DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan … SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp727.674.202.841,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp717.674.202.841,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp92.350.549.000,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp614.685.219.841,00 (enam ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.638.434.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp706.974.202.841,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp605.699.928.675,25 (enam ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen).
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp91.781.867.304,75 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen).
(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.492.406.861,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan APBD dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran APBD.
(3)Dalam hal pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran APBD.
(4)Penjabaran APBD yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
(5)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(6)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

(1)Uraian APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lampiran I yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.Lampiran …
3. b.Lampiran II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
4. c.Lampiran III yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
5. d.Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
6. e.Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
7. f.Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
8. g.Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
9. h.Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
10. i.Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas dan kegiatan nasional dengan program prioritas Daerah;
11. j.Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
12. k.Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
13. l.Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
14. m.Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
15. n.Lampiran XIV yang memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
16. o.Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
17. p.Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan … SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp727.674.202.841,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp717.674.202.841,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp92.350.549.000,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp614.685.219.841,00 (enam ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.638.434.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp706.974.202.841,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp605.699.928.675,25 (enam ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen).
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp91.781.867.304,75 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen).
(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.492.406.861,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan APBD dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran APBD.
(3)Dalam hal pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran APBD.
(4)Penjabaran APBD yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
(5)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(6)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

(1)Uraian APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lampiran I yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.Lampiran …
3. b.Lampiran II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
4. c.Lampiran III yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
5. d.Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
6. e.Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
7. f.Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
8. g.Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
9. h.Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
10. i.Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas dan kegiatan nasional dengan program prioritas Daerah;
11. j.Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
12. k.Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
13. l.Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
14. m.Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
15. n.Lampiran XIV yang memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
16. o.Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
17. p.Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.