DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Wewenang Dan Tanggungjawab; Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan Dan Penyaluran Barang Milik Daerah; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan Dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan; Pembiayaan; Tuntutan Ganti Rugi; Sengketa Barang Milik Daerah; Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan; Ketentuan Lain – Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang- Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15);
24.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 47 Seri D);
25.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 95);
26.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pembiayaan.
3.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
4.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah rencana kebutuhan barang milik daerah untuk tahun yang akan datang.
5.Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disingkat RKPBMD adalah rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk tahun yang akan datang.
6.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan/atau jasa.
7.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari tempat penyimpanan ke unit kerja pemakai.
8.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
11.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan pemanfaatan lainnya dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
13.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
14.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
15.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17.Pemanfaatan lainnya adalah pemakaian barang milik daerah oleh masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum.
19.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
20.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
21.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
23.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
24.Tukar Menukar Barang Milik Daerah/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
25.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
26.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
27.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
28.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
29.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
31.Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
32.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
33.Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
34.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
35.Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
36.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
37.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
38.Penyimpan Umum Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyimpan Umum Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang merupakan hasil pengadaan dari SKPD Pembantu Pengelola dan barang yang tidak digunakan oleh SKPD.
39.Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
40.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
41.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
42.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi : Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Yayasan, Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/daerah (organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/daerah) dan/atau bentuk badan hukum lainnya dan/atau perorangan.
43.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
44.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
45.Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar yang memuat data kebutuhan barang milik daerah yang digunakan sebagai dasar pengadaan dan pendistribusian.
46.Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBMD adalah daftar yang memuat data kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
47.Standarisasi harga adalah penetapan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
48.Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
49.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
50.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Yogyakarta.
51.Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kota Yogyakarta.
52.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah:

a.memberikan jaminan/kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah;
b.mengamankan barang milik daerah;
c.menyeragamkan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah; dan
d.mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis; dan
d.sebagai pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan :

a.azas fungsional;
b.azas kepastian hukum;
c.azas transparansi;
d.azas efisiensi;
e.azas akuntabilitas; dan
f.azas kepastian nilai.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup pengelolaan Barang milik daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Pengelolaan barang milik daerah meliputi:

a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.pengadaan;
c.penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;
d.penggunaan;
e.penatausahaan;
f.pemanfaatan;
g.pengamanan dan pemeliharaan;
h.penilaian
i.penghapusan;
j.pemindahtanganan;
k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l.pembiayaan; dan
m.tuntutan ganti rugi

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

(1)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Walikota.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
4. d.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. e.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
6. f.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
2. b.Kepala SKPD yang berwenang di bidang pengelolaan barang milik daerah selaku Pembantu Pengelola Barang;
3. c.Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
4. d.Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang;
5. e.Penyimpan Barang; dan
6. f.Pengurus Barang.

Pasal 8

(1)Pengelola barang milik daerah mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. c.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. d.mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
5. e.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
6. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
(2)Pembantu pengelola barang milik daerah membantu dalam hal :
1. a.menghimpun, meneliti, dan mengusulkan rencana kebutuhan barang daerah;
2. b.menghimpun dan meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
3. c.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan barang milik daerah;
4. d.menghimpun, meneliti, dan mengusulkan pengurus dan penyimpan barang milik daerah;
5. e.melaksanakan inventarisasi barang milik daerah;
6. f.mengatur pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah;
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
8. h.mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;
9. i.melakukan penatausahaan barang milik daerah; dan
10. j.melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
(3)Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
7. g.menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
8. h.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
9. i.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
(4)Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan barang untuk unit kerja yang dipimpinnya kepada pengguna barang;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.
(5)Penyimpan umum barang berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah hasil pengadaan dari SKPD pembantu pengelola;
2. b.meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. c.meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. d.menerima dan/atau menyalurkan barang yang kondisinya masih baik dan tidak dipergunakan lagi oleh SKPD;
5. e.mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
6. f.mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
7. g.membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada pembantu pengelola.
(6)Penyimpan barang berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. c.meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. d.mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
5. e.mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
6. f.membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan barang milik daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang.
(7)Pengurus barang berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing pengguna/kuasa pengguna barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
2. b.melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
3. c.menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola barang; dan
4. d.menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
(8)Pengelola barang milik daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pembantu pengelola barang.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan pengelola barang kepada pembantu pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

(1)Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang 5 (lima) Tahunan dan Anggaran Tahunan SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada di lingkungannya.
(2)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
(3)Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
(4)Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar sarana prasarana dan standar harga yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(5)Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Standar Harga Barang dan Jasa.
(6)Standar sarana prasarana dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
(7)Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Pembantu pengelola barang bersama dengan pengguna barang membahas usul RKBMD dan RKPBMD pada SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pembantu pengelola barang untuk ditetapkan sebagai RKBMD dan RKPBMD.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Pasal 8

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Pasal 8

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006