapnya jumlah penduduk menurut agama kepercayaan yang dianut sebagaimana dalam Tabel berikut. Tabel 2.11 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Tomohon Tahun 2019 Menurut Kecamatan KECAMATAN AGAMA Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya Tomohon Selatan 1.787 17.721 4.792 5 5 0 Tomohon Tengah 559 14.271 3.908 0 21 0 Tomohon Timur 396 7.792 2.813 2 26 0 Tomohon Barat 100 9.585 7.230 0 1 0 Tomohon Utara 540 23.554 4.531 13 27 3 Jumlah 3.382 72.923 23.274 20 80 3 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2020) Tentunya keberagaman agama di Kota Tomohon tak lepas dari sejarah masuknya masing-masing kepercayaan tersebut di Kota Tomohon.
a.Kristen Protestan Agama Kristen Protestan menjadi agama mayoritas di Kota Tomohon (68,20%). Hal ini tak lepas dari sejarah agama Kristen Protestan masuk ke Tomohon. Sejak 1 Februari 1843 Nicolaas Philip Wilken menggantikan Adam Mattern yang telah merintis dan mendirikan jemaat Tomohon pertama di tahun
1. 1839.Titik-balik bagi perkembangan Kristen di Tomohon terjadi setelah seorang RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-21 Walian bersama-sama 20 warga lainnya masuk Kristen. Kemudian pembaptisan yang sukses di Kakaskasen atas 70 penduduk tanggal 21 Januari 1845. Puncaknya, ketika Kepala Balak Sarongsong Mayoor Waworuntu (1781-1854) bersedia menjadi Kristen. Waworuntu yang telah berusia 66 tahun memakai nama baptis Herman Carl Wawo-Roentoe. Untuk rumah ibadah, gedung gereja Protestan pertama telah didirikan Pendeta Johann Adam Mattern di tahun 1839 ketika ia melakukan baptisan pertamanya sekaligus membentuk jemaat Tomohon pertama. Wilken kemudian dibantu murid-muridnya memperbesar gereja di dekat rumah tinggal pendeta. Berdekatan pula di atas tanah Kalakeran Balak Tomohon (kini kompleks gereja Sion dan bangunan rumah sakit GMIM „Bethesda', masuk Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Tengah), Mayoor Ngantung Palar mendirikan gedung pasanggrahan (loji) yang megah untuk tempat peristirahatan pejabat Belanda seperti Residen atau Kontrolir yang datang berkunjung di Tomohon. Pandita Nicolaas Philip Wilken mendirikan 20 Jemaat negeri, tersebar di Distrik Tomohon, Kakaskasen, Sarongsong, ditambah di Distrik Tombariri dan Sonder. Jemaat Tomohon sendiri didirikan Johan Adam Mattern tahun 1839. Selengkapnya jemaat bentukan Wilken adalah: Tataaran (didirikan tahun 1845), Sarongsong (1846), Lolah (1848), Tateli (1848), Kakaskasen (1849), Lotta (ibukota Distrik Kakaskasen) tahun 1849, Lahendong (1849). Tondangow (1852), Rambunan (1853), Pinaras (1854), Rurukan (1854), Leilem (1856), Pangolombian

(1858), Kembes (1858), Koka (1859), Tincep (1860), Tinoor (1860), Kayawu (1861). Warembungan (1862), serta Kinilow (1863). Jemaat Tara-Tara didirikan Zendeling Rudolf Bossert 1851 sedangkan Jemaat Woloan tahun 1860 oleh Zendeling Nicolaas Graafland. Nicolaas Wilken yang oleh penduduk biasa dipanggil tuan pandita, juga menaruh minat sangat besar pada pendidikan di sekolah-sekolah. Banyak gereja yang dibangun dimanfaatkan sebagai tempat belajar-mengajar. Di tahun 1847 sekolah yang diasuhnya sebanyak 11 buah dengan 500 murid. Sistem pendidikan dilaporkan di tahun 1858 berlangsung tiga kali seminggu. Hari Senin murid-murid belajar sejarah Alkitab. Hari Rabu membaca Alkitab dan hari Jumat belajar agama. Para guru sekolah-sekolah ini selain bekas murid Mattern, adalah hasil didikan Wilken di rumahnya sendiri dengan sistem murid stelsel. Banyak orang tua tertarik memasukkan anak-anaknya, baik laki-laki (yang disebut murid piara) maupun perempuan (disebut anak piara). Mereka bukan sekedar dilatih sebagai guru, tapi juga sebagai tukang yang terampil. Bangunan gereja juga sekolah di Tomohon kebanyakan diarsiteki langsung Wilken dibantu para muridnya. Sekolah Zending Tomohon di Kamasi dibangun baru tahun 1855 menjadi salah satu bangunan megah di Minahasa mampu menampung sampai 200 murid. Juga rumah Wilken di Talete merupakan bangunan bagus dan besar RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-22 hasil karyanya bersama murid-muridnya, termasuk pembuatan roda (pedati) model baru yang digunakan di Minahasa sejak tahun 1851 merupakan karyanya bersama murid-muridnya. Kemudian untuk melayani jemaat yang semakin besar, juga sekolah- sekolah, NZG memutuskan pada 10 Oktober 1850 untuk mendirikan sekolah khusus pembantu zendeling (In landsche Helpers atau dalam bahasa Tombulu Penolong) di Tomohon. Wilken ditugaskan untuk membukanya. Untuk itu Wilken mendirikan Kweekschool voor Inlandsche Hel pers tanggal 1 November 1868 di Paslaten (ada catatan berdiri 28 September 1868, juga 10 November 1868). Dalam pengelolaannya ia dibantu Pendeta Jan Louwerier. Pendeta Jan Louwerier tiba di Tomohon 22 November 1868 untuk membantu tugas-tugas Wilken yang makin berat. Selain mengajar, juga memimpin pelayanan di Kakaskasen. Bahkan, ketika kesehatan Wilken terganggu dalam tahun-tahun akhir hidupnya, Louwerier resmi yang jadi pengganti sebagai pemimpin jemaat dan sekolah itu. Atas usaha Wilken, di tiap jemaat pada tahun 1874 sudah terbentuk Kerkeraad (majelis jemaat). Tahun 1875 jemaat-jemaat dalam asuhan NZG termasuk para zendeling dan penolong secara bertahap dialihkan ke Indische Kerk. Jemaat Tomohon saat itu terdiri dari wijkgemeenten (jemaat negeri): Talete, Kamasi, Kolongan, Paslaten, Matani dan Walian. Wilken sampai akhir hayatnya dapat membentuk 20 jemaat de ngan 8.584 anggota baptisan. Ketika meninggal tanggal 22 Februari 1878, Pandita Nicolaas Philip Wilken dikuburkan di Talete (kini Kelurahan Talete I). Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan Tahun 2017-2019 Kecamatan Tahun 2017 2018 2019 Tomohon Selatan 16 527 16 539 17 721 Tomohon Tengah 14 430 14 713 14 271 Tomohon Timur 7 004 7 004 7 792 Tomohon Barat 8 053 8 675 9 585 Tomohon Utara 21 925 21 925 23 554 Sumber: BPS Tomohon, 2020
1. b.Kristen Katolik Gedung gereja Katolik pertama di Tomohon ternyata dibuat setelah Tomohon menjadi stasi otonom kedua tahun 1889. Diceritakan, atas rekomendasi Residen Manado M.C.E. Stakman tahun 1889, dengan izin Pemerintah Batavia, bulan Juli tahun 1889 Pastor A. Bolsius tiba di Minahasa/Manado. Ia diangkat oleh Residen menjadi pastor pembantu di Manado, dan langsung datang serta tinggal di Tomohon. Walaupun mendapat protes keras dari luar, namun sejak itu Tomohon makin berkembang menjadi Stasi Katolik kedua di Minahasa. "Sejak itu pula Minahasa dibagi menjadi dua RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-23 wilayah pelayanan," kata HB Palar dan kawan-kawan dalam bukunya "Bangkitnya Kembali Umat Katolik Tomohon". Manado yang menjangkau Tonsea, dan Tomohon yang menjangkau kampung-kampung/desa-desa Minahasa Tengah: Woloan, Tara-Tara, Tombariri, Kakaskasen, Sarongsong, Sonder, Kawangkoan, Langowan dan lain-lain. Secara alamiah Tomohon mulai berkembang menjadi pusat administrasi misi Katolik. Pastor Bolsius bergerak cepat bersama umatnya. Mereka membangun sebuah gereja berkerangka kayu, dinding bambu (tagi), atap rumbia dan lantai setengah tanah di atas perkarangan yang dipinjamkan oleh keluarga Matheus Langitan. Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik Tahun 2017-2019 Kecamatan Tahun 2017 2018 2019 Tomohon Selatan 3 974 4 211 4 792 Tomohon Tengah 4 869 3 446 3 908 Tomohon Timur 2 656 2 656 2 813 Tomohon Barat 7 013 6 986 7 230 Tomohon Utara 4 067 4 067 4 531 Sumber: BPS Tomohon, 2020
2. c.Islam Penduduk beragama Islam di Kota Tomohon sebanyak 3,16% dan terpusat di Kecamatan Tomohon Selatan, yaitu di Kampung Jawa. Islam masuk ke Kampung Jawa dibawa oleh Tubagus Buang. Tubagus Buang adalah bangsawan tinggi Kesultanan Banten, menjabat Hulubalang. Malah, menurut Haji Hassan, Tubagus Buang masih sebagai cucu dari Sultan Hasanuddin dan cicit Fatahillah (Sunan Gunung Jati), pendiri Banten. Tubagus Buang sangat menentang Kompeni Belanda karena intervensinya terhadap Kesultanan Banten, terjadinya kemelaratan, pemerasan, pelecehan agama, pajak yang banyak dan sistem rodi yang membuat rakyat Banten menderita sekali. Tubagus Buang dengan pengikut-pengikutnya yang tidak membawa istri mereka mengawini gadis-gadis Minahasa, terutama wanita-wanita dari Sarongsong, Sonder, Pineleng dan Tondano. Tubagus Buang sendiri mengawini wanita berfam Supit dari Lahendong, sehingga dikisahkan memperoleh hadiah perkawinan wilayah yang meliputi Kampung Jawa kini. Selain Tubagus Buang, para tokoh lain yang dibuang bersamanya dan bermukim di Kampung Jawa Tomohon adalah Penghulu Abusalam, Mas Djebeng, Mukali, Abdur Rasjid, Abdul Wahid Abdul Haji, Abdur Rais dan lain-lain. Dari antara interniran Banten yang mempunyai banyak keturunan hingga sekarang di Kampung Jawa, terutama adalah Tubagus Buang sendiri, Penghulu Abusalam, imam pertama, bekas penghulu perang di Banten (makamnya kini berada di Kampung Kodo Manado), serta Mas Djebeng. Selain para pejuang yang dibuang Belanda, gelombang pendatang kedua yang RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-24 menghuni Kampung Jawa Tomohon adalah pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan. Tokoh bernama Lasambang dan Lakoro awalnya hanya menyinggahi pelabuhan Kema dan melihat-lihat sambil berdagang. Para interniran berasal Banten dan pedagang Bugis ini mendapat jodoh gadis-gadis Minahasa dalam ajang baku blantek (barter). Biasanya para tibo-tibo (inang) Minahasa terdiri kaum wanita. Sedangkan warga Kampung Jawa berkebiasaan membuat gula aren yang dalam proses selanjutnya dibeli tibo-tibo dan dijual di pasar Tomohon dan Manado. Dari pertemuan dan barteran itu terjadi perkawinan-perkawinan campuran. Rombongan pengikut Tubagus Buang dan anak-istri mereka kelak ditambahi oleh pemukim-pemukim dari Kampung Jawa Tondano. Ketiga keturunan pengikut tersebut berbaur dan berketurunan. Perkawinan masyarakat Kampung Jawa Tomohon pun terjadi dengan warga Islam di Manado, Pineleng, Belang, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Adat-istiadat Jawa dan agama Islam tetap mereka pelihara. Awalnya para interniran dibawah Tubagus Buang ditempatkan di lokasi Lembuyan Kakaskasen Tomohon, bahkan ada menambahkan sebelumnya lagi pernah di Lota Pineleng, ketika itu ibukota Balak Kakaskasen. Lalu dari Kakaskasen, mereka pindah di Papakanan yang disebut pula Sumboyong (sekitar 1 kilometer dari Kampung Jawa). Tempatnya dinamakan Papakanan karena konon dihuni jin-jin, sehingga penduduk harus melakukan acara Semedi Adat dengan memberi sesajian untuk jin-jin itu. Dari Papakanan dipimpin Tubagus Buang mereka kemudian pindah bermukim di Lepo, kini wilayah kebun sawah antara Walian-Lansot, dekat tempat bernama Mandei. Lalu dari Lepo, tidak lama pula mereka pindah dan membangun kampung di sebelah selatan (bagian barat Tumatangtang), pada suatu daerah hutan lebat yang di masa itu terkenal sangat angker. Lokasi itu kini dinamai Lewet atau lebih dikenal dengan nama Kayu Payung atau Kaiwangko (kayu besar), sekitar 2 kilometer selatan Kampung Jawa. Disebut Kayu Payung, sebab sekitar pemukiman nya dinaungi seakan dipayungi oleh pohon besar itu, yang dipercayai mereka dihuni jin-jin dan keramat. Di sini Tubagus Buang dan Mas Djebeng meninggal dan dikuburkan. Berhubung pemukiman Kayu Payung di rasa terlalu jauh dari ibukota Distrik Tomohon, juga jauh dari ruas jalan raya, serta jin-jin yang dipercaya ada di situ, penduduk Kampung Jawa memindahkan negerinya pada tahun 1875 ke tempat sekarang. Versi lain, pemindahan terakhir ini terjadi karena berjangkitnya penyakit Luti Air (cacar air) yang menelan banyak korban jiwa. „‟Belanda memang sengaja memperlakukan para interniran dan keturunannya sebagai pekerja-pekerja paksa. Mereka menyiasati warga Kampung Jawa menyuruh membabat hutan angker dan membuka pemukiman, lalu menyuruh pindah kembali. Selain versi ini, eksodus warga Kampung Jawa, dari tuturan tua-tua yang lain berawal dari Kayu Payung, lalu ke Lembuyan di Kakaskasen, dan ke RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-25 perkebunan Mandei. Dari sini penduduk berpencar, bergabung dengan warga Islam lain di beberapa Kampung Jawa. Semula Kampung Jawa administratif pemerintahan masih dipegang oleh Hukum Tua Tumatangtang dan Lansot Sarongsong. Kampung Jawa dibagi atas 2 Jaga Kepolisian. Lalu di tahun 1928 dengan persetujuan Kepala Onderdistrik Tomohon dan Kepala Distrik Manado yang membawahinya, Kampung Jawa diresmikan menjadi sebuah negeri otonom. Djasmani Tabi man yang fam aslinya Rifai dari garis keturunan pengikut Kyai Modjo di angkat menjadi Hukum Tua Kampung Jawa pertama. Masanya, tahun 1921 tokoh Serikat Islam (SI), Haji Omar Said Tjokroa minoto mengunjungi Kampung Jawa. Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Beragama Islam Tahun 2017-2019 Kecamatan Tahun 2017 2018 2019 Tomohon Selatan 1410 1515 1787 Tomohon Tengah 465 235 559 Tomohon Timur 208 208 396 Tomohon Barat 50 38 100 Tomohon Utara 281 281 540 Sumber: BPS Tomohon, 2020
3. d.Budha dan Hindu Vihara yang diperuntukan bagi pengikut Tao ini dikenal dengan nama Vihara Buddhayana. Sudah berdiri sejak tahun 80-an namun baru diresmikan pada 2009 oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak S. H. Sarundajang. Vihara Buddhayana membuka mata dunia bahwa masyarakat Minahasa sudah sejak lama hidup dalam perbedaan. Memasuki kompleks vihara, pengunjung akan disambut oleh 18 patung Lohan, yaitu representasi dari 18 pendosa yang kembali ke jalan lurus. Patung-patung Lohan berwarna emas tersebut dibuat dengan cita rasa seni yang begitu tinggi dengan gestur yang mewakili karakternya masing-masing. Ke-18 patung Lohan tersebut antara lain, Nantimiloto, Angida, Pindola, Pantha The Elder, Asita, Nagasane, Pantha The Younger, Rahula, Gobaka, Nakula, Vanavasa, Fajraputra, Bodhidarma, Katikam Nadimitra, Kanaka The Bharadavaja, The Vatsa, dan Pindola The Bharadavaja. Patung-patung Lohan tersebut menjadi sangat menarik dengan latar belakang keindahan Gunung Lokon yang memukau. Sementara di seberang patung Lohan berdiri bangunan utama Vihara yang biasa disebut dengan Istana Dewi Kwan Im. Pada altar Istana Dewi Kwan Im terdapat patung Buddha dengan ukuran besar. Tepat di depannya terdapat patung Dewi Kwan Im dengan ukuran yang lebih kecil. Pada altar inilah umat Buddha terbiasa beribadah memohon berkah dari Tuhan. Uniknya, pengunjung yang memasuki Istana Dewi kwan Im dipersilahkan untuk melakukan ramalan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-26 Ciam Si. Ramalan tersebut dilakukan dengan mengambil salah satu dari banyaknya gulungan kertas yang terdapat dalam sebuah wadah. Di dalam gulungan kertas tersebut terdapat kata-kata bijak yang oleh masyarakat Buddha dipercaya sebagai kata-kata yang bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi seseorang. Bagian lain dari Vihara Buddhayana adalah Pagoda Ekayana. Pagoda yang memiliki 8 tingkat ini juga menjadi tempat umat Buddha melakukan ibadah. Menariknya, setiap pengunjung boleh masuk dan menyaksikan keindahan Gunung Lokon dari lantai teratas Pagoda Ekayana. Tidak jauh dari lokasi Pagoda Ekayana terdapat kolam yang dilengkapi dengan air mancur. Pada kolam yang dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan dan rejeki ini, dihiasi dengan patung katak raksasa berkepala naga yang menyimbolkan keberuntungan. Pada sisi-sisi kolam terdapat prasasti yang bertuliskan segala kebaikan duniawi, seperti panjang umur, pangkat, harta, keberuntungan, dan bahagia. Umat Buddha yang datang biasanya akan melemparkan koin ke dalam kolam sebelum kemudian memanjatkan doa dan permohonan. Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Beragama Budha Tahun 2017-2019 Kecamatan Tahun 2017 2018 2019 Tomohon Selatan 5 0 5 Tomohon Tengah 6 11 21 Tomohon Timur 12 12 26 Tomohon Barat 0 5 1 Tomohon Utara 9 9 27 Sumber: BPS Tomohon, 2020 Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Beragama Hindu Tahun 2017-2019 Kecamatan Tahun 2017 2018 2019 Tomohon Selatan 0 0 5 Tomohon Tengah 0 0 0 Tomohon Timur 0 0 2 Tomohon Barat 0 0 0 Tomohon Utara 8 8 13 Sumber: BPS Tomohon, 2020 Pada tahun 2017, Kota Tomohon memperoleh penghargaan Harmony Award sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama kepada Kepala Daerah dalam rangka penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia. Selain itu berdasarkan penilaian Setara Insitute pada tahun 2020, Kota Tomohon menduduki peringkat sebagai Kota Toleransi Tertinggi (peringkat 4). RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-27 Tabel 2.17. Skor Lengkap 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Indeks Kota Toleran 2020 No Kota Regulasi Pemerintah Regulasi Sosial Tindakan Pemerintah Demografi Agama Skor Akhir IND 1 IND 2 IND 1 IND 4 IND 5 IND 6 IND 7 IND 8 1 Salatiga 6,67 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,717 2 Singkawang 6,50 7,00 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,450 3 Manado 5,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 4,00 6,00 6,200 4 Tomohon 4,33 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,183 5 Kupang 5,67 6,85 5,00 6,00 7,00 6,00 4,00 7,00 6,037 6 Surabaya 4,33 7,00 5,00 6,00 7,00 7,00 5,00 6,00 6,033 7 Ambon 3,83 7,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 5,733 8 Kediri 3,83 7,00 7,00 5,00 6,00 4,00 4,00 5,00 5,583 9 Sukabumi 5,00 6,73 7,00 6,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,546 10 Bekasi 4,00 6,15 4,0 6,00 7,00 7,00 3,00 6,00 5,530 Sumber: Setara Institute (2021) Pada tahun 2019, total jumlah tempat ibadah di Kota Tomohon sebanyak 142 tempat. Hal ini ditunjukkan melalui grafik berikut: Grafik 2.2 Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Tomohon Tahun 2019 Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara (2019) 2.1.2.2. Komposisi Penduduk dan Populasi Masyarakat Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan di Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami trend positif sebelum tahun 2020. Hal ini disebabkan pada awal Tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang mempengaruhi. Tingkat pengangguran mengalami penuruanan tahun 2016 hingga tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Tabel 2.18 Tabel Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Kegiatan Utama 2016 2017 2018 2019 2020 Angkatan Kerja 49.516 49.474 49.619 52.216 50.911 Bekerja 44.098 45.052 45.540 48.168 46.336 Pengangguran Terbuka 5.418 4.422 4.079 4.048 4.575 Bukan Angkatan Kerja 27.643 30.764 32.141 31.078 34.525 Sekolah 9.056 8.265 8.352 8.134 7.653 4 103 24 8 3 0 20 40 60 80 100 120 Masjid Gereja Kristen Gereja Katolik Pura Vihara- RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-28 Kegiatan Utama 2016 2017 2018 2019 2020 Mengurus Rumah Tangga 13.784 18.820 17.929 17.922 21.833 Lainnya 4.803 3.679 5.860 5.022 5.039 Jumlah 77.159 80.238 81.760 83.294 85.436 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,17 61,66 60,69 61,07 65,17 Tingkat Pengangguran 10,94 8,94 8,22 7,48 8,99 Sumber: Tomohon Dalam Angka (BPS), 2021 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Tomohon Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19 PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Lapangan Usaha TAHUN Pertumbuhan (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 361 758,19 379 214,33 399 325,33 420 554,30 419.312,7 22,7 Pertambangan dan Penggalian 169 373,57 271 718,65 254 914,97 302 979,00 316.041,6 25,6 Industri Pengolahan 173 445,89 182 058,74 197 139,74 193 531,80 194.834,5 16,43 Pengadaan Listrik dan Gas 7 860,90 8 235,27 8 458,85 8 929,90 9.473,7 22,81 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14 502,50 14 538,08 14 838,08 15 044,30 15.360,2 9,12 Konstruksi 602 055,14 634 024,80 697 524,80 742 384,60 711.572,9 35,44 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 296 207,30 307 529,85 323 829,85 342 014,00 338.507,2 24,89 Transportasi dan Pergudangan 126 929,71 133 048,90 139 648,90 147 610,30 132.428,8 24,79 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-29 Lapangan Usaha TAHUN Pertumbuhan (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 54 153,18 56 775,24 62 275,24 65 409,20 56.712,8 30,73 Informasi dan Komunikasi 102 506,73 110 253,06 118 753,06 129 408,40 136.945,5 37,10 Jasa Keuangan dan Asuransi 57 535,32 61 802,54 62 761,46 63 915,70 68.519,9 34,22 Real Estate 115 963,05 122 899,29 130 399,29 138 357,00 136.765,9 27,56 Jasa Perusahaan 1 160,54 1 253,50 1 353,50 1 461,50 1.439,6 35,99 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 164 746,76 170 136,87 179 136,87 178 613,00 183.417,6 16,48 Jasa Pendidikan 65 105,63 68 347,89 73 747,89 81 574,50 82.274,4 31,52 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 194 810,68 208 698,08 230 198,08 255 913,00 276.897,9 40,77 Jasa lainnya 57 184,91 61 634,48 68 884,48 77 487,30 69.981,0 43,29 PDRB 2 565 300,0 2 792 169,5 2 963 190,39 3 165 187,6 3.150.486,3 28,44 PDRB Tanpa Migas 2 443 308,40 2 571 182,80 2 762 657,30 2 918 703,1 28,73 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2017 - 2021) Data menunjukkan bahwa sektor Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi di Kota Tomohon selang tahun 2016-2020 yaitu sebesar 43,29%, disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (40,77%) dan Informasi Komunikasi (37,10%). Tabel 2.20 PDRB Lapangan Usaha Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Lapangan Usaha Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 425 441,52 473 394,16 508 887,32 552 389,32 601 361,02 Pertambangan dan Penggalian 268 539,93 201 979,08 317 593,90 303 704,06 366 416,54 Industri Pengolahan 203 227,47 216 458,25 230 088,62 253 743,62 258 396,10 Pengadaan Listrik dan Gas 6 416,83 6 881,89 8 219,08 8 501,76 9 024,66 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 15 824,77 17 039,28 17 039,28 17 539,28 17 901,21 Konstruksi 643 026,41 711 998,57 777 052,83 882 052,83 970 393,78 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 324 585,44 354 293,82 388 536,22 423 536,22 454 357,81 Transportasi dan Pergudangan 175 091,89 203 917,73 218 892,62 235 792,62 252 837,63 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 63 984,09 72 728,25 78 811,95 89 511,95 94 704,79 Informasi dan Komunikasi 100 672,88 109 672,88 122 949,70 138 449,70 155 123,53 Jasa Keuangan dan Asuransi 57 795,35 71 575,41 79 102,69 82 324,16 86 815,45 Real Estate 129 809,83 141 608,91 152 422,41 164 422,41 176 456,38 Jasa Perusahaan 1 412,83 1 605,58 1 850,19 2 100,19 2 367,74 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 223 614,64 253 889,16 269 829,29 290 829,29 299 213,75 Jasa Pendidikan 81 409,42 90 296,81 96 093,59 105 493,59 119 828,38 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 206 973,38 226 549,75 249 516,02 282 716,02 320 841,32 Jasa lainnya 62 736,47 68 721,59 76 386,82 88 086,82 105 448,38 PDRB 2 990 563,14 3 222 611,12 3 593 272,53 3 921 193,83 4 291 488,4 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-30 Lapangan Usaha Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 PDRB Tanpa Migas 2 776 040,76 3 080 302,70 3 341 568,01 3 690 479,1 4 003 312,6 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2016 - 2020) Menurut harga berlaku tampak bahwa pertumbuhan PDRB mencapai 43,5% daru tahun 2015-2019. Awal tahun 2020 sampai TW II sudah terjadi perlambatan ekonomi akibat Covid-19. Tabel 2.21 Persentase PDRB Kota Tomohon Berdasarkan Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2016-2020 Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14,69 14,16 14,09 14,01 14,06 Pertambangan dan Penggalian 6,27 8,84 7,75 8,54 8,95 Industri Pengolahan 6,72 6,40 6,47 6,02 6,11 Pengadaan Listrik dan Gas 0,21 0,23 0,22 0,21 0,23 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,53 0,47 0,45 0,42 0,42 Konstruksi 22,09 21,63 22,49 22,61 21,71 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,99 10,81 10,80 10,59 10,90 Transportasi dan Pergudangan 6,33 6,09 6,01 5,89 5,34 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,26 2,19 2,28 2,21 1,84 Informasi dan Komunikasi 3,40 3,42 3,53 3,61 3,83 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,22 2,20 2,10 2,02 2,09 Real Estate 4,39 4,24 4,19 4,11 4,06 Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,88 7,51 7,42 6,97 7,19 Jasa Pendidikan 2,80 2,67 2,69 2,79 2,85 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,03 6,94 7,21 7,48 8,14 Jasa lainnya 2,13 2,13 2,25 2,46 2,24 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PDRB Tanpa Migas 95,58 93,00 94,12 93,30 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2017 - 2021) Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk. ------ RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-31 Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2015-2020 Sumber: BPS Sulut (www.sulut.bps.go.id dan Tomohon Dalam Angka Tahun 2021) Perekomian Kota Tomohon pada Tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,69% jika dibandingkan tahun 2018 (naik sebesar 0,69%). Adanya pandemi covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor unggulan PDRB Kota Tomohon menurun drastis. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 negatif yaitu sebesar minus 0,41. Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Tomohon dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik. 2.2.1.2. Laju Inflasi dan Indeks Gini Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Perhitungan laju inflasi di Kota Tomohon merujuk perhitungan Kota Manado. Selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,14. Pada tahun 2019 (3,52) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 (3,82). Pada tahun 2020 sebagai dampak pandemic covid-19, inflasi menjadi minus 0,18. Perkembangan laju Inflasi selama kurun waktu 2016-2020, secara lengkap dapat dilihat pada Grafik berikut. 6.31 6.17 8.85 6.13 6.82 -0.41 -2 0 2 4 6 8 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-32 Grafik 2.4. Laju Inflasi Tahun 2016 s.d 2020 Sumber: Website BPS Sulut (www.sulut.bps.go.id, diakses tanggal 2 April 2021) Upaya untuk terus menekan laju Inflasi harus terus dipertahankan. Hal ini mengandung maksud bahwa tingkat Inflasi yang rendah, di samping akan menjadi salah satu indikator untuk peningkatan daya tarik investasi, juga bisa menjadi sarana untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dilihat dari jenis barang dan jasa yang mempengaruhi Inflasi, kelompok bahan makanan masih merupakan sumber utama yang mempengaruhi Inflasi di Kota Tomohon. Indeks gini sebagai salah satu indikator ketimpangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaaan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat penurunan ketimpangan pendapatan di perdesaan sebaliknya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di perkotaan. Sama halnya perhitungan laju inflasi, demikian pula perhitungan indeks gini mengikuti perhitungan Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.22 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Perdesaan 0,345 0,350 0,346 0,368 0,344 Perkotaan 0,356 0,388 0,389 0,364 0,371 SULUT 0,366 0,379 0,394 0,372 0,370 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020 Adanya pandemi covid-19 menjadi tantangan dalam kinerja pembagunan daerah, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon. Jika dampak pandemi memiliki gap yang besar bagi kelompok masyarakat pendapatan rendah dan tinggi, akan berdampak pada peningkatan kesenjangan di akhir tahun 2020. 2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); 0.35 2.44 3.83 3.52 -0.18 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-33 pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard of living). Selama hampir dua dasawarsa, IPM terus digunakan digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan, UNDP mengembangkan gagasan baru dalam penghitungan pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf dan gabungan Angka Partisipasi Kasar diganti dengan Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan penghitungan IPM dengan metode lama. Indikator yang digunakan di Indonesia sama dengan UNDP, kecuali PNB per kapita. Indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.
4. a.Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon Tahun 2017–2020 sebagaimana dalam grafik berikut: Grafik 2.5. Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon Tahun 2017 – 2020 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018 - 2021) 14.16 14.17 14.19 14.2 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.2 14.21 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-34
5. b.Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 71,43, meningkat di tahun 2019 menjadi 71,79 dan pada tahun 2020 menjadi 71,93 . Gambaran mengenai perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat seperti pada Grafik berikut ini. Grafik 2.6. Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2017 – 2020 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018 - 2021)
6. c.Pengeluaran Perkapita Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Adapun pengeluaran perkapita penduduk Kota Tomohon Tahun 2017 s/d 2020 adalah sebagai berikut. Grafik 2.7. Grafik Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Tomohon Tahun 2017 s/d 2020 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018 - 2021) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 71.18 71.43 71.79 71.93 70.8 71 71.2 71.4 71.6 71.8 72 2017 2018 2019 2020 11,323.00 11,647.00 12,152.00 11,745.00 10,800.00 11,000.00 11,200.00 11,400.00 11,600.00 11,800.00 12,000.00 12,200.00 12,400.00 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-35 pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara, angka IPM Tomohon tahun 2019 sebesar 71,79 berada pada peringkat kedua. Hal ini dipengaruhi oleh angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat yang didekati dengan nilai pengeluaran perkapita. Tabel 2.23 Indikator Pendukung IPM Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Tahun Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Perkapita Penduduk (Juta Rupiah) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 71,07 14,16 10,23 10.936 74,91 2017 71,18 14,16 10,24 11.323 75,34 2018 71,43 14,17 10,25 11.647 75,78 2019 71,79 14,19 10,48 12.152 76,67 2020 71,93 14,20 10,73 11.745 76,69 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2017 - 2021) Perkembangan IPM Kota Tomohon selang Tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagaimana dalam Grafik 2.8. Dari grafik tersebut diatas terlihat perkembangan IPM Kota Tomohon yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit Kota Tomohon mencapai angka 76,69 pada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran perkapita). Angka IPM sebesar 76,69 poin, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kategori tinggi, selengkapnya dalam Grafik 2.8. berikut dibawah ini. Grafik 2.8. Grafik Perkembangan IPM Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2017-2021) 74.91 75.34 75.78 76.67 76.69 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-36 2.2.1.4. Persentase Penduduk Miskin Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan darisisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Tabel 2.24 Penduduk Miskin Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin % Penduduk Miskin 2016 336.266 6.630 6,56% 2017 354.635 6.690 6,47% 2018 363.856 6.250 5,95% 2019 394.584 5.990 5,62% 2020 422.746 6.060 5,60% Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2017-2021) Secara umum, pada periode 2016-2020 angka kemiskinan di Kota Tomohon terus mengalami penurunan, berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-37 Sumber: Dinas Sosial Kota Tomohon Sumber: Dinas Sosial Kota Tomohon Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program. ~ PROGRAM PENGENTASAN '§' KEMISKINAN KOTA TOMOHON JUMLAH PENOU OUK Ml-SKIN BEROASARKAN DAL\:
  1. 1.SEMBAKO ( BANTUAN PANGAN NON TUNAJ) SEBAHYAX 5490 KPM
  2. 2.DATA PROGRAM KELUARGAHARAPAN SEBANYAI( 3786 KPM
  3. 3.DAD\ BERAS SEJAHTERA OAERAH KOTA TOMOHON SEBANYAK 220 KK
  4. 4.BAHTUAN SOSIAL TUNAJ (SST) 3958 KPM KET.SST S.AMPAJJUN! 2021 BANSOS TA. 2021 .... ....- PERBANDINGAN DATA BANTUAN SOSIAL TERHADAP DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2020 1.0AIA.OTKS DAN SEMBAKO I DTICS:9456JIWA,SEMSAXO: S96SJIWA YANG BELUMTERCOVERSEBESAR3.491 JIWA)
  5. 2.DAIADTICS DAN PKH (DTKS: 9456JIWA, PKH: 4227 JIWA)
  6. 3.DAL\DTICS DAN RASTRAOA (DTKS; 9456 JIWA, RASTRAOA; 220KK) """ 10000 ie}73 ""' ""' "'° """' I ""° 0 1.l'lfT DTKS DAN BANS< RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-38 Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satunya untuk kelangsungan pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dan juga arahan RPJMN, masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi urusan prioritas. Sama halnya dengan Kota Tomohon yang sudah dimulai dari RPJMD Kota Tomohon sebelumnya sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Capaian SDGs Kota Tomohon urusan Pendidikan adalah Tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/sederajat. 88,16 Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/sederajat 81,92. Rasio Angka Partisipasi APM SD sederajat 84.90, Rasio APM SMP sederajat 87.27, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) 57,93. Persentase guru yang bersertifikat pendidik. TK: 80.50 SD : 77.68 SMP:71.76 Capaian SDGs Kota Tomohon urusan Kesehatan Tahun 2020 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 0,4%. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita1,3%. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 40,9%. Angka Kematian Ibu (AKI) 281. Angka Kematian Balita (AKBa) per1000 kelahiran hidup 11,25. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup 11,25 AngkaKematianBayi (AKB) per1000 kelahiran hidup 14,1. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 86. Prevalensi tekanan darah tinggi
  7. 13231.Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk 103,57. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 98%. Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan 0,22. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS) 44 Kelurahan. Pencapaian SDGs bidang ketenagakerjaan adalah Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan TK Formal 16.296; TK Informal 31.492 TK Formal17.154; TK Informal 34.992. Capaian SDGs Kota Tomohon urusan adalah Jumlah wisatawan mancanegara 630 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 304.924. Jumlah devisa sektor pariwisata 582.640.000.Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja1.533. Capaian SDGs Kota Tomohon urusan Pangan Tahun 2019 adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 0,91. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 93,2 dan tingkat konsumsi ikan 0,91 kg/Kapita/Tahun. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-39 2.2.1.5 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Penyandang Disabilitas Di samping itu, yang menjadi permasalahan di Kota Tomohon adalah masih adanya data tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini juga memberi pengaruh terhadap upaya pemerintah kota dalah hal penanganan masalah sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, Tahun 2021 terdapat 193 orang penyandang status ODGJ. Permasalahan sosial lainnya adalah penyandang disabilitas. Data dari Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, Tahun 2021 penyandang masalah disabilitas di Kota Tomohon adalah 850 orang. Permasalahan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu permasalahan yang wajib diselesaikan, karena pemerintah wajib hadir pada setiap permasalahan bagi masyarakat. Penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas seperti trotoar, toilet khusus kaum difabel dan parasarana lainnya. 2.2.1.5. PDRB per kapita Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro salah satunya adalah pendapatan per kapita per tahun. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.PDRB per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita. Grafik tersebut memperlihatkan PDRB perkapita Kota Tomohon atas dasar harga berlaku dan konstan. Tabel 2.25. PDRB Perkapita Kota Tomohon Tahun 2015–2019 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 PDRB per kapita 29 794 497,91 31 600 112,93 34 646 976,02 37 236 186,30 40 138 504,27 Sumber: Website BPS Sulut (Diakses tanggal 2 November 2020) Gambar diatas memperlihatkan PDRB perkapita Kota Tomohon atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik sebesar Rp. 2,9 juta dibandingkan tahun 2018 menjadi Rp. 40,13 juta perkapita. Jika dibandingkan sejak tahun 2015, terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar 34,70%. 2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Masalah pengangguran merupakan salah satu prioritas di Kota Tomohon, sampai tahun 2020 sebelum adanya pandemi COVID 19. Peran pasar kerja sangat besar dalam menjaring mereka yang mencari pekerjaan dan membutuhkan karyawan. Kota Tomohon sebagai daerah yang cukup besar tingkat pengangguran dibandingkan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. ------ RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-40 Grafik 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon Tahun 2017-2020 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2020) Pada 3 tahun terakhir (2017-2019) tingkat pengangguran di Kota Tomohon cukup tinggi, meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 8,99. Dampak dari pandemik covid-19 membuat beberapa jenis pekerjaan yang terbatas bahkan harus hilang sehingga membuat angka pengangguran meningkat. Khusus untuk mengurangi angka pengangguran, Pemerintah masih perlu melakukan perluasan kesempatan kerja formal maupun informal. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada harus menjadi fokus perhatian pula. 2.2.1.7. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, berkesinambungan, keadilan dan netralitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutanya, Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap IKM unit pelayanan publik. Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/ penyelenggara 8.94 8.22 7.48 8.99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-41 pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Berdasarkan pentingnya indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Tomohon. Pada tahun 2020, hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) adalah 90,547 pada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini jauh melampaui target Dinas DPMPTSP yaitu sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kualitas pelayanan public yang baik dan diharapkan suervey ini ke depannya akan diberlakukan ke seluruh dinas / badan yang menyelenggarakan pelayanan publik dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. 2.2.1.8. Indeks Reformasi Birokrasi Salah satu dasar pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip universal good and clean government demi menjamin pelayan prima bagi masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah menjadi instrumen bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Peraturan ini menyediakan model penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan komponen-komponen penilaiannya, yang mencakup komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit (proses) mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang- undangan, penataan dan penguatan organisasi, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-42 kualitas pelayanan publik. Sedangkan, komponen hasil mencakup birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan nilai akhir dari proses penilaian ini. Tabel 2.26 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi No Kategori Nilai Interpretasi Angka 1 AA >90-100 Istimewa 2 A >80-90 Memuaskan 3 BB >70-80 Sangat Baik 4 B >60-70 Baik, perlu sedikit perbaikan 5 CC >50-60 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar 6 C >30-50 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar 7 D >0-30 Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar Capaian IRB Kota Tomohon tahun 2018 sebesar 53,84 (CC) dan tahun 20019 sebesar 54,12 (CC). Tabel 2.27 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon Tahun 2018 dan 2019 Tahun Capaian IRB Ket. 2018 53,84 CC Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar 2019 54,12 CC Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon, 2020 2.2.2.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-43 ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Kota Tomohon. Tabel 2.28 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Lama Sekolah 10,23 10,24 10,25 10,48 10,73 Tomohon Dalam Angka (BPS, 2021) Secara rata-rata, angka rata-rata lama sekolah di Kota Tomohon berada pada peringkat ke-dua setelah Kota Manado jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Data ini menunjukkan bahwa jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Tomohon dalam menjalani pendidikan formal tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun meskipun tidak signifikan, sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 - 2020, secara rata-rata penduduk daerah ini yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,73 tahun, setara kelas 1 SMA/sederajat. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru, BPS mengganti indikator angka melek huruf dengan angka harapan lama sekolah. Hal ini berarti dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon Tahun 2017– 2019 sebagaimana dalam grafik berikut: Tabel 2.29. Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah Di Kota Tomohon Tahun 2016 – 2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Lama Sekolah 10,23 10,24 10,25 10,48 10,73 Harapan Lama Sekolah 14,16 14,16 14,17 14,19 14,20 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-44 2.2.2.2. Seni Budaya dan Olahraga 2.2.2.2.1. Seni Budaya Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah kelompok seni dan budaya di Kota Tomohon pada Tahun 2015 sabanyak 63 kelompok seni budaya. Kelompok seni dan budaya di Kota Tomohon meliputi kelompok-kelompok group band, sanggar tari, seni lukis/seni rupa, tari –tarian dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai investasi untuk membangun masa depandan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Berbagai aktivitas kebudayaan, kesenian dan aktivitas lainnya saat ini belum dapat difasilitasi di Gedung Kesenian. Pagelaran Kesenian di Kota Tomohon sampai saat ini masih menggunakan tempat yang bukan dikhususkan untuk pagelaran kesenian. Tabel 2.30 Perkembangan Seni Budaya Kota Tomohon Tahun 2017-2020 Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 Jumlah Sanggar Kesenian NA 44 61 61 Jumlah Pusat Kebudayaan / Taman Budaya 1 1 1 1 Jumlah Kelompok Tari Kreasi Baru 18 1 6 6 Jumlah Kelompok Tari Tradisional 35 22 33 33 Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional 6 13 36 36 Jumlah Bangunan Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah NA NA 1 1 Jumlah Bangunan Cagar 6 6 5 5 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-45 Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 Budaya Milik Swasta Jumlah Situs Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah 2 1 1 1 Jumlah Situs Cagar Budaya Milik Swasta 11 13 25 25 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 2020 2.2.2.2.2. Olahraga Dalam upaya memfasilitasi aktifitas olahraga, Kota Tomohon pada tahun 2019 memiliki berbagai macam lapangan olahraga, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, TNI, BUMN, Swasta maupun milik masyarakat. Lapangan olahraga milik pemerintah Kota Tomohon adalah Stadion Olahraga Parasamya, yang merupakan lapangan yang memiliki lintasan atletik dan sepakbola. Untuk lapangan lainnya yang ada di Kota Tomohon seperti lapangan basket, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, kolam renang, dan lapangan futsal umumnya adalah milik swasta, BUMN, dan masyarakat yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada. Tabel 2.31 Jumlah Gelanggang / Balai Olahraga Menurut Cabang Olahraga Kota Tomohon Tahun 2018 – 2019 Cabang Olahraga Jumlah gelanggang / Balai Olahraga 2018 2019 Sepak bola 5 9 Bola voli 5 23 Bulu tangkis 15 21 Renang 1 1 Menembak 2 2 Tinju 1 - Forki 1 1 Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019 2.2.3. Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib 2.2.3.1. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-46 a) Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APK di Kota Tomohon untuk setiap jenjang pendidikan tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015 adalah sebesar 98,19% dan menjadi sebesar 102,54 tahun
  8. 2018.Jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 119,35 dan menurun menjadi 112,11 pada tahun 2019. Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD/MI, SMP/MTs Kota Tomohon Tahun 2016–2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) 2016 2017 2018 2020 SD/MI 112,65 106,06 102,54 100 SMP/MTs 107,49 116,95 112,11 109,92 Sumber: Tomohon Dalam Angka (Tahun 2016 – 2020) Memperhatikan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs yang melebihi angka 100% menunjukan bahwa sesungguhnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi. b) Angka Partisipasi Murni Indikator APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Angka Partisipasi Murni di Kota Tomohon untuk setiap jenjang pendidikan mengalami fluktuasi, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/ MA. Pada Tahun 2015 APM menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya siswa yang telah bersekolah pada usia muda, atau bersekolah lebih awal dari umur yang diklasifikasikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Kota Tomohon untuk menuntaskan program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun dan menuju rintisan program wajib belajar 12 tahun. Gambaran mengenai APM di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.33 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tomohon Tahun 2015-2018 Angka Partisipasi Murni (APM) % 2016 2017 2018 2019 2020 SD/MI 83,74 84,56 86,86 86,77 88,16 SMP/MTs 85,49 76,07 81,78 81,35 81,92 Sumber: Tomohon Dalam Angka, (Tahun 2020) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-47 Sebagaimana dalam ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional bahwa Kabupaten/Kota yang telah mencapai APM minimal 85% dinyatakan telah menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Dari Tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada Tahun 2019 untuk Kota Tomohon khusus untuk APM SMP/MTs masih di bawah 85%. Hal ini bukan karena adanya penurunan minat siswa untuk bersekolah, melainkan banyaknya siswa yang belum sesuai dengan usia sekolah untuk masuk sekolah sesuai dengan kategori yang ada, telah mengikuti pendidikan di tingkat yang di kategorikan. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pendidikan Sekolah dasar dimana banyak siswa yang masuk di kelas 1, usianya belum mencapai 7 tahun. Begitu juga di jenjang SMP. c) Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Tabel 2.34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tomohon Tahun 2015-2018 Angka Partisipasi Sekolah 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7–12 Thn 98,89 99,25 99,23 100 100 100 13–15 Thn 97,38 100 98,05 98,50 98,79 99 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2012 – 2019) Angka partispasi sekolah (APS) di Kota Tomohon mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara rata-rata, APS mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 APS 7-12 tahun sebesar 98,89%, meningkat menjadi 100% di tahun 2020. Untuk kelompok usia 13–15 tahun, pada tahun 2015 sebesar 97,38% dan mengalami peningkatan menjadi 99% di tahun 2020. d) Angka Putus Sekolah Pada Tahun 2020, Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0% atau tidak ada siswa SD/MI di Kota Tomohon yang putus sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, angka putus sekolah sebesar 0,07% siswa SMP/MTs putus sekolah. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang selama masa pandemi covid-19, harus kembali ke kampung halaman dikarenakan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-48 alasan kewaspadaan kesehatan, tetapi tidak atau belum melapor di sekolah yang bersangkutan. 2.2.3.2. Kesehatan a) Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Pada selang waktu 2016-2020, AKI mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi 1 kematian ibu. Kemudian tahun 2019 terdapat 3 kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh perdarahan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas Kakaskasen, hipertensi dalam kehamilan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas Pangolombian, dan lain-lain yang terjadi wilayah kerja Puskesmas Lansot. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 5 orang kematian ibu bersalin. Secara umum penjelasan angka kematian ibu meningkat di Kota Tomohon karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perilaku ibu hamil yang baik dan benar serta sehat. Usia ibu pada saat hamil berada di usia beresiko yaitu di atas 35 tahun dan di bawah 17 tahun. Grafik 2.10. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2020 b) Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun (0-11 bulan termasuk neonatal) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. 1 0 1 3 5 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-49 Grafik 2.11. Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian bayi (AKB) Kota Tomohon Tahun 2018-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2020 Angka kematian bayi di Kota Tomohon pada tahun 2019 sebanyak 13 kematian dengan perincian 12 neonatal (usia 0-28 hari) dan 1 bayi (29 hari – 11 bulan) dari 1.550 bayi yang lahir. Kematian bayi disebabkan karena adanya BBLR, asfiksia, sepsis, kelainan bawaan dan lain-lain, sehingga dapat dihitung Angka Kematian Bayi di Kota Tomohon pada tahun 2019 berjumlah 8,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kematian bayi meningkat sebanyak 20 kematian, dengan AKB sebesar 14. Secara umum angka penjelasan angka kematian bayi meningkat di Kota Tomohon karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil terkait dengan asupan gizi pada saat hamil sehingga terjadi permasalahan dalam perkembangan janin yang nantinya akan lahir. Kemudian juga terdapat kelainan-kelainan bawaan sehingga bayi dapat meninggal. c) Angka Usia Harapan Hidup Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Tomohon selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat pada gambar berikut. 13 20 8.4 14 0 5 10 15 20 25 2019 2020 Jumlah kematian bayi AKB • • RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-50 Grafik 2.12. Angka Usia Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2017-2020 Sumber: BPS Tomohon, 2020 d) Persentase Stunting Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Stunting dimana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Prevalensi Balita Stunting menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun 2016 sebesar 6,9% menjadi 19,22% pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 turun menjadi12,4 % dan pada tahun 2020 menurun signifikan sampai pada 1,32 %. Meskipun dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon memiliki persentasi angka stunting yang paling rendah, tetapi hal ini perlu mendapatkan perhatian. Grafik 2.13. Persentase Stunting di Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2020 2.2.3.3. Sosial Urusan Sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Urusan. Standar pelayanan minimal bidang sosial adalah: 71.18 71.43 71.79 71.93 70.8 71 71.2 71.4 71.6 71.8 72 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Series 1 6.9 13.4 19.22 12.4 1.32 6.9 13.4 19.22 12.4 1.32 0 5 10 15 20 25 Series 1 [- [ RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-51 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas - Rehabilitasi sosial anak terlantar - Rehabilitasi sosial lanjut usia - Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya pengemis dan gelandangan - Perlindungan sosial bagi korban bencana SPM bidang sosial di atas pada dasarnya adalah untuk mempercepat suksesnya program pemerintah dalam hal penurunan angka kemiskinan, cakupan penduduk yang mendapatkan bantuan social melalui mekanisme pendataan yang akurat, bantuan sosial bagi rumah tangga miskin, serta Penerima Bantuan Iuran. 2.2.3.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, diantaranya adalah sebagaimana tertera di bawah ini. 1) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Pekerjaan Umum - Jalan dan Jembatan Sekalipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Tomohon cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih ada beberapa ruas jalan yang berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang. Jika tahun 2017 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 57,41%, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 75,41%. Ini berarti 24,59% panjang jaringan jalan di Kota Tomohon dalam kondisi rusak (sedang atau berat). Tabel 2.35 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Tomohon Tahun 2017-2020 (Km) Kondisi Jalan Tahun 2017 2018 2019 2020 Baik 296,4 306,87 398,17 410,69 Sedang 54,84 54,84 42,72 43,13 Rusak 87,88 87,88 52,09 41,53 Rusak Berat 77,13 77,13 77,13 49,23 Total 516,25 526,72 542,86 544,58 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (2021) - Air minum Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Tomohon: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-52
  9. 1.Persentase rumah tangga berakses sumber air minum Dalam kurun waktu 2016-2019, persentase RT yang memiliki akses sumber air minum mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 RT yang berakses air minum sebesar 72,58% dan meningkat sebesar 33,01% menjadi 96,54% pada tahun 2019. Grafik 2.14 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Kota Tomohon Tahun 2016-2019 Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2020
  10. 2.Persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum Akses berkelanjutan untuk air minum yang diuraikan dalam laporan ini adalah akses berkelanjutan untuk mendapatkan air minum layak. BPS mendefinisikan air minum layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tabel 2.36 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Kota Tomohon Tahun 2018-2019 Kabupaten / Kota Persentase RT yang memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih Persentase RT yang memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum tidak layak 2018 2019 2018 2019 Tomohon 52,33 64,12 47,67 35,89 Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2020 Mengacu pada definisi yang telah disebutkan, persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum layak di Kota Tomohon dalam selang tahun 2018 – 2019 menunjukkan 72.58 80.42 83.15 96.54 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 2019 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-53 peningkatan sebesar 11,79%. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Kota Tomohon memiliki persentase RT yang memiliki akses berkelanjutan dengan komposisi lebih besar dari pada persentase RT memiliki akses air minum tidak layak. - Air Limbah Domestik Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestic adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Capaian kinerja SPALD kota Tomohon diukur dengan 2 indikator yaitu “persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB” dan “persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak”. Tabel 2.37 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Terhadap Fasilitas BAB Kota Tomohon Tahun 2018-2019 Kabupaten / Kota Persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB Persentase RT yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB 2018 2019 2018 2019 Tomohon 98,86 100 1,13 0 Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah. Dari data yang ada maka pada tahun 2019 100% rumah tangga di Kota Tomohon telah terakses layanan sanitasi. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut di gunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau tersambung dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sedangkan yang dimaksud dengan akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-54 (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Permasalahan penanganan lumpur tinja melalui pengolahan pada IPLT yang telah terbangun di Kota Tomohon, adalah asset IPLT yang belum dihibahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahana Rakyat ke Kota Tomohon,sehingga pada saat melalui pendanaan APBD Kota Tomohon mengalami kesulitan, karena belum merupakan asset pemerintah Kota Tomohon. Tabel 2.38 Status IPLT Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah Melihat data yang ada, maka IPLT Tomohon dalam proses serah terima pengelolaan. Grafik 2.15 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kota Tomohon Tahun 2016-2019 97.31 92.01 89.43 95.52 84 86 88 90 92 94 96 98 2016 2017 2018 2019 Akses Sanitasi Layak Keberadaan IPLT Kabupaten/Kota i IPLT Status Bolaang Mongondow Minahasa IPLT (Proses) serah terima Minahasa oenzelotaan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud IPLTTalaud (Proses) serah terima oenR:elolaan Minahasa Selatan Minahasa Utara IPLT Belum beroperasi Airmadidi Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan IPLT Serah terima pengelolaan dan Trans= toa belum berooerast Bolaang Mongondow Timur Manado IPLT Serah terima pengelolaan Bitung Aertembaga dan beropemsi di 2 tahun pertama setelah serah terima Tomohon IPLT (Proses) serah terima Tomohon oenzelotaan Kotamobagu IPLTTabang Belum beroperasi Sulawesi Utara 7 IPLT 1 IPLT beroperasi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-55 Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah Capaian rumah tangga yang memiliki sanitasi layak berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,52%, tetapi jika dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. - Irigasi Mengingat kondisi kedepan dalam Perkembangan pemukiman yang makin meningkat sehingga bisa terjadi konversi lahan persawahan menjadi permukiman, maka akan terjadi perubahan fungsi dari saluran irigasi menjadi fungsi yang lain. Oleh karena itu perlu didentifikasi lahan persawahan yang mana yang kemungkinan akan terjadi konversi menjadi permukiman. Selain itu yang perlu diperhatikan debit air yang mengalir di saluran irigasi apakah konstan atau tidak, seandainya terjadi penurunan debit, maka persawahan yang semakin kecil debit airnya perlu adanya penanganan yang terintegrasi dengan berbagai sektor yang ada. Tabel 2.39 Luas Potensi Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Di Kota Tomohon Tahun 2020 No. Kecamatan Jumlah Irigasi Non Irigasi 1 Tomohon Selatan 185,6 Ha 147 Ha 2 Tomohon Tengah 52 Ha 10 Ha 3 Tomohon Timur 0 Ha 0 Ha 4 Tomohon Barat 454,2 Ha 25,8 Ha 5 Tomohon Utara 188,8 Ha 45 Ha Jumlah 880,6 Ha 227,8 Ha Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, 2021 Luas lahan irigasi di Kota Tomohon adalah 880,6 Ha dan Non Irigasi sebesar 227,8 Ha. Data di atas sangat penting dalam rangka pemetaan potensi produksi padi sebagai bahan utama pangan di Kota Tomohon, mengingat adanya trend alih fungsi lahan pertanian. - Drainase Infrastruktur perkotaan lain yaitu drainase dengan tujuan mengurangi adanya genangan air di sepanjang jalan, secara berkala dan rutin RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-56 dilakukan peningkatan/pemeliharaan terhadap saluran drainase yang meliputi normalisasi, pembuatan tutup saluran/gril besi dan resapan air serta tiap tahun dilakukan peningkatan saluran drainase perkotaan. Berkenaan dengan drainase, secara umum sistem drainase di Kota Tomohon terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Tomohon, yang terdiri dari sungai-sungai yang ada. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. - Persentase Penanganan Sampah Kota Tomohon memilki keterbatasan sumber daya alam sehingga anugerah lingkungan yang bersih dan sehat harus terus dijaga. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu hal penting karena salah satu tujuan pembangunan SDGs adalah memastikan keberlanjutan Lingkungan hidup. Lingkungan juga merupakan tempat bagi kelangsungan kehidupan makhluk yang didalamnya terdapat air, tanah, dan udara harus bersih atau paling tidak berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat. Berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh Kota Tomohon dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah yaitu penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah kota yaitu sampah padat, limbah cair, dan polusi udara juga akan semakin meningkat. Sampah yang dihasilkan oleh Masyarakat Kota Tomohon pada tahun 2017 mencapai 72.697,7 m³ per tahun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Melihat begitu besar jumlah sampah yang dihasilkan maka menjadikan pemikiran bersama bagi kita untuk mengantisipasi sejak kini karena, masalah sampah untuk saat ini menjadi permasalahan yang sangat krusial dengan adanya kenyataan bahwa sel aktif yang terakhir ternyata sudah tidak mampu menampung jumlah sampah yang masuk ke TPA. Demikian pula adanya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang- RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-57 undang ini. Karena itu pengeloaan sampah yang dilkakukan dimulai dari sumber dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) perlu digalakkan. Pola pengeloaan sampah seperti ini akan berdampak positip, bukan hanya perbaikan lingkungan dan reduksi gas metan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Upaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan terbentuknya kelompok masyarakat melakukan pengelolaan sampah. Persoalan pengelolaan sampah di Kota Tomohon, harus mendapat perhatian khusus. Jumlah sampah yang terangkut lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2017 produksi sampah sebanyak 72,697,7 m3, dan yang ditangani sebanyak 45.072 m3. Ini berarti 27,625,7 m3 sampah yang belum terangkut, diperkirakan sampah yang tidak terangkut ini dikelola oleh masyarakat sendiri atau dibuang ke sungai, lahan kosong atau di pinggir jalan. Tabel 2.40 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Tomohon Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah sampah yang ditangani (M3) 47.450 35.056 45.072 45.625 41.500 Jumlah volume produksi sampah (M3) 69.350 71.386 72.697,7 73.714 74.842 Persentase yang terangkut 68,42 49,11 61,99 61,895 55,45 Sumber:Data Olahan (Dinas Lingkungan Hidup) Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai. TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan “upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri” sebagai gaya hidup masa kini. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-58 Tabel 2.41 Capaian Tahun 2017 dan Target Pengelolaan Sampah Kota Tomohon Tahun 2020 Jumlah Penduduk Timbulan Sampah (ton / hari) Target Jakstranas Persampahan untuk Tahun 2020 (Perpres No 97 Tahun 2017) 2017 2020* 2017 2020* 2017 2020* 103,711 108,489 64,8 67,8 50,9 14,9 Catatan : • timbulan sampah kabupaten menggunakan standar 2 liter/orang/hari, timbulan sampah kota menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari; • timbulan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9 liter/orang/hari (PTMP, 2017); • Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS Pemerintah Kota Tomohon mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3-R (reduce, reuse, recycle). Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir masih menjadi alternatif utama pengelolaan sampah Kota Tomohon, TPA yang dimiliki Kota Tomohon (TPA Taratara diperkirakan akan berakhir masa pakainya pada 3–4 tahun. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Tomohon selama periode 2015-2017 relatif menurun. Dimana pada Tahun 2012 rasionya masih pada angka 0,33, kemudian terus menurun menjadi 0,16 pada Tahun 2015, dan menjadi 0,09 pada tahun
  11. 2017.Ini menunjukkan bahwa daya tampung TPS (m3) mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tabel 2.42 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kota Tomohon Tahun 2016 s.d 2019 Uraian 2016 2017 2018 2019 Jumlah TPS 1 1 1 1 Jumlah Daya Tampung TPS 22.050 10.150 43.200 28.800 Jumlah Penduduk 101.711 103.711 105.306 106.917 Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk 0,21 0,09 0,410 0,269 Sumber:Data Olahan (Dinas Lingkungan Hidup) b) Penataan Ruang - Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana detail Melalui Peta Analog Dan Peta Digital Informasi berupa peta anaog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata uang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-59 rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Sementara Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses. Pada akhir tahun 2020, Pemerintah telah mengajukan produk rancangan Peraturan Daerah mengenai RTRW Kota Tomohon Tahun 2020-2040, halmana Kota Tomohon Tahun 2021 ini sementara pembahasan dengan DPRD dan wajib menyesuaikan dengan Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan laju pertumbuhan pembangunan. - Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Kota Tomohon telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilengkapai dengan peta yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang. Untuk Perda RTRW Kota Tomohon sampai pada saat ini sudah tersedia. Sehingga realisasi di Kota Tomohon sudah mencapai 100%. Perda RDTR atau rencana rinci dari RTRW di Kota Tomohon masih dalam proses hukum untuk resmi menjadi dasar hukum. Namun dokumen rencana RDTR di beberapa BWP Kota Tomohon sementara dalam proses penyusunan. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang saat ini dilakukan di oleh Tim Korrdinasi Penataan Ruang yaitu dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian izin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan izin dibatalkan, dan jika sudah sesuai maka izin tersebut dapat disetujui. Disamping itu, ketaatan terhadap penataan ruang di Kota Tomohon dilaksanakan oleh Tim Korrdinasi Penataan Ruang (TKPRD), halmana setiap permohonan ijin berusaha yang menggunakan lahan, di bahas secara teliti dalam TKPRD,sehingga adanya pelanggaran terhadap pemohon/investor di Kota Tomohon dapat dipastikan sesuai dengan peruntukan sebagaimana dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang. - Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang. Tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsive kepada masyarakat RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-60 terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang. - Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota Kelebihan posisi Kota Tomohon yang terletak pada dataran tinggi, iklim yang relatif bersahabat, dan pilihan bagi kegiatan “work, live, & leisure” saat ini semakin menurun dan tidak mendapatkan solusi layak dalam mempertahankannya. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tomohon berupa hutan kota 3407,51 ha, pemakaman 17,29 ha, taman kelurahan 1,60 ha, dan taman kota sebesar 1,20 ha. Sehingga total rencana untuk RTH Kota Tomohon sebesar 3427,62 ha. 2.2.3.5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Tomohon terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Indikator urusan perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Cakupan ketersediaan rumah layak huni , backlog perumahan , Kawasan Permukiman Kumuh, dan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Perhitungan cakupan ketersediaan rumah layak huni diukur dengan membandingkan Jumlah Rumah Layak Huni di suatu wilayah pada waktu kurun waktu tertentu di bagi dengan jumlah rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kriteria rumah layak huni meliputi : Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi 1. struktur bawah/pondasi, 2. struktur tengah/kolom dan balak (Beam), 3. struktur atas.; Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m2/orang sampai dengan 12m2/orang. Kriteria rumah layak huni sebagaimana dimaksud tersebut tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Tomohon Tahun 2020 sebesar 89.46%. Sisanya merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2335 rumah . Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut. Adapun jumlah rumah layak huni di Kota Tomohon pada Tahun 2020 sebanyak 19.812 rumah, sedangkan jumlah keseluruhan rumah hunian sebanyak 22.147 rumah. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-61 Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan. Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal 1 keluarga menghuni 1 rumah. sedangkan Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Data Backlog Kepenghunian di Kota Tomohon Tahun 2020 menunjukkan rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 17.629 Rumah Tangga. Dengan kata lain masih ada sekitar 14.629 Rumah tangga atau Kepala Keluarga yang belum mempunyai rumah sendiri atau masih menempati bersama-sama dengan keluarga lain atau orangtua. Untuk Backlog Kepemilikan sebesar 1586 unit yang terdiri dari Rumah tangga yang masih Kontrak / sewa sebanyak 446 KK, bebas sewa sebanyak 1.060 dan yang menempati rumah dinas atau lainnya sebanyak 80 KK. Di wilayah Kota Tomohon, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi. Berdasarkan basis data SK Kumuh Tahun 2016, sampai dengan tahun 2020 kawasan kumuh yang ada di Kota Tomohon sebesar 15,77 Ha. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan permukiman yang belum tertata dengan baik. Kawasan kumuh terseber di 8 Kelurahan (Tinoor satu, Tinoor Dua, Kayawu, Talete 1, Kampung Jawa, Lahendong, Pangolombian dan Tondangow). Untuk pelayanan dasar lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan indikator capaian berupa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU. Indikator Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di Dukung dengan PSU di hitung dengan membandingkan dengan Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada Kurun waktu tertentu di bagi dengan Jumlah Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu. Jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi: jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaian kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2020 adalah 95.45%. Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan dokumen perencanaan antara lain RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh), RP3KPKP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman) dan RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan). Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Tomohon dihitung dengan berdasarkan jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan secara keseluruhan di Kota Tomohon. IMB merupakan izin RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-62 mendirikan bangunan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan manusia yang berada dalam bangunan tersebut. Tabel 2.43 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Tomohon Tahun 2016 s.d 2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Bangunan ber-IMB 1633 1944 2215 2722 2973 Jumlah Bangunan 19850 19890 20231 20731 23322 Rasio bangunan ber-IMB 0,08 0,09 0,1 0,13 0,12 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah 2.2.3.6. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan prasyarat bagi daerah untuk mampu melakukan pembangunan dan meningkatkan daya saing dalam berbagai aspek. Kondusivitas daerah di Kota Tomohon selama kurun waktu 2016-2021 menggambarkan situasi yang cukup kondusif. Namun demikian meski dalam skala kecil masih dijumpai beberapa situasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 yang pelaksanaannya aman. Tertib dan damai. Salah satu indikator yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah Penegakan Perda. Penegakan Perda di Kota Tomohon selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Selama periode 2019-2021 penegakan Perda sudah mencapai hasil yang cukup optimal. Besarnya luas wilayah dan objek yang perlu diawasi, kemungkinan masih terdapat pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dalam upaya mengatasi bencana kebakaran, Tahun 2017 urusan Pemadam Kebakaran yang pada awalnya dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah dialihkan pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Kota Tomohon juga mengupayakan beberapa cara, baik upaya preventif ataupun penanganan segera apabila terjadi kebakaran. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-63 Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.2.4. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.2.4.1. Tenaga Kerja Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Tomohon selama periode 2017-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 TPAK sebesar 61,66, pada tahun 2020 menurun menjadi 59,59. Data TPAK sebagaimana dalam Tabel 2.43. Tabel 2.44 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Tomohon Tahun 2016–2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 ANGKATAN KERJA 49.516 49.474 49.619 52.216 50.911
7. a.Bekerja 44.098 45.052 45.540 48.168 46.336
8. b.Pengangguran 5.418 4.422 4.079 4.048 4.575 BUKAN ANGKATAN KERJA 27.643 30.764 32.141 31.078 34.525 Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2) 77.159 80.238 81.760 83.294 85.436 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 64,17 61,66 60,69 62,69 59,59 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) 10,94 8,94 8,22 7,48 8,99 Sumber: BPS - Tomohon Dalam Angka (Tahun 2017-2020) Untuk Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan Capaian kinerja ini dilaksanakan melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui matching system dimana petugas antar kerja melakukan penawaran kepada pencari kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan melalui job fair dimana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja bertemu secara langsung dalam suatu waktu tertentu. Adapun lowongan pekerjaan yang tersedia didapatkan oleh pengantar kerja melalui job canvassing ke perusahaan- perusahaan di wilayah Kota Tomohon dan sekitarnya maupun perusahaan yang secara aktif mengirimkan kebutuhan tenaga kerja baik melalui surat dan fax maupun pemanfaatan bursa kerja online yang telah tersedia. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-64 Urusan energy dan sumber daya mineral khususnya pemanfaatan langsung enegri panas bumi sebagai hasil dari pertamina geothermal energy (PGE) dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar objek vital nasional seperti : Pemanfaatan panas bumi bagi kegiatan pabrik gula aren kegiatan wisata dan lain-lain. 2.2.4.2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Urusan pemberdardayaan masyarakat tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah, melainkan di laksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan, secara langsung dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tentang dana kelurahan, maka pemerintah kelurahan melaksanakana pengelolaan dana kelurahan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat di 44 kelurahan se-Kota Tomohon. - Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak Salah satu indikator kunci pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satunya adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Secara operasional partisipasi angkatan kerja perempuan didapatkan dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Tabel 2.45 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Tomohon Tahun 2018-2020 URAIAN 2018 2019 2020 Jumlah Angkatan Kerja 49.619 50.911 52.216 Jumlah Angkatan Kerja Perempuan 18.702 18.935 20.994 % Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 37,69 37,19 40,2 Sumber: Data olahan Tabel 2.46 DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2017 S/D 2020 KASUS 2017 2018 2019 2020 JUMLAH KASUS PEREMPUAN 7 21 23 30 81 ANAK 19 38 29 18 104 TOTAL KASUS 26 59 52 48 185 Tabel diatas menjelaskan bahwa masih ada peningkatan kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, Hal ini perlu menjadi perhatian I I I I I RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-65 yang serius dari berbagai pihak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2.2.4.3. Pangan Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Tomohon, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota telah mengusahakan berbagai program ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi pangan. Penguatan Cadangan pangan belum Maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2018 untuk Kota Tomohon sebesar 37,37 Ton/Tahun sedangkan Capaian Akhir tahun 2019 hanya sebesar 20,25 Ton. Selain itu, jumlah lumbung pangan masyarakat baru tersedia 2 buah dari idealnya 10 lumbung Pangan masyarakat. Penyediaan pangan di Kota Tomohon hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan lahan dan anomali iklim. Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (Urban Farming atau Kawasan Rumah Pangan Lestari, vertical culture), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Terjadi kelebihan konsumsi energi 278 Kkal idealnya sebesar 2150 Kkal, sedangkan capaian Tomohon 2428 Kkal. Skor PPH Konsumsi belum mencapai Skor Ideal Nas 100, sedangkan capaian Tomohon 93,2. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah kurangnya pemahaman dan kesdaran masyarakat mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). 2.2.4.4. Lingkungan Hidup a) Pencemaran Status Mutu Air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dicapai dengan cara menentukan jenis usaha yang akan dipantau dalam rangka pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan usaha tersebut terhadap badan air. Kegiatan usaha di kota Tomohon mewajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif (memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL). Dan sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup adalah apabila perusahaan telah memenuhi syarat teknis pencegahan pencemaran lingkungan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-66 2.2.4.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 75.937, tetapi yang memiliki e-KTP baru sebanyak 74.066 atau sekitar 97,53%. Berikut perbandingan jumlah penduduk yang sudah dan yang memiliki e- KTP tahun 2020: Grafik 2.16. Penduduk Yang Sudah dan Belum Memiliki e-KTP di Kota Tomohon Tahun 2020 Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021 2.2.4.6. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kota Tomohon yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Adapun indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut: a) Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, maka jumlah penduduk Kota Tomohon tahun 2020 sebanyak 100.587 jiwa dengan 50.815 jiwa penduduk laki- laki dan 49.722 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2018 sebesar 15,02% dan 2017-2018 sebesar 1,54%. Laju petumbuhan 99.46% 97.75% 96.35% 97.06% 96.71% 0.54% 2.25% 3.65% 2.94% 3.29% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Tomohon Selatan Tomohon Tengah Tomohon Utara Tomohon Barat Tomohon Timur Sudah memiliki Belum memiliki • - • - - RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-67 penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tomohon Utara sebesar 19,94% dan Kecamatan Tomohon Tengah sebesar 19,76%. Melihat laju pertubuhan yang ada, maka pertumbuhan di Kota Tomohon termasuk dalam kategori pertumbuhan sedang, dimana pertumbuhannya di antara 1% - 2%. b) Cakupan Peserta KB aktif Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kota Tomohon pada Tahun 2017 sebesar 78,80% dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 8,51%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para pasangan usia subur (PUS). Tabel 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2017 s.d 2018 Kota Tomohon Uraian 2017 2018 Jumlah peserta KB aktif 12 318 13 473 Jumlah pasangan usia subur 15 630 15 942 Cakupan Peserta KB Aktif 78,80 84,51 Sumber: BPS-Tomohon Dalam Angka, 2019 Sedangkan untuk cakupan peserta KB aktif menurut kecamatan tersaji melalui tabel 2.33 berikut: Tabel 2.48 Cakupan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan Kota Tomohon Tahun 2018 Kecamatan Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB Aktif 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Tomohon Utara 4 270 4 374 3 453 3 643 80,86 83,28 Tomohon Tengah 3 488 3 292 2 779 2 772 79,67 84,2 Tomohon Barat 2 360 2 781 1 718 2 368 72,79 85,14 Tomohon Timur 1 682 1 644 1 278 1 310 75,98 79,68 Tomohon Selatan 3 830 3 851 3 090 3 380 80,67 87,76 TOTAL 15.630 15 942 12 318 13 473 78,80 84,51 Sumber: BPS -Tomohon Dalam Angka (Tahun 2019) 2.2.4.7. Perhubungan Selama kurun waktu 2017-2020, jumlah kendaraan di Kota Tomohon meningkat. Peningkatannya berkisar 9,44% untuk kendaraan roda 4 dan 9,8% untuk kendaraan roda 2. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-68 Tabel 2.49 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Tomohon Tahun 2017-2020 No Jenis Kendaraan Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Sedan 148 141 127 124 2 Jeep 301 304 300 302 3 Station Wagon 4479 4559 4782 4804 4 Minibus Na 580 439 417 5 Mikrolet Na 722 711 689 6 Bus 18 42 37 29 7 Mikrobus 841 72 68 51 8 Bestle wagon, box, roof Na 28 36 42 9 Pick up 1882 1970 2079 2318 10 Light truck 214 396 427 468 11 Truck 332 177 192 217 12 Kendaraan khusus 22 24 35 42 Jumlah roda 4 8237 9015 9146 9233 1 Sepeda motor 22353 24558 27121 28469 Jumlah roda 2 22353 24558 27121 28469 Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019 Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Saat ini di Kota Tomohon terdapat dua terminal yakni terminal tipe B yang pengelolaannya oleh Pemprov Sulut dan tipe C yang dikelola oleh Pemkot Tomohon. Rasio Konektivitas di Kota Tomohon adalah perbandingan antara jumlah kelurahan yang terlayani oleh armada angkutan umum Kota Tomohon. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, pelayanan angkutan umum di Kota Tomohon rasio konektivitas 100 % . Hal ini disebabkan oleh telah terlayaninya 44 kelurahan di Kota Tomohon dengan pelayanan angkutan umum. Walaupun ada 1 obyek angkutan yang melayani lebih dari 1 kelurahan, tapi justifikasinya adalah telah terlayani 100 %. Lokasi Parkir di Kota Tomohon ada di Pusat Kota Tomohon dan di terminal. 2.2.4.8. Komunikasi dan Informatika Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kota Tomohon telah tersedia selama ini, yaitu RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-69 http://www.tomohon.go.id, yang memuat ragam informasi terkait Kota Tomohon dapat secara mudah diakses oleh siapapun. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Tomohon menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, dan pelayanan public berbasis informasi dan komunikasi menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola Pemkot diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Tomohon dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kota Tomohon sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan pembangunan Kota Tomohon, jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Kota Tomohon. Fasilitas hotspot (wi-fi) gratis direncanakan menjangkau di seluruh wilayah Kota Tomohon. 2.2.4.9. Koperasi Usaha kecil dan Menengah Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dewasa ini menjadi primadona dalam pertumbuhan ekonomi karena fleksibilitasnya dan karena kekuatanya yang telah teruji dalam goncangan krisis ekonomi pada dasawarsa lalu. Kontribusinya yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah pun diakui. Tabel 2.50 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Di Kota Tomohon Tahun 2017-2020 Kecamatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Tomohon Selatan 17 18 30 30 30 Tomohon Tengah 26 26 48 48 48 Tomohon Timur 12 12 15 15 16 Tomohon Barat 6 6 10 10 11 Tomohon Utara 20 20 38 38 38 Jumlah 81 82 141 141 143 Bagi Kota Tomohon yang merupakan kota dengan sumber daya alam yang terbatas, UMKM sangat mendukung pembentukan PDRB melalui upaya penambahan nilai (value added) pada setiap produknya. Perannya tak hanya sebatas itu, Koperasi dan UMKM terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Tomohon dengan tren perkembangan sebagaimana tabel berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-70 Tabel 2.51 Jenis dan Jumlah Koperasi di Tiap Kota Tomohon Tahun 2020 Kecamatan Jenis Koperasi KUD KPRI KOPKAR KOPPAS Lainnya Jumlah Tomohon Selatan 1 0 1 0 28 30 Tomohon Tengah 1 4 6 0 37 48 Tomohon Timur 2 0 0 1 13 16 Tomohon Barat 2 0 0 0 9 11 Tomohon Utara 2 2 0 0 34 38 TOTAL 8 6 7 1 121 143 Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tomohon sebanyak 6587 unit usaha pada Tahun 2017. Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang easy entrance UMKM harus dibantu dan difasilitasi oleh berbagai stakeholders, seperti pemerintah, perbankan, Lembaga Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga potensi yang besar yang dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. 2.2.4.10. Penanaman Modal Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu variabel penting dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat diperlukan dalam pembentukan modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan multiplier effect dari kegiatan investasi di suatu daerah. Perkembangan investasi di Kota Tomohon tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut. Tabel 2.52 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 s/d 2020 Kota Tomohon Tahun Nilai Investasi (Rp.) 2016 95.681.760.000 2017 72.598.615.000 2018 227.663.398.288 2019 243.675.304.626 2020 85.062.930.667 Sumber: DPMPTSP, 2020 Selang 2015-2029, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat, meskipun mengalami penurunan di tahun 2017. Pada tahun 2020, RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-71 pandemi covid-19 membuat banyak perusahaan tidak beroperasi maksimal karena pembatasan-pembatasan sosial dan berbagai regulasi yang ada sehingga membawa penurunan drastis dalam dunia investasi di Kota Tomohon dengan capaian -0,45% dari target 157.500. 000.000 dan sampai tahun 2020 belum ada PMA di Kota Tomohon. Tabel 2.53 Jumlah Unit Usaha Yang Mengurus Perizinan Tahun Jumlah 2015 112 2016 149 2017 152 2018 140 2019 221 2020 135 Sumber: DPMPTSP, 2020 Pada tahun 2020, jumlah unit usaha yang mengurus perizinan hanya 135 perusahaan, kurang dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 197 perusahaan. Pandemi covid-19 membuat banyak perusahaan tidak beroperasi maksimal karena pembatasan-pembatasan sosial dan berbagai regulasi yang ada sehingga membawa penurunan investasi. Dalam pelaksanaan bidang penanaman modal diharapkan semakin ditingkatkan pelayanan terpadu, sehingga pencapaian terhadap dimensi penanaman modal dapat terpantau dengan baik. Adapun lima dimensi penanaman modal dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
  1. 1.Dimensi Tangibel (bukti fisik): Tersedianya ruang pelayanan, kerapihan penampilan pegawai, ruang tamu dan fasilitas lainnya seperti kursi, banner, pamflet.
  2. 2.Dimensi Reliability (Kehandalan): Kecermatan Petugas dalam melayani pelanggan yang dinilai dan di monitoring oleh pimpinan dan standar pelayanan yang tertulis dan jelas serta kemampuan pegawai dalam mengoperasikan alat bantu pelayanan.
  3. 3.Dimensi Responsivenes (Ketanggapan): Mengukur ketanggapan pegawai terhadap pengguna layanan, dinilai dari respon pegawai apabila terjadi keluhan dari konsumen dan difasilitasi dengan adanya Kotak Saran.
  4. 4.Dimensi Assurance (Jaminan): Ditetapkan standar waktu proses pelayanan dan kepastian yang dituangkan dalam SOP.
  5. 5.Dimensi Emphati (empati): Pelayanan yang ramah dan sopan santun. 2.2.4.11. Kepemudaan dan Olahraga Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-72 Pemerintah Kota Tomohon. Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang remaja atau bentuk lainnya hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan gelanggang /balai perlu diutamakan. Lembaga kepemudaan yang hidup dan berkembang di Kota Tomohon antara lain: (a) KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia; (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) LembagaPemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam. Kinerja indikator rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk diperoleh dari jumlah lapangan olahraga dibandingkan dengan jumlah penduduk. Aktifitas olahraga masyarakat Kota Tomohon di fasilitas lapangan-lapangan olahraga. Adapun lapangan olahraga yang ada di Kota Tomohon adalah lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, kolam renang, dan lapangan futsal. Pada tahun 2018, telah dibangun 1 gedung olahraga indoor Babe Palar Tomohon yang berlokasi di Stadion Parasamya Tomohon. Dengan keberadaan Gedung olahraga tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga akan terus mengalami peningkatan. 2.2.4.12. Statistik Buku Kota Tomohon Dalam Angka selalu tersedianya setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Tomohon dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kota Tomohon yang memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Tomohon. 2.2.4.13. Persandian Terkait dengan bidang Persandian, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini untuk urusan persandian belum dapat diukur kinerjanya karena belum ada batasan yang jelas tentang pengukuran kinerjanya. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-73 2.2.4.14. Kebudayaan Kota Tomohon membutuhkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif. Bangunan- bangunan tua dan situs budaya yang ada di Kota Tomohon seperti Gereja Sion, dan lain-lain merupakan potensi luar biasa yang dimiliki Kota Tomohon. Untuk situs-situs budaya yang ada yang menjadi aset berharga dari kota ini sudah ada yang hilang karena rusak dan tak terawat bahkan sebagian diantaranya telah hilang. Hal tersebut disebabkan pemeliharaan aset budaya masih sangat minim yang ditunjukkan masih rendahnya upaya pelestarian benda, situs serta kawasan cagar budaya. Pemeliharaan aset budaya merupakan salah satu upaya yang harus segera ditangani. Hal ini penting untuk tetap melestarikan dan memanfaatkan sebagai potensi pariwisata dan daya saing kota. 2.2.4.15. Perpustakaan Perpustakaan yang ada di Kota Tomohon sebanyak 3 buah, yang terdiri 1 perpustakaan milik Pemerintah Kota Tomohon dan 2 lainnya di kelola oleh swasta/yayasan. Jumlah kunjungan ke perpustakaan milik Pemerintah Kota selama 1 tahun di Kota Tomohon dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif minim. Meskipun dari data yang ada jumlah pengunjung perpustakaan terus meningkat tahun demi tahun, dari tahun 2011 sejumlah 2722 pengunjung sampai tahun 2015 pengunjung berjumlah 4397. Namun hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan. Tabel 2.54 Jumlah Perpustakaan Kota Tomohon Tahun 2015 s.d 2018 Uraian 2015 2016 2017 2018 Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) 1 1 1 1 Jumlah Perpustakaan milik non pemda 2 2 2 2 Total Perpustakaan (1+2) 3 3 3 3 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2.2.4.16. Kearsipan Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Tomohon pada tahun 2014 sudah mencapai 100%. Ketersediaan sumber daya RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-74 manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya. 2.2.4.17. Pertanahan Urusan pertanahan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (khususnya yang membidangi Penataan Ruang). Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Perttanahan. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, halmana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk penanganan pengelolaan system informasi pertanahan, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan. 2.2.4.18. Pemberdayaan Urusan Pemberdayaan di Kota Tomohon, tidak lagi dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu, tetapi dilaksanakan oleh Kelurahan melalui pelaksanaan penggunaan dana di 44 Kelurahan yang fokus pelaksanaannya pada pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Disamping itu, pelaksanaan program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) juga dilaksanakan oleh beberapa dinas/badan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan beberapaperangkat daerah lainnya. 2.2.5. Aspek Pelayanan Umum Fokus Urusan Pilihan 2.2.5.1. Kelautan dan Perikanan Komoditi perikanan unggulan adalah ikan mas dan nila. Salah satu peningkatan produksi ditunjang dengan adanya Balai Benih Ikan. Adapun capaian produksi tahun 2015 s/d 2018 sebagaimana dalam tabel 2.41. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-75 Grafik 2.17. Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kota Tomohon (ton) Tahun 2015–2018 Sumber:BPS – Tomohon Dalam Angka (2019) Dalam 3 tahun terakhir produksi ikan menurun dan belum mencapai target yang ditetapkan. Tingkat konsumsi ikan di Kota Tomohon juga setiap tahunnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Grafik 2.18. Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Perikanan (Ton) Kota Tomohon Tahun 2015-2018 Sumber:BPS – Tomohon Dalam Angka (2019) 2.2.5.2. Pariwisata Sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa “Wisata” adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara dan orang yang melakukan wisata disebut wisatawan. Menurut Hornby As : Tour is a journey in which a short stays are made at number of places and traveller finally return to his or her own place. (Wisata adalah 1230.42 1084.32 890.84 900.14 2015 2016 2017 2018 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 349.98 471.56 327.3 285.78 430 612.12 563.54 613.24 Ikan Mas Ikan Nila RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-76 sebuah perjalanan dimana seseorang dalam perjalanannya singgah sementara dibeberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal dimana ia mulai melakukan perjalannya). Macintosh (1955) Pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan ynag timbul, mulai dari interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dimaksud. Sedangkan Leiper (1981) Pariwisata adalah suatu sistem terbuka dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan luas, mulai dari unsur manusia seerti wisatawan, tiga unsur geografis : negara asal wisatawan, negara yang dijadikan tempat transit, dan daerah tujuan wisata serta unsur ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata. Pariwisata adalah suatu bisnis hubungan manusia. Berhasil tidaknya tiap usaha kepariwisataan baru terjadi apabila manusia dengan manusia saling menyenangkan. Untuk itu perlu memilih karyawan yang memenuhi kriteria sikap dan teknis. Sikap: karakteristik kebanggan, kesabaran, keluwesan, pertimbangan dan persesuaian; keterampilan teknis: pengelolaan fasilitas, penggunaan peralatan dan pemeliharaannya, manajemen finansial, produksi makanan dan minuman, serta pelayanan manajemen karyawan, organisasi bisnis serta manajemennya, analisis dan desain sistem. Pariwisata adalah perpindahan sementara orang-orang dari bermacam-macam tempat tinggal, iman dan agama, dan yang mempunyai pola hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal-hal yang tidak disukai, serta motivasi-motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena kesemuanya ini adalah ungkapan pikiran dan endapan perasaan serta tingkah laku yang berubah dalam jangka panjang menurut tempat dan waktu. Karena itu pariwisata adalah suatu gejala yang sangat sensitif yang memerlukan cara penanganan yang berbeda. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan “Pariwisata” adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-77 Pengembangan pariwisata Kota Tomohon dilihat dari sisi produk wisata dan dari sisi pasar wisata. Aspek produk wisata terdiri dari obyek dan daya tarik wisata, fasilitas pelayanan wisata serta aksesbilitas. Sedangkan pasar wisata adalah wisatawan baik lokal, regional maupun manca negara. Obyek dan daya tarik wisata di Kota Tomohon terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata ziarah/religius, wisata alam dan wisata buatan. Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Tomohon. Disamping terdapat berbagai obyek wisata, secara regulasi Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Kota Tomohon merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Tomohon- Tondano). Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja dan berkembangnya sektor pariwisata daerah adalah jumlah kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di Kota Tomohon dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan. Jumlah kunjungan wisata mengalami trend kenaikan dengan fluktuasi positif. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan mencapai 244.593 wisatawan domestik dan 26.441 untuk wisatawan asing. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 601.506 orang untuk domestik dan 99.997 untuk mancanegara. Pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 kunjungan wisatawan menurun drastis. Grafik 2.19. Grafik Perkembangan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Ke Kota Tomohon selang tahun 2016 – 2020 Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka Obyek dan daya tarik wisata di Kota Tomohon terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata ziarah/religius, wisata alam dan wisata buatan. Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi 26441 89736 90907 99997 630 244593 455679 461094 601506 304924 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2016 2017 2018 2019 2020 Mancangera Domestik • • ·~ RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-78 pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas Pariwisata di Kota Tomohon. Grafik 2. 20. Jumlah Objek Wisata Unggulan Kota Tomohon Tahun 2016-2020 Objek wisata unggulan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga ditopang oleh peningkatan sarana dan prasarana pembangunan yang cukup memadai dalam pengembangan objek wisata unggulan. Selain itu semakin menigkatnya animo pihak swasta untuk terus membuat objek-objek wisata baru dikarenakan visi Tomohon untuk menjadi kota wisata dunia. Obyek-obyek wisata unggulan di Kota Tomohon antara lain: Danau Linow, Bukit Doa Mahawu, Danau Tampusu, Air Panas Tumatangtang, Rurukan Temboan, Gunung Lokon, Gunung Mahawu, Air terjun Kandera Watu, Air Terjun Pinaras, Air Terjun Ranowawa, Hutan Pinus Lahendong, Pusat Industri Kayu Woloan, Goa Susuripen dan Bukit Wawo dan Tingtingon. Kegiatan Unggulan Pariwisata Kota Tomohon yaitu Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang diawal pelaksanaannya bernama Tomohon Flower Festival (TFF). Pelaksanaan kegiatan Tomohon International Flower Festival ini sudah menjadi Agenda Pariwisata Nasional yang merupakan Program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Lama kunjungan wisatawan yang terukur dalam indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Tomohon masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan yang cukup tinggi tetapi tidak dibarengi dengan tinggal/menginapnya wisatawan di fasilitas Hotel/penginapan yang ada di Kota Tomohon. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Tomohon untuk terus membenahi sarana prasarana perhotelan / penginapan dibarengi dengan peningkatan atraksi-atraksi seni budaya ataupun keunggulan lokal lainnya untuk menarik wisatawan agar lebih alam menghabiskan waktu di 17 18 26 34 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-79 Kota Tomohon. Di Kota Tomohon juga terdapat gunung berapi Lokon dan Mahawu, hal mana kedua lokasi tersebut merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Kota Tomohon. Grafik 2. 21 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kota Tomohon 2.2.5.3. Pertanian Walaupun Kota Tomohon sudah berbentuk kota, tetapi kehidupan sebagian besar masyarakatnya masih bersifat agraris, karena lahan pertaniannya relatif masih cukup luas. Luas lahan sawah beririgasi terbesar di wilayah Tomohon Barat sebesar 494 ha (56,15%), diikuti wilayah Tomohon Selatan 187 ha dan Tomohon Utara 148,8 ha. Tabel 2.55 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Kota Tomohon Tahun 2020 Kecamatan Irigasi Non Irigasi Jumlah Tomohon Selatan 187 0 187 Tomohon Tengah 50 0 50 Tomohon Timur 0 0 0 Tomohon Barat 494 0 494 Tomohon Utara 148,8 0 148,8 Total 879,8 0 879,8 Sumber: BPS-Tomohon Dalam Angka, 2020 Produktivitas padi Kota Tomohon pada tahun 2016 mencapai 10.669 ton dan meningkat menjadi 15.119,01 ton pada tahun 2018. Sedangkan produksi jagung mengalami fluktuasi, tetapi dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 16.923,8 ton, maka produktivitas jagung naik drastis di tahun 2017 (37.488 ton) dan 2018 (31.899,56 ton). 3 5 5 5 5 2 2 2 3 0 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 2018 2019 2020 Target Capaian• • D D D RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-80 Tabel 2.56 Jumlah Produksi Padi dan Jagung di Kota Tomohon (ton) Tahun 2016-2018 Komoditas 2016 2017 2018 Padi 10 669,46 13 936 15 119,01 Jagung 16 923,8 37 488 31 899,56 Sumber: BPS Tomohon Dalam Angka, 2019 Kontribusi sektor pertanian di Kota Tomohon terhadap PDRB cukup tinggi dan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Selang tahun 2015 – 2019, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (14,236 %) berada pada urutan ke dua setelah sektor konstruksi. Suhu udara dan posisi yang diapit oleh beberapa gunung berapi aktif membuat Kota Tomohon cocok sekali untuk tanaman sayur dan bunga. Sejak dahulu „Kota Bunga‟ sudah menjadi julukan Kota Tomohon. Berbagai jenis bunga dihasilkan dari lahan pertanian Kota Tomohon. Tercatat jenis bunga seperti aster, anthurium, anggrek, krisan, gladiol dan jenis lainnya merupakan produk yang dibudidayakan masyarakat. Dari keseluruhan produksi bunga di Kota Tomohon pada tahun 2013 sekitar 89% adalah jenis bunga gladiol dengan jumlah yang diproduksi adalah 1.053.300 tangkai. Selain bunga, Tomohon juga memproduksi banyak buah-buahan yang utamanya adalah pepaya (6.167 ton). Tabel 2.57 Produksi Komoditas Hortikultura Kota Tomohon Tahun 2016–2019 KOMODITAS 2016 2017 2018 2019 Bawang Daun 30 970 23 249 13 817 28 281 Kubis 136 300 45 705 36 260 64 285 Kembang Kol 25 828 14 112 Petsai/ Sawi 65 320 34 294 22 699 38 007 Wortel 38 618 33 190 60 260 81 866 Kacang Merah Kacang Panjang Cabe Besar 26 558 22 020 38 931 36 044 Cabe Rawit 14 400 27 040 Tomat 8 770 32 186 20 400 14 236 Terung 17 353 Buncis 14 445 8 627 Ketimun 7 487 7 145 Labu Siam 32 912 41 755 54 280 100 405 Kangkung 6 557 1 991 Bayam 4 945 3 101 Jahe 76 259 300 426 153 317 52 110 Laos/Lengkuas 7188 57 739 171 780 4 573 Kencur 1722 1 763 2 251 2 329 Kunyit 304 408 917 206 595 000 626 995 Temulawak 3259 Kejibeling RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-81 KOMODITAS 2016 2017 2018 2019 Alpukat 214,9 671 Belimbing Duku/Langsat 63 568 448 Durian 2576,4 1 182 143,9 672,9 Jambu Biji 15 166 Jambu Air Jeruk Siam 107 30,2 43,1 Jeruk Besar Mangga 357,8 5 505 1 085,3 1 109,6 Manggis Nangka 1709 Nenas 133 260 Pepaya 2212 5 032 431 688 Pisang 4026,75 8 626 903,1 1229,8 Semangka Anggrek 1 400 800 Anthurium Bunga 2 250 2185 Anyelir 560 875 Gerbera/Hebras 380 430 Gladiol 4 484 483000 180 600 91 800 Heliconia/Pisang- pisangan 3 705 12 050 Krisan 4197608 5995594 4750410 5485000 Mawar 139 260 101398 58 600 84 750 Sedap malam 2 050 5 525 Dracaena Melati Aster 500080 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman Hortikultura yang dikaitkan dengan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan adalah Pertanian Organik yang mulai disosialisasikan dan dikembangkan di Kelurahan Rurukan Kec. Tomohon Timur, Pengendalian Hama Terpadu, Bio Pestisida yang mulai di sosialisasikan dan disarankan pada kelompok tani. Tabel 2.58 Jumlah Kelompok Tani Menurut Unit Usaha Tani Dan Kecamatan Di Kota Tomohon Tahun 2017 – 2018 Kecamatan Unit Usaha Tani Pangan Peternakan Perikanan Jumlah 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Tomohon Selatan 86 61 5 28 8 16 99 105 Tomohon Tengah 54 40 6 40 7 6 67 66 Tomohon Timur 47 54 11 4 0 17 58 75 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-82 Tomohon Barat 103 68 19 38 6 15 128 121 Tomohon Utara 141 123 1 19 4 6 146 148 TOTAL 431 346 42 109 25 60 498 515 Sumber: BPS Tomohon Dalam Angka Selang 2017 – 2018 kelompok tani peternakan dan perikanan mengalami peningkatan sedangkan untuk pangan mengalami penurunan. Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Angka Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara untuk tahun 2016-2020 seperti tertera di Tabel berikut ini: Tabel 2.59 Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 NTP 2016 2017 2018 2019 2020 Sulawesi Utara 93,94 95,16 95,38 95,06 102,11 Sumber: BPS Sulawesi Utara 2.2.5.4. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Tomohon yang memberikan nilai kontribusi yang besar dalam penyusunan PDRB Kota Tomohon. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Tomohon. Selang tahun 2016 – 2029, kontribusi sketor perdagangan cukup besar terhadap PDRB Kota Tomohon. Sektor perdagangan Kota Tomohon juga di topang oleh keberadaan pasar tradisional. Saat ini, operasional pasar tradisional disaingi oleh hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail. Ke depan akan diperlukan pasar dengan konsep baru, yaitu pembangunan pasar modern tematik yang tetap menjaga ketradisionalannya. Dengan konsep ini diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas. Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil–menengah-besar harus mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya jangan sampai kontraproduktif dengan kehidupan dan kenyamanan warga masyarakat. I I I I I I I I I RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-83 Tabel 2.60 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Tomohon Tahun 2016 - 2018 Sarana Perdagangan 2016 2017 2018 Pasar umum 1 1 1 Pasar desa 2 2 2 Toko / store 205 205 205 Kios 125 125 125 Warung 1 065 1 327 1 327 Rumah Makan 310 260 260 Total 1 735 1 917 1 917 Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019 Sarana perdagangan di Kota Tomohon selang 2016 – 2019 tidak mengalami perkembangan yang pesat. Sarana perdagangan masih didominasi warung- warung. Tabel 2.61 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2019 Kecamatan Pedagang Besar Pedagang Menengah Pedagang Kecil Tomohon Selatan 8 16 340 Tomohon Tengah 471 8 304 Tomohon Timur - 5 183 Tomohon Barat - 2 238 Tomohon Utara - 4 395 Total 479 35 1 460 Sumber: BPS- Tomohon Dalam Angka, 2019 Pedagang kategori kecil mendominasi perdagangan di Kota Tomohon. Sedangkan untuk wilayah perdagangan lebih banyak berpusat di Tomohon Selatan dan Tomohon Tengah. 2.2.5.5. Perindustrian Jumlah unit usaha industri di Kota Tomohon Tahun 2017 sebanyak 721 industri dengan 2007 tenaga kerja meningkat jika dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1055 industri dan 1948 tenaga kerja, meskipun secara jumlah industri mengalami penurunan. Secara rata-rata, dari jumlah tersebut unit usaha terbanyak adalah Industri Pangan dan yang paling sedikit adalah Industri Kerajinan. Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah unit usaha Industri Kimia dan Bahan Bangunan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-84 Tabel 2.62 Jenis Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2015–2017 Jenis Industr i 2015 2016 2017 Jumlah Perusah aan Tena ga Kerja Jumlah Perusah aan Tena ga Kerja Juml ah Perus ahaa n Tena ga Kerja Industri Pangan 194 639 131 549 246 709 Industri Sandan g 71 132 74 132 146 258 Industri Kimia dan Bahan Bangun an 213 707 91 416 198 747 Industri Logam Mesin dan Elektro nika 125 280 31 85 97 226 Industri Kerajin an 59 118 32 55 34 67 Total 662 1876 359 1237 721 2007 Sumber: BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2018) 2.2.6. Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan 2.2.6.1. Perencanaan Perubahan RPJMD Kota Tomohon telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2021, sehingga arah pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 pelaksanaan pembangunan berpedoman pada RPJMD Kota Tomohon tersebut. Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwako). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Tomohon selama periode tersebut juga sudah terakomodasi secara optimal. 2.2.6.2. Keuangan Tata kelola Keuangan Daerah Kota Tomohon perkembangannya terus membaik. Hal ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon sudah pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 - 2020. Walaupun Pemerintah Kota Tomohon sudah meraih Opini WTP, disadari masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-85 dibenahi dalam pengelolaan keuangan sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi. 2.2.6.3. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran lansung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tabel 2.63 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Tomohon Tahun 2017-2020 Tingkat Pendidikan yang ditamatkan 2017 2018 2020 L P Jlh L P Jlh L P Jlh SD 5 0 5 3 0 3 2 0 2 SLTP 14 5 19 4 0 4 7 3 10 SLTA 211 324 535 188 254 442 171 213 384 DIPLOMA 91 272 363 79 229 308 74 227 301 S1, S2, S3 630 1172 1802 605 1188 1783 681 1293 1974 TOTAL 951 1773 2724 879 1671 2540 935 1736 2671 Sumber: Tomohon Dalam Angka,2018 Untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pastilah perlu pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun informal yang tentunya berkaitan dengan penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian. Sejauh ini perencanaan terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sudah dilakukan antara lain pengadaan CPNS, pengiriman tugas belajar, bimtek, kursus, tes kompetensi, pembinaan disiplin, dan sebagainya. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025 (Perpres 81/2010) tanggal 21 Desember 2010 disebutkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam rangka pelaksanaan terhadap tujuan ini, dalam Pasal 4 Perpres 81/2010 tersebut disebutkan bahwa Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan dituangkan dalam road map Reformasi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-86 Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait dengan pemberian tambahan penghasilan untuk PNS Daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam PP 12/2019 terdapat pengaturan mengenai tambahan penghasilan, yaitu: a) Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; b) Equal pay for equal work, pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. Dalam Pasal 3 Permenpan RB No. 63/2011 disebutkan pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri didasarkan pada:
9. a.tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi intansi;
10. b.nilai dan kelas jabatan;
11. c.indeks harga nilai jabatan;
12. d.faktor penyeimbang; dan
13. e.Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payments/Locality Pay rate). Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan tambahan penghasilan yang terdapat dalam PP 12/2019. Pasal 58 ayat PP No.12/2019 menyatakan sebagai berikut:
14. a.Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa persetujuan DPRD diakukan bersamaan dengan pembahasan KUA
15. b.Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Dalam penjelasan dinyatakan: 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-87 2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil. 3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. 5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. 6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. 2.2.6.4. Penelitian dan Pengembangan Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakan sebagai model terbaik, dari hasil perencanaan bottom-up, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus hasil perencanaan top-down, program yang diusulkan pemerintah. Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis data yang cukup kuat dan lengkap (speculative conjecture) untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Sekelumit persoalan yang dialami selama ini, dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas dan terukur. Pemerintah Kota Tomohon terus berupaya untuk memberikan ruang yang cukup bagi eksistensi penelitian dan pengembangan. Melalui skenario Sistem Inovasi Daerah serta Roadmap Penelitian dan Pengembangan serta didukung berbagai komponen seperti forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang). 2.2.6.5. Pengawasan Dalam upaya menuju terciptanya good government, maka penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-88 kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk Sebagaimana pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa. 2.2.7. Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.2.7.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013–2033 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Rencana Tata Ruang Kota Tomohon secara Umum membagi Kota Tomohon menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Tomohon terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW maka Pemerintah Kota Tomohon senantiasa berupaya untuk memenuhi target pencapaian ruang terbuka hijau sebagaimana yang diamanatkan oleh undang–undang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfugsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-89 2.2.7.2. Iklim Berinvestasi 1) Persentase Penanganan Kriminalitas Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Respon warga terhadap kriminalitas ini diantisipasi dengan penjagaan keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan permukiman selain kegiatan simkamling sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas. Tabel 2.64 Jumlah Laporan Tindakan Pidana Diterima dan Diselesaikan di Polres Kota Tomohon Tahun 2015 -2017 Tahun Perkara Pidana Diterima Diselesaikan Persentase 2015 708 405 57 2016 758 515 68 2017 676 370 54,73 Sumber:BPS – Tomohon Dalam Angka (Tahun 2019) 2) Perizinan Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perzinan, Pemerintah Kota Tomohon telah menyatukan pengurusan ijin dalam satu gedung yaitu melalui Mal Pelayanan Publik Wale Kabasaran. Adapun standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola ditentukan sebagai berikut: Tabel 2.65 Lama Proses Perizinan Kota Tomohon Tahun 2020 Uraian Lama mengurus (hari) Jumlah persyaratan (dokumen) Biaya resmi (rata-rata maks Rp.) Catatan SIUP 4 7 Gratis - NIB 4 3 Gratis - IUI 6 5 Gratis - IMB 6 13 Ada biaya Sesuai luas bangunan dan fungsi bangunan Sumber: DPMPTSP 3) Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah) Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-90 hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. 4) Peraturan Daerah (Perda) Pendukung Iklim Usaha Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Tabel 2.66 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Tomohon Tahun 2016-2018 Uraian 2016 2017 2018 2019 Jumlah Perda terkait perizinan - - 1 - Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa - - - - Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan - - - - Sumber:Data Olahan Analisis capaian RPJMD Kota Tomohon akan menjadi tolok ukur kendali kebijakan daerah yang akan ditetapkan. Berikut ini akan disajikan hasil capaian kondisi RPJMD Kota Tomohon tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja digambarkan melalui skala berikut: NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91% ≤ 100% Sangat tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-91 Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
(1)Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
(2)Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
(3)Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Dari hasil analisis terhadap target dan capaian indikator-indikator kinerja hingga tahun 2020, maka ada beberapa indikator kinerja yang nilainya masih rendah / sangat rendah, diantaranya:

1.Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi. Dari tahun ke tahun meskipun trend setiap tahunnya mengalami penurunan., angka pengangguran terbuka di Kota Tomohon cukup tinggi jika dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2020, angka pengangguran melonjak di angka 8,99 disebabkan sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, tingkat persaingan kerja tinggi, dan kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus.
2.Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 hanya 659 pengunjung dari 5650 yang ditargetkan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, target yang ditentukan selalu terpenuhi. Hal ini disebabkan adanya pembatasan ke tempat-tempat umum selama masa pendami covid-19.
3.Klub/Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri pada tahun 2020 tidak ada klub yang aktif dikarenakan pembatasan aktivitas (social distancing) untuk menghambat penularan virus covid-19.
4.Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras hanya sebesar 3,55 dibandingkan target sebesar 22 ton. Rendahnya capaian ini dikarenakan adanya kebijakan anggaran pemerintah daerah yang digeser untuk kegiatan prioritas dalam hal ini penanggulangan covid-19. Pergeseran anggaran terhadap kegiatan sangat mempengaruhi capaian kinerja organisasi terutama dalam pencapaian antara target yang ditetaplkan dengan realisasi yang dikerjakan.
5.Cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 0. Dapat dijelaskan bahwa target indikator kinerja belum terealisasi dengan baik, dikarenakan tidak teranggarkan dalam DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-92 Kota Tomohon tahun 2020 serta pembinaan dan pengawasan yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya pandemi virus Covid-19, ini dipertegas dengan maklumat Walikota Tomohon nomor 67/WKT/IV- 2020 tentang penegasan pelaksanaan himbauan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus covid-19 di Kota Tomohon. Dengan adanya program dan kegiatan penunjang yang ditujukan untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ada di Kota Tomohon, maka akan dapat menumbuhkembangkan sektor industri baik formal dan non formal dalam menghadapi pandemik covid-19. Industri kecil dan menengah merupakan tiang perekonomian bangsa, semakin kuat dan produktif suatu tatanan industri kecil dan menengah di Kota Tomohon semakin kuat pula perekonomian masyarakat yang ada. Hal ini ditujukan dengan tangguhnya industri kecil dalam menghadapi pandemic covid-19 yang sedang melanda. Dalam menghadapi jurang resensi industry kecil dan menengah menjadi prioritas pemulihan yang ada. Ini juga membantu penyerapan tenaga kerja dimana gelombang PHK menghantui tenaga kerja saat ini.
6.Rumah Tangga Pengguna Air Bersih. Dibandingkan target dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2020 capaian target rumah tangga pengguna air bersih tergolong rendah. Capaian hanya 50,94% atau sekitar 10.729 rumah tangga dari total 21.061 rumah tangga yang membutuhkan.
7.Jumlah Asset Pemkot yang tersertifikasi. Dibandingkan target dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka capaian pada target ini tergolong rendah. Tetapi dari trenda capaian, maka setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2017 naik sebesar 9,52%, tahun 2018 naik sebesar 9,52%, tahun 2019 sebesar 19,95% dan pada tahun 2020 sebesar 21,4%3.
8.Cakupan Gelar Seni Budaya & Festival, pada tahun 2020 capaiannya 0 dikarenakan dikarenakan pembatasan aktivitas (social distancing) untuk menghambat penularan virus covid-19.
9.Peningkatan realisasi investasi (PMA & PMDN) tahun 2020 hanya mencapai 54% atau capaian sebesar Rp. 85.062.930.667 tidak mencapai target sebesar Rp. 157.500.000.000. Pencapaian investasi tahun 2020 jika dibandingkan dengan total capaian tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 243.675.304.626, mengalami penurunan sebesar 65,09%. Hal ini disebabkan oleh bencana non alam yaitu pandemic covid-19 yang membuat banyak perusahaan tidak beroperasi maksimal karena adanya pembatasan-pembatasan social yang diberlakukan.
10.Kunjungan wisatawan capaiannya pada tahun 2020 hanya sebesar 48,46%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya peningkatan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-93 kunjungan wisatawan di Kota Tomohon terus terjadi, bahkan melampaui dari target yang ada. Hal ini sebagai imbas dari dampak pandemi covid-19. Dimana adanya peraturan terkait pembatasan aktivitas (social distancing) untuk menghambat penularan virus covid-19. Hal ini juga berdampak pada lama tinggal wisatawan yang ditargetkan 5 hari tetapi yang dicapai 0 hari. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-94 Tabel 2.67 Evaluasi Capaian RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi 1 Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Berkualitas, dan Beretika Melalui Pendidikan Yang Unggul Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berkompeten dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan Terjadinya peningkatan pemerataan, akses dan mutu Pendidikan baik formal maupun non formal 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 10,23 10,23 10,5 10,24 10,6 10,25 10,6 10,48 10,7 10,73 10,8 10,8 tahun 100,28 % 2 Harapan Lama sekolah 14,16 14,16 13,7 14,16 13,7 14,17 13,72 14,19 13,7 4 14,2 13,76 13,76 tahun 103,35 % 3 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV (%) : PAUD 55 55,5 62,9 60 59,2 62,5 66,1 65 65 % 105,76 % SD/MI/SDLB 88 88 80 82 80,5 85,2 81 87,7 81,5 93,87 95 95 % 115,18 % SMP/MTS/SMPL B 98 98 88 88,8 88,5 90,8 89 93,7 89,5 80,36 95 95 % 89,79% 4 Tingkat partisipasi pendidikan non formal 50 50 50 50 55 55 60 60 65 70 70 70 % 107,69 % Meningkatnya pelayanan 5 Angka usia harapan hidup 71,03 71,03 73,5 71,33 73,51 71,40 73,55 71,43 73,5 7 71,93 74 74 tahun 97,77% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-95 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi kesehatan yang bermutu dan terjangkau 6 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 7 Persentase cakupan kepersertaan program jaminan kesehatan 95 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 8 Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 9 Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera 1 0 Cakupan/Prevele nsi peserta KB Aktif 74,68% 74,73% 74,73% 74,78% 74,78% 74,83% 74,83% 74,8 8 87,88 74,93 74,93 % 117,36 % 1 1 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun 42% 42,04% 42,04% 42,08% 42,08% 42,12% 42,12% 42,1 6 49,57 42,2 42,20 % 117,58 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-96 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi 1 2 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 2 7,00% 25,00% 25,00% 24,00% 24,00% 23,00% 23,00% 21 26,3 19 19 % 125,24 % Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1 3 Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani NA NA 100 100 100 100 93,4 100 % 93,40% 1 4 Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial NA NA 100 100 100 75 66,5 90 % 88,67% Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dalam rangka meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat 1 5 Jumlah pengunjung perpustakaan 5704 5704 4850 5176 5150 6399 5350 5497 5650 659 5850 5850 orang 11,66% 1 6 Pembangunan perpustakaan daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Unit 100,00 % 1 7 Persentase Perpustakaan Kelurahan 100 100 50 50 50 50 50 50 60 60 70 70 % 100,00 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-97 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga 1 8 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif dan Mandiri 10 10 9 9 9 9 11 11 27 45 30 30 jumlah 166,67 % 1 9 Klub/Organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri 10 10 11 11 14 14 20 20 35 0 35 35 jumlah 0,00% 2 0 Tersedianya sport center - - - - - - 1 1 0 0 1 1 unit 100,00 % 2 1 Terbangunnya lapangan olahraga yg representatif di 5 Kecamatan - - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 5 lapanga n 0,00% 2 Misi 2 Mewujudkan Daerah Yang Mengembangk an sektor- Meningkatnya kemandirian Usaha 2 2 Koperasi Aktif 76 76 82 82 139 139 131 131 150 143 160 160 jumlah 95,33% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-98 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Berdaya Saing dan Mandiri sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro- poor, dan pro environment mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah juga Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2 3 Persentase penumbuhan jumlah wirausaha baru 8 13,09 10 % 163,63 % Meningkatnya daya saing dan nilai tambah dengan inovasi usaha pertanian perkebunan,peterna kan, dan perikanan 2 4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 10.669 10.669 13.937 13.937 15.121 15.121 13.744 13.744 11,6 3 60 11.625 11.625 ton 516,13 % 2 5 Produktivitas Hortikultura / Florikultura lokal lainnya per hektar RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-99 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Holtikultura 437,444 437,444 33,05 33,05 32,558 32,558 46,302 46,302 3513 5 36631 36631 ton 0,00% Florikultura 5.471.24 4 5.471.2 44 5.826.9 23 5.826.9 23 4.750.6 86 4.750.686 6.427.8 94 6.427.8 94 5300 000 420000 0 54000 00 540000 0 Tangkai 79,25% 2 6 Peningkatan produksi peternakan utama 614,9 614,9 818,183 818,183 5159,4 5159,4 13.644 13.644 474, 512 340 480 480.370 ton 71,65% 2 7 Nilai Tukar Petani 96,21 96,21 95,21 95,21 93,93 93,93 93,93 93,93 101, 5 102,11 101,5 101,5 % 100,60 % Meningkatkan dan pengembangan daya saing industri kecil dan menengah 2 8 Cakupan bina kelompok pengrajin; - - 50 50 58,33 58,33 66,67 66,67 70 0 75 75 % 0,00% 2 9 Persentase tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah - - 62 62 15,21 15,21 10,61 10,61 5 12,3 5 5 % 246,00 % Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana perdagangan 3 0 Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar - - 70 70 85 85 88 88 90 88,09 95 95 % 97,88% 3 1 Penurunan Persentase barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi - - 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 % 100,00 % Pemantapan ketahanan pangan daerah berlandaskan 3 2 Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras 7,312 7,312 10,132 10,132 13,132 13,132 16,7 16,7 22 3,55 22 22 ton 16,14% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-100 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok berbasis pangan lokal 3 3 Stabilitas harga dan pasokan pangan 10 10 2,36 2,36 2,03 2,03 2,14 2,14 <10 % 9,1 <10% <10% % 91,00% Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 3 4 Peningkatan Realisasi Investasi (PMA & PMDN) 81,57% 81,57% 5 5 5 5 5 8,2 5 2,7 5 5 % 54,00% Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 5 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 3 6 Persentase kelurahan yang menyusun data potensi kelurahan yang valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat 3 7 Tingkat partisipasi angkatan kerja 64,17 64,17 61,66 61,66 60,69 60,69 62,69 62,69 64 59,59 64,4 64,5 % 93,11% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-101 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3 8 Tingkat pengangguran terbuka 10,94 10,94 8,94 8,94 8,22 8,22 7,75 7,75 5,5 8,99 5,25 5,25 % 58,39% 3 9 Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 85,19 85,19 49,35 49,35 21,42 21,42 26,71 26,71 17 17 20 20 % 100,00 % Mewujudkan Sarana dan Prasarana/ infrastruktur Perkotaan yang memadai dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat Meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana pelayanan publik (jalan dan jembatan; air minum, air limbah, drainase, lingkungan pemukiman; kualitas dan 4 0 Persentase Jalan dalam kondisi baik 58,35% 58,35% 68,03% 68,03% 71,03% 71,03% 81,22% 81,22% 85,0 0% 80,00% 95,00 % 95 % 94,12% 4 1 Persentase Rumah tangga bersanitasi 88,05 88,05 91,31 91,31 93,4 93,4 94 94 97 98,2 98 98 % 101,24 % 4 2 Persentase penanganan sampah 79 79 80 80 81 81 80 80 85 85 90 90% % 100,00 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-102 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak; jaringan irigasi, dan pelayanan persampahan 4 3 Rumah tangga pengguna air bersih 71,01% 71,01% 82,00% 71,01% 83,00% 85,70% 85,00% 77,89% 85,0 0% 43,30% 85,00 % 90 % 50,94% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-103 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan 4 4 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam Kota 82,53 82,53 61,21 61,21 46,84 46,84 74,7 74,7 90 90 100 100 % 100,00 % 3 Misi 3 Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berdasarkan Hukum Mewujudkan Pemerintahan dan kemasyarakat an yang mampu berjalan pada aturan hukum dan Perundang- undangan yang berlaku Meningkatnya kesadaran politik dan hukum 4 5 Persentase Ormas terdaftar aktif sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 4 6 Tingkat Partisipasi dalam Pemilu 0 0 0 0 0 0 88,02 88,02 90 91,98 0 0 90 % 102,20 % Meningkatnya perencanaan pengelolaan pembangunan daerah yang transparan dan parstisipatif 4 7 Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan Pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/ Peraturan Walikota tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 4 8 Persentase Laporan pertanggungjawa ban pelaksanaan pembangunan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-104 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi 4 9 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan Provinsi dan pusat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 5 0 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti 95 95 100 100 100 100 100 100 70 73,38 80 80 % 104,83 % 5 1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP nilai 5 2 Jumlah Aset Pemkot yang Tersertifikat - - 47 47 19 19 15 15 85 21,43 100 100 % 25,21% 5 3 Nilai Evaluasi AKIP Kota Tomohon BB BB C C B B B B B A A nilai 5 4 Persentase Perangkat Daerah yang Naskah dokumennya tersimpan dengan baik 30 30 60 60 60 60 70 70 90 90 100 100 % 100,00 % 5 5 Rasio penduduk berKTP elektronik per satuan penduduk NA NA 67,8 67,8 68 68 71,4 71,4 96 97,54 97 97 % 101,60 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-105 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik 5 6 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 7 Persentasi ASN yang terlatih dan berkompeten 85 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 4 Misi 4 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-106 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai dan Bersatu Dalam Keberagaman Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat serta Memberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 5 8 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 750 750 750 750 750 750 758 758 758 758 780 780 jumlah 100,00 % 5 9 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 6 0 Cakupan patroli petugas Satpol PP 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Patroli 100,00 % Terwujudnya penanggulangan bencana pada tahapan siaga bencana, tanggap darurat, paska bencana dan penanggulangan bencana kebakaran serta Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana 6 1 Cakupan pelayanan bencana pada saat siaga bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 75 75 76 76 78 78 80 80 80 80 90 100 % 100,00 % 6 2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-107 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi 6 3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 menit 100,00 % 6 4 Cakupan pengendalian dan operasi penanggulangan bencana 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % Meningkatnya kualitas kerukunan antar umat beragama, pengembangan wawasan kebangsaan serta kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 6 5 Jumlah organisasi kerukunan beragama / organisasi keagamaan yg difasilitasi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 jumlah 100,00 % 6 6 Jumlah demo yang bersifat sara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jumlah 100,00 % 6 7 Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam beribadah dan kepemilikan tempat beribadah sesuai standar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-108 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi 6 8 Cakupan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 5 Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkepribadia n Dalam Kebudayaan Mewujudkan penggalian dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya lokal Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya 6 9 Jumlah Bangunan Cagar budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan terlindungi 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 jumlah 100,00 % 7 0 Seni budaya tradisi yang dilestarikan 0 0 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 jumlah 100,00 % 7 1 Cakupan Gelar Seni Budaya & Festival 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 5 jumlah 0,00% 7 2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 jumlah 0,00% 6 Misi 6 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-109 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan Keberlanjutan Terwujudnya ruang Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, serta Pengembangan Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 3 10% RTH dilokasi pemukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas (100%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 % 100,00 % 7 4 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 % 100,00 % 7 5 Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 7 6 Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (100%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 100,00 % 7 7 Persentase Penanganan Sampah 79 79 80 80 81 81 80 80 85 85 90 90 % 100,00 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-110 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi 7 8 Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Melalui Pengembangan Taman Kota dan Jalur Hijau, Persentasi Luasan Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara − − − − 10,48 10,48 12,62 12,62 19 19 20 20 % 100,00 % 7 Misi 7 Mengembangk an dan memantapkan Destinasi, Pemasaran, Industri dan Mengembangk an dan mengelola serta menyusun destinasi terwujudnya kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata yang didukung sarana dan 7 9 Kunjungan wisata 271.037 271.037 349.925 545.415 454.904 552.001 591.375 701.503 6305 76 305554 99942 3 999423 orang 48,46% 8 0 Jumlah Obyek wisata unggulan 17 17 18 18 26 26 34 34 35 36 35 35 objek 102,86 % 8 1 Lama Tinggal Wisatawan 3 2 5 2 5 2 5 3 5 0 5 5 hari 0,00% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 II-111 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Kriteria Keberhasilan Target Akhir Periode Satuan Capaia n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisa si Target Realisa si Target Realisasi Target Realisa si Targ et Realisa si Target Realis asi Kelembagaan Kepariwisataa n Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Pariwisata Kota Tomohon wisata, peningkatan daya saing usaha pariwisata dan meningkatkan kebijakan destinasi pariwisata berkelas dunia serta meningkatkan perjalanan wisatawan prasarana pariwisata yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, 8 2 Jumlah kelompok binaan 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 jumlah 100,00 % RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-1

a.Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai denganuang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-2 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Tomohon secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-3 anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata- rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas:

(1)Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata- rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-4 A. Pendapatan Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  1. 1.Pajak daerah Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah di Kota Tomohon terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
  2. 2.Retribusi daerah; Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil Retribusi Daerah di Kota Tomohon terdiri dari; a) Retribusi Jasa Umum meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi perizinan di bidang pariwisata, retribusi perizinan di bidang perdagangan, retribusi perizinan di bidang industri; b) Retribusi jasa usaha yaitu retribusi terminal, retribusi tempat khusus parker, retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi izin usaha jasa konstruksi; c) Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-5 beralkohol, retribusi izin gangguan / keramaian, retribusi izin trayek, retribusi di bidang kesehatan dan sosial.
  3. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Tomohon adalah bagian laba usaha daerah atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD yang terdiri dari: Bank Sulut, PD Pasar.
  4. 4.Lain-lain pendapatan asli daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 3) hasil kerja sama daerah; 4) jasa giro; 5) hasil pengelolaan dana bergulir; 6) pendapatan bunga; 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-6 11) pendapatan denda pajak daerah; 12) pendapatan denda retribusi daerah; 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 14) pendapatan dari pengembalian; 15) pendapatan dari BLUD; dan 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.Pendapatan Transfer; Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2) transfer antar-daerah. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-7 yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Dana Darurat; dan/atau Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-8 TABEL 3.1 Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 -2020 No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Rata-rata Pertumbuhan
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) PENDAPATAN 656.167.048.362,00 636.874.853.527,00 658.134.039.501,00 629.765.555.927,40 667.632.694.386,00 0.53% 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.011.141.966,00 34.179.972.643,00 35.338.892.274,00 41.703.826.008,40 37.078.648.696,00 10.43% 1.1 Pendapatan Pajak Daerah 12.435.848.866,00 16.045.169.432,00 19.750.868.527,00 26.465.978.232,75 21.066.997.354,00 16.43% 1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.172.953.226,00 3.175.549.876,00 4.875.837.466,00 4.881.095.473,00 7.778.384.407,00 28.27% 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 416.058.868,00 548.878.090,00 860.798.239,00 1.024.653.310,00 578.437.473,00 16.06% 1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 9.986.281.006,00 14.410.375.245,00 9.851.388.042,00 9.332.098.992,65 7.654.829.462,00 -2.64% 2 DANA PERIMBANGAN/PENDAPATAN TRANSFER 606.295.715.030,00 572.840.067.767,00 557.159.462.480,00 535.519.217.755,00 533.738.937.744,00 -3.12% 2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 25.506.133.767,00 31.053.489.877,00 22.785.990.584,00 14.613.527.611,00 21.015.544.155,00 0.77% 2.2 Dana Alokasi Umum 401.799.456.000,00 398.270.294.000,00 401.366.876.000,00 439.347.707.000,00 400.737.393.000,00 0.14% 2.3 Dana Alokasi Khusus 178.990.125.263,00 143.516.283.890,00 133.006.595.896,00 81.557.983.144,00 111.986.000.589,00 -7.13% 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.860.191.366,00 29.854.813.117,00 65.635.684.747,00 52.542.512.164,00 96.815.107.946,00 52.32% 3.1 Pendapatan Hibah 0,00 2.000.000.000,00 5.735.720.000,00 6.283.080.000,00 4.059.075.000,00 40.23% 3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 18.039.203.366,00 20.354.813.117,00 24.843.393.438,00 21.900.095.946,00 12.511.607.729,00 -4.96% 3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.820.988.000,00 7.500.000.000,00 25.000.000.000,00 21.697.584.000,00 78.377.116.000,00 127.55% 3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 984.558.097,00 0,00 0,00 3.5 Pendapatan Lainnya 9.986.281.006,00 9.072.013.212,00 2.661.752.218,00 1.867.309.217,00 -50.13% Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-9 Berdasarkan data tahun 2016-2020 perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016, total Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah sebesar Rp. 656.167.048.362,00 mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 636.874.853.527,00. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp. 658.134.039.501,00 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 629.765.555.927,40. Demikian juga pada tahun 2020 (per 31 Des) pendapatan Kota Tomohon berjumlah Rp. 667.632.694.386,00 dimana pada tahun 2020 ini terjadi pandemik Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan sehingga mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran. Ini menunjukan bahwa perekonomian di Kota Tomohon dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan walaupun dari sisi pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan dengan pertumbuhan sebesar 0.53%. Gambaran peningkatan dan pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut: Grafik 3.1 Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 Komponen utama dari Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan Grafik 3.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 10.43% pertahun. Tahun 2016 nilai PAD Kota Tomohon masih 8E+11 7E+11 656,167 ,048,362.00 636,874,853,527.00 658,134,039,501.00 667,630,201,368.00 629,765,555,927.40 6E+11 5E+11 ., ~ 4E+11 "' ~ 3E+11 2E+11 lE+ll 0 -Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 - PENDAPATAN 656,167,048,362.00 636,874,853,527.00 658,134,039,501.00 629,765,555,927.40 667,630,201,368.00 Pertumbuhan 5.80% 31.41% 3.39% 18.01% 6.01% Axis Title -Tahun - PENDAPATAN Pertumbuhan - Linear (Pertumbuhan) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-10 sekitar Rp. 26.011.141.966,00, nilai per tahun terus meningkat sampai pada tahun 2019 nilai PAD menjadi Rp. 41.703.826.008,40. Dan turun menjadi Rp. 37.078.648.696,00 pada tahun 2020 Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat pada Graik berikut: Grafik 3.2 Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 Pada sisi dana perimbangan, nilainya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 masih sebesar Rp.606.295.715.030, dan turun ppada tahun 2017 sebesar 5% menjadi Rp. 582.840.067.767. Pada tahun 2018 turun juga sebesar 2,74 % dan mencapai nilai Rp.535.519.217.755. Pada tahun 2020 dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar 0.33% yaitu sebesar Rp. 533.738.937.744,00 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar negative 3.15%. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-11 Grafik 3.3 Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kota Tomohon tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut; Grafik 3.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon tahun 2016-2020 masih didominasi oleh sumbangan Pajak Daerah. Urutan kedua adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikutnya adalah hasil retribusi daerah, terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhannya signifikan, pada tahun 2020 mengalami 6E+ll 5E+ll 4E+ll 3E+ll 2E+ll lE+ll Dana Perimbangan 606,295, 715,030.00 572 840 r:£,7 767 OO ' ' ' . 557,159,462,480.00 535,519,217,755.00 533,738,937,744.00 0 -lE+ll •Tahun .33% 2 3 4 El Dana Perimbangan 6(:£,,295,715,030.00 572,840,067,767.00 557 ,159,462,480.00 535,519,217,755.00 533,738,937,744.00 CJ Pertumbuhan _L1~2~3 2016 2017 2018 I" 4 2019 5 2020 38.61% -5.52% -2.74% -3.88% -0.33% m Tahun B Dana Perimbangan Cl Pertumbuhan lE+ll 9E+10 8E+l0 7E+l0 6E+10 5E+10 4E+10 3E+10 2E+10 lE+lO 0 -lE+lO Lain lain Pendapatan Daerah Vang sah 96,815,107,946 65,635,684,747 29,854,813,117 23,860, 191,366 52,542,512,164 9.85%201 mTahun Cl Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah c Pertumbuhan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-12 pertumbuhan yang menurun sebesar 40% dari tahun sebelumnya antara lain disebabkan adanya pandemik Covid-19. Gambaran peningkatan dan pertumbuhan pajak Kota Tomohon tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.5 berikut: Grafik 3.5 Pajak Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016- 2020 3E+10 2.SE+lO 2E+10 1.SE+lO 1E+10 5E+09 0 -5E+09 Pajak Daerah 19, 750,868,527 .00 16,045,169,432.00 12,435,848,866.00 26,465,978,232.75 21,066,997,354.00 =i=2=i=3=i=4=i= •Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 a Pajak Dae rah 12,435,848,866.00 16,045,169,432.00 19, 750,868,527.00 26,465,978,232.75 21,066,997,354.00 a Pertumbuhan 23% 20 34% --+-- 1 5 17% 29"/o 23% 34% -40% BTahun [ll Pajak Dae rah CJ Pertumbuhan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-13 TABEL016 – 202 B. Belanja Daerah Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan. Rincian perkembangan belanja daerah disajikan sebagaimana Tabel 3.2 berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-14 Tabel 3.2 Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Tomohon NO URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 Rata-rata Pertumbuha n
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) 1 BELANJA DAERAH 620.959.253.455,00 644.952.003.424,00 695.460.943.547,00 635.164.451.804,00 657.161.152.412,00 3.69% 1.1 Belanja Operasi 463.704.895.380,00 441.433.360.615,00 490.623.420.138,00 533.134.578.456,00 520.964.678.779,00 4.37% 1.1.1 Belanja Pegawai 342.790.297.227,00 302.145.395.417,00 313.466.706.928,00 342.326.075.046,00 333.285.695.379,00 2.08% 1.1.2 Belanja Barang 116.947.096.055,00 131.445.625.859,00 171.455.913.210,00 178.435.403.410,00 152.308.970.550,00 8.07% 1.1.3 Belanja Bunga - - 1.1.4 Belanja Subsidi - - - - - 1.1.5 Belanja Hibah 3.267.502.098,00 7.657.769.339,00 5.500.800.000,00 8,673,600,000.00 31.703.412.850,00 70.00% 1.1.6 Belanja Bantuan Sosial 700.000.000,00 184.570.000,00 200.000.000,00 3,699,500,000.00 3.666.600.000,00 334.55% 1.1.7 Belanja Bantuan Keuangan - - - - - 1.2 Belanja Modal 156.670.785.831,00 203.484.565.503,00 204.837.523.408,00 120.029.873.348,00 123.865.876.528,00 2.60% 1.2.1 Belanja Tanah 712.849.000,00 801.000.000,00 11.525.934.800,00 1.113.275.000,00 - 339.75% 1.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 29.536.282.110,00 27.382.126.954,00 24.849.567.427,00 18.354.890.895,00 32.592.057.397,00 34.14% 1.2.3 Belanja gedung dan bangunan 12.493.618.456,00 50.327.321.724,00 56.546.784.709,00 33.117.433.605,00 36.818.485.046,00 54.88% 1.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 111.190.111.515,00 121.792.172.691,00 110.819.093.013,00 65.940.665.778,00 45.281.578.185 -12.64% 1.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.737.924.750,00 3.181.944.137,00 1.096.143.460,00 1.503.608.070,00 9.173.758.900 493.70% 1.2.6 Belanja Aset lainnya - - - 1.3 Belanja Tak Terduga 24.767.450,00 34.077.306,00 - - 12.330.597.105,00 1008.57% 1.4 Belanja Transfer 0 0 0 0 0 0 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020(Audited BPK) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-15 Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 3.69% Untuk belanja operasi dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan sebesar 4.7 % dan belanja modal tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan sebesar 2.6%. Realisasi belanja daerah per tahun dari tahun 2016-2020 seperti pada Grafik 3.6 berikut: Grafik 3.6 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2020 Realisasi belanja Operasi per tahun dari tahun 2016-2020 terlihat pada Grafik 3.7 dibawah ini Realisasi Belanja Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 720 ,000 ,000, 000. 00 15.00% 700,000,000,000.00 10.00% 680,000,000,000.00 660,000,000,000.00 5.00% 640,000,000,000.00 0.00% 620,000,000,000.00 I -5.00% 600,000,000,000.00 580 ,000, 000, 000. 00 -10.000/o 2016 2017 2018 2019 2020 - Realisasi Belanja 620,959, 644,952, 695,460, 635,164, 657,161, _J - Pertumbuhan 11.95% 3.86% 7.83% -8.67% 3.46% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-16 Grafik 3.7 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016-2020 Realisasi Belanja Operasi 600,000I 000,000. 00 500,000 I 000, 000. 00 400,000 ,000,000. 00 300,000 I 000, 000. 00 200,000,000,000.00 100,000,000,000.00 2016 2017 2018 2019 2020 - Pertumbuhan - Realisasi Belanja Operasi 463,704, 441,433, 490,623, 533,134, 520,964, 9.15% -4.80% 11.14% 8.66% -2.28% - Realisasi Belanja Operasi -Pertumbuhan 12.00% 10.00% 8.00"/o 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-17 Realisasi untuk belanja modal per tahun dari tahun 2016-2020 terlihat pada Grafik 3.8 dibawah ini: Grafik 3.8 Realisasi Belanja Modal Tahun 2016-2020 Belanja Modal selama periode 2016-2020, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan terutama dari tahun 2016 sampai 2017. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2016-2020, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang). Namun demikian dari tahun ke tahun realisasinya semakin meningkat meski belum mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin baik. Target dan Realisasi Belanja Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut : Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Tomohon Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah / (Berkurang) 2016 717.163.269.909,00 620.959.253.455,00 86.59 (96.204.016.454,00) 2017 715.919.028.425,00 646.510.808.218,00 90.31 (69.408.220.207,00) 2018 743.477.143.985,00 697.019.748.341,00 93.75 (46.457.395.644,00) 2019 702.801.053.626,00 654.691.557.993,00 93.15 (48.109.495.633,00) 2020 692.460.072.521,00 657.722.536.985,00 94.24 (40.131.853.663,00) Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK) 250,000,000,000.00 200,000,000,000.00 150,000,000,000.00 100,000,000,000.00 50,000,000,000.00 Realisasi Belanja Modal 2016 2017 2018 2019 2020 - Pertumbuhan - Realisasi Belanja Modal 156,670,7 203,484,5 204,837,5 120,029,8 123,865,8 3%21% 30% 1% -41% - RealisasiBelanja Modal -Pertumbuhan 40% 30"/o 20"/o 10"/o 0% -10% -20% -30% -40% -50% RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-18 Sedangkan data target realisasi belanja Pegawai Kota Tomohon tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Target dan Reliasi Belanja Pegawai TA. 2016-2020 Kota Tomohon Tahun Anggaran Target Realisasi % Bertambah / (Berkurang) 2016 305.432.273.564,00 296.412.695.227,00 97.05 (9.019.578.337,00) 2017 264.723.490.395,00 254.585.951.417,00 96.17 (10.137.538.978,00) 2018 269.249.231.561,00 257.655.123.514,00 95.69 (11.594.108.047,00) 2019 275.318.326.370,00 269.747.167.487,00 97.98 (5.571.158.883,00) 2020 266.314.964.194,00 257.136.873.327,00 96.55 (9.178.090.867,00) Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK) Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja pegawai selama periode 2016-2020, setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 16 % namun realisasinya tidak mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada Tahun Anggaran berjalan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pegawai. Sementara di dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai harus penuh sesuai dengan kebutuhan dalam satu Tahun Anggaran. C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan Pembangunan Daerah. Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Tomohon mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-19 Tabel 3.5 Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2016-2020 Kota Tomohon NO URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 Rata- rata Pertum buhan
(1)(2) ( 3 ) (4 )
(5)( 5 ) ( 7 )
(8)1 PEMBIAYAAN NETTO 43.579.303.515,00 80.464.903.493,00 68.828.948.802,00 27.943.239.962,00 3,017,237,896.00 (19.6%) 1.1 Penerimaan Pembiayaan 46.543.715.316,00 82.464.903.493,00 70.828.948.802,00 29.943.239.962,00 3,017,237,896.00 (21%) 1.1.1 SILPA Tahun Lalu 46.543.715.316,00 82.464.903.493,00 70.828.948.802,00 29.943.239.962,00 3,017,237,896.00 (21%) 1.2 Pengeluaran Pembiayaan 2.964.411.801,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0% 1.2.1 Pembayaran Pokok Utang -2.964.411.801,00 - 0% Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0% Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK) Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SILPA tahun lalu, namun besarnya SILPA tahun lalu perkembangannya mengalami kenaikan tahun 2017 dan mengalami penurunan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020 dengan rata- rata penurunan pertumbuhan pertahun 19.6% 3.1.2 Neraca Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa asset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan neraca daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-20 perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan Asset Daerah untuk penyediaan Dana Pembangunan Daerah. Kinerja neraca daerah Pemerintah Kota Tomohon selama kurun waktu 2016-2019 seperti terlihat pada Tabel 3.6 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-21 Tabel 3.6 Rata – Rata Pertumbuhan Neraca TA. 2016-2020 Kota Tomohon No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata- rata 1 2 3 4 5 6 7 Pertum buhan (%) 01 A ASET 02 A.1 ASET LANCAR 03 A.1.1) Kas di Kas Daerah 78,851,495,203.00 70,900,468,414.00 29,945,994,720.00 1,900,146,208.40 12,651,618,815.00 101.08 04 A.1.2) Kas di Bendahara Penerimaan 45,690,000.00 4,328,500.00 61,050,076.00 3,407,372.00 16,066,174.00 374.25 05 A.1.3) Kas di Bendahara Pengeluaran 13,002,730.00 222,426,870.00 - - - 06 A.1.4) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,171,790.00 173,845,087.00 - - - 07 A.1.5) Kas di Bendahara Dana Bos 8,694,349.00 6,354,433.00 14,831,503.00 1,192,320,653.00 201,198,797.00 1,991 08 Investasi Jangka Pendek - - - - - 09 A.1.6) Piutang Pajak 2,967,509,993.00 3,925,368,723.00 5,962,836,868.00 7,641,441,661.00 11,367,050,457.00 40.27 10 -Penyisihan Piutang Pajak (1,344,173,537.00) (1,778,125,154.50) (1,793,342,052.25) (2,125,664,331.25) (3,000,233,724.75) 23.20 11 -Piutang Pajak Netto 1,623,336,456.00 2,147,243,568.50 4,169,494,815.75 5,515,777,329.75 8,366,816,732.25 52.61 12 A.1.7) Piutang Dana Bagi Hasil 5,601,968,540.00 4,358,467,302.00 32,404,179.00 31,754,179.00 10,490,218,265.00 8,203 13 -Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil (0.50) (0.50) (15,777,090.00) ) - 14 -Piutang Dana Bagi Hasil Netto 5,601,968,539.50 4,358,467,301.50 16,627,089.00 15,977,089.00 10,490,218,265.00 16,358 15 A.1.8) Piutang Retribusi 36,345,884.00 36,345,884.00 4,149,853,571.00 4,430,199,150.00 31,754,179.00 2,806 16 -Penyisihan Piutang Retribusi (875,000.00) (9,211,471.00) (0.50) - (17,327,090.00) 288 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-22 17 -Piutang Retribusi Netto 35,470,884.00 27,134,413.00 4,149,853,570.50 4,430,199,150.00 14,427,089.00 3,769 18 A.1.9) Piutang Lainnya 16,300,510.00 294,898,520.00 755,574,179.00 1,346,097,236.50 1,612,677,561.00 491 19 -Penyisihan Piutang Lainnya - - - - (254,750.00) 20 -Piutang Lainnya Netto 16,300,510.00 294,898,520.00 755,574,179.00 1,346,097,236.50 1,612,422,811.00 491 21 A.1.10) Beban DiBayar Dimuka 122,864,324.20 98,207,500.00 515,968,886.00 659,892,343.00 340,345,139.00 96 22 A.1.11) Persediaan 11,626,797,906.19 4,171,288,593.00 5,861,665,106.05 4,659,750,041.04 6,103,690,002.96 (3.28) 23 Jumlah Aset Lancar (3 +4+5+6 +7+8+11+14 +17 +20+21+22) 97,946,792,691.89 82,404,663,200.00 45,491,059,945.30 19,723,567,422.69 42,607,057,757.61 (0.321) 24 25 A.2 Investasi Permanen 26 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 37,287,595,274.00 39,287,595,274.00 28,944,235,679.00 31,128,763,150.43 28,642,150,446.27 (5.35) 27 Investasi Permanen Lainnya - - - - - 28 Jumlah Investasi Permenen (26 s/d 27) 37,287,595,274.00 39,287,595,274.00 28,944,235,679.00 31,128,763,150.43 28,642,150,446.27 (5.35) 29 Jumlah Investasi Jangka Panjang (26+ 27) 37,287,595,274.00 39,287,595,274.00 28,944,235,679.00 31,128,763,150.43 28,642,150,446.27 (5.35) 30 A.3 ASET TETAP 31 A.3.a Tanah 399,365,942,595.00 389,981,306,595.00 401,096,892,395.00 402,316,968,247.32 402,372,733,847.32 0.20 32 A.3.b Peralatan dan Mesin 133,307,861,282.50 157,274,533,594.30 174,600,156,673.28 201,601,497,497.27 239,020,735,469.26 15.76 33 A.3.c Gedung dan Bangunan 268,766,161,192.46 316,496,712,054.46 352,537,569,663.62 411,478,858,330.99 453,354,938,617.99 14.01 34 A.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan 826,346,992,920.24 951,757,472,408.55 1,056,644,821,992.30 1,119,164,878,908.92 1,146,475,404,166.15 8.64 35 A.3.e Aset Tetap Lainnya 22,915,048,357.43 24,382,760,445.43 24,504,584,945.43 25,365,725,670.53 25,620,865,270.53 2.86 36 A.3.f Konstruksi dalam Pengerjaan 8,033,191,458.34 18,235,988,744.54 37,085,231,540.54 9,120,268,916.94 7,626,660,916.24 34.65 37 A.3.g Akumulasi Penyusutan (472,034,250,120.39) (654,754,266,686.67) (758,002,392,860.17) (849,619,985,303.06) (935,485,031,336.64) 19.17 38 Jumlah Aset Tetap (31 s/d 37) 1,186,700,947,685.58 1,203,374,507,155.61 1,288,466,864,350.00 1,319,428,212,268.91 1,338,986,306,950.85 3.09 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-23 39 A.3.h ASET LAINNYA 40 A.3.h.1 Tuntutan Ganti Rugi 133,158,312,319.34 142,012,431,179.00 134,843,261,584.36 136,827,390,049.36 120,803,800,242.27 (2.16) 41 -Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi - - - - - 42 -Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto 133,158,312,319.34 142,012,431,179.00 134,843,261,584.36 136,827,390,049.36 120,803,800,242.27 (2.16) 43 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - 44 A.3.h.2 Aset Tak Berwujud 1,210,226,750.00 1,283,026,750.00 1,283,026,750.00 1,283,026,750.00 1,602,023,750.00 7.72 45 A.3.h.3 -Amortisasi Aset Tak Berwujud (838,261,900.00) (1,081,520,583.33) (1,167,629,583.33) (1,203,395,583.33) (1,249,978,200.00) 10.98 46 -Aset Tak Berwujudi Netto 371,964,850.00 201,506,166.67 115,397,166.67 79,631,166.67 352,045,550.00 55.64 47 A.3.h.4- 13 Aset Lain-lain 126,189,027,928.18 127,062,375,658.22 128,576,624,940.22 125,285,886,943.22 125,285,886,943.22 (0.17) 48 Jumlah Aset Lainnya (42 + 43 + 46 + 47) 259,719,305,097.52 269,276,313,003.89 263,535,283,691.25 262,192,908,159.25 246,441,732,735.49 (1.24) 49 JUMLAH ASET (23 + 29+ 38+ 48) 1,581,654,640,748.99 1,594,343,078,633.50 1,626,437,443,665.55 1,632,473,451,001.28 1,656,677,247,890.22 1.17 50 B KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 51 B.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 138,702,268.00 86,073,257.00 78,636,337.00 78,636,337.00 85,836,337.00 (9.36) 52 B.2 Utang Beban - 10,365,450.00 6,158,198,782.00 7,347,007,099.00 17,820,930,796.00 19,824 53 B.3 Utang Jangka Pendek Lainnya 8,386,260,524.69 18,957,588,000.00 704,895,953.00 13,800,068,405.40 1,248,771,615.59 449.14 54 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (51 s/d 53) 8,524,962,792.69 19,054,026,707.00 6,941,731,072.00 21,225,711,841.40 19,155,538,748.59 63.99 55 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - 56 JUMLAH KEWAJIBAN (54 + 55) 8,524,962,792.69 19,054,026,707.00 6,941,731,072.00 21,225,711,841.40 19,155,538,748.59 63.99 57 C JUMLAH EKUITAS (49-56) 1,573,129,677,956.30 1,575,289,051,926.50 1,619,495,712,593.55 1,611,247,739,159.88 1,637,521,709,141.63 1.02 58 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (56+ 57) 1,581,654,640,748.99 1,594,343,078,633.50 1,626,437,443,665.55 1,632,473,451,001.28 1,656,677,247,890.22 1.17 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-24 Selama kurun waktu 2016-2020, perkembangan jumlah Aset Pemerintah Kota Tomohon mengalami penurunan, dengan pernurunan rata-rata per tahun sebesar 0,32 %. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain dapat dibagi dua garis besar berdasar obyek laporan keuangan yang disajikan analisis, yaitu:

1.Rasio atas Neraca;
2.Rasio atas Laporan Realiasasi Anggaran (LRA). Hasil Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon periode tahun 2016-2020 dapat disampaikan sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3.7 berikut ini: Tabel 3.7 Analisis Rasio Keuangan Kota Tomohon No Uraian 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) Rasio Likuiditas 1 Rasio Lancar (current Rasio) 34,98 39,19 31,80 2 Rasio Quick (quick Rasio) 33,58 38,08 25,46 Rasio Solvabilitas 3 Rasio total hutang terhadap total aset 0,00109 0,00117 0,00344 4 Rasio hutang terhadap modal 0,00109 0,00117 0,00344 Rasio Aktivitas Rata-rata umur piutang 1,31 4,53 2,43 6 Rata-rata umur persediaan 365 365 730 7 Rasio Kemadirian (PAD/Total Pendapatan) 3.56% 5.37% 5.37% 6.62% 8 Rasio Efektivitas PAD(Realisasi Penerimaan PAD/Target Penerimaan PAD) 98.59% 91.82% 74,66% 57.79% 9 Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Terhadap total APBD (Belanja Tidak Langsung/Total APBD) 48.47% 40.84% 38.01% 43.33 10 Rasio Keserasian Belanja langsung Terhadap total APBD (Belanja Langsung/Total APBD) 51.53% 59.16% 61.99% 56.67% Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2018 (Audited BPK) *) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (unaudited) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-25 Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas serta rasio kemadirian (PAD/Total Pendapatan), rasio efektivitas PAD (Realisasi Penerimaan PAD/Target Penerimaan PAD), rasio keserasian belanja tidak langsung terhadap total APBD (belanja tidak langsung/total APBD) dan rasio keserasian belanja langsung terhadap total APBD (belanja langsung/total APBD). - Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. rasio likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu:
1.Rasio Lancar Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktivasi lancar. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2015 sebesar 31,80. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tomohon mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 31,80 kali lebih.
2.Rasio Quick Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktivas yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, rasio quick pada tahun 2015 sebesar 25,46. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kota Tomohon dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. - Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:
1.Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktivas, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 33,58 Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktivas sangat kecil.
2.Rasio Hutang Terhadap Modal Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal Pemerintah RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-26 Kota Tomohon sebesar 0,00109 hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Tomohon, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang. - Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk adalah:
1.Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas)
2.Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik - Rasio Kemandirian; Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon (otonomi fiskal) dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Kota Tomohon terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi). Rasio kemandirian Kota Tomohon pada tahun 2016 mencapai 3.56%, dan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 6.62%. Walaupun rasio kemandirian makin meningkat, dengan melihat rasio tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6.62% maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Kota Tomohon masih sangat rendah. - Rasio Efektivitas PAD; Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD Kota Tomohon selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Upaya pencapaian target PAD bisa dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Sehingga selama periode tahun 2016 hingga 2019 Pemerintah Kota telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai perolehan PAD. Rasio efektifitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2016, yaitu sebesar 98.59%. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-27 - Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja APBD; Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti presentasi belanja langsung (kegiatan,pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja tidak langsung Kota Tomohon selama periode 2016 hingga 2020 rata-rata mencapai 42.66% dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 38.01%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2016 yaitu sebesar 48.47%. - Rasio Keserasian Belanja Langsung Terhadap Total Belanja APBD; Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti presentasi belanja langsung (kegiatan, pelayanan, dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin tinggi. Rasio keserasian belanja langsung Kota Tomohon selama periode 2016 hingga 2019 rata-rata sebesar 57% dari total belanja APBD. Pemerintah Kota Tomohon untuk tahun anggaran yang akan datang akan menekan/memperkecil rasio belanja tidak langsung terhadap APBD atau dengan kata lain pemerintah akan meningkatkan rasio belanja langsung terhadap APBD. Adapun usaha yang diupayakan untuk meningkatkan rasio belanja langsung terhadap APBD dengan melakukan pembangunan pro rakyat serta pemberian tambahan tunjangan berbasis kinerja bagi ASN. 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-28 A. Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2016-2020 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur Pendapatan Daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:
1.Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber- sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui: - Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konventional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah; - Penetapan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber PAD lainnya; - Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Daerah; - Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; - Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan PD Penghasil; - Peningkatan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD; - Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; - Peningkatan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah
2.Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiscal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiscal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (Fiscal Capacity). Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu: - Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan; RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-29 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi Peningkatan koordinasi dengan yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya B. Belanja Derah Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Namun pengelolaan keuangan masa lalu, Belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2016-2020 sebagai berikut:
1.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota Tomohon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2.Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya; RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-30
3.Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tomohon;
4.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5.Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahun dengan fokus pada penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan perintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7.Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan maka anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguaan struktur ekonomi, pemberdayaan koperasi dan UMKM serta dukungan infrastruktur perkotaan;
8.Untuk mendukung Kota Tomohon menuju kota pariwisata dunia pemerintah akan mengarahkan pada pelestarian budaya daerah dan strategi peningkatan kunjungan wisatawan;
9.Pengurangan presentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan pengawasan dan hubungan industrial ketenagakerjaan;
10.Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi pertanian dan aksesbilitasi sumber air baku;
11.Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengendalian dan penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan, pengelolaan dan pengendalian kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan dan mengoptimalkan area lahan perkebunan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
12.Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dengan belanja langsung RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-31 dengan kebijakan Pemerintah Kota Tomohon, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
13.Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap fixed cost, insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan;
14.Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut; - Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; - Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya; - Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. C. Pembiayaan Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut:
1.Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SILPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja;
2.Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan; dan
3.Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-32 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Gambaran realisasi dari kebijakan Belanja Daerah Kota Tomohon pada periode Tahun Anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut: 1) Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Gambaran tentang Belanja Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kota Tomohon sebagaimana tertuang pada Tabel 3.8 sebagai berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-33 PERUBAHAN RPJMD KOTA TOMOHON TAHUN 2016-2021 Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Ta. 2016-2020 Kota Tomohon Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK) *) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (unaudited) Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 1 BELANJA DAERAH 716,604,465,115 620,959,253,455 86.58 714,360,223,631 644,952,003,424 90.28 741,828,627,017 695,460,943,547 93.75 701,152,536,658 635,164,451,804 93.16 697,274,807,182 657,161,152,412 94.25 11 Belanja Operasi 498,488,726,901 463,704,895,380 93.02 480,522,876,020 441,433,360,615 91.87 584,296,006,000 490,623,420,138 93.58 561,005,246,888 533,134,578,456 95.03 553,431,898,899 520,964,678,779 94.13 111 Belanja Pegawai 354,686,110,564 342,790,297,227 96.65 313,328,534,395 302,145,395,417 96.43 328,446,818,030 313,466,706,928 95.44 35,129,229,535 342,326,075,046 97.45 345,054,057,946 333,285,695,379 96.59 112 Belanja Barang 139,492,116,337 116,947,096,055 83.84 158,463,341,625 131,445,625,859 82.95 189,887,187,970 171,455,913,210 90.29 197,140,272,353 178,435,403,410 90.51 172,190,640,935 152,308,970,550 88.45 113 Belanja Bunga - - 114 Belanja Subsidi - - - - - 115 Belanja Hibah 3,310,500,000 3,267,502,098 98.70 8,531,000,000 7,657,769,339 89.76 5,712,000,000 5,500,800,000 96.30 8,855,755,000 8,673,600,000 97.94 32,207,200,000 31,703,412,850 98.44 116 Belanja Bantuan Sosial 1,000,000,000 700,000,000 70.00 200,000,000 184,570,000 92.29 250,000,000 200,000,000 80.00 3,717,000,000 3,699,500,000 99.53 3,980,000,000 3,666,600,000 92.13 12 Belanja M odal 217,404,156,714 156,670,785,831 72.06 232,037,347,611 203,484,565,503 87.69 216,532,621,017 204,837,523,408 94.60 139,514,489,770 120,029,873,348 86.03 128,230,133,485 123,865,876,528 96.60 121 Belanja Tanah 2,521,258,000 712,849,000 28.27 4,962,710,000 801,000,000 16.14 12,606,614,963 11,525,934,800 91.43 1,119,500,000 1,113,275,000 99.44 - 122 Belanja Peralatan dan Mesin 43,153,936,905 29,536,282,110 68.44 32,127,827,521 27,382,126,954 85.23 26,468,794,227 24,849,567,427 93.88 20,444,618,136 18,354,890,895 89.78 33,759,440,720 32,592,057,397 96.54 123 Belanja gedung dan bangunan 36,092,381,320 12,493,618,456 34.62 55,999,466,020 50,327,321,724 89.87 64,151,146,019 56,546,784,709 88.15 39,569,694,240 33,117,433,605 83.69 37,748,538,246 36,818,485,046 97.54 124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 132,817,333,201 111,190,111,515 83.72 135,290,053,070 121,792,172,691 90.02 112,044,524,008 110,819,093,013 98.91 76,739,214,344 65,940,665,778 85.93 47,460,321,219 45,281,578,185 95.41 125 Belanja Aset Tetap Lainnya 2,819,247,288 2,737,924,750 97.12 3,667,291,000 3,181,944,137 87.00 1,261,541,800 1,096,143,460 86.89 1,641,463,050 1,503,608,070 91.60 9,261,833,300 9,173,758,900 99.05 126 Belanja Aset lainnya - - - 13 Belanja Tak Terduga 711,581,500 24,767,450 86.58 1,800,000,000 34,077,306 1.89 - - 15,612,774,798 12,330,597,105 78.98 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 117 Belanja Bantuan Keuangan - - - - - URAIANNO III-34 Berdasarkan Tabel 3.8 diperoleh gambaran bahwa, proporsi anggaran dan realisasi belanja operasi lebih besar dibanding dengan anggaran dan realisasi belanja modal setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa alokasi dana APBD Kota Tomohon untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif kecil. Dari data realisasi Belanja Operasi terlihat realisasi mengalami kenaikan dari Tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2020. Sedangkan tingkat realisasi belanja modal dari tahun 2016 rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja operasi kecuali pada tahun 2018 dan 2020. 2) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada Tabel sebagai berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-35 Tabel 3.9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020 Kota Tomohon No Uraian Tahun 2016 (Rp) Tahun 2017 (Rp) Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) A Belanja Tidak Langsung 300.963.769.569,00 264.021.172.856,00 264.914.728.308,00 283.647.373.676,00 305,398,867,855.00 A.1 Belanja Pegawai 296.412.695.227,00 254.585.951.417,00 257.655.123.514,00 269.747.167.487,00 257,136,873,327.00 A.1.1 Gaji dan Tunjangan 239.917.745.167,00 200.985.849.423,00 199.120.289.327,00 206.832.258.146,00 201,534,834,375.00 A.1.2 Tambahan Penghasilan PNS 54.455.828.431,00 50.269.145.998,00 53.056.335.243,00 57.268.558.124,00 50,178,349,917.00 A.1.3 Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 1.377.000.000,00 2.574.660.000,00 4.297.680.000,00 4.644.340.000,00 4,621,765,000.00 A.1.4 Pemungutan Pajak Daerah A.1.5 Insentif Pemunggutan Pajak Daerah 601.371.629,00 738.485.996,00 972.808.861,00 848.999.500,00 741.923.675,00 A.1.6 Insentif Pemunggutan Retribusi Daerah 60.750.000,00 17.810.000,00 208.010.083,00 153.011.717,00 60,000,000.00 B Belanja Langsung 319.995.483.886,00 382.489.635.362,00 432.105.020.033,00 371.044.184.317,00 352,323,669,130.00 B.1 Belanja Pegawai 46.377.602.000,00 47.559.444.000,00 55.811.583.414,00 72.578.907.559,00 76,148,822,052.00 B.1.1 Honorarium PNS 8.603.728.000,00 7.700.595.000,00 9.346.801.000,00 10.464.022.500,00 8,073,827,500.00 B.1.2 Honorarium Non PNS 37.739.285.000,00 39.289.720.000,00 46.302.903.414,00 62.063.235.059,00 68,073,994,552.00 B.1.3 Uang Lembur 34.589.000,00 28.025.000,00 36.351.000,00 23.350.000,00 1,000,000.00 A1+B1 Total Belanja Pemenuhan Aparatur 342.790.297.227 302.145.395.417 313.466.706.928 342,326,075,046 333,285,695,379 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2019 (Audited BPK), thn 2019 ada honorarium Pengelolah dana BOS *) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (unaudited) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-36 Realisasi belanja pemenuhan aparatur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (Lima) Tahun terakhir dengan Tabel 3.10 sebagai berikut: Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur TA. 2016-2020 Kota Tomohon Tahun Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Persentase (%) (a) (b) (a)/(b) x 100 % Tahun 2016 342.790.297.227 623,923,665,256.00 54.94 Tahun 2017 302.145.395.417 648,510,808,218.00 46.59 Tahun 2018 313.466.706.928 699,019,748,341.00 44.84 Tahun 2019 342,326,075,046 656,691,557,993.00 52.13 Tahun 2020 333,285,695,379 657,722,536,985 50.67% Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2016-2020 (Audited BPK) *) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020 (audited) Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif bervariasi, tahun 2016 sebesar 54.94% tahun 2017 turun menjadi 46.59% tahun 2018 turun pada angka 44.84% tahun 2019 kembali turun menjadi 52.13% dan mencapai angka 50.67% pada tahun 2020, namun secara keseluruhan (rata-rata) pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 49,834%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-37 menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu Tahun Anggaran. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahunanggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana tabel berikut. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kota Tomohon dalam kurun waktu 2017-2020 dapat digambarkan pada Tabel diberikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-38 Tabel 3.11 Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017-2020 Uraian Tahun (Rp) 2017 2018 2019 2020 Realisasi Pendapatan Daerah 636.874.853.527,00 658.134.039.501,00 629.765.555.927,40 667.632.694.386,00 Belanja Daerah 646.510.808.218,00 697.019.748.341,00 654.691.557.993,00 657.722.536.985,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - Surplus/ Defisit Riil (9.635.954.691,00) (38.885.708.840,00) (24.926.002.065,60)(5.909.592.675.599,00) Dari Tabel 3.11 tersebut, terlihat bahwa terdapat defisit riil anggaran selama tahun 2017-2020 bervariasi dari tahun ke tahun. Defisit rill tahun 2017 sebesar Rp.9.653.954.691, mencapai angka Rp 38.885.708.840 pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2019 pada nilai Rp. 24.926.002.065 juga pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 5.909.592.675.599. Untuk menutup defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana Tabel berikut: Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017 – 2020 No Uraian Tahun (Rp) 2017 2018 2019 2020 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 82.464.903.493 70.828.948.802 29.943.239.962 3.017.237.896 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-39 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Daerah Kota Tomohon pada kurun waktu 2017- 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.13 Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2017-2020 Kota Tomohon N o Uraian Tahun 201 7 2018 2019 2020 Realiasi (Rp) % dari SiLPA Realisasi (Rp) % dari SiLPA Realisasi (Rp) % dari SiLPA Realisasi (Rp) % dari SiLPA 1 Jumlah SILPA 82.464.903.493 ,0 70.828.948.802,00 29.943.239.962,00 3.017.237.896 a Pelampauan Penerimaan PAD (11.988.936.717,00) b Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (6.168.171.520,00) c Pelampauan Penerimaan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.642.952.555,00 d Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat lainnya 61.204.016.454, 00 74.39 69.408.220.207,00 98.87 40.251.869.097,00 137 e Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan f Kegiatan Lanjutan 35.000.000.000, 00 g Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (17.416.918.032 ,00) (2.257.078.476,00) RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-40 Dari Tabel 3.13 terlihat bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir (2017- 2020) di tahun 2017 sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 74.39 % dari SILPA atau sebesar Rp. 82.464.903.493 serta meningkat di tahun 2018 sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 98,87 % dari persentase SILPA atau sebesar Rp. 69.408.220.207. Anggaran Sebelumnya h Koreksi SiLPA 3.677.805.071,0 0 3.677.807.071,00 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-41 3.3 KERANGKA PENDANAAN Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian diatas dan ke pos- pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. 3.3.1 Analisis Pengeluaran Priodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu Tahun Anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut: Tabel 3.14 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat TA. 2017-2019 Kota Tomohon No Uraia n Tahun Rata - Rata Pertumbuh an (%) 2017 2018 2019 (Rp) (Rp) (Rp) I. BELANJA 646,510,808,218.00 697,019,748,341.00 654,691,557,993.00 0.87 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 264.021.172.856,00 264.914.728.308,00 283.647.373.676,00 3.70 1 Gaji Dan Tunjangan 200.985.849.423,00 199.120.289.327,00 206.832.258.146,00 1.47 2 Tambahan Penghasilan PNS 50.269.145.998,00 53.056.335.243,00 57.268.558.124,00 6.74 3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 2.574.660.000,00 4.297.680.000,00 4.644.340.000,00 37.49 4 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 558.804.794,00 558.804.794,00 527.106.189,00 -2.84 5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 1.558.804.794,00 1.558.804.794,00 1.527.106.189,00 -1.02 B. BELANJA LANGSUNG 382,489,635,362.00 432,105,020,033.00 371,044,184,317.00 -0.58 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-42 No Uraian Tahun Rata - Rata Pertumbuh an (%) 2017 2018 2019 (Rp) (Rp) (Rp) 1 Honorarium PNS 7,700,595,000.00 9,346,801,000.00 10,464,022,500.00 16.67 2 Honorarium Non PNS 39,289,720,000.00 46,302,903,414.00 62,063,235,059.00 25.94 3 Belanja Jasa Kantor 18.668.299.372,00 22.738.336.293,00 26.906.776.398,00 20.07 Belanja telepon 128.934.603,00 114.512.765,00 Belanja air 13.908.500,00 56.554.950,00 Belanja listrik 1.936.631.632,00 2.251.872.975,00 Belanja kawat/faksimili/internet 854.667.577,00 1.281.646.708,00 4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.302.241.568,00 7.589.403.079,00 1.281.646.708,00 -39.59 5 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki r 2.518.083.500,00 3.236.393.424,00 7.589.403.079,00 81.51 6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 114.680.000,00 208.228.000,00 308.743.600,00 64.92 7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 994.235.000,00 905.063.712,00 746.264.615,00 -13.26 8 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 542.750.000,00 551.350.000,00 50.000.000,00 -44.67 II. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0.00 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0.00 3 Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 0,00 JUMLAH (I + II) 648,510,808,218.00 699,019,748,341.00 656,691,557,993.00 0.87 Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kota Tomohon 2017– 2019 Total pengeluaran wajib dan mengikat pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluran terbesar pada komponen gaji, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD perubahan Kota Tomohon 2017- 2021 yaitu proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-43 Tabel 3.15 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2017 - 2021 Kota Tomohon Dengan mempertimbangkan tren pencapaian Pendapatan Daerah dan kondisi ekonomi makro secara Nasional dan Regional Kota Tomohon serta kapasitas PD penghasil Kota Tomohon, maka diperkirakan penerimaan PAD Tomohon rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 10%. Hal ini dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima tahun kedepan, upaya- upaya penggalian potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan aset Kota Tomohon masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal. 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan A) Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi rincian pendapatan kurun waktu 2016-2021 sebesar 4%, maka dapat diproyeksikan pendapatan daerah dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.16 sebagai berikut: Uraian Tahun (Rp) Proyeksi (Rp) Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Pendapatan 636874853527 692.687.021.719 680.312.872.252 744.308.599.437 787.977.083.893 Pendapatan Asli daerah 34.179.972.643 42.000.000.000 50.400.000.000 65.520.000.000 85.176.000.000 Dana Perimbangan 572840067767 605.687.021.719 569.912.872.252 603.788.599.437 618.508.366.205 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 14410375245 45.000.000.000 60.000.000.000 75.000.000.000 84.292.717.688 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-44 Tabel 3.16 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2026 Kota Tomohon 2022 2023 2024 2025 2026 PENDAPATAN 763,481,478,562.11 791,406,029,244.13 820,657,616,822.67 851,358,862,090.13 883,652,745,052.19 PENDAPATAN ASLI DAERAH 71,497,239,113.30 74,421,476,193.04 77,465,314,569.33 80,633,645,935.22 83,931,562,053.97 PENDAPATAN TRANSFER 682,065,627,448.81 704,983,032,531.09 728,670,462,424.13 753,153,789,961.59 778,459,757,304.29 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9,918,612,000.00 12,001,520,520.00 14,521,839,829.20 17,571,426,193.33 21,261,425,693.93 Dari tabel 3.16 diatas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tomohon untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2022-2026. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-45 Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada tabel 3.16 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:
1.Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan pendapatan asli daerah dan pembagian dalam dana perimbangan serta pengeluaran pembiayaan;
2.Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan;
3.Meningkatkan akurasi data sumber daya alam untuk perhitungan pembagian dana bagi hasil;
4.Meningkatkan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan perekonomian kota;
5.Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari sumber-sumber PAD yang telah dilaksanakan selama ini terutama bagi sumber-sumber yang wajar, meliputi: sumber- sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan;
6.Memantapkan penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan meningkatkan fungsi dan pelayanan bagi peran utama yang menjadi misi dari eksistensi seluruh BUMD yang dikelola Pemerintah Kota;
7.Memantapkan penerimaan daerah dari pihak ketiga dengan meningkatkan peran Pemerintah dalam fasilitasi investor domestic dan asing bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan mengutamakan optimalisasi pembangunan daerah yang diperoleh dari sinergitas antara Pemerintah dan Dunia Usaha;
8.Meningkatkan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan dari setiap PD. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai terobosan kebijakan seperti : pelaksanaan pertukaran data informasi perpajakan / Automatic Exchange of Information untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak; pemanfaatan data dan implementasi system informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi; pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan gairah investasi dan usaha; membentuk tim pemeriksa pajak daerah untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara; menyediakan cash register sebagai sarana untuk mengawasi pajak daerah serta menyusun regulasi yang mendukung pemungutan pajak daerah. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-46 Strategi pemerintah kota Tomohon untuk mencapai target PAD adalah sebagai berikut :  Membangun kesadaran subjek dan objek pajak tentang pentingnya pajak daerah seperti melakukan sosialisasi melalui media masa, juga sosialisasi maklumat pajak  Meningkatkan pelayanan pajak daerah seperti : memberikan kemudahan akses pembayaran pajak melalui Bank Persepsi, pelayanan PBB-P2 melalui mobil pelayanan keliling serta pembayaran pajak yang nyaman dan terintegrasi di Mall Pelayanan Publik  Meningkatkan Law Enforcement seperti: memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa serta melakukan pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak  Intensifikasi pajak daerah : optimalisasi online system terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dan melakukan pemetaan Zonasi Objek Pajak PBB P2 dan PBHTB, serta mengoptimalkan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan  Extensifikasi pajak daerah seperti : meningkatkan kapasitas Aparatur Pemungut Pajak melalui Bimtek dan Diklat yang bekerja sama dengan STAN, serta aktif mengikuti Forum Komunikasi dan FGD untuk mempelajari kebijakan- kebijakan yang diambil oleh daerah dalam upaya meningkatkan pemungutan pajak  Retribusi Daerah yang meliputi : peningkatan pelayanan retribusi daerah, peningkatan Law Enforcement serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi lima (5) jenis meliputi Pajak kendaraan bermotor, BBNKB, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pemanfaatan air permukaan, dan Pajak rokok. Sedangkan untuk retribusi daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk pajak pemanfaatan air bawah tanah, sesuai dengan Undang- Undang tersebut sejak tahun 2011 diserahkan pengelolaannya kepada RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-47 Kabupaten/Kota. Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. B) Proyeksi SILPA Proyeksi SILPA direncanakan nilai dan tingkat penurunan SILPA sebesar 6%, hal ini di harapkan ditahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif dan sesuai sesuai dengan rencana. Tabel 3.17 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2022-2026 Kota Tomohon C) Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kota Tomohon dalam jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2022-2026, sebagaimana disajikan pada tabel 3.18. Uraian Proyeksi 2022 2023 2024 2025 2026 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 1,580,000,000.00 1,248,200,000.00 986,078,000.00 779,001,620.00 615,411,279.80 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-48 D) Pembiayaan Lainnya Untuk mengantisipasi percepatan pembangunan, strategi pendanaan pembangunan diharapkan dengan tidak terlalu menggantungkan pendanaan melalui APBN dan APBD, dan juga melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) serta Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KBPU). Skema pembiayaan ini dianjurkan mengingat kemampuan keuangan negara yang bersumber pada anggaran pemerintah yang terbatas. Skema kerjasama tersebut tidak terbatas pada aspek finansial saja, dapat juga berupa hibah/pemberian bantuan berupa natura dari pihak lainnya, tergantung kesepakatan antara pihak yang melaksanakan kerjasama. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan di Kota Tomohon diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pembentukan dana cadangan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yaitu melakukan pinjaman PEN daerah. Pembiayaan pinjaman ini memiliki jangka waktu pengembalian selama 8 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan dengan tingkat suku bunga sesuai perjanjian. Kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman dan biaya provisi yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang berlaku. Rencana pembayaran pengembalian PEN daerah dimulai pada tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2029, sedangkan pada tahun 2022 nanti dialokasikan anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman dan biaya pengelolaan. Pelaksanaan dan pembayaran kewajiban pinjaman PEN daerah tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD dan dituangkan dalam pertanggungjawaban APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman. Pengajuan pinjaman PEN ini dilakukan untuk menyediakan sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana daerah yang merupakan prioritas dalam pembangunan di Kota Tomohon guna pemenuhan kepentingan umum dalam rangka pemulihan ekonomi daerah yang terdampak Covid-19. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-49 Tabel 3.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Tomohon No Uraian Proyeksi (Rp) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pendapatan 651.447.776.939 765.591.090.069 742.623.790.698 780.023.453.198 822.915.510.698 868.578.929.073 2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) - - - - - - 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 9.654.728.843 8.000.000.000 16.362.883.640 9.000.000.000 8.500.000.000 8.450.000.000 Total Penerimaan 661.102.505.782 773.591.090.069 758.986.674.338 789.023.453.198 831.415.510.698 877.028.929.073 Dikurangi : 4 Belanja Pegawai 279.963.992.928 376.195.432.071 332.000.000.000 350.592.000.000 352.239.782.400 362.102.496.307 5 Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000 6.000.000.000 14.362.883.640 22.725.767.280 22.725.767.280 22.725.767.280 Kapasitas Riil Kemampuan Daerah 377.138.512.854 391.395.657.998 412.623.790.698 415.705.685.918 456.449.961.018 492.200.665.486 Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tomohon No Uraian Proyeksi (Rp) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Kapasitas Riil kemampuan Keuangan 377.138.512.854 391.395.657.998 412.623.790.698 415.705.685.918 456.449.961.018 492.200.665.486 2 Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I 657.102.505.782 770.776.892.875 744.623.790.698 766.297.685.918 808.689.743.418 853.853.161.792 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-50 Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi Kepala Daerah 657.102.505.782 770.776.892.875 744.623.790.698 766.297.685.918 808.689.743.418 853.853.161.792 Prioritas Pembangunan Daerah 657.102.505.782 770.776.892.875 744.623.790.698 766.297.685.918 808.689.743.418 853.853.161.792 Belanja Pegawai (Gaji) 279.963.992.928 376.195.432.071 332.000.000.000 350.592.000.000 352.239.782.400 362.102.496.307 Belanja Barang dan Jasa 255.029.589.008 260.185.802.806 262.140.000.000 277.008.000.000 278.309.937.600 286.102.615.852 Belanja Hibah 13.124.845.466 13.500.000.000 15.000.000.000 15.840.000.000 15.914.448.000 16.360.052.544 Bantuan Sosial 450.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 10.560.000.000 10.595.832.000 11.081.635.296 Belanja Modal 102.821.143.688 104.000.000.000 114.120.000.000 100.614.632.720 136.590.792.720 161.830.416.720 Belanja Tidak Terduga 5.712.934.692 8.895.657.998 11.363.790.698 11.683.053.198 15.038.950.698 16.375.945.073 3 Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 Tambahan Penghasilan 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 59.000.000.000 E) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata- rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat. Adapun hasil proyeksi untuk lima tahun kedepan dengan periode 2022 sampai dengan periode 2026 dapat dilihat melalui tabel 3.19 berikut ini: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-51 Tabel. 3.20 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama TA. 2022-2026 Kota Tomohon URAIAN TAHUN AW AL 2021 Pertumbu han % 2022 2023 2024 2025 2026 PENDAPATAN 651,447,776,939.00 0.82 765,591,090,069.00 742,623,790,698.00 780,023,453,198.00 822,915,510,698.00 868,578,929,073.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 49,054,081,936.00 54,796,119,698.00 61,987,869,698.00 70,283,607,198.00 82,523,119,698.00 95,898,599,698.00 PAJAK DAERAH 25,400,000,000.00 30,480,000,000 36,576,000,000 41,513,760,000.00 48,571,099,200.00 56,828,186,064.00 RETRIBUSI DAERAH 13,252,962,238.00 13,915,000,000 14,610,750,000 16,510,576,340.77 19,317,374,318.70 22,378,753,283.00 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 11,350,000,000.00 1,350,000,000 1,750,000,000 1,986,250,000.00 2,323,912,500.00 2,718,977,625.00 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 9,051,119,698.00 9,051,119,698 9,051,119,698 10,273,020,857.23 12,310,733,679.30 13,972,682,726.00 PENDAPATAN TRANSFER 594,196,495,003.00 704,097,770,771.00 673,938,721,000.00 703,042,646,000.00 733,695,191,000.00 765,983,129,375.00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 578,019,941,000.00 636,302,770,371.00 605,253,971,000.00 631,279,891,753.00 658,774,875,566.13 687,760,970,091.04 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 16,176,554,003.00 67,795,000,000.00 68,684,750,000.00 71,762,754,247.00 74,920,315,433.87 78,222,159,283.96 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8,197,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 PENDAPATAN HIBAH 4,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 BELANJA 657,102,505,782.00 1.44 767,591,090,069.00 744,623,790,698.00 766,297,685,918.00 808.689.743.418.00 853.853.161.793.00 Belanja Operasi 548,568,427,402.00 654,695,432,071.00 619,140,000,000.00 654,000,000,000.00 657,060,000,000.00 675,646,800,000.00 Belanja Pegawai 279,963,992,928.00 376,195,432,071.00 332,000,000,000.00 350,592,000,000.00 352,239,782,400.00 362,102,496,307.20 Belanja Barang dan Jasa 255,029,589,008.00 260,185,802,806.00 262,140,000,000.00 277,008,000,000.00 278,309,937,600.00 286,102,615,852.80 Belanja Hibah 13,124,845,466.00 13,500,000,000.00 15,000,000,000.00 15,840,000,000.00 15,914,448,000.00 16,360,052,544.00 Belanja Bantuan Sosial 450,000,000.00 8,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,560,000,000.00 10,595,832,000.00 11,081,635,296.00 Belanja Modal 102,821,143,688.00 104,000,000,000.00 114,120,000,000.00 100,614,632,720.00 136,590,792,720.00 161,830,416,720.00 Belanja Modal Tanah 300,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,760,000,000.00 2,388,320,000.00 2,830,159,200.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41,050,531,092.00 35,000,000,000.00 35,700,000,000.00 31,416,000,000.00 42,631,512,000.00 50,488,669,066.80 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-52 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21,398,329,243.00 22,000,000,000.00 25,000,000,000.00 22,000,000,000.00 29,854,000,000.00 35,376,990,000.00 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 39,873,458,353.00 44,000,000,000.00 50,400,000,000.00 44,541,032,720.00 60,442,181,401.04 71,623,984,960.23 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 198,825,000.00 1,000,000,000.00 1,020,000,000.00 897,600,000.00 1,274,779,318.96 1,510,613,492.97 Belanja Tak terduga 5,712,934,692.00 8,895,657,998.00 11,363,790,698.00 11,683,053,198.00 15,038,950,698.00 16,375,945,073.00 PEM BIAYAAN DAERAH 5,654,728,843.00 (0.74) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 (13,725,767,280.00) (14,225,767,280.00) (14,275,767,280.00) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 9,654,728,843.00 8,000,000,000.00 16,362,883,640.00 9,000,000,000.00 8,500,000,000.00 8,450,000,000.00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 9,654,728,843.00 8,000,000,000.00 16,362,883,640.00 9,000,000,000.00 8,500,000,000.00 8,450,000,000.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4,000,000,000.00 6,000,000,000.00 14,362,883,640.00 22,725,767,280.00 22,725,767,280.00 22,725,767,280.00 Penyertaan Modal Daerah 4,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 Pembayaran Pokok Pinjaman (PEN) 8,362,883,640.00 16,725,767,280.00 16,725,767,280.00 16,725,767,280.00 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-5 F) Kebijakan Alokasi Anggaran Kerangka pendanaan pembangunan Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2021 disajikan pada tabel 3.14, berdasarkan tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa rencana pengeluaran terbesar dalam kurun waktu 2022-2026 terdapat pada gaji dan tunjangan PNS. Untuk itu terus diupayakan dan didorong peningkatan belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro sehingga dapat memberikan pemicu atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kota Tomohon semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

a.Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program- program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
b.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Daerah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat III-53 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-5 diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
c.Tolak Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta capaiannya diharapkan dapat meningkatkan indikator sasaran.
d.Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas sebagai berikut: Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:
a.Program prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2022-2026, yang merupakan Program Pembangunan Daerah dengan tema atau Program Unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN maupun RPJMD Propinsi termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. III-54 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-5
b.Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja- belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan tambahan penghasilan pegawai. Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok prioritas dan secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2021. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa belanja terbesar terdapat pada Prioritas I terutama pada belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan PNS, sedangkan urutan ke-dua adalah Prioritas II dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dan prioritas ketiga adalah belanja untuk Pembiayaan hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. G) Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui Mekanisme Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Perubahan APBD tahun 2021 dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk bencana luar biasa non-alam ini yaitu melakukan pinjaman PEN Daerah untuk menutupi penurunan pendapatan. Pemerintah Kota Tomohon bersinergi bersama legislatif dan pihak terkait, mengajukan usulan Dana Pinjaman PEN kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Pinjaman yang diajukan adalah pinjaman III-55 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 III-5 daerah berbasis kegiatan. Pembiayaan Pinjaman ini memiliki jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) tahun (pinjaman jangka panjang) termasuk masa tenggang 24 bulan dengan tingkat suku bunga sesuai perjanjian. Kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman dan biaya provisi yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang berlaku. Rencana pembayaran pengembalian PEN Daerah dimulai pada tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2029, sedangkan pada tahun 2022 nanti dialokasikan anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman dan biaya pengelolaan. Pelaksanaan dan pembayaran kewajiban pinjaman PEN daerah tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD dan dituangkan dalam pertanggungjawaban APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman. III-56 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-1 Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tomohon. 4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kondisi pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi urusan- urusan pemerintahan daerah yang relevan. Permasalahan pembangunan berikut merupakan permasalahan pokok yang meliputi beberapa urusan pemerintahan daerah yang relevan, dan menjadi pijakan dalam perumusan isu strategis. Permasalahan pembangunan dan isu strategis akan mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tomohon. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:
1. 1.Cakupan masalah yang luas.
2. 2.Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. 3.Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan- permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini. 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
4. 1.Urusan Pendidikan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-2
a.Pada tahun 2020, seluruh SD, SMP telah teragreditasi dengan hasil sebagai berikut akreditasi A sebesar 53.03% dan yang belum terakreditasi A sebanyak 45.84%, sedangkan SMP yang terakreditasi A sebanyak 50,00% dan yang belum terakreditasi A sebanyak 46,97%. Untuk PAUD yang terakreditasi A hanya 16,07% sedangkan yang belum terakreditasi A sebanyak 73.21%.
b.Pada tahun 2020, kualifikasi pendidik SMP untuk jenjang ≥ D4/S1 sebesar 93,7% tetapi yang tersertifikasi baru 64,1%. Untuk jenjang PAUD, guru dengan kualifikasi ≥ S1/D4 hanya 59,2% dan yang tersertifikasi baru 62,12%.
c.Kurangnya guru dan tenaga kependidikan ASN di satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP baik swasta maupun negeri karena pensiun/meninggal, tidak sebanding dengan rekrutmen CPNS dan PPPK sehingga proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga non PNS dengan kualifikasi dan gaji terbatas.
d.Terbatasnya sarana prasarana pendukung pembelajaran baik di satuan Pendidikan formal maupun non formal diantaranya laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, ruang kelas/ruang guru dan peralatan Alat Permainan Edukatif (APE).
e.Kurangnya tenaga pendidik PAUD yang tidak sesuai dengan spesifikasi pendidik/S1 PAUD
f.Kurangnya penguasaan TIK guru dan tenaga Kependidikan dalam menunjang proses KBM.
g.Tuntutan kompetensi guru dan siswa di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk nilai-nilai budi pekerti dan karakter, untuk meningkatkan mutu dan mampu berdaya saing di daerah/nasional/internasional.
h.Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta
1. 2.Urusan Kesehatan
a.Dalam rentang 3 tahun (2016-2018) angka stunting mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 6,9 % tahun 2017 meningkat menjadi 13,4% dan tahun 2018 meningkat menjadi 19,22 %. Tahun 2019 6,2 % dan pada Tahun 2020 menjadi1,3 %. Meskipun terendah di Provinsi Sulawesi Utara tetapi stunting masih menunjukkan trend meningkat di Kota Tomohon. (pengukuran dilaksanakan dari Balita yang diukur)
b.Rendahnya cakupan pemeriksaan penunjang bagi orang yang terduga TBC yaitu hanya 67%.
c.Terjadi peningkatan jumlah kematian ibu di Kota Tomohon tahun 2020 menjadi 5 kasus, naik 66% dari tahun 2019 dengan 3 kasus. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-3
d.Terjadi peningkatan jumlah kematian bayi di Kota Tomohon tahun 2020 menjadi 20 kasus, naik 35% dari tahun 2019 dengan 13 kasus.
e.Masih tingginya kasus suspect dan terkonfirmasi positif covid-19.
f.Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan perlu ditingkatkan. Kota Tomohon masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Peningkatan beban penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor resiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok.
g.Masih perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan
h.Masih rendahnya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terkait sarana air minum dan belum meratanya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan.
i.Upaya peningkatan promosi kesehatan dan masyarakat belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan terutama dengan mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi, khususnya dalam rangka pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
j.Kurangnya optimalnya kapasitas pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
k.Perlunya proses akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas.
1. 3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Pembangunan infrastruktur jalan belum memenuhi syarat geometrik jalan secara optimal.
b.Pembangunan infrastruktur jalan belum memenuhi target yang direncanakan secara maksimal sehingga terjadinya kerusakan jalan yang lebih cepat dari umur rencana jalan, serta belum dilakukan perencanaan pembangunan secara terpadu
c.Adanya pembangunan yang tidak sesusai dengan peruntukan berdasarkan pola ruang RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033.
d.Belum tersedianya Peraturan Daerah terbaru mengenai RTRW Kota Tomohon, termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan peraturan turunan lainnya (peraturan sectoral lainnya).
e.Belum adanya sistem informasi terkait penataan ruang yang dapat di akses secara online oleh masyarakat umum.
f.Cakupan pelayanan air bersih perpipaan masih rendah dan ketersediaan sumber air baku terbatas.
g.Jaringan infrastruktur air minum yang lama sudah memerlukan rehabilitasi/perbaikan.
h.Pada titik-titik tertentu terjadi genangan air pada saat curah hujan tinggi. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-4
i.Belum maksimalnya fungsi dari sistem jaringan irigasi sehingga timbulnya kerusakan pada saluran irigasi.
j.Perlunya pengaturan sistem saluran pembuangan air / drainase.
k.Terbatasnya SDM PUPRD sehingga tidak mampu melayani seluruh permintaan teknis di Perangkat Daerah lainnya, termasuk belum memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
l.Belum adanya Penanganan Sanitasi
m.Belum optimalnya Sarana dan Prasaran Persampahan
n.Perlunya konsolidasi tanah (Land Consolidation)
o.Gedung DPRD Kota Tomohon belum memenuhi standarisasi bangunan negara. Juga terjadi penurunan kualitas gedung termasuk kerusakan di beberapa elemen bangunan utama dan adanya genangan air.
1. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Rumah tidak layak huni (RTLH) masih banyak yang belum tertangani. Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2335 rumah. Permasalahan utama belum tertanganinya RTLH ini umumnya adalah partisipasi/swadaya masyarakat hanya dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat miskin yang masih mampu berswadaya, sedangkan masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak memiliki kemampuan swadaya justru tidak tertangani. Selain itu kepemilikan lahan tempat berdirinya RTLH yang milik orang lain.
b.Masih kurangnya Rumah Tangga yang belum memiliki hunian milik sendiri (Backlog Perumahan) atau tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinya.
c.Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan. Pembangunan perumahan dan permukiman akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, menjadi semakin langka dan semakin mahal. Tidak sedikit di jumpai areal produktif yang disulap menjadi kawasan permukiman, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah produktif untuk pertanian sebagai kawasan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-5 perumahan ini menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan yang apabila dikaji lebih lanjut merupakan awal dari permasalahan lingkungan diperkotaan, seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Alternatif lain dalam menanggulangi permasalahan pertanahan di dalam kota ini adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas hunian didaerah pinggiran kota, yang relatif lebih murah harganya. Namun permasalahan baru muncul lagi disana, yaitu jarak antara tempat tinggal dan lokasi bekerja menjadi semakin jauh sehingga kota tumbuh menjadi tidak efisien dan terasa mahal bagi penghuninya. Selain itu, penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai.
d.Penanganan kawasan kumuh belum tuntas, dan ada indikasi terjadinya kawasan rawan kumuh baru. Persentase kawasan kumuh tertangani meningkat namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan batas dan buffer yang berpotensi menjadi kumuh. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di permukiman padat penduduk. Guna menekan luasan dan mencegah kawasan yang berpotensi kumuh, upaya penataan permukiman seperti penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus ditingkatkan.
e.Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kota Tomohon tahun 2020 sebesar 95,45%. Belum terpenuhinya cakupan PSU ini perlu ditingkatkan terutama dalam Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman. Walaupun secara umum cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sudah cukup baik, namun masih ada permasalahan yang perlu di tangani yaitu PSU di setiap permukiman yang belum merata serta Penyediaan dan Pembangunan PSU tidak sesuai dengan standar.
f.Salah satu PSU yang perlu adanya penanganan yang mendesak adalah penyediaan Pemakaman. Luas makam yang dibutuhkan untuk satu jenazah adalah 3,84 m2. Meskipun kebutuhan makam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-6 juga dilayani oleh pemakaman umum di wilayah kelurahan masing-masing, namun pertambahan penduduk yang terus meningkat dan adanya penambahan areal TPU yang tidak terkontrol maka akan menyebabkan areal pemakaman yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang.
g.Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman. Perencanaan yang diperlukan untuk Urusan Perumahan dan Permukiman antara lain RP3KP, RP2KPKP, dan RP3. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a.Belum terbentuknya regulasi daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana di kota Tomohon.
b.Penataan dan penegakan atas peraturan daerah belum efektif.
c.Kurangnya sosialisasi terkait peraturan-peraturan kepada masyarakat.
d.Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.
e.Kurangnya sarana untuk sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, masih rendahnya pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam, minimnya sistem peringatan dini bencana kawasan risiko dan penyediaan infrastruktur mitigasi serta kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana.
h.Urusan Sosial
a.Perlunya perbaikan sistem basis data terpadu terkait penerima bantuan sosial termasuk penyandang disabilitas.
b.Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota.
c.Keterbatasan bantuan bahan pangan pada saat bencana terjadi.
d.Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.
e.Perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak penyalur bantuan sosial.
f.Masih kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas.
g.Rehabilitasi bagi pasien pasca ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-7
i.Urusan Tenaga Kerja
a.Angka pengangguran dalam kurun waktu 2016-2020 masih berada pada trend yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 8,99 % meningkat jika dibandingkan tahun 2019 (7,48%) dan 2018 (8,22), dan tahun 2017 (8,94 %) dan lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini juga sebagai dampak dari pandemi covid-19.
b.Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) tersertifikasi yang dapat memberikan kecakapan khusus (tersertifikasi dan mahir) kepada tenaga kerja di Kota Tomohon.
c.Penanganan pekerja migran.
j.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG;
b.kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan.
c.belum optimalnya koordinasi antar stakeholders dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
d.belum tersedia Fasilitas Bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
e.Kurangnya sarana dan prasarana ruang bermain anak di tempat terbuka.
k.Urusan Pangan
a.Ketersediaan Bahan Pangan belum terpenuhi secara maksimal dan adanya penurunan Produksi Pangan Utama.
b.Penguatan Cadangan pangan belum maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2018 untuk Kota Tomohon seharusnya tersedia sebesar 37,37 Ton/Tahun sedangkan capaian tahun 2020 hanya sebesar 20,25 Ton.
c.Terjadi kelebihan konsumsi 278 Kkal idealnya sebesar 2150 Kkal, sedangkan capaian Tomohon 2428 Kkal.
d.Skor PPH Konsumsi belum mencapai Skor Ideal Nasional sebesar 100, sedangkan capaian Tomohon tahun 2019 baru 93,2.
e.Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat konsumen/ produsen tentang pangan yang aman dan sehat untuk konsumsi.
f.Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat baru tersedia 2 buah tetapi yang aktif hanya 1.
g.Belum tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Tomohon.
h.Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan pengelolaan Pangan / Pertanian; RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-8
i.Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras.
l.Urusan Lingkungan Hidup
a.Relokasi TPA dengan pengelolaan sampah 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) karena terjadi pencemaran lingkungan.
b.Perlunya peningkatan manajemen / pengelolaan sampah.
c.Belum maksimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah.
d.Peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup (tanah, air dan udara).
e.Belum adanya regulasi persampahan.
f.Kurangnya kesadaran pengusaha terhadap Pencemaran Status Mutu air
g.Berkurangnya kualitas dan kuantitas air bersih dikarenakan berkurangnya kualitas lingkungan hidup.
h.Adanya alih fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
m.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Perlunya peningkatan layanan administrasi kependudukan mulai dari lahir hingga meninggal dunia.
b.Perlu optimalisasi aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan untuk peningkatan pelayanan prima.
n.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Pengguna Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Melalui Metode Operasi Pria (MOP) masih kurang.
b.Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang sudah memiliki anak tapi belum ber-KB (Pasangan usia subur sebanyak 17.303, yang belum ber- KB sebanyak 1.192 pasangan / 6,88%).
c.Belum adanya grand design pembangunan kependudukan Kota Tomohon.
d.Masih kurangnya pengetahuan remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja.
e.Belum optimalnya pengaturan perpindahan penduduk dari luar Kota Tomohon.
o.Urusan Perhubungan
a.Perlunya peningkatan manajemen transportasi Kota Tomohon.
b.Optimalisasi sarana prasarana dan pengembangan SDM Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
c.Penurunan PAD dari retribusi terminal dan retribusi parkir.
d.Sarana parkir masih terbatas, terutama pada kawasan perdagangan kota Tomohon.
e.Penataan terminal belum optimal. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-9
p.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi / sistem informasi pemerintahan khususnya dalam pengembangan Smart City.
b.Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian profesi dalam bidang TIK.
c.Masih minimnya regulasi daerah dalam penyelenggaraan bidang TIK.
d.Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jaringan TIK dan media.
e.Belum maksimalnya penyebaran informasi Pemerintahan.
q.Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a.Kurangnya dukungan terhadap pengembangan U/IMK termasuk dukungan pembiayaan.
b.Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
c.Kurangnya etalase / tempat pemasaran produk UMKM.
d.Perlunya pemetaan jenis usaha UMKM.
e.Masih minimnya pengelola koperasi yang bersertifikat.
f.Rendahnya akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi (Kredit Usaha Rakyat).
g.Rendahnya inovasi dan penerapan teknologi, serta penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi.
r.Urusan Penanaman Modal
a.Minat investasi (PMA/PMDN) di Kota Tomohon masih rendah dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur iklim investasi di Kota Tomohon dan kurangnya sosialisasi terkait regulasi yang sudah ada.
b.Proses pelayanan perizinan dan non perizinan masih cukup panjang.
c.Sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan publik, khususnya untuk penanaman modal.
d.Anggaran terbatas untuk pengembangan kapasitas SDM terkait pelayanan publik.
e.Urusan penanaman modal yang cukup menganggu UMKM.
f.Penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja.
s.Urusan Kepemudaan dan Olahraga
a.Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.
b.Belum optimalnya sarana prasarana olahraga
c.Pembangunan sarana prasarana kepemudaan.
d.Proses pembinaan olahragawan usia dini belum maksimal.
e.Kurangnya kompetisi olahraga di Kota Tomohon.
f.Apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pelatih dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-10
g.Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tomohon.
t.Urusan Statistik
a.Perlunya integrasi data secara digital (wali data).
b.Masih rendahnya pengelolaan terkait data statistik oleh Perangkat Daerah.
u.Urusan Persandian
a.Permasalahan utama yang ada adalah bagaimana menyiapkan sumberdaya untuk mengelolanya baik SDM, sarana dan prasarana, serta operasionalnya.
v.Urusan Kebudayaan
a.Terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan ekosistem kebudayaan.
b.Belum adanya pusat pengembangan pelestarian kesenian tradisional.
c.Menurunnya kualitas penggunaan bahasa daerah lokal (Tombulu dan Tountemboan dan rasa cinta terhadap produk lokal Kota Tomohon).
d.Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang cagar budaya.
e.Kurangnya penghargaan/apresiasi kepada pelaku budaya.
w.Urusan Perpustakaan
a.Belum maksimalnya perpustakaan daerah termasuk sarana dan prasarananya.
b.Pengelola perpustakaan (pustakawan) masih banyak yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.
c.Perlunya pembuatan literasi secara digital.
d.Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah.
x.Urusan Kearsipan
a.Perlunya manajemen kearsipan yang ter-standarasisasi.
b.Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan.
c.Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan.
d.Belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan arsip yang memadai. 4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
y.Urusan Kelautan dan Perikanan
a.Belum optimalnya sarana pembenihan yaitu BBI (Balai Benih Ikan) dan UPR (Unit Pembenihan Rakyat ).
b.Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam penggunaan teknologi budidaya menyebabkan ketersediaan benih ikan yang bermutu masih terbatas
z.Urusan Pariwisata
a.Pandemic Cov-19 yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan.
b.Masih lemahnya manajemen pariwisata. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-11
c.Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata milik Pemerintah.
d.Belum adanya pusat souvenir dan kerajinan lokal khas Tomohon.
e.Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung event-event pariwisata berbasis kebudayaan dan kearifan lokal berskala nasional dan internasional, termasuk belum ada kawasan terpadu pelaksanaan TIFF (Hanggar, Parade Route, Display Float dan Lokasi Pameran dalam satu kawasan).
f.Kurangnya tenaga/SDM pariwisata yang mahir dan tersertifikasi (penutur asing, pemandu wisata, dll).
g.Masih kurangnya atraksi-atraksi atau kegiatan penunjang pariwisata.
h.Perlunya pemetaan destinasi / kawasan wisata baru.
i.Pengelolaan ICT (Information, Communication, Technology) Pariwisata yang belum maksimal.
j.Pemasaran pariwisata belum optimal aa. Urusan Pertanian
a.Produksi pertanian komoditi padi yang belum mencukupi kebutuhan penduduk.
b.Jumlah pupuk bersubsidi belum bisa memenuhi kebutuhan petani, sedangkan jumlah pupuk non subsidi tersedia dalam jumlah besar tetapi harganya sangat tinggi.
c.Terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian dan peralatan mesin pertanian.
d.Kurangnya SDM pertanian yang kompeten dan profesional dibidangnya melalui fungsi penyuluhan dan pelatihan dan sistem manajerial kelompok tani.
e.Masih kurangnya produksi benih krisan di Kota Tomohon.
f.Pemasaran hasil tanaman hortikultura yang belum stabil.
g.Alih fungsi lahan pertanian
h.Ketersediaan air untuk pertanian;
i.Optimalisasi show window
j.Masih tingginya angka penyakit yang di akibatkan oleh hewan (zoonosis) bb. Urusan Perdagangan
a.Terjadinya penolakan pendirian toko modern / swalayan oleh masyarakat sehingga diperlukan peraturan daerah terkait penataan pasar rakyat dan toko modern.
b.Belum adanya IPAL dalam pengelolaan limbah pasar rakyat.
c.Pasar rakyat hanya terpusat pada pasar beriman Wilken yang berfungsi sebagai pasar induk.
d.UPTD metorologi legal belum bisa melakukan pelayanan tera / tera ulang dikarenakan peralatan standar pelayanan tera / tera ulang belum terpenuhi. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-12 cc. Urusan Perindustrian
a.Belum adanya dokumen rencana pembangunan industri kota (RPIK) yang menjadi persyaratan utama pembentukan sentra dan kawasan industri
b.Ketersediaan bahan baku lokal yang masih rendah;
c.Pelaku usaha industri belum tersebar.
d.Belum adanya lokasi persiapan untuk sentra industri.
e.Inovasi produk masih rendah;
f.Penguasaan teknologi yang masih rendah;
g.Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
h.Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pamer hasil produksi. 4.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dd. Urusan Perencanaan
a.Masih terbatasnya kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan.
b.Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan, termasuk belum adanya tenaga fungsional perencana
c.Sinkronisasi dan konsistensi RPJMD dan RKPD
d.Sinkronisasi RPJMD ke dalam Dokumen RTRW ee. Urusan Keuangan
a.Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD belum optimal.
b.Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah. ff. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
a.Belum maksimalnya pemahaman pengelola kepegawaian di tiap Perangkat Daerah, khususnya dalam menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja serta peta jabatan.
b.Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi PNS.
c.Belum optimalnya pengelolaan data PNS secara komprehensif.
d.Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian.
e.Belum tersedianya standar/ukuran dalam mengukur kinerja ASN.
f.Belum tersedia sarana dan prasarana kediklatan (Fasilitas Diklat).
g.Kekurangan guru gg. Urusan Penelitian dan Pengembangan
a.Masih minimnya research based policy;
b.Belum sepenuhnya terintegrasi hasil kelitbangan terhadap proses perencanaan pembangunan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-13
c.Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM litbang, termasuk belum adanya tenaga fungsional peneliti.
d.Terbatasnya sarana dan anggaran untuk kegiatan kelitbangan. hh. Urusan Kesatuan Bangsa
1. 1.Perlunya Peningkatan terhadap deteksi dini bahaya radikalisme serta wawasan kebangsaan.
2. 2.Perlu optimalisasi penanganan kehidupan berpolitik ii. Fungsi Penunjang Lainnya Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola pemerintahan di Kota Tomohon, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung
a.Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan diantaranya:
1. 1.Belum maksimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. 2.Perlunya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. 3.Perlunya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Tomohon diantaranya melalui capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), indeks reformasi birokrasi (IRB), opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai laporan penyelenggaraan pemerintah darah (LPPD), Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Indeks Daya Saing Daerah.
c.Penyelesaian tapal batas antara Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, termasuk batas antara kelurahan/Lingkungan dan kecamatan se-Kota Tomohon;
d.Perlunya penataan dalam penentuan aparat kelurahan dan lingkungan 4.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. 4.2.1. Isu Internasional
1. 1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-14 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan mencakup 17 tujuan yaitu:
2. 1.Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
3. 2.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
4. 3.Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
5. 4.Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
6. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
7. 6.Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
8. 7.Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
9. 8.Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
10. 9.Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
11. 10.Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
12. 11.Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
13. 12.Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
14. 13.Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
15. 14.Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
16. 15.Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-15
17. 16.Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
18. 17.Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
19. 2.Pandemi covid-19 Mungkin bisa dipahami, pandemi Covid-19 membuat banyak isu internasional. Virus corona mewabah di seluruh dunia, mematikan, dan berdampak pada berbagai sisi kehidupan. Mencuatkan berbagai macam pertanyaan, tidak hanya tentang bagaimana kita menanggapi krisis corona saat awal muncul, tetapi juga tentang cara mengatur masyarakat dan cara kita menjalani urusan keseharian. Sejumlah isu besar internasional telah tersingkirkan sejak pecahnya pandemi dan sekarang mungkin sudah terlambat untuk mengatasinya. Pandemi COVID-19 telah menguatkan interseksi antara isu kesehatan di era globalisasi. Wabah yang terjadi sejak dua dasawarsa belakangan dan berpuncak pada pandemi COVID-19 ini, terus memaksa masyarakat internasional untuk menimbang kembali isu kesehatan di tengah derasnya globalisasi. Dimana tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia khususnya indonesia dimana wabah covid-19 melanda yang mengakibatkan krisis kesehatan dan berdampak pada melemahnya perekonomian yang mengakibatkan rencana-rencana strategis pembangunan yang telah ditetapkan diganti dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi covid-19 ini. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Yang juga merupakan sebuah RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-16 perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran Virus Corona. Oleh sebab itu, sejauh ini masyarakat untuk terus mempertahankan pola hidup sehat sesuai dengan protokol untuk menjadi tatanan normal yang baru dengan Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat terpaksa harus berpergian di luar rumah, menghindari kerumunan massa, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain (physical distancing).
20. 3.Konvensi Global terkait Perubahan Iklim Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (climate action) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati roadmap untuk pijakan aksi bersama. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan stake holders lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak roadmap disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia. Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020). Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-17 merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi. Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (Group of Twenty). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini. Terkait hal tersebut maka Kota Tomohon harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kota Tomohon dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.
21. 4.Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Penggunaaan tehnologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi internet of things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019). Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikan dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “disruption” industri disetiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-18 efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e- government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. 4.2.2. Isu Nasional
22. 1.Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:
23. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
24. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
25. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
26. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
27. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
28. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-19
29. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
30. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
31. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Berdasarkan RPJMN, arah pembangunan wilayah Sulawesi , maka ada beberapa prioritas terkait pembangunan wilayah Kota Tomohon, diantaranya: a) Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Kota Tomohon sebagai salah satu pusat pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh. b) Kota Tomohon sebagai bagian dari wilayah pengembangan wilayah Metropolitan Manado (BIMINDO), diantaranya berpusat pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan, SPALD-S Skala Kota (IPLT), Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA).
32. 2.Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi berupa peluang atau sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 yang pada dasarnya merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan diharapkan dapat terwujud dalam periode kepemimpinan. Adapun Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah : “Sulawesi Utara yang tambah hebat di Kawasan Pasifik”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dijabarkan melalui Misi sebagai berikut :
33. 1.Meningkatkan Human Capital agar unggul, beriman dan berbudaya;
34. 2.Menguatkan Ekonomi yang bertumpu pada bidang pariwisata, industri agro complex (pertanian, RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-20 perikanan, peternakan dan kehutanan) serta keberpihakan pada UMKM;
35. 3.Memajukan infrastruktur, system informasi teknologi serta interkonektivitas logistic dan perdagangan;
36. 4.Menjaga pelestarian alam dan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
37. 5.Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik; Adapun Isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, antara alain :
38. 1.Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
39. 2.Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
40. 3.Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
41. 4.Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
42. 5.Perwujudan kedaulatan pangan;
43. 6.Optimalisasi sumber daya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
44. 7.Optimalisasi pendapatan daerah;
45. 8.Pemerataan Infrastruktur, Sanitasi dan air minum layak
46. 9.Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
47. 10.Penguatan kepariwisataan terutama manado- likupang yang menjadi bagian dari lima destinasi pariwisata Super Prioritas dan Penetapan KEK Pariwisata Likupang;
48. 11.Peningkatan industri dan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta Koperasi;
49. 12.Pembangunan kawasan perbatasan;
50. 13.Perencanaan Pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
51. 14.Optimalisasi terhadap mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
52. 15.Pengelolaan Energi, energy terbarukan dan ketenagalistrikan yang terpadu dan berkelanjutan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-21
53. 16.Perwujudan SULUT sebagai Super Hub di Indonesia Timur;
54. 17.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
55. 18.Perencanaan Pembangunan rendah karbon/ Low Carbon Development Indonesia (LCDI)
56. 3.Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW Kota Tomohon yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033. Pada saat penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026, RTRW Kota Tomohon sedang dalam penyusunan RTRW baru untuk periode tahun 2020 – 2040. Dalam dokumen RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033 dijelaskan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :
a.Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kota Tomohon.
b.Pengembangan Tomohon sebagai Kota Bunga secara progresif yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang natural.
c.Pengembangan aktivitas agrikultur yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan.
d.Pembangunan dan pengembangan ekowisata di Kota Tomohon yang berbasis masyarakat dan keunggulan budaya lokal yang telah dikenal dan melekat dengan Kota Tomohon.
1. 4.Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005-2025 (Periode IV) Untuk mencapai sasaran pembangunan maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah, tahapan, dan skala prioritas yang ditetapkan untuk mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode selanjutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas menjadi prioritas utama. Berikut merupakan arah kebijakan pada RPJPD periode ke-IV: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-22 A. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika Dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila
2. 1.Memantapkan peran lembaga keagamaan dalam mengembangkan keharmonisan hidup antar umat beragama.
3. 2.Memperkuat kelembagaan keluarga sebagai sarana dasar dan awal pembinaan etika dan moral anak.
4. 3.Memantapkan pendidikan budi pekerti dan tata krama pada semua jalur pendidikan.
5. 4.Memperkuat adat istiadat dan budaya lokal sebagai dasar penggalian dan pengembangan kearifan lokal dan pembentukan jati diri.
6. 5.Memantapkan peran aparat pemerintah sebagai motivator dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing
7. 1.Mempertahankan pelaksanaan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dengan sarana dan prasarana yang dilengkapi teknologi informasi bermutu, tenaga pengajar yang profesional, merata, dan sejahtera, dan mutu lulusan yang berdaya saing.
8. 2.Memperkuat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.
9. 3.Mempertahankan pelayanan administrasi kependudukan yang akurat dan prima.
10. 4.Memperkuat mutu pelayanan kesehatan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat.
11. 5.Memperkuat upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak yang ditandai dengan pemberdayaan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak yang lebih profesional.
12. 6.Memperkuat peran, prestasi dan kelembagaan pemuda untuk peran sertanya dalam pembangunan.
13. 7.Memperkuat peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah.
14. 8.Memperkuat posisi industri kecil dan menengah sebagai penggerak utama kemajuan perekonomian di daerah.
15. 9.Memperkuat pengembangan sektor bangunan dan jasa sebagai salah satu sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
16. 10.Melanjutkan penyebarluasan informasi investasi melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan atau pihak swasta.
17. 11.Memperkuat pengembangkan kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan modern yang berorientasi kepada mutu produk dengan harga bersaing. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-23
18. 12.Memperkuat mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat yang dikategorikan baik.
19. 13.Memperkuat upaya-upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pembukaan kesempatan kerja, dan perluasan kerja.
20. 14.Memperkuat kelembagaan, mutu produk, dan akses pasar KUMKM.
21. 15.Memantapkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap melakukan penyempuranaan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dan penguatan sektor-sektor pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan daerah.
22. 16.Memantapkan upaya-upaya penanggulangan bencana daerah yang mengedepankan aspek keselamatan jiwa pada saat terjadinya bencana, dengan memperhatikan pedoman dan kemampuan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan penanganan pasca bencana.
23. 17.Memantapkan upaya-upaya penyediaan listrik dan air bersih yang bermutu bagi semua lapisan masyarakat.
24. 18.Memantapkan kerjasama pemerintah daerah dengan media massa dalam penyampaian informasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih akurat.
25. 19.Memantapkan penggunaan sistem informasi online di kalangan pemerintah dan masyarakat untuk mengakses program-program pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui pengembangan smart city dan revolusi industri 4.0 (Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data dan Robotic), ke Society 5.0 dan pengembangannya.
26. 20.Memperkuat upaya-upaya pengembangan sistem transportasi modern.
27. 21.Melanjutkan pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan yang mempunyai akses ke sentra-sentra perkonomian Kota. C. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berlandaskan Hukum
28. 1.Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, melanjutkan penegakan perda, dan memperkuat fungsi kelembagaan partai politik dan organisasi masa lainnya.
29. 2.Memperkuat kemitraan yang selaras antara eksekutif dan legislatif.
30. 3.Memantapkan kesadaran hukum masyarakat. D. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai Dan Bersatu Dalam Keragaman RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-24
31. 1.Mempertahankan predikat Kota Tomohon sebagai kota yang aman.
32. 2.Memperkuat sistem pelayanan gangguan keamanan dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan keamanan.
33. 3.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara keamanan lingkungan melalui penyebarluasan informasi pelaporan gangguan keamanan. E. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan
34. 1.Memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan yang profesional dengan memanfatkan teknologi informasi modern dan berpedoman pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
35. 2.Melanjutkan pembangunan infrastruktur Kota sesuai kebutuhan perkembangan Kota.
36. 3.Memantapkan pembangunan kota menuju Kota yang maju dan metropolitan, diantaranya melalui pembangunan/penataan kantor Walikota dan gedung kantor pemerintahan lainnya.
37. 4.Memantapkan kajian-kajian kebutuhan pembangunan daerah dan penerapan hasilnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
38. 5.Memantapkan kerjasama pembangunan antar daerah batas, dengan propinsi dan pusat. F. Mewujudkan Kota Tomohon Yang Asri Dan Lestari
39. 1.Mempertahankan fungsi hutan sebagai paru-paru kota dan memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusak lingkungan hidup.
40. 2.Memantapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup.
41. 3.Memantau dan menekan kadar polusi udara sebagai konsekuensi perkembangan Kota.
42. 4.Memperkuat ketersediaan perumahan yang layak huni bagi semua lapisan masyarakat Kota.
43. 5.Melanjutkan kajian-kajian tentang tata ruang kota dengan mempertimbangkan indikator-indikator sosial budaya dan ekonomi yang cepat berubah seiring dengan perkembangan Kota.
44. 6.Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota hijau (green city) yang maju dalam berbagai sektor. G. Mewujudkan Kota Tomohon Sebagai Destinasi Wisata Dunia
45. 1.Memantapkan upaya-upaya pengembangan kepariwisataan yang ditandai dengan kenaikan signifikan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara secara stabil tiap bulannya melalui atraksi dan aksesibilitas pariwisata. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-25
46. 2.Memperkuat upaya-upaya rehabilitasi obyek wisata di Kota Tomohon dan peningkatan amenitas pariwisata daerah.
47. 3.Memperkuat upaya-upaya promosi wisata budaya dengan menetapkan Kota Tomohon sebagai pintu gerbang dan ikon budaya Minahasa.
48. 4.Memperkuat upaya-upaya pemeliharan dan pengembangan budaya daerah.
49. 5.Penelahaan terhadap RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 Perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan perencanaan dengan daerah sekitar. Untuk itu rencana jangka menengah atau program kewilayahan daerah lain dapat selaras, maka telaahan dari RPJMD daerah lain juga perlu dilakukan. Secara keseluruhan Kota Tomohon berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023 perlu dilakukan agar terwujud keselarasan dalam perencanaannya. Adapun VISI Kepala Daerah Kabupaten Minahasa adalah Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera, MISI :
50. 1.Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
51. 2.Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata
52. 3.Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
53. 4.Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
54. 5.Memantapkan Managemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Nawa Cita RR-RD :
55. 1.Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara
56. 2.Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya
57. 3.Membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-26
58. 4.Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
59. 5.Meningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing
60. 6.Meningkatkan produktifitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera
61. 7.Membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat Mapalus dan Sitou Timou Tou
62. 8.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga
63. 9.Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
64. 6.Penelahaan terhadap Rancangan KLHS. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan dan berpedoman kepada hasil kajian lingkungan strategis (KLHS) RPJMD. KLHS diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup KLHS yang bersifat Strategis menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Implementasi KLHS diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tomohon. Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-27 mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Berdasarkan analisis KLHS dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, maka isu strategis yang dirumuskan pada konsultasi Publik penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Tomohon antara lain terkait masih tingginya Alih Fungsi Lahan (Hutan), Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah, Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan pertambangan Lokon (adanya kanal alamiah yang hilang akibat adanya pertambangan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat apabila terjadi erupsi, masyarakat tidak lagi mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama (banyak lahan yang dijual), kajian terhadap lahan pekuburan, pengembangan wisata yang berkelanjutan bermuatan nasional dan internasional, kajian lingkungan hidup terkait kebutuhan ekonomi dan air, lokasi tempat usaha yang tidak sesuai dengan RTRW, Kajian komposisi penduduk / piramida penduduk, pembangunan perumahan untuk pemukiman dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup sekitar, pemanfaatan lahan sekitar gunung mahawu. Sehingga berdasarkan isu –isu tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan pangan, air bersih, dan pemukiman. Permintaan terhadap pemukiman yang bertambah mendorong terjadinya alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian untuk dirobah menjadi kawasan pemukiman. Berdasarkan peta-peta Daya Dukung Daya Tampung (DDDTLH) Kota Tomohon perluasan pemukiman dan pelayanan umum adalah faktor utama pemicu terjadinya alih fungsi lahan. Akibat dari alih fungsi lahan tersebut menyebabkan terjadinya tekanan yang besar pada DDDTLH Kota Tomohon. Alih fungsi lahan ini tentunya akan mengurangi kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan, sementara dengan penduduk yang bertambah, permintaan terhadap pangan juga meningkat. Jika trend seperti ini juga terjadi di daerah lain diluar kota Tomohon, maka besar kemungkinan harga pangan akan meningkat tajam dimasa yang akan datang. Sehingga Perlu adanya kebijakan atau rencana strategis pemerintah Kota Tomohon RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-28 dalam mendukung ketahanan pangan dan air untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk, serta pemanfaatan teknologi dalam mengatasi masalah minimnya lahan untuk produksi bahan pangan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Sehingga dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan stakeholders telah mengidentifikasi berbagai isu strategis daerah serta terdapat isu – isu strategis, yaitu :
65. 1.Isu pengembangan infrastruktur informasi dan telekomunikasi;
66. 2.Isu efisiensi pengelolaan keuangan;
67. 3.Isu air bersih dan sanitasi;
68. 4.Isu peningkatan kualitas layanan Pendidikan;
69. 5.Isu peningkatan kualitas layanan Kesehatan;
70. 6.Isu penataan lahan dan alih fungsi lahan pertanian;
71. 7.Isu pengembangan sosial budaya;
72. 8.Isu peningkatan kualitas ASN;
73. 9.Isu kebencanaan;
74. 10.Isu pengembangan pariwisata;
75. 11.Isu pengangguran;
76. 12.Isu penguatan pertanian;
77. 13.Isu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
78. 14.Isu persampahan (khususnya limbah plastik). ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NO ISU PEMBANGUNAN DAERAH KATEGORI ISU 1 Persampahan Degradasi Ekosistem & Kehati (Tujuan 6, 14 & 15 SDGs)2 Penataan Lahan dan Alih Fungsi lahan 3 Pengembangan Pariwisata Ketimpangan Pendapatan Regional (Tujuan 10 & 12 SDGs) 4 Pengangguran 5 Efisiensi Pengelolaan Keuangan 6 Pembangunan Inftrastruktur Informasi dan Telekomunikasi Terbatasnya pelayanan infrastruktur (Tujuan 6, 9 & 11 SDGs)7 Air Bersih dan Sanitasi 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Rendahnya kualitas SDM (Tujuan 1,2,3 & 4 SDGs)9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 10 Pengembangan Sosial Budaya RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-29 11 Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kualitas Kelembagaan (Tujuan 16) 12 Peningkatan kualitas ASN 13 Daerah Bencana Kebencanaan (Tujuan 13) 14 Penguatan Pertanian Kedaulatan Pangan (Tujuan 2) 4.2.3. Isu Strategis Kota Tomohon Tahun 2021-2026 Berdasarkan hasil telaah, terdapat 7 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Tomohon. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu Strategis pembangunan Kota Tomohon merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Sulawesi Utara. Isu Strategis merupakan jangkar sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Tomohon pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Tomohon adalah:
79. 1.Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas dan berkeadilan. Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas dan berkeadilan perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang layak dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi penduduk kurang mampu dan rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan salah satu modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan adalah memfasilitasi peningkatan kemampuan penduduk untuk mengembangkan usaha mandiri termasuk didalamnya pegembangan KUMKM serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja. Koperasi dan Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, dan permodalan, dan akses pasar yang bagus. Di samping untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, maka tingkat ketimpangan juga perlu ditekan yang terukur melalui rasio gini. Ketimpangan ini berkaitan dengan tingkat lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan dan dinamika sektor ekonomi. Beberapa isu yang mendasari adalah: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-30 - Peningkatan inovasi dan kualitas investasi. - Perluasan pasar regional dan internasional (pengembangan pasar tradisional modern) akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi serta perdagangan dan jasa terutama komoditi utama yang dihasilkan Kota Tomohon. - Sinergi pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro / UMKM untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. - Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan. - Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat. - Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen. - Mendorong berkembangnya ekonomi digital, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.
80. 2.Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumberdaya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Kualitas SDM yang rendah menjadi salah satu kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menengah. Apabila tidak segera diatasi, maka kualitas SDM rendah akan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, terlebih dalam trend persaingan global berbasis digital. Tingkat pengangguran di Kota Tomohon masih cukup tinggi setiap tahunnya, bahkan melebihi angka rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya diperlukan peningkatan skill / kecakapan bagi pencari kerja maupun tenaga kerja yang ada. Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan. Beberapa isu yang mendasari adalah: - Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah (PAUD hingga SMP / sederajat dan pendidikan non formal) dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan secara merata. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-31 - Peingkatan kualitas kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. - Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata. - Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak serta menurunkan angka stunting. - Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana covid 19. - Menurunkan angka pengangguran. - Mengurangi penduduk miskin. - Peningkatan kecakapan ICT (information, communication and technology) menuju industri 4.0 serta skill / kemampuan tertentu bagi angkatan kerja. - Perlunya penguatan kesetaraan gender bagi semua dalam rangka memperoleh kesamaan hak di semua sektor pembangunan. - Peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama.
81. 3.Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tatakelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Salah satu ukuran kesuksesan reformasi birokrasi terukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolok ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Perlunya peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Tomohon sebagai Kota Cerdas (smart city). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Tomohon dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku. Beberapa isu yang mendasari adalah: - Perwujudan birokrasi yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan berintegritas sehingga mampu melayani dengan bersih tanpa korupsi. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-32 - Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan. - Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui Information and Communication Technology (ICT). - Peningkatan inovasi-inovasi daerah untuk mendorong daya saing daerah. - Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. - Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
82. 4.Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang. Infrastuktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Tomohon, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah. Beberapa isu yang mendasari adalah: - Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa, irigasi dan saluran pembuangan air. - Kebutuhan pengembangan Kota Tomohon sebagai kawasan sekitar sebagai penopang KEK Likupang dan kawasan Metropolitan BIMINDO (Bitung Minahasa Manado). - Pembangunan akses jalan alternatif Kota Tomohon ke dan dari kabupaten/kota lainnya. - Kebutuhan peningkatan akses wisatawan seperti: akses jalan yang representatif, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (world class city). - Kebutuhan akan rumah layak huni dan penyediaan air minum bersih bagi masyarakat dan pengaturan sanitasi perkotaan yang terintegrasi. - Penataan lingkungan perkantoran dan perumahan. - Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan. - Pembangunan yang memperhatikan asas berkelanjutan (sustainability development) dalam semua sektor yang ada. - Pembangunan sesuai dengan kepatuhan terhadap RTRW Kota Tomohon. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-33
83. 5.Lingkungan hidup berkualitas, peningkatan ketahanan bencana, optimalisasi pengelolaan persampahan dan penyediaan air bersih. - Mempertahankan fungsi hutan sebagai paru-paru kota dan memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusak lingkungan hidup. - Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota hijau (green city) yang maju dalam berbagai sektor. - Meningkatkan kegiatan pengelolaan persampahan melalui penyediaan dan perbaikan sarana prasarana persampahan dan peningkatan jumlah tenaga kebersihan. - Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana. - Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana. - Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
84. 6.Peningkatan sistem dan produktivitas hasil pertanian. Produksi pertanian khususnya padi yang belum mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang semakin berkurang, kondisi jaringan irigasi belum optimal, alat mesin pertanian yang belum mencukupi, serta masih kurangnya infrastruktur jalan usaha tani. Selain itu masih sering terjadi kelangkaan pupuk dikarenakan jumlah pupuk bersubsidi belum bisa memenuhi kebutuhan petani, jumlah pupuk non subsidi tersedia dalam jumlah besar tetapi harganya sangat tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan mekanisasi alat-alat pertanian untuk mengelola pertanian secara efektif dan efisien. Tomohon dikenal sebagai kota Bunga, tetapi masih kurangnya produksi benih krisan sebagai bunga andalan di Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penangkar benih krisan. Selain itu masih tingginya biaya produksi bunga yang menyebabkan harga bunga Kota Tomohon cukup tinggi dan menjadi sulit bersaing di pemasaran. Ketersediaan sayuran yang melimpah tidak diikuti dengan harga yang menguntungkan petani. Hal ini dikarenakan pemasaran hasil tanaman hortikultura yang belum stabil dan petani yang masih mengandalkan sistem ijon atau masih memakai jasa tibo- tibo. Dari segi ketersediaan pangan, masih kurangnya kemampuan daerah dalam memenuhi ketersediaan cadangan pangan beras pemerintah kota dan kemampuan masyarakat dalam peningkatan cadangan pangan melalui lumbung pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan belum maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 tahun 2018 untuk Kota Tomohon RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-34 sebesar 40,58 ton/tahun sedangkan capaian akhir tahun 2019 baru sebesar 20,25 ton. Penguatan ketahanan pangan perlu dilakukan salah satunya melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sektor pertanian.
85. 7.Peningkatan Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia. Visi jangka panjang Kota Tomohon adalah menjadi kota wisata dunia. Dengan harapan bahwa melalui pariwisata akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya terlihat dari bagaimana sektor pariwisata harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan sentra-sentra produksi UMKM dan pemasarannya, peningkatan ekonomi kreatif berbasis digital, dan adanya peningkatan serapan tenaga kerja. Peningkatan SDM khusus pariwisata perlu ditingkatkan untuk menjembatani wisatawan, pelaku-pelaku budaya, dan penyedia jasa / pemilik tempat pariwisata sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang unggul. Kunjungan wisatawan diharapkan bukan hanya dalam beberapa event besar saja, misalnya Tomohon International Flower Festival (TIFF), tetapi diharapkan peningkatan kunjungan ke tempat-tempat wisata (wisata alam maupun wisata buatan), wisata kuliner dan juga atraksi-atraksi budaya lokal yang ada. Di sisi lain, sarana prasarana untuk mendukung pariwisata juga perlu ditingkatkan, mulai dari jalan raya, akses ke tempat wisata, sarana prasarana yang ada di tempat wisata, terminal / stasiun, hingga akomodasi hotel dan kelayakan rumah makan / restoran. Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/ sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuh kembangnya ekonomi lokal dan UMKM. Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan parwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner dan belanja maupun wisata budaya Kota Tomohon. Dalam mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi covid-19 yang belum juga usai, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggencarkan program CHSE agar kedua sektor tersebut dapat bangkit dan bertahan. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan). Kota Tomohon yang mengandalkan pariwisata perlu RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IV-35 beradaptasi dan menerapkan CHSE dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman dalam pengembangan sektor pariwisata. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-1 Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026, yaitu: “TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA.” Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut: TOMOHON MAJU Mempunyai maksud bahwa pembangunan di kota Tomohon harus lebih baik dari pembangunan yang sudah dilaksanakan selama periode pembangunan sebelumnya. Orientasi pembangunan harus MAJU dalam bidang:
86. 1.Pembangunan Sosial
87. 2.Pembangunan Ekonomi
88. 3.Pembangunan Lingkungan
89. 4.Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
90. 1.MAJU DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL:  Kota Tomohon harus terentaskan dan mampu menurunkan secara signifikan angka kemiskinan penduduk.  Kota Tomohon harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari kualitas kesehatan, kualitas Pendidikan dan kualitas ekonomi. IPM Kota Tomohon tertinggi nomor dua setelah kota Manado dengan besaran indeks 75,78, yang ditunjang oleh harapan lama sekolah sebesar 14,17 tahun, yang artinya penduduk usia sekolah di kota Tomohon lama sekolahnya sampai SMA dan masuk perguruan tinggi. Selain itu juga angka harapan nhidup penduduk kota Tomohon berada pada rata-rata usia 71,43 tahun, serta indeks pengeluaran per kapita sebesar 11.647.  Mampu meningkatkan kualitas pembangunan Pendidikan bagi semua di semua jenjang Pendidikan dari PUAD, TK, SD sampai Perguruan Tinggi.  Memperkuat kesetaraan gender bagi semua dalam rangka memperoleh kesamaan hak di semua sektor pembangunan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-2
91. 2.MAJU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  Penduduk angkatan kerja di kota Tomohon harus meningkat dan mampu menurunkan angka pengangguran.  Mampu meningkatkan lapangan kerja khususnya sektor pariwisata, ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi UMKM, peningkatan ekonomi sektor pertanian.  Mampu membuka akses jalur ekonomi antar wilayah dengan memperhatikan sentra-sentra ekonomi di kota Tomohon yang terhubung dengan sektra ekonomi tingkat kecamatan serta hubungan antar daerah interface seperti Manado, Minahasa.  Mampu meningkatkan jalur akses perhubungan transportasi dalam rangka mempermudah akses mobilitas penduduk di sektor pemenuhan ekonomi.  Mempermudah investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur yang memperkuat pembangunan jasa kepariwisataan di kota Tomohon.
92. 3.MAJU DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN  Pembangunan di kota Tomohon harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek meminimalisasi pencemaran lingkungan, pengurangan limbah, keberlangsungan ekologis, mempertahankan kawasan hutan lindung, pemafaatan energi terbarukan, menerapkan manajemen lingkungan dalam rangka mengurangi dampak penting terhadap pembangunan infrastruktur dasar.  Mengembangkan pembangunan pemukiman yang berbasis pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
93. 4.MAJU DALAM HUKUM DAN TATA KEL0LA PEMERINTAHAN  Pengelolaan pemerintahan yang berbasis pada peningkatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan pada sinkronisasi peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kota Tomohon.  Memperkuat Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja.  Mengembangkan mekanisme pengelolaan pemerintahan berbasis pada pelayanan digital (DILAN), khususnya bersentuhan dengan pelayanan publik.  Pengendalian kinerja ASN berbasis pada e-kinerja.  Menjadikan Kota Tomohon sebagai Smart City yang pengawasannya dilakukan melalui Command Center. TOMOHON BERDAYA SAING Makna berdaya saing dalam pembangunan di kota Tomohon menekankan pada kemampuan wilayah menciptakan nilai tambah dan nilai jual secara kompetitif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat dengan memperhatikan standar minimal kesejahteraan yang berkelanjutan, transparan, sehingga mampu kompetitif dengan pada persaingan antar daerah, nasional dan regional. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-3 Perwujudan aspek daya saing diukur dari:  Kemampuan kualitas pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman Aparatur pemerintah dalam mengelola pelayanan publik, sehingga mampu membangun dan mengembangkan profesionalitas kinerja.  Penempatan posisi jabatan berbasis meritisme, yakni memperhatikan penempatan posisi jabatan berdasarkan profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.  Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan pelayanan dasar.  Kualitas dan optimalisasi digitalisasi pengelolaan sistem pemerintahan daerah.  Menciptakan iklim investasi yang nyaman dalam rangka membangun perekonomian di Kota Tomohon.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro dan memperluas investasi.  Optimalisasi pengelolaan wilayah-wilayah potensi kepariwisataan yang ditunjang oleh penguatan sarana dan prasarana kepariwisataan berbasis digitalisasi.  Penguatan dan moderinasi pasar tradisional sebagai sentra pasar induk lokal dan pemasok hasil produksi pertanian hortikultura dan didistribusikan ke luar wilayah kota Tomohon.  Memperkuat wilayah-wilayah jasa pariwisata kota Tomohon sekaligus memanfaatkan peluang kota Tomohon sebagai kota trasit antar daerah.  Mengembangkan pengelolaan hasil produksi pertanian di sentra-sentra produksi pertanian di Tomohon sehingga mampu menghasilkan varietas lokal yang unggul dan berdaya saing.  Meningkatkan potensi kota Tomohon sebagai kota Pendidikan dan menjadi salah satu pusat Pendidikan terbesar di Sulawesi Utara.  Memperkokoh kualitas toleransi antar umat beragama dan menghargai keberagaman. TOMOHON SEJAHTERA Makna sejahtera visi pembangunan Kota Tomohon ini yakni menjadikan masyarakat kota Tomohon memiliki tata kehidupan dan penghidupan dengan penuh rasa aman, damai dan tenteram secara lahir dan batin, serta mampu memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri dan lingkunganya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Perwujudan visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 haruslah memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 maupun RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-4 Tabel 5.1 Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon VISI NASIONAL VISI PROVINSI SULAWESI UTARA VISI KOTA TOMOHON RPJPN 2005-2025 RPJMN 2020-2024 RPJPD 2005-2025 RPJMD 2021-2026 RPJPD 2005-2025 RPJMD 2016-2021 Indonesia Yang Mandiri, Maju Adil Dan Makmur Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Sulawesi Utara Yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman, Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Kawasan Asia Timur Dan Pasifik Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik Kota Tomohon Yang Berbudaya, Maju, Adil Dan Makmur Menuju Kota Wisata Dunia Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera 5.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: MISI 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius. Kota Tomohon adalah kota Religius. Label kota religius sudah cukup lama melekat di kota ini. Bahkan sejarah penyebaran agama Kristen di Sulawesi Utara dan luar Sulawesi Utara banyak berasal dari kota Tomohon. Bahkan Para misionaris gereja pun menjadikan kota Tomohon sebagai kota misi. Dalam perkembangannya, Kota Tomohon menjadi kota yang pluralistik sehingga terbuka bagi para pendatang untuk tinggal dan bermukim di Kota Tomohon. Bahkan salah satu kelurahan di Kota Tomohon terkenal dengan daerah Kampung Jawa, yang merupakan turunan dari Pangeran Diponegoro, sebagian pula berasal dari turunan Kyai Mojo yang makamnya berada di Tondano. Selain itu juga, di Kota Tomohon terdapat tempat ibadah kaum Buddha dan Khong Hu Cu, sehingga sangat layak kota ini dijuluki kota pluralistic yang religius. Sifat keterbukaan masyarakat kota Tomohon menjadikan masyarakat memiliki kebersamaan dan hidup rukun dan bertolerasi. Sebagai masyarakat yang religius tentunya tidak akan pernah lepas RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-5 dari bagaimana masyarakat memaknai pribadinya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini akan tampak dari bagaimana masyarakat Kota Tomohon mampu menjaga toleransi antar kehidupan beragama, mampu menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat dan bernegara, hingga terlaksananya kehidupan demokrasi sebagai bagian dari karakter kehidupan bangsa Indonesia. Kepribadian yang berkarakter Pancasila dan agama harus mampu diajarkan sejak usia dini dalam sistem pendidikan yang ada. MISI 2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala sektor, fokusnya terletak pada aspek ekonomi melalui penguatan sektor unggulan (pertanian, jasa, dan pariwisata), peningkatan UMKM, sosial budaya melalui peningkatan jaminan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dasar. Misi ini untuk mengarahkan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs. MISI 3 Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia. Kota Tomohon adalah kota yang memiliki potensi alam untuk menjadi daerah destinasi wisata, baik pegunungan, air panas, danau, air terjun, kuliner dan potensi wisata lainnya. Dengan menjadikan Kota Tomohon sebagai kota wisata akan memberikan multiplier-effect bagi masyarakat dan dunia usaha. Mendorong bertumbuhnya investasi ekonomi kepariwisataan termasuk menjadikan kota Tomohon sebagai kota yang mampu menjalankan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). MISI 4 Memajukan Sistem Pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Kota Tomohon memiliki kawasan pertanian yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kedaulatan pangan. Misalnya Kelurahan Tara-tara, sebagaian Woloan dan Kayawu sebagai daerah lumbung padi, Rurukan dan Kumelembuai sebagai kawasan hortikultura, Kakaskasen sebagai daerah produksi tanaman sayur mayur selain bunga. Daerah tersebut perlu dikelola secara terpadu melalui mekanisme pengelolaan pertanian sehingga tidak merugikan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-6 petani dan menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan cadangan pangan di kota Tomohon dan Sulawesi Utara. MISI 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas. Inti pokok dari pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegitas yakni setiap aparatur sipil negara harus menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapabilitas, kapasitas, dan integritas diri, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara bersih dan tanpa korupsi. Menempatkan posisi jabatan berdasarkan prinsip meritisme (berdasarkan kemampuan pengetahuan, kapasitas dan pengalaman serta prestasi), serta diukur melalui asesmen dan uji kompetensi aparatur sipil negara. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Reformasi birokrasi kedepan diharapkan bertumpu pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumberdaya manusia aparatur yang semakin baik. Hal ini akan didukung dengan proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Juga diperlukan sinergitas dalam pembangunan baik dengan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara, hingga tingkat Pusat. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.2. Keselarasan Misi RPJPD Kota Tomohon dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 MISI RPJPD TOMOHON MISI RPJMD TOMOHON MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila MISI 4: Mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keragaman MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius MISI 2: Mewujudkan daerah yang berdaya saing MISI 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-7 MISI RPJPD TOMOHON MISI RPJMD TOMOHON MISI 6: Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari MISI 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas MISI 7: Mewujudkan Kota Tomohon sebagai Kota Destinasi Wisata Dunia MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia Keselarasan hubungan antara misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan misi RPJMD Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.3. Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA MISI RPJMD TOMOHON MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius MISI 2: Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa. MISI 3: Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas MISI 4: Pembangunan daerah yang berkelanjutan. MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. MISI 5: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas 5.3. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang diuraikan diatas, maka ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
94. 1.Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.
95. 2.Peningkatan koordinasi dan peran tokoh-tokoh agama dalam memelihara kerukunan dan toleransi antar umat bergama di Kota Tomohon. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-8
96. 3.Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta dukungan dalam perwujudan revolusi mental.
97. 4.Pembangunan infrastruktur dan konektivitas (menunjang pariwisata, perdagangan, pertanian, rumah layak huni, akses perkebunan dan pariwisata serta jasa).
98. 5.Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan air bersih.
99. 6.Menekan angka pengangguran, kemiskinan, dan prevelensi stunting di Kota Tomohon.
100. 7.Peningkatan pengelolaan pertanian secara terpadu dan menjadikan kota Tomohon mampu memiliki varietas unggulan hasil pertanian dan sebagai salah satu kawasan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Utara.
101. 8.Iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
102. 9.Peningkatan kualitas sektor pariwisata (attraction, accessibility, amenities, ancillary service) beserta ekosistemnya dan pemajuan kebudayaan.
103. 10.Peningkatan mitigasi bencana alam.
104. 11.Peningkatan transformasi layanan publik dan percepatan transformasi digital dalam perwujudan Tomohon Smart City serta sinergitas dengan Provinsi dan Pusat. Visi dan misi pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 juga didukung dengan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2021 – 2026 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut: No. Program Unggulan Penjelasan
105. 1.Pelayanan Prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang cepat tanpa persyaratan birokrasi yang panjang, serta mampu untuk memberikan mutu layanan yang baik. Sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dimikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kunci utama dalam layanan prima ini adalah mampu menjalankan setiap tugas dan fungsi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Bentuk pelayanan prima bagi masyarakat, yakni pelayanan publik untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan, pengurusan ijin RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-9 No. Program Unggulan Penjelasan dan non perijinan, layanan trasportasi publik.
106. 2.Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata Ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap warga masyarakat. Sebab berkaitan erat dengan aspek kesehatan khususnya Pola Hidup Bersih dan Sehat. Kebersihan dan pola hidup sehat merupakan hak dasar yang harus menjadi perhatian dalam program- program pelayanan dasar.
107. 3.Penyediaan rumah sederhana layak huni Tidak jauh berbeda dengan akses air bersih bagi masyarakat, ketersediaan rumah layak huni merupakan hak ketersediaan hak dasar setiap warga, karena semuanya akan berujung pada aspek kesehatan manusia secara individu dan lingkungan. Ketersediaan rumah layak huni sebuah bentuk perhatian pemerintah untuk menjadikan keluarga untuk tinggal dengan standar-standar kesehatan lingkungan, yakni bersih, sirkulasi udara yang teratur, pencahayaan dalam rumah yang baik, sehingga berdampak baik pada kesehatan isi penghuni rumah itu sendiri.
108. 4.Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern Pengelolaan pasar tradisional menjadi pasar trasional modern, orientasinya terletak pada penataan pasar yang bersih, adanya pengawasan pedagang yang terkendali, sistem pembelanjaan yang memberikan kenyamanan, serta penataan alur lalulitas orang dan kendaraan yang teratur. Selain itu juga, manajemen pasar yang profesional sehingga hasil dari pendapatan pasar dapat memberikan penerimaan keuangan daerah yang menunjang pendapatan asli daerah. Selain itu juga, dapat dijadikan sebagai lahan investasi dalam bisnis hortikultura dan pasar induk tradisional modern di Sulawesi Utara.
109. 5.Peningkatan insentif Peningkatan insentif bagi ASN dan perangkat RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-10 No. Program Unggulan Penjelasan bagi perangkat dan ASN dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat. Insentif diberikan juga, dalam rangka memberikan penghargaan dan nilai tambah bagi aparatur sipil negara dan perangkat yang telah memberi diri untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.
110. 6.Insentif untuk rohaniawan Insentif bagi rohaniawan sebagai bentuk aspresiasi atas pelayanan spiritual yang diberikan, dan selama ini pemerintah sangat jarang memberikan apresiasi kepada kaum rohaniawan di Kota Tomohon yang melekat dengan kota religius.
111. 7.Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Kesehatan Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan bagian dari urusan pelayanan dasar, maka wajib hukumnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan disetiap jenjang layanan, mulai dari pembantu puskesmas, puskemas kecarmatan dan rumah sakit. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan akan memberikan makna profesionalitas layanan, jika ditunjang dengan ketersediaan kualitas sumberdaya kesehatan. Dengan demikian, ketersediaan pelayanan sarana dan kesehatan akan diikuti oleh adanya peningkatan sumberdaya bidang kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan sampai dokter ahli.
112. 8.Bantuan sosial bagi lansia Bantuan sosial lansia sebagai wujud dari upaya untuk meningkatkan kualitas para lansia dan khususnya memberikan bantuan untuk memperkuat kesehatan para lansia.
113. 9.Peningkatan santunan duka Pemberian santunan duka merupakan bentuk rasa simpati dan empati pemerintah kepada keluarga yang berduka dalam meringankan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-11 No. Program Unggulan Penjelasan biaya duka. Perhatian pemerintah dalam memberikan dana duka merupakan salah satu wujud dari budaya etnis minahasa mapalus duka. Turut meringankan keluarga sehingga tidak memberikan beban besar bagi keluarga yang berduka.
114. 10.Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik Pemberian beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik tujuan utamanya untuk mendorong adanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Beasiswa mempermudah bagi siswa dan tenaga pendidik untuk maju dan mampu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan agar para siswa dan tenaga pendidik mampu menjadi agen perubahan di era yang semakin cepat berkembang.
115. 11.Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan Ketersediaan sarana kesenian dan olahraga merupakan salah satu yang menjadi masukan dari masyarakat untuk diwujudkan, karena masyarakat butuh tempat untuk menyalurkan minat dan bakat, khususnya kaum muda. Saat ini semakin langka ditemukan ruang publik yang dapat digunakan untuk menjadi arena bermain, berolahraga dan berkesenian. Lahan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan perumahan, sehingga semakin terbatas ruang untuk berkreasi.
116. 12.Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu-Koha-Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat ibukota provinsi sehingga menjadi salah satu Akses ekonomi dan pariwisata ini dibuat dalam rangka mempercepat dan meningkatkan akses masyarakat untuk menuju area-area destinasi kepariwisataan. Sekaligus menunjang pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Utara. Semakin luas akses ekonomi dan kepariwisata membuktikan daerah tersebut semakin maju, dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat diantaranya RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-12 No. Program Unggulan Penjelasan daerah berpotensi penyangga ekonomi bertumbuhnya UMKM.
117. 13.Pembuatan Taman Bunga kota Tomohon Kota Tomohon sebagai kota bunga wujud nyatanya harus memiliki kawasan taman bunga, sehingga memperkuat nilai jual kota Tomohon sebagai destinasi wisata alam yang salah satunya adalah terdapatnya kawasan taman bunga di Tomohon.
118. 14.Pembuatan Wisata Air Panas Lahendong Kota Tomohon dikelilingi oleh gunung dengan tipe gunung vulkano, gunung berapi aktif, sehingga kawasan-kawasan pegunungan dan area lainnya di Tomohon mudah ditemukan sumber air panas. Salah satu potensi air panas yang memiliki nilai tinggi yakni air panas Lahendong, yang banyak mengandung belerang. Lokasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi area wisata air panas belerang, karena banyak bermanfaat untuk kesehatan. Area wisata ini sangat potensial menarik wisatawan asing, khususnya jepang dan korea yang sangat senang dengan mandi sauna alami. Tentunya jika dikembangkan secara profesional maka area ini akan menjadi destinasi utama dari negara tersebut yang sangat suka dengan air panas belerang.
119. 15.Pembuatan Starting Point Wisata alam pegunungan Penyediaan starting point wisata alam pegunungan merupakan salah satu bentuk pengembangan dari wisata alam, khususnya mereka yang senang dengan petualangan alam. Kota Tomohon, kota pegunungan dan potensial dengan ekowisata.
120. 16.Melaksanakan event- event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional Sebuah konsekuensi untuk mewujudkan kota Tomohon sebagai kota wisata dunia, maka salam satu cara untuk menjadikan kota wisata dunia adalah memperbanyak event- event pariwisata, baik tingkat lokal, nasional RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-13 No. Program Unggulan Penjelasan maupun internasional. Tentunya, event ini harus diperkuat dengan manajemen kepariwisataan yang sudah tertata baik dan profesional, karena secara tidak langsung berkaitan erat dengan aspek pemasaran kepariwisataan kota Tomohon.
121. 17.Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata Pembangunan akses perkebungan dan pariwisata merupakan bentuk pembangunan kewilayahan. Pembangunan ini bertujuan untuk memermudah akses pertanian mulai dari lokasi produksi sampai ke lokasi penjualan utama. Dengan mempermudah akses perkebunan akan memberikan nilai tambah bagi petani untuk meningkatkan produksi dan penghasilan. Hal yang sama berlaku untuk akses kepariwisataan. Akses kepariwisataan merupakan unsur penunjang utama dalam siklus manajemen keparisiwataan.
122. 18.Mekanisasi alat-alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani Untuk memperkuat ekonomi pertanian, tentunya harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Alat pertanian, bibit dan pupuk menjadi faktor utama dalam usaha pertanian. Distribusi pertanian yang lancar akan memperepat peningkatan produktivitas pertanian. Dampaknya adalah peningkatan ekonomi bagi petani.
123. 19.Tomohon Smart City Menjadikan kota Tomohon sebagai smart city, merupakan sebuah keharusan untuk mampu berkompetisi dengan kota-kota lain yang sudah berorintasi pada smart city. Menjadikan kota Tomohon sebagai Smart City akan ditunjang dengan percepatan pembangunan berbasis digitalisasi. Dimulai dari sitem pemerintahan berbasis digital dan ketersediaan layanan publik yang berorientasi pada layanan digital. Area-area ruang publik RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-14 No. Program Unggulan Penjelasan akan difasilitasi dengan hotspot internet, kelurahan yang dapat dipantau layanannya melalui command center, jalan utama yang diperbanyak dengan CCTV yang multifungsi. Ruang publik yang dapat dipantau secara realtime.
124. 20.Sinergitas pemerintah dengan provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat Sinergitas pemerintah dengan provinsi dan pemerintah pusat merupakan sebuah keharusan dalam urusan pelayanan birokrasi, pelayanan publik dan pelayanan dunia usaha dan para pihak lainnya. Sinergitas dibutuhkan untuk menjawab hasil pembangunan yang satu arah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) daerah provinsi dan kota Tomohon. Keuntungan dari sinergitas pembangunan, yakni adanya percepatan pembangunan dengan pembagian anggaran yang proposional dari pemerintah pusat dan provinsi ke pemerintah kota Tomohon. Dengan demikian, anggaran pembangunan daerah kota Tomohon, khususnya APBD tidak terlalu menjadi beban besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan non fisik. 5.4. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-15 rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:
125. 1.MISI 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius Misi ini memiliki tujuan Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan, dengan sasaran Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi, yang diukur dari pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, dan ketentraman) dan Tingkat Partisipasi Pemilu.
126. 2.MISI 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor Misi ini memiliki tujuan Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata, dengan sasaran Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon, meningkatnya kualitas dan daya saing SDM, meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, dan meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang diukur dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, Indeks gini, Angka kemiskinan, IPM, Tingkat Pegangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Menurunnya Angka Stunting dan Umur Harapan Hidup, Ketaatan terhadap RTRW, Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, Indeks infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase RTH, Persentase rumah tinggal bersanitasi dan Akses air layak.
127. 3.MISI 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia Misi ini memiliki tujuan Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata yang produktif dan professional, dengan Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya local, yang diukur dari pencapaian Peningkatan PAD dari sektor pariwisata, Jumlah kunjungan wisatawan domestic, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Lama tinggal wisatawan (length of stay), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.
128. 4.MISI 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Misi ini memiliki tujuan Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dengan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-16 Meningkatnya produksi komoditas pertanian dan Meningkatnya ketahanan pangan, yang diukur dari pencapaian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Nilai Tukar Petani, Produktivitas padi per hektar, Produktivitas bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar) dan Cadangan Beras Pemerintah Kota dan Pola Pangan Harapan.
129. 5.MISI 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas Misi ini memiliki tujuan Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan Sasaran melaksanakan reformasi birokrasi dan wewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Indeks SPBE, Persentase perangkat daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik, dan Nilai SAKIP Kota. Penjabaran tujuan, sasaran dan indicator kinerjanya pada setiap misi disajikan pada Tabel 5.5 berikut: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-17 TABEL 5.4. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA TOMOHON VISI: TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Ke- Kondisi Akhir2021* 2022 2023 2024 2025 2026 1 Misi 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharany a keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyaraka t serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran skor (kemenag ) / 6,183 (setara institute) 6,2 6,3 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 2 Misi 2: Peningkatan kesejahteraa n masyarakat di berbagai sektor Terwujudnya kesejahteraa n masyarakat yang berkualitas, adil dan Meningkatnya perekonomia n Kota Tomohon Laju pertumbuhan ekonomi persentas e -0,41 4,8 - 5 5,61- 6,61 6,11- 6,18 6,81- 7,11 7,11- 7,61 7,61- 8,11 7,61- 8,11 Indeks Gini poin 0,37* 0,35* 0,34* 0,33* 0,31* 0,32* 0,295* 0,295* Angka kemiskinan persentas e 5,6 5,4 5,46- 4,86 4,2 3,92 3,64 3,36 3,36 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-18 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Ke- Kondisi Akhir2021* 2022 2023 2024 2025 2026 merata Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM Indeks Pembangunan manusia Angka 76,69 77 76,72 76,81 76,93 77 77,14 77,14 Tingkat Pengangguran Terbuka persentas e 8,99 7,5 7,02- 7,73 6,55- 7,05 6,05- 6,55 5,55- 6,05 5,05- 5,55 5,05- 5,55 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 76,69 77 77,1 77,25 77,3 77,35 77,8 77,8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon Prevalensi Stunting persentas e 1,3 21,1 18,4 16 14 12 10 10 Umur Harapan Hidup tahun 71,93 71,94 71,95 72,1 72,2 72,25 72,35 72,35 Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Indeks infrastruktur Indeks 86,49 87 87,2 87,5 88 88,2 88,5 88,5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks 75 78 80 82 83 85 85 85 Persentase rumah tinggal bersanitasi layak persentas e 95,52 96 97 98 98,5 99 100 100 Akses air minum layak persentas e 85 90 92 93 95 95 95 95 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-19 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Ke- Kondisi Akhir2021* 2022 2023 2024 2025 2026 3 Misi 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal Peningkatan PAD dari sektor pariwisata juta rupiah 582,64 1000 1050 1155 1270 1397 1537 1537 Lama tinggal wisatawan (length of stay) hari 0 2 2 3 3 4 4 4 4 Misi 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan Meningkatnya produksi komoditas pertanian Produktivitas bahan pangan kwa/ha 60 61 62 63 64 65 66 66 Meningkatnya ketahanan pangan Cadangan Beras Pemerintah Kota ton 3,55 3 3 37 37 37 37 37 Pola Pangan Harapan Ketersediaan Skor 85,77 88,8 87,1 87,6 88,1 88,6 89,1 89,1 5 Misi 5: Mewujudkan pelayanan Terlaksanany a Reformasi Birokrasi Melaksanakan reformasi birokrasi dan Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 54,12 58 - 61 61 - 64 64 - 67 67 - 71 71 - 75 > 75 > 75 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 V-20 N o Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Ke- Kondisi Akhir2021* 2022 2023 2024 2025 2026 pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas yang Efektif dan Efisien mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks SPBE Indeks 1,65 2 2,5 3 3,25 3,5 3,8 3,8 Skor kinerja penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah skor 3,1543 3,4 3,45 3,8 4 4,1 4,25 4.25 Nilai SAKIP Kota Nilai 62,99 65 - 67 67 - 71 71 - 74 74 - 77 77 - 80 > 80 > 80 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-1 Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yaitu analisis SWOT, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:
130. 1.Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
131. 2.Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process);
132. 3.Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang; dan
133. 4.Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-2 (costeffectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency). Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:
134. 1.Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius. Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:
a.Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
b.Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta keamanan dan ketertiban umum.
c.Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan kebangsaan, pendidikan dan pengembangan etika/budaya politik yang santun dan menjunjung tinggi demokrasi.
1. 2.Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:
a.Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
b.Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif
c.Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
d.Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kemampuan literasi termasuk pelaksanaan program Kesetaraan
e.Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
f.Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan
g.Mendorong peningkatan peran keluarga, perlindungan anak serta kesetaraan gender
h.Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
i.Meningkatkan layanan perlindungan, rehabilitasi dan jaminan social
j.Meningkatkan kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil
k.Meningkatkan pengendalian penduduk dan KB
l.Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
m.Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata
n.Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-3
o.Meningkatkan kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana
p.Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya yang berwawasan lingkungan.
1. 3.Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia. Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:
a.Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata.
b.Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal.
1. 4.Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:
a.Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
b.Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
1. 5.Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas. Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:
a.Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
b.Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN.
c.Meningkatkan kualitas pengawasan.
d.Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan dan layanan publik. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut: Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 Visi: Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Misi 1: Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-4 MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Religius memiliki karakter kebangsaan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta keamanan dan ketertiban umum Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan kebangsaan, pendidikan dan pengembangan etika/budaya politik yang santun dan menjunjung tinggi demokrasi Misi 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, serta peningkatan kemampuan literasi termasuk pelaksanaan program Kesetaraan Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan Mendorong peningkatan peran keluarga, perlindungan anak serta kesetaraan gender Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja Meningkatkan layanan perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-5 MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Meningkatkan kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan Meningkatkan pengendalian penduduk dan KB Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan Meningkatkan kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya yang berwawasan lingkungan. Misi 3: Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal Misi 4: Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan Meningkatnya produksi komoditas pertanian Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Meningkatnya ketahanan pangan Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-6 MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI Misi 5: Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN Meningkatkan kualitas pengawasan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan dan layanan publik 6.2. Arah Kebijakan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berdasarkan hasil analisa atas capaian kinerja sasaran Misi, maka dapat terlihat sasaran yang masih memerlukan penanganan khusus, serta waktu yang dibutuhkan serta tahapan yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Arah kebijakan dapat juga menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi pada periode / tahun RPJMD berkenaan. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-7 sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan tabel berikut: Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tomohon Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tomohon Tahun 1

(2022)Tahun 2
(2023)Tahun 3
(2024)Tahun 4
(2025)Tahun 5
(2026)Pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah, ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, pariwisata, dan pemantapan tata kelola Pemerintahan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing investasi, pariwisata, dan mendukung suskesnya pelaksanaan pemilihan umum Memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan terwujudnya Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera A. Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2022 arah kebijakan difokuskan pada Pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah, ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah:

1.Meningkatkan SDM yg berkualitas, berdaya saing serta layanan publik dan Tata kelola pemerintahan yang efektif.
2.Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan lokal menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan, peternakan) dan Pemberdayaan UMKM.
3.Pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4.Pelestarian SDA lingkungan hidup dan pengembangan destinasi wisata.
5.Pengembangan kota menuju smart city.
6.Penguatan infrastruktur berkelanjutan.
7.Mitigasi bencana. B. Arah Kebijakan Tahun 2023 Arah kebijakan pada tahun 2023 difokuskan pada Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, pariwisata, dan pemantapan tata kelola RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-8 Pemerintahan. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah:
1.Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2.Pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
3.Peningkatan kualitas SDM.
4.Mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.
5.Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan
6.Penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi.
7.Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
8.Peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
9.Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
10.Peningkatan Tomohon Smart City. C. Arah Kebijakan Tahun 2024 Arah kebijakan pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing investasi, pariwisata, dan mendukung suskesnya pelaksanaan pemilihan umum. Pada tahun ini akan dilaksanakan salah satu agenda nasional, yakni Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak), sehingga diperlukan stabilitas daerah yang baik untuk menyukseskan agenda nasional dimaksud. Adapun program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah:
1.Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3.Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata;
4.Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah;
5.Penguatan kapasitas SDM;
6.Stabilitas daerah yang terjamin;
7.Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik;
8.Pembangunan infrastruktur dan konektivitas. D. Arah Kebijakan Tahun 2025 Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021-2026. Tahun ini juga merupakan akhir periode RPJPD periode 2005 – 2025. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 difokuskan pada Memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan terwujudnya Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia sebagaimana visi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2005-2025. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-9
1.Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3.Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata;
4.Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah;
5.Stabilitas daerah yang terjamin;
6.Penguatan kapasitas SDM;
7.Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik.
8.Pembangunan infrastruktur dan konektivitas. E. Arah Kebijakan Tahun 2026 Tahun 2026 merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2021 – 2026. Pada tahun ini diharapkan semua target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 berfokus pada terwujudnya visi Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera. Dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah:
1.Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3.Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata;
4.Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah;
5.Stabilitas daerah yang terjamin;
6.Penguatan kapasitas SDM;
7.Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik.
8.Pembangunan infrastruktur dan konektivitas. 6.3. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-10 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Tomohon Tahun 2022-2026 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp Misi 1 Menjaga dan melestarikan kota Tomohon sebagai kota religius Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Prosentase Jumnlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan 100% 100% 446,137,150 100% 429,089,943 100% 445,385,401 100 % 470,024,395 100% 496,274,150 100% 3,442,220,255 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan meningkatn ya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik 100% 100% 673,022,716 100% 647,306,056 100% 671,888,661 100 % 709,057,954 100% 748,657,171 100% 1,083,909,811 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan 100% 397,559,400 100% 382,368,382 100% 396,889,506 100 % 418,845,676 100% 442,237,221 100% 640,273,389 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100% 100% 899,463,500 100% 865,094,382 100% 897,947,889 100 % 947,622,916 100% 1,000,545,425 100% 22,069,677,389 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial 100% 100% 956,896,700 100% 920,333,020 100% 955,284,313 100 % 1,008,131,226 100% 1,064,432,982 100% 7,351,773,779 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100% 100% 12,695,049,556 100% 12,209,962,989 100% 12,673,658,180 100% 13,374,772,716 100% 14,121,722,285 100% 21,364,256,126 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Misi 2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian 50 10 % 454,500,000 437,133,243 453,734,160 478,835,011 505,576,820 276,840,677,705 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat 100% 10 0% 449,312,640 100% 432,144,095 100% 448,555,540 100% 473,369,908 100% 499,806,503 100% 27,368,100,277 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah Koperasi yang berkualitas 90 Koperasi 100 Koperasi 91,651,440 100 Koperasi 88,149,375 100 Koperasi 91,497,006 100 Koperasi 96,558,676 100 Koperasi 101,951,251 100 Koperasi 55,825,845,461 DINAS KOPERASI DAN UMKM RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-11 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM) Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi 40 Koperasi 50 Koperasi 1,056,779,893 50 Koperasi 1,016,399,607 50 Koperasi 1,054,999,201 50 Koperasi 1,113,362,403 50 Koperasi 1,175,541,072 50 Koperasi 6,783,470,497 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat 180 Peserta 180 Peserta 183,302,880 180 Peserta 176,298,751 180 Peserta 182,994,012 180 Peserta 193,117,352 180 Peserta 203,902,502 180 Peserta 1,116,516,909 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 57,7% 86 % 100,924,313 65 % 97,067,926 70 % 100,754,254 75% 106,328,041 80 % 112,266,212 80 % 616,153,023 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 100% 100% 123,600,000 100% 118,877,159 100% 123,391,732 100 % 130,217,838 100% 137,490,198 100% 449,335,360 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU 8,43% 8.20% 122,223,630 8.10% 117,553,381 8% 122,017,681 7.90 % 128,767,774 7.80% 135,959,151 7.80% 746,187,484 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Cakupan Pengembangan Produk Ekspor 1 Produk 1 Produk 267,668,836 1 Produk 257,441,026 1 Produk 267,217,809 1 Produk 282,000,462 1 Produk 297,749,524 1 Produk 1,634,145,011 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU 7,14% 15 % 67,430,000 30 % 64,853,453 80 % 67,316,379 82.50% 71,040,363 85 % 75,007,800 85 % 411,666,893 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri NA 70 % 176,916,900 70 % 170,156,784 70 % 176,618,792 70% 186,389,452 70 % 196,798,864 70 % 1,080,095,366 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-12 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP NA 25% 529,200,000 25% 508,978,904 27,5% 528,308,289 30% 557,534,627 32,5% 588,671,624 32,5% 3,230,818,920 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ABUPATEN/KOTA Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait NA 5% 59,771,910 5% 57,487,984 5% 59,671,193 5% 62,972,240 5% 66,489,092 5% 364,913,488 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMAS IINDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini NA 14% 37,904,405 14% 36,456,052 15% 37,840,535 16% 39,933,897 17% 42,164,111 18% 231,410,183 DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRIA N PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi di Kota 85 Milyar 102,7M 887,000,000 107,8M 853,107,120 118,6M 885,505,390 130,4M 934,492,091 143,5M 986,681,274 143,5M 6,258,823,677 DPMPTSP PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional 135 PMDN 175 PMDN 450,000,000 185 PMDN 432,805,191 200 PMDN 449,241,742 220 PMDN, 1 PMA 474,094,071 250 PMDN, 1 PMA 500,571,108 250 PMDN, 2 PMA 3,175,276,950 DPMPTSP PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rata-rata lamanya pelayanan perizinan 6 Hari 4 Hari 307,427,000 4 Hari 295,680,003 3 Hari 306,908,980 3 Hari 323,887,373 3 Hari 341,975,720 3 Hari 2,096,851,300 DPMPTSP Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 90,54 91 91,5 92 93 95 95 DPMPTSP PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rasio daya serap tenaga kerja NA 16.20% 322,573,000 17.3 310,247,264 18.5 322,029,459 19.2 339,844,326 20 358,823,831 20 2,469,659,850 DPMPTSP PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investasi -54% 5% 109,890,880 5% 105,691,874 10% 109,705,712 10% 115,774,699 10% 122,240,444 40% 787,695,081 DPMPTSP Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 93% 100% 24,647,766,435 100% 23,655,958,343 100% 24,554,335,687 100% 25,912,696,582 100% 27,359,859,683 100% 8,422,522,012 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11,115,960,886 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 58.5% 60% 62% 65.50% 70% 70% 70% 2,535,317,450 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 60% 60% 70% 75% 85% 85% 85% 1,599,725,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal 100% 100% 69,229,700 100% 66,584,386 100% 69,113,047 100% 72,936,423 100% 77,009,750 100% 77,009,750 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1 100% 100% 453,427,300 100% 436,101,531 100% 452,663,267 100% 477,704,877 100% 504,383,569 100% 504,383,569 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase pengendalian perizinan pendidikan 100% 100% 14,940,200 100% 14,369,325 100% 14,915,026 100% 15,740,134 100% 16,619,183 100% 16,619,183 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-13 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Presentase Pelaksanaan Pengembangan bahasa dan sastra 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 90,272,763 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan kunjungan perpusatakaan 5% 5% 420,000,000 15% 403,951,511 20% 419,292,293 25% 442,487,799 28 467,199,701 100% 3,451,999,959 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 5% 5% 5% 5% 5% 5% 25% DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno 1% 1% 30,000,000 1% 28,853,679 1% 29,949,449 1% 31,606,271 1% 33,371,407 5% 350,000,000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional 500 500 221,984,310 500 213,502,137 500 221,610,263 500 233,869,878 500 246,930,960 3000 1,676,984,310 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 300 300 220,000,000 300 211,593,649 300 219,629,296 300 231,779,323 300 244,723,653 1800 2,569,999,109 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK 20 20 30,000,000 20 28,853,679 20 29,949,449 20 31,606,271 20 33,371,407 100 545,000,000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-14 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 71,5% 74 1,804,515,870 76,5 1,735,564,079 78,5 1,801,475,230 80 1,901,133,943 81,5 2,007,307,798 81,5 2,007,307,798 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi 47,30% 48,11% 48,96% 16,64% 50,73% 51,64% 51,64% DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase peningkatan prestasi olahraga 38,01% 43,09% 14,672,666,450 46,66% 14,112,013,782 50,74% 14,647,942,755 55,21% 15,458,275,924 67,5% 16,321,584,242 67,5% 16,321,584,242 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Prosentase organisasi pramuka yang aktif 79.50% 84,37% 308,559,270 89,33% 296,769,008 94,69% 308,039,342 100.37% 325,080,267 106.39% 343,235,235 106.39% 343,235,235 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD 75% 76% 50,828,079 77% 48,885,903 78% 50,742,433 79 53,549,535 80 56,540,151 80 440,424,956 DINAS P3AD PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO 0,03% 0,03% 311,610,764 0.02% 299,703,903 0.02% 311,085,695 0.02 328,295,146 0.02 346,629,657 0.02 745,104,491 DINAS P3AD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK) 15% 15% 532,009,021 15% 511,680,591 15% 531,112,577 15% 560,494,050 15% 591,796,323 90% 1,289,063,113 DINAS P3AD PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala 100% 100% 11,097,600 100% 10,673,553 100% 11,078,900 100% 11,691,792 100% 12,344,751 100 111,124,789 DINAS P3AD PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak 100% 100% 259,568,37 6 100% 249,650,09 0 100% 259,130,99 9 100% 273,466,28 4 100% 288,738,73 3 100% 1,504,848,244 DINAS P3AD Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun 32% 32% 31% 30% 29% 28% 28% PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota 100% 100% 244,785,935 100% 235,432,496 100% 244,373,467 100% 257,892,356 100% 272,295,037 100% 2,689,580,045 DINAS P3AD PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 35% 40% 860,000,000 45% 827,138,809 50% 858,550,885 55% 906,046,446 60% 956,647,007 60% 6,937,743,089 DINAS TENAGA KERJA Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 60% 61.50% 62% 62.50% 63% 63.50% 65.50% DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 80% 80.50% 890,000,000 80.50% 805,992,488 90% 836,601,495 90.50% 882,882,803 90.75% 932,189,729 90.75% 1,506,596,172 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 75% 80.50% 125,000,000 80.50% 120,223,664 90% 124,789,373 90.50% 131,692,797 90.75% 139,047,530 90.75% 783,133,300 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif 85% 195,000,000 85% 187,548,916 85% 194,671,422 85% 205,440,764 85% 216,914,147 85% 1,270,895,188 DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan - - - 55% 30,000,000 60% 30,000,000 65% 30,000,000 70% 30,000,000 70% 3,187,559,313 DINAS SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) 90% 90% 465,000,000 90% 447,232,030 90% 404,216,467 90% 426,577,970 90% 450,401,345 90% 3,007,559,313 DINAS SOSIAL RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-15 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial 95% 95% 7,834,000,000 95% 7,504,657,477 95% 7,789,660,272 95% 8,220,589,051 95% 8,679,689,597 95% 39,105,000,000 DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) 90% 90% 675,000,000 90% 619,207,786 90% 642,723,310 90% 678,279,157 90% 716,159,451 90% 4,336,522,284 DINAS SOSIAL PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 50% - - 50% 30,000,000 50% 30,000,000 50% 30,000,000 50% 30,000,000 50% 1,000,000,000 DINAS SOSIAL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kepemilikan KPT Elektornik 97,54% 98,4% 430,001,759 98,8% 413,571,096 99,2% 429,277,199 99,4% 453,025,076 99,6% 478,325,460 99,6% 2,376,031,158 DISDUKCAPIL Persentase Kepemilikan KIA 57,98% 60% 62% 64% 68% 70% 70% DISDUKCAPIL Perekaman KTP Elektronik Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah DISDUKCAPIL Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) 97,81% 98,2% 98,4% 98,6% 98,8% 99% 99% 1,176,746,655 DISDUKCAPIL RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-16 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian 100% 98,2% 212,961,488 100% 204,824,083 100% 212,602,644 100% 224,363,953 100% 236,894,151 100% DISDUKCAPIL Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMA SI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 6,81% ada 165,186,735 40,9% 158,874,836 54% 164,908,393 75% 174,031,226 100% 183,750,460 100% 9,127,609,856 DISDUKCAPIL PROGRAM PENGELOLAAN PROFI L KEPENDUDUKAN Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon Ada Ada 17,698,574 Ada 17,022,299 Ada 17,668,752 Ada 18,646,198 Ada 19,687,544 Ada 9,779,579,515 DISDUKCAPIL Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas) 100% 100% 46,822,849,974 100% 45,033,716,702 100% 46,743,952,669 100% 49,329,856,771 100% 52,084,813,140 100% 98,104,428,021 DINAS KESEHATAN Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 4,105,728,000 DINAS KESEHATAN Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88,578,050 DINAS KESEHATAN Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38,204,244 DINAS KESEHATAN Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 887,870,942 DINAS KESEHATAN Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,254,714,000 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87,806,712 DINAS KESEHATAN Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 85% 85% 39,288,391 DINAS KESEHATAN Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 127,095,593 DINAS KESEHATAN Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 109,807,500 DINAS KESEHATAN Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65,884,500 DINAS KESEHATAN Pesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 155,520,000 DINAS KESEHATAN Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69,522,417 DINAS KESEHATAN Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69,522,417 DINAS KESEHATAN Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 124,416,000 DINAS KESEHATAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-17 HIV sesuai standar PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio dokter per satuan penduduk 65% 45/100000 penduduk 6,612,826,600 45/100000 penduduk 6,360,145,952 50/100000 penduduk 6,601,683,874 50/100000 penduduk 6,966,893,071 50/100000 penduduk 7,355,977,647 50/100000 penduduk 13,712,568,745 DINAS KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 50% 50% 281,261,000 75% 270,513,824 75% 280,787,070 75% 296,320,383 75% 312,869,179 100% 571,611,064 DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada 75% 75% 1,420,228,320 75% 1,365,960,420 85% 1,417,835,211 85% 1,496,270,724 85% 1,579,833,921 100% 2,944,985,444 DINAS KESEHATAN Persentase kelurahan dan kecamatan sehat 75% 75% 75% 75% 75% 75% 100% 150,000,000 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility Rate / TFR 0.89 0,89 1,131,400,000 0,87 1,088,168,429 0,87 1,129,493,572 0,70 1,191,977,848 0,65 1,258,547,005 0,65 1,387,551,375 DP2KB Laju Pertumbuhan Penduduk 1,61 1,56 1,52 1,52 1,50 1,50 1,50 DP2KB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 87.88 88,17 387,750,000 88,18 372,933,806 88,22 387,096,635 88,36 408,511,058 88,38 431,325,438 88,38 1,043,111,634 DP2KB Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 7,94 7,75 7,64 7,53 7,44 7,02 7,02 DP2KB RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-18 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) 40 35 359,600,000 30 372,933,806 25 372,933,806 20 372,933,806 15 372,933,806 15 610,376,753 DP2KB Rata-rata usia kawin pertama wanita 29% 30% 31% 32% 33% 34% 34% DP2KB Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 40 50 52 56 58 60 60 DP2KB Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 76.50% 76.50% 6,948,826,135 75.00% 5,683,306,713 75.00% 5,899,140,455 75.00% 6,225,484,519 75.00% 6,573,163,173 75% DPUPR Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjur di wilayah kota 50% 67.50% 70.00% 75.00% 80.00% 90.00% 98.5% 6,000,000,000 DPUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota 50% 58% 5,860,331,425 75% 4,636,404,134 82% 4,812,479,877 90% 5,078,709,212 100% 5,362,343,166 100% 11,000,000,000 DPUPR PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM 66,93% 75% 80% 85% 90% 100% 100% DPUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 90% 90% 2,843,716,550 94% 2,735,056,187 96% 2,838,924,839 98% 2,995,975,900 100% 3,163,294,101 100% 6,000,000,000 DPUPR PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun 40% 45% 9,319,563,124 50% 6,963,456,213 60% 7,227,905,922 70% 7,627,758,106 80% 8,053,750,439 80% 1,346,340,582,864 DPUPR PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat 60% 50% 730,124,250 70 702,225,701 80% 728,893,978 85% 769,216,840 90% 812,175,789 90% 1055423392 DPUPR Rasio kepatuhan IMB 0,9 1 1 1 1 1 1 DPUPR PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik 84% 84% 22,191,830,233 85.90% 19,138,865,150 86.97% 20,147,912,846 87.98% 21,262,507,730 90% 22,449,968,731 90% 42,000,000,000 DPUPR Tingkat kemantapan jalan kota 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km DPUPR PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 100% 100% 2,435,505,000 100% 2,342,442,680 100% 2,431,401,132 100% 2,565,907,733 100% 2,709,207,639 100% 1,457,882,000 DPUPR PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional 65% 5,000,000,000 70% 3,000,000,000 72.50% 3,650,000,000 75% 4,425,671,784 75% 1,000,000,000 DPUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik 80% 605,000,000 90% 605,000,000 95% 605,000,000 100% 605,000,000 100% 885,780,500 DPUPR PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Presentase Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 50% 500,000,000 60% 500,000,000 70% 500,000,000 75% 500,000,000 75 874,503,125 DPUPR PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi 18% 100,000,00 0 20% 100,000,00 0 23% 100,000,00 0 25% 100,000,00 0 25% 100,000,000 DPUPR Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa 100% 100% 100% 100% 100% DPUPR RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-19 kecelakaan konstruksi PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Berkurangnya jumlah unit RTLH 3.35% 3.34% 5,100,000,000 3.30% 4,905,125,495 2.80% 5,091,406,413 2.50% 5,373,066,135 2.30% 5,673,139,229 2.30% 10,500,000,000 DISPERKIM PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 35% 50% 4,480,000,000 20% 4,308,816,122 10% 4,472,451,123 5% 4,719,869,860 5% 4,983,463,480 5% 19,400,000,000 DISPERKIM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota NA 50% 1,507,000,000 100% 1,449,416,494 100% 1,504,460,679 100% 1,587,688,366 100% 1,676,357,023 100% 8,352,000,000 DISPERKIM Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISPERKIM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 0.71% 0.71% 8,250,000,000 0.90% 7,934,761,831 1.20% 8,236,098,609 1.40% 8,691,724,630 1.50% 9,177,136,989 1.50% 46,850,000,000 DISPERKIM RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-20 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi NA 50% 60,000,000 70% 57,707,359 80% 59,898,899 100% 63,212,543 100% 66,742,814 100% 260,000,000 DISPERKIM PROGRAM PENGOLAHAN IZIN LOKASI Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penanganan sengeketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase pelaksanaan penatagunaan tanah 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas kota 1 1 3,346,850,000 1 3,218,964,562 1 3,341,210,500 1 3,526,048,312 1 3,722,969,810 1 22,350,873,125 DINAS PERHUBUNGA N Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,60 DINAS PERHUBUNGA N PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 100% 100% 125,000,000 100% 120,223,664 100% 124,789,373 100% 131,692,797 100% 139,047,530 100% 941,825,100 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 110,000,000 100% 105,796,824 100% 109,814,648 100% 115,889,662 100% 122,361,827 100% 7,222,246,150 BPBD Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 534,382,244 100% 513,963,131 100% 533,481,801 100% 562,994,341 100% 594,436,249 100% 594,436,249 BPBD Persentase penanganan pasca bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPBD Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 363,125,000 100% 349,249,744 100% 362,513,128 100% 382,567,577 100% 403,933,075 100% 403,933,075 BPBD PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) 100% 100% 347,211,200 100% 333,944,021 100% 346,626,143 100% 365,801,714 100% 386,230,878 100% 559,187,110 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia 100% 100% 285,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,30% 60% 291,976,000 60,70% 280,819,396 61,40% 291,484,015 62,10% 307,609,090 62,8% 324,788,333 62,8% 324,788,333 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase lokasi kehati yang dikelola NA 100% 1,117,750,000 100% 1,075,040,004 100% 1,115,866,572 100% 1,177,596,995 100% 1,243,363,014 100% 1,243,363,014 DINAS LINGKUNGAN HIDUP RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-21 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 100% 100% 30,000,000 100% 33,000,000 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota 100% 100% 125,000,000 100% 120,223,664 100% 124,789,373 100% 131,692,797 100% 139,047,530 100% 139,047,530 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100% 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 57,088,723 100% 60,246,907 100% 63,611,554 100% 63,611,554 DINAS LINGKUNGAN HIDUP RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-22 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100% 100% 251,528,028 100% 276,680,830 100% 287,188,280 100% 303,075,711 100% 320,001,776 100% 320,001,776 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 100% 100% 205,000,000 100% 225,500,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengelolaan persampahan 70% 80% 6,103,620,864 90% 5,870,397,317 100% 5,862,990,730 100% 6,430,423,248 100% 6,789,547,248 100% 9,685,232,600 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota wisata dunia Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 0 Obyek 2 Obyek 2,461,223,397 3 obyek 2,367,178,360 3 obyek 2,457,076,193 4 obyek 2,593,003,154 5 obyek 2,737,816,276 5 obyek 2,802,155,290 DINAS PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 50% 90% 4,854,079,478 92% 4,668,601,766 94% 4,845,900,271 96% 5,113,978,443 98% 5,399,582,100 98% 4,258,970,449 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar 100% 100% 1,025,509,749 100% 986,324,317 100% 1,023,781,747 100% 1,080,417,981 100% 1,140,756,782 100% 327,969,229 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase seni budaya yang dibina 100% 100% 395,992,000 100% 380,860,874 100% 395,324,747 100% 417,194,354 100% 440,493,676 100% 1,055,693,176 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina 100% 100% 60,000,000 100% 57,707,359 100% 59,898,899 100% 63,212,543 100% 66,742,814 100% 135,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase pembinaan pelestarian sejarah 100% 100% 114,000,000 100% 109,643,982 100% 113,807,908 100% 120,103,831 100% 126,811,347 100% 384,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang dilestarikan 50% 60% 78,338,000 70% 75,344,651 80% 78,205,999 90% 82,532,403 100% 87,141,643 100% 156,676,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Misi 4 Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan Meningkatnya produksi komoditas pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian 90% 92% 5,383,700,000 93% 5,177,985,124 94% 5,374,628,373 96% 5,671,956,108 97% 5,988,721,504 97% 9,163,870,553 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna 90% 92% 1,074,003,051 93% 1,032,964,656 94% 1,072,193,337 96% 1,131,507,730 97% 1,194,699,773 97% 1,715,135,829 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner 90% 92% 123,550,000 93% 118,829,070 94% 123,341,816 95% 130,165,161 98% 137,434,579 98% 209,511,668 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian 90% 92% 93% 94% 95% 97% 97% DINAS PERTANIAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-23 PERTANIAN 71,500,000 68,767,936 71,379,521 75,328,280 79,535,187 104,670,588 DAN PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani 91% 91% 291,500,000 93% 280,361,585 94% 291,008,818 96% 307,107,604 98% 324,258,840 98% 442,885,112 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun) 90% 92% 1,284,000,000 94% 1,234,937,478 94% 1,281,836,438 96% 1,352,748,415 97% 1,428,296,229 100% 2,258,499,077 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan 90% 92% 33,000,000 94% 31,739,047 95% 32,944,394 96% 34,766,899 97% 36,708,548 100% 53,139,212 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Meningkatnya ketahanan pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 0,2 (1 LPM) 0,4 (2 LPM) 98,677,800 0,4 (2 LPM) 394,907,253 0,6 (3 LPM) 709,904,563 0,8 (4 LPM) 1,049,176,918 1 (5 LPM) 1,407,770,979 1 (5 LPM) 1,407,770,979 DINAS PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 90% 92% 2,055,067,100 94% 1,676,541,574 96% 1,440,211,240 98% 1,219,884,608 100% 988,012,292 100% 988,012,292 DINAS PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan 100% 100% 60,000,000 100% 57,707,359 100% 59,898,899 100% 63,212,543 100% 66,742,814 100% 66,742,814 DINAS PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan 100% 100% 141,774,450 100% 136,357,151 100% 141,535,558 100% 149,365,391 100% 157,707,097 100% 157,707,097 DINAS PANGAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-24 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 'Opini Laporan Keuangan WTP WTP 12,456,455,14 7 WTP 11,980,485,436 WTP 12,435,465,806 WTP 13,123,403,394 WTP 13,856,314,579 100% 8,105,413,853,524 BPKPD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 95% 100% 95% 95% 95% 95% 95% BPKPD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 1 1 1 1 1 1 100% BPKPD Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD 31% 30% 29% 28% 27% 26% BPKPD PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemet Aset 10.89% 10,8% 1,307,509,400 10.89% 1,257,548,567 10.89% 1,305,306,224 10.89% 1,377,516,564 10.89% 1,454,447,622 100.00% 841,274,730,656 BPKPD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio PAD 7.53% 8,23% 3,032,235,503 8.93% 2,916,371,701 9.62% 3,027,126,134 10.32% 3,194,588,607 11.02% 3,372,998,860 55.65% 1,928,725,075,574 BPKPD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan 90 3,301,609,720 94 3,175,452,944 96 3,296,046,451 98 3,478,385,760 100 3,672,645,416 100 3,258,090,194 BAPELITBANG DA PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100% 100% 1,977,702,525 100% 1,902,133,153 100% 1,974,370,062 100% 2,083,593,424 100% 2,199,957,211 100 731,996,475 BAPELITBANG DA PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase penerapan merit system yang menjadi kewenangan BKPSDM 30% 80% 4,271,898,700 100% 4,108,666,515 100% 4,264,700,477 100% 4,500,626,321 100% 4,751,975,706 100% 5,793,635,204 BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 462,948,420 BKPSDM PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 60% 100% 1,120,289,095 100% 1,077,482,079 100% 1,118,401,389 100% 1,180,272,039 100% 1,246,187,454 100% 1,374,343,169 BKPSDM Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 974,543,700 BKPSDM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase implementasi rencana kelitbangan 50% 50% 1,274,000,000 70% 1,225,319,585 80% 1,271,853,288 90% 1,342,212,991 100% 1,417,172,427 100% BAPELITBANG DA Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan NA 10% 20% 30% 40% 50% 50% 1,346,545,607 BAPELITBANG DA Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah NA 10% 20% 30% 40% 50% 50% BAPELITBANG DA PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 76.03% 78% 675,000,000 79% 649,207,786 80% 673,862,613 80% 711,141,106 80% 750,856,663 80% 1,505,826,850 INSPEKTORAT PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 3 Level 3 527,000,000 3 506,862,968 3 526,111,996 4 555,216,834 4 586,224,387 4 1,106,420,370 INSPEKTORAT Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 3 Level 3 3 3 4 4 4 INSPEKTORAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 81,25 81,25% 3,674,103,654 81,25% 3,533,713,629 81,25% 3,667,912,726 81,25% 3,870,823,906 81,25% 4,087,000,308 81,25% 5481220546 KECAMATAN UTARA RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-25 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 80% 100% 3,861,707,196 85% 3,714,148,710 90% 3,855,200,153 90% 4,068,472,188 95% 4,295,686,782 95% 8911728000 KECAMATAN UTARA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 75% 100% 2,045,315,350 85% 1,967,162,445 85% 2,041,868,959 90% 2,154,826,400 95% 2,275,168,382 95% 2652697216 KECAMATAN UTARA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 54,247,330 85% 52,174,502 90% 54,155,922 95% 57,151,861 100% 60,343,658 100% 58719054 KECAMATAN UTARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 100% 100% 1,387,468,780 100% 1,334,452,645 100% 1,385,130,871 100% 1,461,757,160 100% 1,543,392,856 100% 1,543,392,856 KECAMATAN TIMUR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100% 98% 2,324,561,817 100% 2,235,738,713 100% 2,320,644,890 100% 2,449,024,388 100% 2,585,796,634 100% 2,585,796,634 KECAMATAN TIMUR RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-26 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANG GUNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100% 95% 1,294,478,000 100% 1,245,015,106 100% 1,292,296,782 100% 1,363,787,432 100% 1,439,951,750 100% 1,439,951,750 KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 81,25% 157,560,000 100% 151,539,524 100% 157,294,509 100% 165,996,137 100% 175,266,631 100% 175,266,631 KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan masyarakat Baik (81.25) 81,25 2,811,093,130 81,25 2,703,679,330 81,25 2,806,356,390 81,25 2,961,605,745 81,25 3,127,004,454 81,25 18,058,656,770 KECAMATAN TENGAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 100% 100% 3,356,364,000 100% 3,228,115,025 100 3,350,708,469 100% 3,536,071,715 100% 3,733,552,995 100% 29,902,734,900 KECAMATAN TENGAH PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan. 100% 100% 1,769,761,000 100% 1,702,137,216 100 1,766,778,922 100% 1,864,518,215 100% 1,968,647,168 100% 10,804,567,801 KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 20,000,000 100% 19,235,786 100 19,966,300 100% 21,070,848 100% 22,247,605 100% 122,102,000 KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 81,25 81,25 3,575,852,212 81,25 3,439,216,442 81,25 3,569,826,840 81,25 3,767,311,848 81,25 3,977,707,346 81,25 5,235,405,105 KECAMATAN BARAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100% 90% 3,973,960,585 100% 3,822,112,820 100% 3,967,264,393 100% 4,186,735,890 100% 4,420,555,233 100% 5,818,275,693 KECAMATAN BARAT PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100% 95% 18,800,000 100% 18,081,639 100% 18,768,322 100% 19,806,597 100% 20,912,749 100% 2,063,050,000 KECAMATAN BARAT PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 81,25% 10,000,000 100% 9,617,893 100% 9,983,150 100% 10,535,424 100% 11,123,802 100% 73,155,000 KECAMATAN BARAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 81,25 81,25 1,822,989,144 81,25 1,753,331,476 81,25 1,819,917,376 81,25 1,920,596,320 81,25 2,027,857,103 81,25 2,027,857,103 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100 100 5,980,688,794 100 5,752,162,565 100 5,970,611,231 100 6,300,909,102 100 6,652,800,042 100 6,652,800,042 KECAMATAN SELATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100 100 20,000,000 100 19,235,786 100 19,966,300 100 21,070,848 100 22,247,605 100 22,247,605 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 100 20,000,000 100 19,235,786 100 19,966,300 100 21,070,848 100 22,247,605 100 22,247,605 KECAMATAN SELATAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Tersusun dan terintegrasinya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 100% 100% 18,496,207,050 100% 17,789,454,269 100% 18,465,040,624 100% 19,486,537,985 100% 20,574,815,257 100% 37,670,072,812 SEKRETARIAT DEWAN PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100% 100% 10,121,171,032 100% 10,505,540,611 100% 11,086,713,555 100% 11,705,880,407 100% 15,407,123,276 SEKRETARIAT DEWAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-27 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah 100% 100% 4,900,632,011 100% 5,086,742,280 100% 5,368,143,980 100% 5,667,942,183 100% 39,353,594,293 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat 100% 100% 9,529,375,953 100% 9,165,251,950 100% 9,513,318,791 100% 10,039,601,415 100% 10,600,289,520 100% 56,502,246,123 SEKRETARIAT DAERAH RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VI-28 Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGG UNG JAWABTARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa 100% 100% 1,686,135,9 92 100% 1,621,707,5 77 100% 1,683,294,8 24 100% 1,776,415,7 25 100% 1,875,624,3 61 100% 10,279,344,115 SEKRETARIAT DAERAH Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya 0 0 0 0 0 0 0 SEKRETARIAT DAERAH Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif 47 57 80 100 110 120 467 Paket SEKRETARIAT DAERAH Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan 373M 410M 451M 496M 501M 551M 2400M SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 100% 100% 100,000,000 100% 96,178,931 100% 99,831,498 100% 105,354,238 100% 111,238,024 100% 1,317,690,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 100% 100% 2,682,988,550 100% 2,580,469,714 100% 2,678,467,668 100% 2,826,642,141 100% 2,984,503,450 100% 17,203,175,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 100% 100% 3,511,003,452 100% 3,376,845,597 100% 3,505,087,351 100% 3,698,990,931 100% 3,905,570,866 100% 9,999,803,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 100% 100% 225,000,000 100% 216,402,595 100% 224,620,871 100% 237,047,035 100% 250,285,554 100% 1,771,561,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-1 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-2 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 URAIAN TAHUN AW AL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PENDAPATAN 651,447,776,939.00 765,591,090,069.00 742,623,790,698.00 780,023,453,198.00 822,915,510,698.00 868,578,929,073.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 49,054,081,936.00 54,796,119,698.00 61,987,869,698.00 70,283,607,198.00 82,523,119,698.00 95,898,599,698.00 PAJAK DAERAH 25,400,000,000.00 30,480,000,000 36,576,000,000 41,513,760,000.00 48,571,099,200.00 56,828,186,064.00 RETRIBUSI DAERAH 13,252,962,238.00 13,915,000,000 14,610,750,000 16,510,576,340.77 19,317,374,318.70 22,378,753,283.00 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 11,350,000,000.00 1,350,000,000 1,750,000,000 1,986,250,000.00 2,323,912,500.00 2,718,977,625.00 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 9,051,119,698.00 9,051,119,698 9,051,119,698 10,273,020,857.23 12,310,733,679.30 13,972,682,726.00 PENDAPATAN TRANSFER 594,196,495,003.00 704,097,770,771.00 673,938,721,000.00 703,042,646,000.00 733,695,191,000.00 765,983,129,375.00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 578,019,941,000.00 636,302,770,371.00 605,253,971,000.00 631,279,891,753.00 658,774,875,566.13 687,760,970,091.04 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 16,176,554,003.00 67,795,000,000.00 68,684,750,000.00 71,762,754,247.00 74,920,315,433.87 78,222,159,283.96 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8,197,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 6,697,200,000.00 PENDAPATAN HIBAH 4,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 4,197,200,000.00 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-3 BELANJA 657,102,505,782.00 767,591,090,069.00 744,623,790,698.00 766,297,685,918.00 808.689.743.418.00 853.853.161.793.00 Belanja Operasi 548,568,427,402.00 654,695,432,071.00 619,140,000,000.00 654,000,000,000.00 657,060,000,000.00 675,646,800,000.00 Belanja Pegawai 279,963,992,928.00 376,195,432,071.00 332,000,000,000.00 350,592,000,000.00 352,239,782,400.00 362,102,496,307.20 Belanja Barang dan Jasa 255,029,589,008.00 260,185,802,806.00 262,140,000,000.00 277,008,000,000.00 278,309,937,600.00 286,102,615,852.80 Belanja Hibah 13,124,845,466.00 13,500,000,000.00 15,000,000,000.00 15,840,000,000.00 15,914,448,000.00 16,360,052,544.00 Belanja Bantuan Sosial 450,000,000.00 8,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,560,000,000.00 10,595,832,000.00 11,081,635,296.00 Belanja Modal 102,821,143,688.00 104,000,000,000.00 114,120,000,000.00 100,614,632,720.00 136,590,792,720.00 161,830,416,720.00 Belanja Modal Tanah 300,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,760,000,000.00 2,388,320,000.00 2,830,159,200.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41,050,531,092.00 35,000,000,000.00 35,700,000,000.00 31,416,000,000.00 42,631,512,000.00 50,488,669,066.80 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21,398,329,243.00 22,000,000,000.00 25,000,000,000.00 22,000,000,000.00 29,854,000,000.00 35,376,990,000.00 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 39,873,458,353.00 44,000,000,000.00 50,400,000,000.00 44,541,032,720.00 60,442,181,401.04 71,623,984,960.23 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 198,825,000.00 1,000,000,000.00 1,020,000,000.00 897,600,000.00 1,274,779,318.96 1,510,613,492.97 Belanja Tak terduga 5,712,934,692.00 8,895,657,998.00 11,363,790,698.00 11,683,053,198.00 15,038,950,698.00 16,375,945,073.00 PEM BIAYAAN DAERAH 5,654,728,843.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 (13,725,767,280.00) (14,225,767,280.00) (14,275,767,280.00) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 9,654,728,843.00 8,000,000,000.00 16,362,883,640.00 9,000,000,000.00 8,500,000,000.00 8,450,000,000.00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 9,654,728,843.00 8,000,000,000.00 16,362,883,640.00 9,000,000,000.00 8,500,000,000.00 8,450,000,000.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4,000,000,000.00 6,000,000,000.00 14,362,883,640.00 22,725,767,280.00 22,725,767,280.00 22,725,767,280.00 Penyertaan Modal Daerah 4,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 Pembayaran Pokok Pinjaman (PEN) 8,362,883,640.00 16,725,767,280.00 16,725,767,280.00 16,725,767,280.00 " RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-4 Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan program pembangunan daerah dan indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Bidang urusan dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-5 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB 2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 130,004,390,927 125,036,833,816 129,783,432,460 137,000,638,195 144,606,487,031 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 93% 100% 24,647,766,4 35 100% 23,655,958,3 43 100% 24,554,335,6 87 100% 25,912,696,5 82 100% 27,359,859,6 83 100% 8,422,522,012 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11,115,960,886 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 58.5% 60% 62% 65.50% 70% 70% 70% 2,535,317,450 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 60% 60% 70% 75% 85% 85% 85% 1,599,725,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal 100% 100% 69,229,700 100% 66,584,386 100% 69,113,047 100% 72,936,423 100% 77,009,750 100% 77,009,750 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1 100% 100% 453,427,300 100% 436,101,531 100% 452,663,267 100% 477,704,877 100% 504,383,569 100% 504,383,569 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase pengendalian perizinan pendidikan 100% 100% 14,940,200 100% 14,369,325 100% 14,915,026 100% 15,740,134 100% 16,619,183 100% 16,619,183 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Presentase Pelaksanaan Pengembangan bahasa dan sastra 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 90,272,763 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 104,819,027,292 100% 100,813,820,232 100% 104,642,405,433 100% 110,431,287,417 100% 116,598,614,845 100% 116,598,614,845 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N KESEHATAN 126,828,630,651 121,982,421,522 126,614,922,233 133,619,337,309 141,081,662,735 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 70% 100% 71,691,464,757 100% 68,952,084,625 100% 71,570,663,409 100% 75,529,996,361 100% 79,748,168,847 100% 165,095,293,574 DINAS KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,104,428,021 DINAS KESEHATAN Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 4,105,728,000 DINAS KESEHATAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-6 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi 100% 100% 46,822,849,9 74 100% 45,033,716,7 02 100% 46,743,952,6 69 100% 49,329,856,7 71 100% 52,084,813,1 40 100% 88,578,050 DINAS KESEHATAN Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38,204,244 DINAS KESEHATAN Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 887,870,942 DINAS KESEHATAN Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,254,714,000 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87,806,712 DINAS KESEHATAN Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 85% 85% 39,288,391 DINAS KESEHATAN Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 127,095,593 DINAS KESEHATAN Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 109,807,500 DINAS KESEHATAN Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65,884,500 DINAS KESEHATAN Pesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 155,520,000 DINAS KESEHATAN Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69,522,417 DINAS KESEHATAN Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69,522,417 DINAS KESEHATAN Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 124,416,000 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio dokter per satuan penduduk 65% 45/100000 penduduk 6,612,826,600 45/100000 penduduk 6,360,145,952 50/100000 penduduk 6,601,683,874 50/100000 penduduk 6,966,893,071 50/100000 penduduk 7,355,977,647 50/100000 penduduk 13,712,568,745 DINAS KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 50% 50% 281,261,000 75% 270,513,824 75% 280,787,070 75% 296,320,383 75% 312,869,179 100% 571,611,064 DINAS KESEHATAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada 75% 75% 1,420,228,3 20 75% 1,365,960,4 20 85% 1,417,835,2 11 85% 1,496,270,7 24 85% 1,579,833,9 21 100% 2,944,985,444 DINAS KESEHATAN Persentase kelurahan dan kecamatan sehat 75% 75% 75% 75% 75% 75% 100% 150,000,000 DINAS KESEHATAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 60,202,870,791 57,702,477,729 57,947,996,992 61,582,156,637 65,537,076,104 DPUPR PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 76.50% 76.50% 6,948,826,1 35 75.00% 5,683,306,7 13 75.00% 5,899,140,4 55 75.00% 6,225,484,5 19 75.00% 6,573,163,1 73 75% DPUPR Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjur di wilayah kota 50 67.50% 70.00% 75.00% 80.00% 90.00% 98.5% 6,000,000,000 DPUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota 50% 58% 5,860,331,4 25 75% 4,636,404,1 34 82% 4,812,479,8 77 90% 5,078,709,2 12 100% 5,362,343,1 66 100% 11,000,000,000 DPUPR PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM 66,93% 75% 80% 85% 90% 100% 100% DPUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 90% 90% 2,843,716,550 94% 2,735,056,187 96% 2,838,924,839 98% 2,995,975,900 100% 3,163,294,101 100% 6,000,000,000 DPUPR PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun 40% 45% 9,319,563,124 50% 6,763,456,213 60% 7,027,905,922 70% 7,427,758,106 80% 7,853,750,440 80% 1,346,340,582,864 DPUPR PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat 60% 50% 730,124,2 50 70 702,225,7 01 80% 728,893,9 78 85% 769,216,8 40 90% 812,175,7 89 90% 1055423392 DPUPR Rasio kepatuhan IMB 0,9 1 1 1 1 1 1 DPUPR PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik 84% 84% 22,191,830,2 33 85.90% 19,138,865,1 50 86.97% 20,147,912,8 46 87.98% 21,262,507,7 30 90% 22,449,968,7 31 90% 42,000,000,000 DPUPR Tingkat kemantapan jalan kota 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km DPUPR PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 100% 100% 2,435,505,000 100% 2,342,442,680 100% 2,431,401,132 100% 2,565,907,733 100% 2,709,207,639 100% 1,457,882,000 DPUPR PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional 65% 5,000,000,000 70% 3,000,000,000 72.50% 3,650,000,000 75% 4,425,671,784 75% 1,000,000,000 DPUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik 80% 605,000,000 90% 605,000,000 95% 605,000,000 100% 605,000,000 100% 885,780,500 DPUPR PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Presentase Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 50% 500,000,000 60% 500,000,000 70% 500,000,000 75% 500,000,000 75 874,503,125 DPUPR PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi 18% 100,000,0 00 20% 100,000,0 00 23% 100,000,0 00 25% 100,000,0 00 25% 100,000,000 DPUPR Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100% 100% 100% 100% 100% DPUPR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 9,872,974,074 100% 9,495,720,950 100% 9,856,337,943 100% 10,401,596,597 100% 10,982,501,280 100% 14,262,411,000 DPUPR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 27,550,789,428 26,498,054,832 27,504,365,875 29,025,924,248 30,646,953,785 DISPER KIM PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Berkurangnya jumlah unit RTLH 3.35% 3.34% 5,100,000,000 3.30% 4,905,125,495 2.80% 5,091,406,413 2.50% 5,373,066,135 2.30% 5,673,139,229 2.30% 10,500,000,000 DISPERKIM RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-8 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 35% 50% 4,480,000,000 20% 4,308,816,122 10% 4,472,451,123 5% 4,719,869,860 5% 4,983,463,480 5% 19,400,000,000 DISPERKIM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota NA 50% 1,507,000,0 00 100% 1,449,416,4 94 100% 1,504,460,6 79 100% 1,587,688,3 66 100% 1,676,357,0 23 100% 8,352,000,000 DISPERKIM Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISPERKIM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 0.71% 0.71% 8,250,000,000 0.90% 7,934,761,831 1.20% 8,236,098,609 1.40% 8,691,724,630 1.50% 9,177,136,989 1.50% 46,850,000,000 DISPERKIM PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi NA 50% 60,000,000 70% 57,707,359 80% 59,898,899 100% 63,212,543 100% 66,742,814 100% 260,000,000 DISPERKIM RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 95% 100.00% 8,153,789,428 100.00% 7,842,227,531 100.00% 8,140,050,153 100% 8,590,362,715 100% 9,070,114,249 100% 27,570,000,000 DISPERKIM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 26,196,825,063 25,195,826,376 26,152,682,963 27,599,465,409 29,140,830,578 DISPERKIM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase pelayanan informasi rawan bencana 100% 100% 110,000,000 100% 105,796,824 100% 109,814,648 100% 115,889,662 100% 122,361,827 100% 7,222,246,150 BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 534,382,2 44 100% 513,963,1 31 100% 533,481,8 01 100% 562,994,3 41 100% 594,436,2 49 100% 594,436,249 BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH Persentase penanganan pasca bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 363,125,000 100% 349,249,744 100% 362,513,128 100% 382,567,577 100% 403,933,075 100% 403,933,075 BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 4,249,203,448 100% 4,086,838,464 100% 4,242,043,467 100% 4,476,715,911 100% 4,726,729,956 100% 22,442,783,420 BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100% 100% 12,695,049,5 56 100% 12,209,962,9 89 100% 12,673,658,1 80 100% 13,374,772,7 16 100% 14,121,722,2 85 100% 21,364,256,126 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) 100% 100% 347,211,2 00 100% 333,944,0 21 100% 346,626,1 43 100% 365,801,7 14 100% 386,230,8 78 100% 559,187,110 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 7,897,853,615 100% 7,596,071,201 100% 7,884,545,596 100% 8,320,723,489 100% 8,785,416,308 100% 11,139,560,289 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SOSIAL 13,852,614,311 13,323,296,399 13,766,993,811 14,525,273,107 15,333,124,556 DINAS SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif 85% 85% 195,000,000 85% 187,548,916 85% 194,671,422 85% 205,440,764 85% 216,914,147 85% 1,270,895,188 DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan - - - 55% 30,000,000 60% 30,000,000 65% 30,000,000 70% 30,000,000 70% 3,187,559,313 DINAS SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) 90% 90% 465,000,000 90% 447,232,030 90% 404,216,467 90% 426,577,970 90% 450,401,345 90% 3,007,559,313 DINAS SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial 95% 95% 7,834,000,000 95% 7,504,657,477 95% 7,789,660,272 95% 8,220,589,051 95% 8,679,689,597 95% 39,105,000,000 DINAS SOSIAL RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-10 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) 90% 90% 675,000,000 90% 619,207,786 90% 642,723,310 90% 678,279,157 90% 716,159,451 90% 4,336,522,284 DINAS SOSIAL PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 50% - 50% 30,000,000 50% 30,000,000 50% 30,000,000 50% 30,000,000 50% 1,000,000,000 DINAS SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 4,683,614,311 100% 4,504,650,190 100% 4,675,722,341 100% 4,934,386,165 100% 5,209,960,016 100% 23,675,291,125 DINAS SOSIAL TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA 5,210,406,784 5,011,313,560 5,149,728,320 5,434,614,446 5,738,124,868 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 35% 40% 860,000,0 00 45% 827,138,8 09 50% 858,550,8 85 55% 906,046,4 46 60% 956,647,0 07 60% 6,937,743,089 DINAS TENAGA KERJA Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 60% 61.50% 62% 62.50% 63% 63.50% 65.50% DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 80% 80.50% 890,000,000 80.50% 805,992,488 90% 836,601,495 90.50% 882,882,803 90.75% 932,189,729 90.75% 1,506,596,172 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 75% 80.50% 125,000,000 80.50% 120,223,664 90% 124,789,373 90.50% 131,692,797 90.75% 139,047,530 90.75% 783,133,300 DINAS TENAGA KERJA RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 3,335,406,784 100% 3,207,958,599 100% 3,329,786,566 100% 3,513,992,399 100% 3,710,240,602 100% 26,197,914,532 DINAS TENAGA KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4,310,251,615 4,145,553,939 4,302,988,767 4,541,032,742 4,794,638,730 DINAS P3AD PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD 75% 76% 50,828,079 77% 48,885,903 78% 50,742,433 79 53,549,535 80 56,540,151 80 440,424,956 DINAS P3AD PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO 0,03% 0,03% 311,610,764 0.02% 299,703,903 0.02% 311,085,695 0.02 328,295,146 0.02 346,629,657 0.02 745,104,491 DINAS P3AD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK) 15% 15% 532,009,021 15% 511,680,591 15% 531,112,577 15% 560,494,050 15% 591,796,323 90% 1,289,063,113 DINAS P3AD PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala 100% 100% 11,097,600 100% 10,673,553 100% 11,078,900 100% 11,691,792 100% 12,344,751 100 111,124,789 DINAS P3AD PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak 100% 100% 259,568,3 76 100% 249,650,0 90 100% 259,130,9 99 100% 273,466,2 84 100% 288,738,7 33 100% 1,504,848,244 DINAS P3AD Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun 32% 32% 31% 30% 29% 28% 28% PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota 100% 100% 244,785,935 100% 235,432,496 100% 244,373,467 100% 257,892,356 100% 272,295,037 100% 2,689,580,045 DINAS P3AD PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 2,900,351,840 100% 2,789,527,403 100% 2,895,464,697 100% 3,055,643,579 100% 3,226,294,079 100% 16,957,749,640 DINAS P3AD PANGAN 5,716,313,223 5,497,888,967 5,706,681,137 6,022,378,234 6,358,713,881 DINAS PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 0,2 (1 LPM) 0,4 (2 LPM) 98,677,800 0,4 (2 LPM) 394,907,253 0,6 (3 LPM) 709,904,563 0,8 (4 LPM) 1,049,176,918 1 (5 LPM) 1,407,770,979 1 (5 LPM) 1,407,770,979 DINAS PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 90% 92% 2,055,067,100 94% 1,676,541,574 96% 1,440,211,240 98% 1,219,884,608 100% 988,012,292 100% 988,012,292 DINAS PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan 100% 100% 60,000,000 100% 57,707,359 100% 59,898,899 100% 63,212,543 100% 66,742,814 100% 66,742,814 DINAS PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan 100% 100% 141,774,450 100% 136,357,151 100% 141,535,558 100% 149,365,391 100% 157,707,097 100% 157,707,097 DINAS PANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 3,360,793,873 100% 3,232,375,630 100% 3,355,130,878 100% 3,540,738,774 100% 3,738,480,699 100% 3,738,480,699 DINAS PANGAN PERTANAHAN 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PROGRAM PENGOLAHAN IZIN LOKASI Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penanganan sengeketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase pelaksanaan penatagunaan tanah 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 DPUPR LINGKUNGAN HIDUP 12,312,232,047 11,841,773,200 12,291,485,725 12,971,458,246 13,695,883,652 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia 100% 100% 285,000,000 DINAS LINGKUNGA N HIDUP RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-12 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,30% 60% 291,976,000 60,70% 280,819,396 61,40% 291,484,015 62,10% 307,609,090 62,8% 324,788,333 62,8% 324,788,333 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase lokasi kehati yang dikelola NA 100% 1,117,750,000 100% 1,075,040,004 100% 1,115,866,572 100% 1,177,596,995 100% 1,243,363,014 100% 1,243,363,014 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 100% 100% 30,000,000 100% 28,853,679 100% 29,949,449 100% 31,606,271 100% 33,371,407 100% 50,000,000 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota 100% 100% 125,000,000 100% 120,223,664 100% 124,789,373 100% 131,692,797 100% 139,047,530 100% 139,047,530 DINAS LINGKUNGA N HIDUP RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-13 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100% 100% 50,000,000 100% 48,089,466 100% 49,915,750 100% 52,677,119 100% 55,619,012 100% 55,619,012 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100% 100% 251,528,028 100% 241,916,969 100% 251,104,199 100% 264,995,437 100% 279,794,808 100% 279,794,808 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 100% 100% 205,000,000 100% 197,166,809 100% 150,000,000 100% 215,976,188 100% 228,037,949 100% 150,000,000 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengelolaan persampahan 70% 80% 6,103,620,864 90% 5,870,397,317 100% 5,862,990,730 100% 6,430,423,248 100% 6,789,547,248 100% 9,685,232,600 DINAS LINGKUNGA N HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 4,137,357,155 100% 3,979,265,895 100% 4,130,385,637 100% 4,358,881,101 100% 4,602,314,349 100% 4,602,314,349 DINAS LINGKUNGA N HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4,245,008,439 4,082,803,750 4,237,855,527 4,472,296,291 4,722,063,511 DISDUKCAP IL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kepemilikan KPT Elektornik 97,54% 98,4% 430,001,7 59 98,8% 413,571,0 96 99,2% 429,277,1 99 99,4% 453,025,0 76 99,6% 478,325,4 60 99,6% 2,376,031,158 DISDUKCAPIL Persentase Kepemilikan KIA 57,98% 60% 62% 64% 68% 70% 70% DISDUKCAPIL Perekaman KTP Elektronik Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah DISDUKCAPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) 97,81% 98,2% 212,961,4 88 98,4% 204,824,0 83 98,6% 212,602,6 44 98,8% 224,363,9 53 99% 236,894,1 51 99% 1,176,746,655 DISDUKCAPIL Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian 100% 98,2% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISDUKCAPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMA SI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 6,81% ada 165,186,735 40,9% 158,874,836 54% 164,908,393 75% 174,031,226 100% 183,750,460 100% 9,127,609,856 DISDUKCAPIL PROGRAM PENGELOLAAN PROFI L KEPENDUDUKAN Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon Ada Ada 17,698,574 Ada 17,022,299 Ada 17,668,752 Ada 18,646,198 Ada 19,687,544 Ada 9,779,579,515 DISDUKCAPIL PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 3,419,159,883 100% 3,288,511,434 100% 3,413,398,540 100% 3,602,229,839 100% 3,803,405,895 100% 23,203,141,693 DISDUKCAPIL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5,272,740,217 5,098,339,559 5,277,795,298 5,549,135,240 5,838,213,905 DP2KB PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility Rate / TFR 0.89 0,89 1,131,400,0 00 0,87 1,088,168,4 29 0,87 1,129,493,5 72 0,70 1,191,977,8 48 0,65 1,258,547,0 05 0,65 1,387,551,375 DP2KB Laju Pertumbuhan Penduduk 1,61 1,56 1,52 1,52 1,50 1,50 1,50 DP2KB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 87.88 88,17 387,750,0 00 88,18 372,933,8 06 88,22 387,096,6 35 88,36 408,511,0 58 88,38 431,325,4 38 88,38 1,043,111,634 DP2KB Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 7,94 7,75 7,64 7,53 7,44 7,02 7,02 DP2KB Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 40 35 30 25 20 15 15 610,376,753 DP2KB RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-14 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 19) 359,600,0 00 372,933,8 06 372,933,8 06 372,933,8 06 372,933,8 06 Rata-rata usia kawin pertama wanita 29% 30% 31% 32% 33% 34% 34% DP2KB Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 40 50 52 56 58 60 60 DP2KB PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 3,393,990,217 100% 3,264,303,519 100% 3,388,271,285 100% 3,575,712,529 100% 3,775,407,656 100% 4,180,396,450 DP2KB PERHUBUNGAN 9,062,554,682 8,716,268,240 11,130,954,165 11,315,791,977 11,512,713,475 DINAS PERHUBUNG AN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas kota 1 1 3,346,850,0 00 1 3,218,964,5 62 1 3,341,210,5 00 1 3,526,048,3 12 1 3,722,969,8 10 1 22,350,873,125 DINAS PERHUBUNG AN Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,60 DINAS PERHUBUNG AN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-15 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 5,715,704,682 100% 5,497,303,678 100% 7,789,743,665 100% 7,789,743,665 100% 7,789,743,665 100 43,776,729,302 DINAS PERHUBUNG AN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13,015,366,312 12,518,040,222 12,993,435,197 13,712,239,993 14,478,036,315 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 100% 100% 2,682,988,550 100% 2,580,469,714 100% 2,678,467,668 100% 2,826,642,141 100% 2,984,503,450 100% 17,203,175,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 100% 100% 3,511,003,452 100% 3,376,845,597 100% 3,505,087,351 100% 3,698,990,931 100% 3,905,570,866 100% 9,999,803,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 6,821,374,310 100% 6,560,724,910 100% 6,809,880,177 100% 7,186,606,921 100% 7,587,961,999 100% 11,225,986,750 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5,688,857,778 5,471,482,613 5,679,271,955 5,993,452,759 6,328,172,986 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian 100% 100% 454,500,000 100% 437,133,243 100% 453,734,160 100% 478,835,011 100% 505,576,820 100% 276,840,677,705 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat 100% 100% 449,312,640 100% 432,144,095 100% 448,555,540 100% 473,369,908 100% 499,806,503 100% 27,368,100,277 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah Koperasi yang berkualitas 90 Koperasi 100 Koperasi 91,651,440 100 Koperasi 88,149,375 100 Koperasi 91,497,006 100 Koperasi 96,558,676 100 Koperasi 101,951,251 100 Koperasi 55,825,845,461 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM) Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi 40 Koperasi 50 Koperasi 1,056,779,893 50 Koperasi 1,016,399,607 50 Koperasi 1,054,999,201 50 Koperasi 1,113,362,403 50 Koperasi 1,175,541,072 50 Koperasi 6,783,470,497 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat 180 Peserta 180 Peserta 183,302,880 180 Peserta 176,298,751 180 Peserta 182,994,012 180 Peserta 193,117,352 180 Peserta 203,902,502 180 Peserta 1,116,516,909 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 3,453,310,925 100% 3,321,357,542 100% 3,447,492,037 100% 3,638,209,409 100% 3,841,394,839 100% 21,034,476,059 DINAS KOPERASI DAN UMKM PENANAMAN MODAL 7,197,752,262 6,922,721,202 7,185,623,926 7,583,137,044 8,006,637,396 DPMPTSP PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) 85 Milyar 102,7M 887,000,000 107,8M 853,107,120 118,6M 885,505,390 130,4M 934,492,091 143,5M 986,681,274 143,5M 6,258,823,677 DPMPTSP PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional 135 PMDN 175 PMDN 450,000,000 185 PMDN 432,805,191 200 PMDN 449,241,742 220 PMDN, 1 PMA 474,094,071 250 PMDN, 1 PMA 500,571,108 250 PMDN, 2 PMA 3,175,276,950 DPMPTSP PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rata-rata lamanya pelayanan perizinan 6 Hari 4 Hari 307,427,0 00 4 Hari 295,680,0 03 3 Hari 306,908,9 80 3 Hari 323,887,3 73 3 Hari 341,975,7 20 3 Hari 2,096,851,300 DPMPTSP Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 90,54 91 91,5 92 93 95 95 DPMPTSP PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rasio daya serap tenaga kerja NA 16.20% 322,573,000 17.3 310,247,264 18.5 322,029,459 19.2 339,844,326 20 358,823,831 20 2,469,659,850 DPMPTSP PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investasi -54% 5% 109,890,880 5% 105,691,874 10% 109,705,712 10% 115,774,699 10% 122,240,444 40% 787,695,081 DPMPTSP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 50% 100% 5,120,861,382 100% 4,925,189,750 100% 5,112,232,643 100% 5,395,044,485 100% 5,696,345,018 100% 36,887,448,185 DPMPTSP KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 20,220,206,474 19,447,578,490 20,186,135,079 21,302,844,440 22,492,558,151 DINAS PEMUDA DAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-16 OLAHRAGA PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 71,5% 74 1,804,515,8 70 76,5 1,735,564,0 79 78,5 1,801,475,2 30 80 1,901,133,9 43 81,5 2,007,307,7 98 81,5 2,007,307,7 98 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi 47,30 % 48,11% 48,96% 16,64% 50,73% 51,64% 51,64% DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase peningkatan prestasi olahraga 38,01% 43,09% 14,672,666,450 46,66% 14,112,013,782 50,74% 14,647,942,755 55,21% 15,458,275,924 67,5% 16,321,584,242 67,5% 16,321,584,242 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Prosentase organisasi pramuka yang aktif 79.50% 84,37% 308,559,270 89,33% 296,769,008 94.69 308,039,342 100.37% 325,080,267 106.39% 343,235,235 106.39% 343,235,235 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 63.60% 67,42% 3,434,464,884 71.47% 3,303,231,621 75.76% 3,428,677,752 80.31% 3,618,354,306 85.31% 3,820,430,876 85.31% 3,820,430,876 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA STATISTIK 100,000,000 96,178,931 99,831,498 105,354,238 111,238,024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 100% 100% 100,000,000 100% 96,178,931 100% 99,831,498 100% 105,354,238 100% 111,238,024 100% 1,317,690,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A PERSANDIAN 225,000,000 216,402,595 224,620,871 237,047,035 250,285,554 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 100% 100% 225,000,000 100% 216,402,595 100% 224,620,871 100% 237,047,035 100% 250,285,554 100% 1,771,561,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A KEBUDAYAAN 648,330,000 623,556,865 647,237,553 683,043,131 721,189,482 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase seni budaya yang dibina 100% 100% 395,992,000 100% 380,860,874 100% 395,324,747 100% 417,194,354 100% 440,493,676 100% 1,055,693,176 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina 100% 100% 60,000,000 100% 57,707,359 100% 59,898,899 100% 63,212,543 100% 66,742,814 100% 135,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase pembinaan pelestarian sejarah 100% 100% 114,000,000 100% 109,643,982 100% 113,807,908 100% 120,103,831 100% 126,811,347 100% 384,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang dilestarikan 50% 60% 78,338,000 70% 75,344,651 80% 78,205,999 90% 82,532,403 100% 87,141,643 100% 156,676,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-17 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PERPUSTAKAAN 5,448,507,096 5,240,315,896 5,439,326,268 5,740,233,130 6,060,811,637 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan kunjungan perpusatakaan 5% 5% 420,000,0 00 15% 403,951,5 11 20% 419,292,2 93 25% 442,487,7 99 28 467,199,7 01 100% 3,451,999,959 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 5% 5% 5% 5% 5% 5% 25% DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno 1% 1% 30,000,000 1% 28,853,679 1% 29,949,449 1% 31,606,271 1% 33,371,407 5% 350,000,000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 4,998,507,096 100% 4,807,510,705 100% 4,990,084,526 100% 5,266,139,059 100% 5,560,240,528 100% 33,919,074,319 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN KEARSIPAN 495,435,110 476,504,194 494,600,293 521,961,885 551,112,227 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 23,450,800 100% 22,554,729 100% 23,411,285 100% 24,706,412 100% 26,086,207 100% 33,919,074,319 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional 500 500 221,984,310 500 213,502,137 500 221,610,263 500 233,869,878 500 246,930,960 3000 1,676,984,310 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 300 300 220,000,000 300 211,593,649 300 219,629,296 300 231,779,323 300 244,723,653 1800 2,569,999,109 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK 20 20 30,000,000 20 28,853,679 20 29,949,449 20 31,606,271 20 33,371,407 100 545,000,000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK AAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1,317,000,000 1,266,676,525 1,314,780,832 1,387,515,314 1,465,004,777 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun) 90% 92% 1,284,000,000 94% 1,234,937,478 94% 1,281,836,438 96% 1,352,748,415 97% 1,428,296,229 100% 2,258,499,077 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan 90% 92% 33,000,000 94% 31,739,047 95% 32,944,394 96% 34,766,899 97% 36,708,548 100% 53,139,212 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PARIWISATA 13,673,463,317 13,150,990,888 13,650,423,297 14,405,573,077 15,210,090,420 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 0 Obyek 2 Obyek 2,461,223,397 3 obyek 2,367,178,360 3 obyek 2,457,076,193 4 obyek 2,593,003,154 5 obyek 2,737,816,276 5 obyek 2,802,155,290 DINAS PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 50% 90% 4,854,079,478 92% 4,668,601,766 94% 4,845,900,271 96% 5,113,978,443 98% 5,399,582,100 98% 4,258,970,449 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar 100% 100% 1,025,509,749 100% 986,324,317 100% 1,023,781,747 100% 1,080,417,981 100% 1,140,756,782 100% 327,969,229 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 5,332,650,693 100% 5,128,886,446 100% 5,323,665,085 100% 5,618,173,499 100% 5,931,935,263 100% 5,744,573,245 DINAS PARIWISATA PERTANIAN 19,438,437,760 18,695,681,696 19,405,683,659 20,479,217,969 21,622,934,081 DINAS PERTANIAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-18 DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian 90% 92% 5,383,700,000 93% 5,177,985,124 94% 5,374,628,373 96% 5,671,956,108 97% 5,988,721,504 97% 9,163,870,553 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna 90% 92% 1,074,003,051 93% 1,032,964,656 94% 1,072,193,337 96% 1,131,507,730 97% 1,194,699,773 97% 1,715,135,829 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner 90% 92% 123,550,000 93% 118,829,070 94% 123,341,816 95% 130,165,161 98% 137,434,579 98% 209,511,668 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN PERTANIAN Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian 90% 92% 71,500,000 93% 68,767,936 94% 71,379,521 95% 75,328,280 97% 79,535,187 97% 104,670,588 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani 91% 91% 291,500,000 93% 280,361,585 94% 291,008,818 96% 307,107,604 98% 324,258,840 98% 442,885,112 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 12,494,184,709 100% 12,016,773,326 100% 12,473,131,793 100% 13,163,153,087 100% 13,898,284,198 100% 20,122,009,416 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN ENERGI 125,000,000 120,223,664 124,789,373 131,692,797 139,047,530 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 100% 100% 125,000,000 100% 120,223,664 100% 124,789,373 100% 131,692,797 100% 139,047,530 100% 941,825,100 DINAS TENAGA KERJA PERDAGANGAN 5,133,415,695 4,937,264,354 5,124,765,802 5,408,270,986 5,710,310,188 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 50,7% 86% 100,924,313 65% 97,067,926 70% 100,754,254 75% 106,328,041 80% 112,266,212 80% 616,153,023 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 100% 1 Unit% 123,600,000 100% 118,877,159 100% 123,391,732 100% 130,217,838 100% 137,490,198 100% 449,335,360 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU 8.43% 8.20% 122,223,630 8.10% 117,553,381 8% 122,017,681 7.90% 128,767,774 7.80% 135,959,151 7.80% 746,187,484 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Cakupan Pengembangan Produk Ekspor 1 Produk 1 Produk 267,668,836 1 Produk 257,441,026 1 Produk 267,217,809 1 Produk 282,000,462 1 Produk 297,749,524 1 Produk 1,634,145,011 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-19 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU 7.14% 15% 67,430,000 30% 64,853,453 80% 67,316,379 82.50% 71,040,363 85% 75,007,800 85% 411,666,893 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri NA 70% 176,916,900 70% 170,156,784 70% 176,618,792 70% 186,389,452 70% 196,798,864 70% 1,080,095,366 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah NA 100% 4,274,652,016 100% 4,111,314,625 100% 4,267,449,154 100% 4,503,527,056 100% 4,755,038,440 100% 26,402,433,023 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PERINDUSTRIAN 626,876,315 602,922,940 625,820,018 660,440,764 697,324,826 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP NA 25% 529,200,000 25% 508,978,904 27,5% 528,308,289 30% 557,534,627 32,5% 588,671,624 32,5% 3,230,818,920 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ABUPATEN/KOTA Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait NA 5% 59,771,910 5% 57,487,984 5% 59,671,193 5% 62,972,240 5% 66,489,092 5% 364,913,488 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMAS IINDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini NA 14% 37,904,405 14% 36,456,052 15% 37,840,535 16% 39,933,897 17% 42,164,111 18% 231,410,183 DINAS PERDAGANG AN DAN PERINDUSTR IAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN 13,013,432,264 12,516,180,075 12,991,504,407 13,710,202,391 14,475,884,919 BEPLITBA NGDA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 75% 100% 7,734,120,019 85% 7,438,593,978 90% 7,721,087,894 95% 8,148,223,207 100% 8,603,282,291 100% 7,324,801,394 BEPLITBANG DA PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan 90% 90% 3,301,609,720 94% 3,175,452,944 96% 3,296,046,451 98% 3,478,385,760 100% 3,672,645,416 100% 3,258,090,194 BEPLITBANG DA PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100% 100% 1,977,702,525 100% 1,902,133,153 100% 1,974,370,062 100% 2,083,593,424 100% 2,199,957,211 100% 731,996,475 BEPLITBANG DA KEUANGAN 33,975,709,641 32,677,474,429 33,918,459,988 35,794,849,976 37,793,908,080 BPKPD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 'Opini Laporan Keuangan WTP WTP 12,456,455,147 WTP 11,980,485,4 36 WTP 12,435,465,8 06 WTP 13,123,403,3 94 WTP 13,856,314,5 79 100% 8,105,413,853,524 BPKPD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 95% 100% 95% 95% 95% 95% 95% BPKPD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 1 1 1 1 1 1 100% BPKPD Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD 31% 30% 29% 28% 27% 26% 26% BPKPD PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemet Aset 10.89% 10,8% 1,307,509,400 10.89% 1,257,548,567 10.89% 1,305,306,224 10.89% 1,377,516,564 10.89% 1,454,447,622 100.00% 841,274,730,656 BPKPD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio PAD 7.53% 100.00% 3,032,235,503 8.93% 2,916,371,701 9.62% 3,027,126,134 10.32% 3,194,588,607 11.02% 3,372,998,860 55.65% 1,928,725,075,574 BPKPD RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-20 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 17,179,509,591 100% 16,523,068,724 100% 17,150,561,823 100% 18,099,341,411 100% 19,110,147,020 100% 1,109,356,039,757 BPKPD KEPEGAWAIAN 13,600,000,000 13,080,334,655 13,577,083,767 14,328,176,359 15,128,371,278 BKPSD M PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase penerapan merit system yang menjadi kewenangan BKPSDM 30% 80% 4,271,898,7 00 100% 4,108,666,5 15 100% 4,264,700,4 77 100% 4,500,626,3 21 100% 4,751,975,7 06 100% 5,793,635,204 BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 462,948,420 BKPSDM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 55,17% 12 Bulan 9,328,101,300 55,17% 8,971,668,139 55,17% 9,312,383,289 55,17% 9,827,550,039 55,17% 10,376,395,573 55,17% 14,815,036,396 BKPSDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1,120,289,095 1,077,482,079 1,118,401,389 1,180,272,039 1,246,187,454 BKPSDM PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 60% 100% 1,120,289,0 95 100% 1,077,482,0 79 100% 1,118,401,3 89 100% 1,180,272,0 39 100% 1,246,187,4 54 100% 1,374,343,169 BKPSDM Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 974,543,700 BKPSDM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1,274,000,000 1,225,319,585 1,271,853,288 1,342,212,991 1,417,172,427 BAPELITB ANGDA Persentase implementasi rencana kelitbangan 50% 50% 70% 80% 90% 100% 100% BAPELITB ANGDA RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-21 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan NA 10% 1,274,000,0 00 20% 1,225,319,5 85 30% 1,271,853,2 88 40% 1,342,212,9 91 50% 1,417,172,4 27 50% 1,346,545,607 BAPELITBAN GDA Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah NA 10% 20% 30% 40% 50% 50% BAPELITBAN GDA INSPEKTORAT 8,696,071,343 8,363,788,481 8,681,418,314 9,161,679,694 9,673,337,937 INSPEKTORA T PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 76.03% 78% 675,000,000 79% 649,207,786 80% 673,862,613 80% 711,141,106 80% 750,856,663 80% 1,505,826,850 INSPEKTORA T PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 3 Level 3 527,000,000 3 506,862,9 68 3 526,111,9 96 4 555,216,8 34 4 586,224,3 87 4 1,106,420,370 INSPEKTORA T Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 3 Level 3 3 3 4 4 4 INSPEKTORA T PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pelayanan Administrasi 100% 100% 7,494,071,343 100% 7,207,717,727 100% 7,481,443,704 100% 7,895,321,754 100% 8,336,256,887 100% 9,415,588,958 INSPEKTORA T KECAMATAN TOMOHON UTARA 18,054,835,390 17,364,947,723 18,024,412,683 19,021,534,236 20,083,842,143 KECAMATAN UTARA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 75% 100% 8,419,461,860 85% 8,097,748,437 90% 8,405,274,922 95% 8,870,259,881 100% 9,365,643,013 100% 13044776424 KECAMATAN UTARA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 81,25 81,25% 3,674,103,654 81,25% 3,533,713,629 81,25% 3,667,912,726 81,25% 3,870,823,906 81,25% 4,087,000,308 81,25% 5481220546 KECAMATAN UTARA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 80% 100% 3,861,707,196 85% 3,714,148,710 90% 3,855,200,153 90% 4,068,472,188 95% 4,295,686,782 95% 8911728000 KECAMATAN UTARA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 75% 100% 2,045,315,350 85% 1,967,162,445 85% 2,041,868,959 90% 2,154,826,400 95% 2,275,168,382 95% 2652697216 KECAMATAN UTARA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 54,247,330 85% 52,174,502 90% 54,155,922 95% 57,151,861 100% 60,343,658 100% 58719054 KECAMATAN UTARA KECAMATAN TOMOHON TIMUR 10,281,308,766 9,888,452,893 10,263,984,584 10,831,794,500 11,436,724,723 KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 5,117,240,169 100% 4,921,706,906 100% 5,108,617,532 100% 5,391,229,383 100% 5,692,316,853 100% 5,692,316,853 KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 100% 100% 1,387,468,780 100% 1,334,452,645 100% 1,385,130,871 100% 1,461,757,160 100% 1,543,392,856 100% 1,543,392,856 KECAMATAN TIMUR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100% 98% 2,324,561,817 100% 2,235,738,713 100% 2,320,644,890 100% 2,449,024,388 100% 2,585,796,634 100% 2,585,796,634 KECAMATAN TIMUR PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100% 95% 1,294,478,000 100% 1,245,015,106 100% 1,292,296,782 100% 1,363,787,432 100% 1,439,951,750 100% 1,439,951,750 KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 81,25% 157,560,000 100% 151,539,524 100% 157,294,509 100% 165,996,137 100% 175,266,631 100% 175,266,631 KECAMATAN TIMUR KECAMATAN TOMOHON TENGAH 15,933,364,505 15,324,539,698 15,906,516,513 16,786,474,752 17,723,959,849 KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 7,976,146,375 100% 7,671,372,341 100% 7,962,706,432 100% 8,403,208,230 100% 8,872,507,627 100% 59,855,567,375 KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan masyarakat Baik (81.25) 81,25 2,811,093,130 81,25 2,703,679,330 81,25 2,806,356,390 81,25 2,961,605,745 81,25 3,127,004,454 81,25 18,058,656,770 KECAMATAN TENGAH RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-22 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 100% 100% 3,356,364,000 100% 3,228,115,025 100 3,350,708,469 100% 3,536,071,715 100% 3,733,552,995 100% 29,902,734,900 KECAMATAN TENGAH PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan. 100% 100% 1,769,761,000 100% 1,702,137,216 100 1,766,778,922 100% 1,864,518,215 100% 1,968,647,168 100% 10,804,567,801 KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 20,000,000 100% 19,235,786 100 19,966,300 100% 21,070,848 100% 22,247,605 100% 122,102,000 KECAMATAN TENGAH KECAMATAN TOMOHON BARAT 14,085,239,070 13,547,032,406 14,061,505,201 14,839,396,284 15,668,141,632 KECAMATAN BARAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 6,506,626,273 100% 6,258,003,612 100 6,495,662,496 100% 6,855,006,525 100% 7,237,842,502 100% 8,889,129,315 KECAMATAN BARAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 81,25 81,25 3,575,852,212 81,25 3,439,216,442 81,25 3,569,826,840 81,25 3,767,311,848 81,25 3,977,707,346 81,25 5,235,405,105 KECAMATAN BARAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100% 90% 3,973,960,585 100% 3,822,112,820 100% 3,967,264,393 100% 4,186,735,890 100% 4,420,555,233 100% 5,818,275,693 KECAMATAN BARAT PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100% 95% 18,800,000 100% 18,081,639 100% 18,768,322 100% 19,806,597 100% 20,912,749 100% 2,063,050,000 KECAMATAN BARAT RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-23 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 10,000,000 100% 9,617,893 100% 9,983,150 100% 10,535,424 100% 11,123,802 100% 73,155,000 KECAMATAN BARAT KECAMATAN TOMOHON SELATAN 20,313,076,002 19,536,899,410 20,278,848,121 21,400,686,424 22,595,864,379 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 12,469,398,064 100% 11,992,933,795 100 12,448,386,914 100 13,137,039,306 100 13,870,712,024 100 13,870,712,024 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 81,25 81,25 1,822,989,144 81,25 1,753,331,476 81,25 1,819,917,376 81,25 1,920,596,320 81,25 2,027,857,103 81,25 2,027,857,103 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100 100 5,980,688,794 100 5,752,162,565 100 5,970,611,231 100 6,300,909,102 100 6,652,800,042 100 6,652,800,042 KECAMATAN SELATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100 100 20,000,000 100 19,235,786 100 19,966,300 100 21,070,848 100 22,247,605 100 22,247,605 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 20,000,000 100 19,235,786 100 19,966,300 100 21,070,848 100 22,247,605 100 22,247,605 KECAMATAN SELATAN SEKRETARIAT DEWAN 40,923,567,774 39,359,850,128 40,854,610,860 43,114,712,965 45,522,568,185 SEKRETARIA T DEWAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 70% 100% 22,427,360,724 75% 21,570,395,860 80% 22,389,570,237 85% 23,628,174,980 90% 24,947,752,928 90% 24,146,964,393 SEKRETARIA T DEWAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Tersusun dan terintegrasinya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 100% 100% 18,496,207,050 100% 17,789,454,269 100% 18,465,040,624 100% 19,486,537,985 100% 20,574,815,257 100% 37,670,072,812 SEKRETARIA T DEWAN PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100% 100% 10,121,171,032 100% 10,505,540,611 100% 11,086,713,555 100% 11,705,880,407 100% 15,407,123,276 SEKRETARIA T DEWAN SEKRETARIAT DAERAH 45,588,528,409 43,846,559,412 45,511,710,957 48,029,446,692 50,711,778,220 SEKRETARIA T DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 34,373,016,464 100% 33,059,599,885 100% 34,315,097,342 100% 36,213,429,552 100% 38,235,864,340 100% 286,466,482,485 SEKRETARIA T DAERAH PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah 100% 100% 4,900,632,011 100% 5,086,742,280 100% 5,368,143,980 100% 5,667,942,183 100% 39,353,594,293 SEKRETARIA T DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat 100% 100% 9,529,375,953 100% 9,165,251,950 100% 9,513,318,791 100% 10,039,601,415 100% 10,600,289,520 100% 56,502,246,123 SEKRETARIA T DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa 100% 100% 1,686,135,9 92 100% 1,621,707,5 77 100% 1,683,294,8 24 100% 1,776,415,7 25 100% 1,875,624,3 61 100% 10,279,344,115 SEKRETARIA T DAERAH Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya 0 Paket 0 0 0 0 0 0 SEKRETARIA T DAERAH Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif 47 paket 57 80 100 110 120 467 Paket SEKRETARIA T DAERAH RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-24 Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan 373 Miliar 410M 451M 496M 501M 551M 2400M SEKRETARIA T DAERAH PEMERINTAHAN UMUM 6,612,391,513 6,332,653,120 6,573,146,953 6,936,777,470 7,324,180,161 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Prosentase Jumnlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan 100% 100% 446,137,150 100% 429,089,943 100% 445,385,401 100% 470,024,395 100% 496,274,150 100% 3,442,220,255 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan meningkatn ya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik 100% 100% 673,022,716 100% 647,306,056 100% 671,888,661 100% 709,057,954 100% 748,657,171 100% 1,083,909,811 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan 100% 100% 397,559,400 100% 382,368,382 100% 396,889,506 100% 418,845,676 100% 442,237,221 100% 640,273,389 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100% 100% 899,463,500 100% 865,094,382 100% 897,947,889 100% 947,622,916 100% 1,000,545,425 100% 22,069,677,389 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 VII-25 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENANGGUN G JAWAB 2021 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial 100% 100% 956,896,700 100% 920,333,020 100% 955,284,3 13 100% 1,008,131,2 26 100% 1,064,432,9 82 100% 7,351,773,7 79 BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 3,239,312,047 100% 3,088,461,339 100% 3,205,751,1 84 100% 3,383,095,3 04 100% 3,572,033,2 12 100% 3,342,187,3 91 BADAN KESATU AN BANGS A DAN POLITIK RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-1 Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. 8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Berikut merupakan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon: RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-2 Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kota Tomohon Tahun 2021-2026 No Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Ke- Kondisi Akhir 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 1 Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran skor (kemenag) / 6,183 (setara institute) 6,2 6,3 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 2 Laju pertumbuhan ekonomi persentase -0,41 4,8 - 5 5,61-6,61 6,11-6,18 6,81-7,11 7,11-7,61 7,61-8,11 7,61-8,11 3 Indeks Gini poin 0,37* 0,35* 0,34* 0,33* 0,31* 0,32* 0,295* 0,295* 4 Angka kemiskinan persentase 5,6 5,4 5,46-4,86 4,2 3,92 3,64 3,36 3,36 5 Indeks Pembangunan manusia Angka 76,69 77 76,72 76,81 76,93 77 77,14 77,14 6 Tingkat Pengangguran Terbuka persentase 8,99 7,5 7,02-7,73 6,55-7,05 6,05-6,55 5,55-6,05 5,05-5,55 5,05-5,55 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-3 No Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Ke- Kondisi Akhir 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 76,69 77 77,1 77,25 77,3 77,35 77,8 77,8 8 Turunnya AngkaStunting persentase 1,3 21,1 18,4 16 14 12 10 10 9 Umur HarapanHidup tahun 71,93 71,94 71,95 72,1 72,2 72,25 72,35 72,35 10 Indeks infrastruktur Indeks 86,49 87 87,2 87,5 88 88,2 88,5 88,5 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks 75 78 80 82 83 85 85 85 12 Persentase rumah tinggal bersanitasi layak persentase 95,52 96 97 98 98,5 99 100 100 13 Akses air minum layak persentase 85 90 92 93 95 95 95 95 14 Peningkatan PADdari sektor pariwisata juta rupiah 582,64 1000 1050 1155 1270 1397 1537 1537 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-4 No Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Ke- Kondisi Akhir 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 15 Lama tinggal wisatawan (length of stay) hari 0 2 2 3 3 4 4 4 16 Produktivitas bahan pangan kwa/ha 60 61 62 63 64 65 66 66 17 Cadangan Beras Pemerintah Kota ton 3,55 3 3 37 37 37 37 37 18 Pola PanganHarapan Ketersediaan Skor 85,77 88,8 87,1 87,6 88,1 88,6 89,1 89,1 19 Indeks ReformasiBirokrasi Nilai 54,12 58 - 61 61 - 64 64 - 67 67 - 71 71 - 75 > 75 > 75 20 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 21 Indeks SPBE Indeks 1,65 2 2,5 3 3,25 3,5 3,8 3,8 22 Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skor 3,1543 3,4 3,45 3,8 4 4,1 4,25 4.25 23 Nilai SAKIP Kota Nilai 62,99 65 - 67 67 - 71 71 - 74 74 - 77 77 - 80 > 80 > 80 RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-5 8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahdisajikan sebagaimana Tabel berikut. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-6 Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tomohon BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 58.5% 60% 62% 65.50% 70% 70% 70% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 60% 60% 70% 75% 85% 85% 85% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase pengendalian perizinan pendidikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Presentase Pelaksanaan Pengembangan bahasa dan sastra 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 01:01.0 DINAS KESEHATAN Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% DINAS KESEHATAN Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 85% 85% DINAS KESEHATAN Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Pesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio dokter per satuan penduduk 65% 45/100000 penduduk 45/100000 penduduk 50/100000 penduduk 50/100000 penduduk 50/100000 penduduk 50/100000 penduduk DINAS KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 50% 75% 75% 75% 75% 100% DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada 75% 75% 75% 85% 85% 85% 100% DINAS KESEHATAN Persentase kelurahan dan kecamatan sehat 75% 75% 75% 75% 75% 75% 100% DINAS KESEHATAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 76.50% 76.50% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjur di wilayah kota 50 67.50% 70.00% 75.00% 80.00% 90.00% 98.5% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-8 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota 50% 58% 75% 82% 90% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I I RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGE T TARGET PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM 66,93% 75% 80% 85% 90% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 90% 90% 94% 96% 98% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun 40% 45% 50% 60% 70% 80% 80% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat 60% 50% 70 80% 85% 90% 90% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rasio kepatuhan IMB 0,9 1 1 1 1 1 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik 84% 84% 85.90% 86.97% 87.98% 90% 90% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tingkat kemantapan jalan kota 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km 544,58 Km DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional 65% 70% 72.50% 75% 75% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik 80% 90% 95% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Presentase Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 50% 60% 70% 75% 75 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi 18% 20% 23% 25% 25% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Berkurangnya jumlah unit RTLH 3.35% 3.34% 3.30% 2.80% 2.50% 2.30% 2.30% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 35% 50% 20% 10% 5% 5% 5% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota NA 50% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 0.71% 0.71% 0.90% 1.20% 1.40% 1.50% 1.50% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-10 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi NA 50% 70% 80% 100% 100% 100% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 95% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase penanganan pasca bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SOSIAL DINAS SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan - - 55% 60% 65% 70% 70% DINAS SOSIAL RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% DINAS SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% DINAS SOSIAL PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 50% 100% 50% 50% 50% 50% 50% DINAS SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS SOSIAL TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100% 100% DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60% DINAS TENAGA KERJA Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 60% 61.50% 62% 62.50% 63% 63.50% 65.50% DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 80% 80.50% 80.50% 90% 90.50% 90.75% 90.75% DINAS TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 75% 80.50% 80.50% 90% 90.50% 90.75% 90.75% DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS TENAGA KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS P3AD PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD 75% 76% 77% 78% 79 80 80 DINAS P3AD PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO 0,03% 0,03% 0.02% 0.02% 0.02 0.02 0.02 DINAS P3AD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 90% DINAS P3AD RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-12 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS P3AD PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS P3AD Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun 32% 32% 31% 30% 29% 28% 28% PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota 100% %100% 10 100% 10 10 100%00% DINAS P3AD PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS P3AD PANGAN DINAS PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 0,2 (1 LPM) 0,4 (2 LPM) 0,4 (2 LPM) 0,6 (3 LPM) 0,8 (4 LPM) 1 (5 LPM) 1 (5 LPM) DINAS PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100% DINAS PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PANGAN PERTANAHAN PROGRAM PENGOLAHAN IZIN LOKASI Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penanganan sengeketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase pelaksanaan penatagunaan tanah 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,30% 60% 60,70% 61,40% 62,10% 62,8% 62,8% DINAS LINGKUNGAN HIDUP RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-13 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase lokasi kehati yang dikelola NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengelolaan persampahan 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kepemilikan KPT Elektornik 97,54% 98,4% 98,8% 99,2% 99,4% 99,6% 99,6% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan KIA 57,98% 60% 62% 64% 68% 70% 70% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perekaman KTP Elektronik Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-14 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) 97,81% 98,2% 98,4% 98,6% 98,8% 99% 99% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian 100% 98,2% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 6,81% ada 40,9% 54% 75% 100% 100% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility Rate / TFR 0.89 0,89 0,87 0,87 0,70 0,65 0,65 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laju Pertumbuhan Penduduk 1,61 1,56 1,52 1,52 1,50 1,50 1,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 87.88 88,17 88,18 88,22 88,36 88,38 88,38 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 7,94 7,75 7,64 7,53 7,44 7,02 7,02 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) 40 35 30 25 20 15 15 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rata-rata usia kawin pertama wanita 29% 30% 31% 32% 33% 34% 34% DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 40 50 52 56 58 60 60 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas kota 1 1 1 1 1 1 1 DINAS PERHUBUNGAN Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,60 DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-15 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA CAKUPAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah Koperasi yang berkualitas 90 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM) Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi 40 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat 180 Peserta 180 Peserta 180 Peserta 180 Peserta 180 Peserta 180 Peserta 180 Peserta DINAS KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOPERASI DAN UMKM PENANAMAN MODAL DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) 85M 102,7M 107,8 118,6M 130,4M 143,5M 143,5M DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional 135 PMDN 175 PMDN 185 PMDN 200 PMDN 220 PMDN, 1 PMA 250 PMDN, 1 PMA, 250 PMDN, 2 PMA DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - Rata-rata lamanya pelayanan perizinan 6 Hari 4 Hari 4 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL - Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 90,54 91 91,5 92 93 95 95 DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rasio daya serap tenaga kerja NA 16.20% 17.3 18.5 19.2 20 20 DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investasi -54% 5% 5% 10% 10% 10% 40% DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 71,5% 74 76,5 78,5 80 81,5 81,5 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi 47,30 % 48,11% 48,96% 16,64% 50,73% 51,64% 51,64% DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase peningkatan prestasi olahraga 38,01% 43,09% 46,66% 50,74% 55,21% 67,5% 67,5% DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-16 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Prosentase organisasi pramuka yang aktif 79.50% 84,37% 89,33% 94.69 100.37% 106.39% 106.39% DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 63.60% 67,42% 71.47% 75.76% 80.31% 85.31% 85.31% DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase seni budaya yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase pembinaan pelestarian sejarah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang dilestarikan 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERPUSTAKAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan kunjungan perpusatakaan 5% 5% 15% 20% 25% 28 100% DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 5% 5% 5% 5% 5% 5% 25% DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 500 500 500 500 500 500 3000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 300 300 300 300 300 300 1800 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK 20 20 20 20 20 20 100 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-17 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun) 90% 92% 94% 94% 96% 97% 100% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan 90% 92% 94% 95% 96% 97% 100% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 0 obyek 2 obyek 3 obyek 3 obyek 4 obyek 5 obyek 5 obyek DINAS PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 50% 90% 92% 94% 96% 98% 98% DINAS PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PARIWISATA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian 90% 92% 93% 94% 96% 97% 97% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna 90% 92% 93% 94% 96% 97% 97% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner 90% 92% 93% 94% 95% 98% 98% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN PERTANIAN Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian 90% 92% 93% 94% 95% 97% 97% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani 91% 91% 93% 94% 96% 98% 98% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN ENERGI DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS TENAGA KERJA PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 50,7% 86% 65% 70% 75% 80% 80% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 100% 1 Unit% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU 8.43% 8.20% 8.10% 8% 7.90% 7.80% 7.80% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Cakupan Pengembangan Produk Ekspor 1 Produk 1 Produk 1 Produk 1 Produk 1 Produk 1 Produk 1 Produk DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-18 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU 7.14% 15% 30% 80% 82.50% 85% 85% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri NA 70% 70% 70% 70% 70% 70% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP NA 25% 25% 27,5% 30% 32,5% 32,5% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ABUPATEN/KOTA Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait NA 5% 5% 5% 5% 5% 5% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMAS IINDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini NA 14% 14% 15% 16% 17% 18% DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 75% 100% 85% 90% 95% 100% 100% BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan 90% 90% 94% 96% 98% 100% 100% BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 'Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 95% 100% 95% 95% 95% 95% 95% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 1 1 1 1 1 1 100% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD 31% 30% 29% 28% 27% 26% 26% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemet Aset 10.89% 10,8% 10.89% 10.89% 10.89% 10.89% 100.00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-19 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio PAD 7.53% 100.00% 8.93% 9.62% 10.32% 11.02% 55.65% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase penerapan merit system yang menjadi kewenangan BKPSDM 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 55,17% 12 Bulan 55,17% 55,17% 55,17% 55,17% 55,17% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase implementasi rencana kelitbangan 50% 50% 70% 80% 90% 100% 100% BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan NA 10% 20% 30% 40% 50% 50% BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah NA 10% 20% 30% 40% 50% 50% BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH INSPEKTORAT INSPEKTORAT PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 76.03% 78% 79% 80% 80% 80% 80% INSPEKTORAT PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 3 Level 3 3 3 4 4 4 INSPEKTORAT Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 3 Level 3 3 3 4 4 4 INSPEKTORAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Urusan Pelayanan Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INSPEKTORAT KECAMATAN TOMOHON UTARA KECAMATAN UTARA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 75% 100% 85% 90% 95% 100% 100% KECAMATAN UTARA RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-20 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 81,25 81,25% 81,25% 81,25% 81,25% 81,25% 81,25% KECAMATAN UTARA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 80% 100% 85% 90% 90% 95% 95% KECAMATAN UTARA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 75% 100% 85% 85% 90% 95% 95% KECAMATAN UTARA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 85% 90% 95% 100% 100% KECAMATAN UTARA KECAMATAN TOMOHON TIMUR KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN TIMUR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN TIMUR PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN TIMUR PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 81,25% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN TIMUR KECAMATAN TOMOHON TENGAH KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan masyarakat Baik (81.25) 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 KECAMATAN TENGAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% KECAMATAN TENGAH PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan. 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% KECAMATAN TENGAH PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% KECAMATAN TENGAH KECAMATAN TOMOHON BARAT KECAMATAN BARAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% KECAMATAN BARAT RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-21 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 KECAMATAN BARAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN BARAT PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN BARAT PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KECAMATAN BARAT KECAMATAN TOMOHON SELATAN KECAMATAN SELATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100 100 100 100 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan Masyarakat 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN SELATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) 100 2 Kegiatan 100 100 100 100 100 KECAMATAN SELATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN SELATAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 70% 100% 75% 80% 85% 90% 90% SEKRETARIAT DEWAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Tersusun dan terintegrasinya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DEWAN PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DAERAH RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 VIII-22 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0) 2022 2023 2024 2025 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PD PENANGGUNG JAWAB 2021 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DAERAH Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya 0 Paket 0 0 0 0 0 0 SEKRETARIAT DAERAH Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif 47 paket 57 80 100 110 120 467 Paket SEKRETARIAT DAERAH Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan 373 Miliar 410M 451M 496M 501M 551M 2400M SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Prosentase Jumnlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan meningkatn ya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Terlaksanan ya Program Penunjang Urusan Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IX-1 9.1. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Tomohon serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a.Walikota Tomohon berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
b.Walikota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
c.Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Tomohon dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
d.Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Tomohon wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026;
e.Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Tomohon, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 IX-2 dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
f.Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
g.RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
h.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. 9.2. Pedoman Transisi Masa jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tomohon periode 2021 – 2026 akan berakhir pada Februari 2026, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJMD yang baru belum dibuat. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Tomohon, penyusunan RKPD Kota Tomohon Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045; penyelesaian target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Tomohon dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi bagian dari RPJMD Periode berikutnya.