DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tomohon

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Walikota adalah Walikota Tomohon.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 berjumlah Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direncanakan sebesar Rp597.388.995.698,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp56.621.936.630,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp32.980.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.524.913.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.767.023.630,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp532.782.963.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncakan sebesar Rp514.987.963.000,00 (lima ratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.795.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.984.096.068,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.484.096.068,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direncanakan sebesar Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp565.542.276.115,00 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp274.159.596.894,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.699.656.717,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.487.429.038,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp23.257.593.466,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.938.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp96.122.158.453,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.422.840.100,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.802.875.169,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp49.265.635.664,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.830.807.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tomohon.
2.Walikota adalah Walikota Tomohon.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp56.621.936.630,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp32.980.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.524.913.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.767.023.630,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp532.782.963.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncakan sebesar Rp514.987.963.000,00 (lima ratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.795.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.984.096.068,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.484.096.068,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp565.542.276.115,00 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp274.159.596.894,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.699.656.717,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.487.429.038,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp23.257.593.466,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.938.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp96.122.158.453,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.422.840.100,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.802.875.169,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp49.265.635.664,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.830.807.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.