DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan . . . SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tomohon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
7.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
9.Dinas Kesehatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.
11.Dinas . . .
11.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
12.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
13.Dinas Sosial Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
14.Dinas Tenaga Kerja Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.
15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
16.Dinas Pangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
17.Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
18.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
20.Dinas Perhubungan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
21.Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
22.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
23.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
24.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
25.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
26.Dinas Pariwisata Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
27.Dinas . . .
27.Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.
28.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
29.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
30.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
31.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan bidang pendapatan.
32.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia.
33.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana.
34.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
35.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
36.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas Daerah atau badan Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.dinas Daerah;
e.badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe C.
(3)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Daerah tipe C.
(4)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tipe B;
2. b.Dinas Kesehatan Daerah tipe B;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tipe C;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah tipe C;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tipe A;
6. f.Dinas Sosial Daerah tipe B;
7. g.Dinas Tenaga Kerja Daerah tipe B;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tipe B;
9. i.Dinas Pangan Daerah tipe B;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup Daerah tipe B;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tipe B;
12. l.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah tipe B;
13. m.Dinas Perhubungan Daerah tipe C;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah tipe B;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah tipe C;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tipe B;
17. q.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah tipe C;
18. r.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tipe C;
19. s.Dinas Pariwisata Daerah tipe B;
20. t.Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah tipe A;
21. u.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah tipe C; dan
22. v.Dinas . . .
23. v.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah tipe C;
(5)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe B;
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe C;
4. d.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
1. a.Kecamatan Tomohon Utara tipe A;
2. b.Kecamatan Tomohon Tengah tipe A;
3. c.Kecamatan Tomohon Selatan tipe A;
4. d.Kecamatan Tomohon Barat tipe A; dan
5. e.Kecamatan Tomohon Timur tipe B.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Pada dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), dapat dibentuk UPTD setelah dikonsultasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah berupa satuan pendidikan formal dan nonformal.
(2)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.

BAB IV

. . .

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil yang sedang menduduki jabatan pemerintahan pada Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengukuhan atau pelantikan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengukuhan atau pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2); dan
b.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 6 Oktober 2025 WALI KOTA TOMOHON, ttd. CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK Diundangkan di Tomohon pada tanggal 6 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, ttd. EDWIN RORING LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA: ( 4 /W.II/ 2025 ) SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, B. R. MAMBU, S.H., M.H. NIP. 19880626 201001 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan diterbitkannya surat Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor 060/23.158/Sekr-Ro.Org hal Rekomendasi Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Tomohon dan surat Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor 060/23.159/Sekr-Ro.Org hal Rekomendasi Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tomohon, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Huruf b Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Huruf c Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Huruf d Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e . . . Huruf e Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Huruf f Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan . . . SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tomohon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
7.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
9.Dinas Kesehatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.
11.Dinas . . .
11.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
12.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
13.Dinas Sosial Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
14.Dinas Tenaga Kerja Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.
15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
16.Dinas Pangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
17.Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
18.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
20.Dinas Perhubungan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
21.Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
22.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
23.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
24.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
25.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
26.Dinas Pariwisata Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
27.Dinas . . .
27.Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.
28.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
29.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
30.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
31.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan bidang pendapatan.
32.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia.
33.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana.
34.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
35.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
36.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas Daerah atau badan Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.dinas Daerah;
e.badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe C.
(3)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Daerah tipe C.
(4)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tipe B;
2. b.Dinas Kesehatan Daerah tipe B;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tipe C;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah tipe C;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tipe A;
6. f.Dinas Sosial Daerah tipe B;
7. g.Dinas Tenaga Kerja Daerah tipe B;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tipe B;
9. i.Dinas Pangan Daerah tipe B;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup Daerah tipe B;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tipe B;
12. l.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah tipe B;
13. m.Dinas Perhubungan Daerah tipe C;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah tipe B;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah tipe C;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tipe B;
17. q.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah tipe C;
18. r.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tipe C;
19. s.Dinas Pariwisata Daerah tipe B;
20. t.Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah tipe A;
21. u.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah tipe C; dan
22. v.Dinas . . .
23. v.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah tipe C;
(5)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe B;
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe C;
4. d.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
1. a.Kecamatan Tomohon Utara tipe A;
2. b.Kecamatan Tomohon Tengah tipe A;
3. c.Kecamatan Tomohon Selatan tipe A;
4. d.Kecamatan Tomohon Barat tipe A; dan
5. e.Kecamatan Tomohon Timur tipe B.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Pada dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), dapat dibentuk UPTD setelah dikonsultasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah berupa satuan pendidikan formal dan nonformal.
(2)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.

BAB IV

. . .

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil yang sedang menduduki jabatan pemerintahan pada Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengukuhan atau pelantikan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengukuhan atau pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2); dan
b.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.