DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan . . . SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula berjumlah Rp727.674.202.841,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp37.086.905.073,79 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp690.587.297.767,21 (enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen), terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp717.674.202.841,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp36.468.665.013,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp681.205.537.828,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Pendapatan . . .
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp92.350.549.000,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.841.649.194,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.508.899.806,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah).
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp614.685.219.841,00 (enam ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp20.627.015.819,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp594.058.204.022,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua puluh dua rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp10.638.434.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp706.974.202.841,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp36.956.905.073,79 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp670.017.297.767,21 (enam ratus tujuh puluh miliar tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen), terdiri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.
(2)Belanja . . .
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp605.699.928.675,25 (enam ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen) berkurang sebesar Rp20.320.907.677,95 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp585.379.020.997,30 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh sen).
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp91.781.867.304,75 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen) berkurang sebesar Rp13.285.115.807,05 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh rupiah lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp78.496.751.497,70 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).
(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.492.406.861,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.350.881.588,79 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp6.141.525.272,21 (enam miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh satu sen).
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan . . .
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp618.240.060,79 (enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp9.381.759.939,21 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen).
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.570.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus, semula sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp488.240.060,79 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp11.188.240.060,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp488.240.060,79 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp11.188.240.060,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran perubahan APBD.
(3)Penjabaran . . .
(3)Penjabaran perubahan APBD yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

(1)Uraian perubahan APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. c.Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. d.Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. e.Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. f.Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. g.Lampiran . . .
8. g.Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
9. h.Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
10. i.Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas dan kegiatan nasional dengan program prioritas Daerah;
11. j.Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
12. k.Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
13. l.Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
14. m.Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
15. n.Lampiran XIV yang memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
16. o.Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
17. p.Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . No. Pengolah Paraf 1 Kepala BPKPD 2 Kepala Bagian Hukum 3 Asisten Administrasi Umum 4 Sekretaris Daerah 5 Wakil Wali Kota 6 Wali Kota Mohon di-ttd Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 8 Oktober 2025 WALI KOTA TOMOHON, ttd. CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK Diundangkan di Tomohon pada tanggal 8 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON, ttd. EDWIN RORING LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA: (6/W.II/2025) SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON, B. R. MAMBU, S.H., M.H. NIP. 19880626 201001 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 I. UMUM Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah. Perubahan APBD tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan rencana kerja pemerintah Daerah serta dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan . . . SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALI KOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp717.674.202.841,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp36.468.665.013,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp681.205.537.828,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Pendapatan . . .
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp92.350.549.000,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.841.649.194,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.508.899.806,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah).
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp614.685.219.841,00 (enam ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp20.627.015.819,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp594.058.204.022,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua puluh dua rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp10.638.434.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp706.974.202.841,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp36.956.905.073,79 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp670.017.297.767,21 (enam ratus tujuh puluh miliar tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen), terdiri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.
(2)Belanja . . .
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp605.699.928.675,25 (enam ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen) berkurang sebesar Rp20.320.907.677,95 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp585.379.020.997,30 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh sen).
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp91.781.867.304,75 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen) berkurang sebesar Rp13.285.115.807,05 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh rupiah lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp78.496.751.497,70 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).
(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.492.406.861,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.350.881.588,79 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp6.141.525.272,21 (enam miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh satu sen).
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan . . .
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp618.240.060,79 (enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp9.381.759.939,21 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen).
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.570.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus, semula sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp488.240.060,79 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp11.188.240.060,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp488.240.060,79 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp11.188.240.060,79 (sebelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tidak cukup tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah penjabaran perubahan APBD.
(3)Penjabaran . . .
(3)Penjabaran perubahan APBD yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

(1)Uraian perubahan APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. c.Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. d.Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. e.Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. f.Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. g.Lampiran . . .
8. g.Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
9. h.Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
10. i.Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas dan kegiatan nasional dengan program prioritas Daerah;
11. j.Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
12. k.Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
13. l.Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
14. m.Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
15. n.Lampiran XIV yang memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
16. o.Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
17. p.Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Pasal 1

Cukup jelas.