DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

. . . SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp675.141.854.942,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp637.741.572.304,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp61.751.000.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah), bersumber dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp36.576.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.175.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(4)Hasil . . .
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp568.036.475.304,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp531.823.711.000,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp36.212.764.304,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.954.097.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; atau
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.454.097.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp662.778.971.302,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah), terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; atau
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp589.701.940.046,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; atau
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp300.477.422.671,00 (tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp252.070.042.909,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh puluh juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.373.881.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.042.593.466,00 (dua puluh miliar empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp10.738.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

. . .

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

. . . SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp61.751.000.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah), bersumber dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp36.576.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.175.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(4)Hasil . . .
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp568.036.475.304,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp531.823.711.000,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp36.212.764.304,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.954.097.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; atau
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.454.097.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

. . .

Pasal 7

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; atau
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp589.701.940.046,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; atau
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp300.477.422.671,00 (tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp252.070.042.909,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh puluh juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.373.881.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.042.593.466,00 (dua puluh miliar empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp10.738.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

. . .