DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penghapusan jenis retribusi, perubahan tentang objek retribusi pelayanan kesehatan, penambahan terkait dengan penetapan pagu tarif maksimal, penambahan terkait dengan subjek retribusi pelayanan persampahan, penghapusan beberapa pasal terkait retribusi biaya cetak KTP dan Akta Capil.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pagu tarif maksimal, penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan mengacu pada pola tarif nasional.

(5)Dalam hal pagu tarif maksimal telah ditetapkan oleh Gubemur maka semua tarif retribusi yang melebihi pagu tarif maksimal mengacu pada ketetapan Gubemur.

5.Ketentuan Pasal 14 tambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah; "1.,.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut a tau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
(3)Dikecualikan sebagai Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi dibawah garis kemiskinan atau berpenghasilan rendah yang menggunakan rumah tinggal darurat
(4)Orang Pribadi dibawah garis kemiskinan atau berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan berdasarkan keterangan Pemerintah Daerah.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, • kualifikasi, luasan bangunan.

(2)dihapus

7.Ketentuan Bagian Ketiga dihapus, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :
8.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut : •

Pasal 44

( 1) Setiap kendaraan bennotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.

(2)Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam)bulan.
(3)Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka Romawi V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

9.Ketentuan Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Dihapus JR .,

10.Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56B dan Pasal 56C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

Jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 56 dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Pasal 56B

Dalam hal pengadaan alat pemadam kebakaran baru, pemilik wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan kelaikan alat tersebut.

Pasal 56C

Apabila terjadi insiden dimana alat pemadam kebakaran telah digunakan, pemilik wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang.

11.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

12.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.

(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi. ~

13.Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Rp. 1.330.303,- per menara per tahun dengan cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka Romawi VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

14.Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Dihapus

15.Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut: • Pasal 79

(1)Dihapus
(2)Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota. 16.Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…