DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (mainstream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream)yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partakel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
3.Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman nicotina tabacum, nicotina rustica dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan. 3
4.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6.Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
7.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8.Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
9.Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
10.Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
11.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
12.Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

a.kepentingan umum;
b.akuntabilitas;
c.keadilan; 4
d.partisipasi masyarakat;
e.dapat dilaksanakan; dan
f.kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

a.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
b.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
c.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
d.melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB II

Penerapan KTR

Pasal 4

Penerapan KTR meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar-mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja; dan
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.rumah sakit; 5
b.klinik;
c.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
d.Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
e.tempat praktek kesehatan;
f.apotek; dan
g.toko obat.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.sekolah;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar;
f.tempat kursus; dan
g.gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.area bermain anak; dan
b.tempat penitipan anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.masjid;
b.mushalla;
c.langgar;
d.gereja;
e.kapel;
f.pura;
g.vihara; dan
h.klenteng. 6

Pasal 9

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:

a.bus umum;
b.taksi;
c.kendaraan wisata;
d.angkutan anak sekolah; dan
e.angkutan karyawan.

Pasal 10

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

a.kantor pemerintah;
b.kantor milik pribadi/swasta; dan
c.industri/pabrik.

Pasal 11

Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kantor Pemerintah Pusat di Daerah.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…